DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 68 Tahun 2020

Nomor: 68
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Oktober 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021. Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2021, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun RKPD Tahun 2021 yang digunakan sebagai pedoman untuk evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kabijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2021;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2021; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang ........./2
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4142);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
13.Peraturan ......../3
13.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
19.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
20.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2021. BAB ......../4

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Provinsi adalah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
5.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6.Satuan Kerja Perangkat Dearah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
7.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
8.Rencana Kerja SKPD, yang selanjutnya disebut Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun.
9.Rencana Strategis SKPD, yang selanjutnya disebut Renstra SKDP adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disebut KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara, yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.

BAB II

KEDUDUKAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1)RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD.
(2)RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
2. b.rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
3. c.prioritas pembangunan daerah; dan
4. d.rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
(3)Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
(4)Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
(5)Program ........./5
(5)Program prioritas pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
(6)Rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memuat kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Pasal 3

(1)Ruang Lingkup RKPD dengan sistematika sebagai berikut :
1. a.Pendahuluan, yang terdriri dari Latar Belakang, Hubungan Antar Dokumen, Maksud dan Tujuan, dan Sistematika Penulisan Dokumen RKPD;
2. b.Gambaran Umum Kondisi Daerah, yang terdiri dari Kondisi Umum Daerah, Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD, dan Permasalahan Pembangunan Daerah;
3. c.Kerangka Ekonomi Daerah dan Keuangan Daerah, yang terdiri dari Arah Kebijakan Ekonomi Daerah, dan Arah Kebijakan Keuangan Daerah;
4. d.Sasaran dan Priotitas Pembangunan Daerah, yang terdiri dari Tujuan dan Sasaran Pembangunan, Tema Pembangunan Provinsi Papua, Prioritas Pembangunan Provinsi Papua Tahun 2021, Arah Pembangunan Wilayah;
5. e.Otonomi Khusus Provinsi Papua Tahun 2021, yang terdiri dari Kebijakan Otonomi Khusus, Regulasi Otonomi Khusus, Implementasi Otonomi Khusus, Penganggaran Otonomi Khusus, dan Tantangan dan Permasalahan Otonomi Khusus;
6. f.Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah, yang terdiri dari Rencana Kerja, dan Pendanaan Daerah;
7. g.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang terdiri dari Indikator Kinerja Utama, Indikator Kinerja Kunci; dan
8. h.Pentutup.
(2)Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

(1)Penetapan RKPD dimaksudkan sebagai pedoman untuk penyusunan :
1. a.RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2021; dan
2. b.RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2021.
(2)Penyusunan RKPD Provinsi sebagai penjabaran dari RPJMD Provinsi Tahun 2018-2023, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut :
1. a.persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2021;
2. b.penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021;
3. c.penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021;
4. d.pelaksanaan ......../6
5. d.pelaksanaan musyawarah RKPD;
6. e.perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021; dan
7. f.penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2021.
(3)Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah.
(4)Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
(5)Penyusunan RKPD Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 5

Penetapan RKPD bertujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Papua.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 23 Oktober 2020 GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD LUKAS ENEMBE, SIP, MH Diundangkan di Jayapura pada tanggal 27 Oktober 2020 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD DOREN WAKERKWA, SH BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2020 NOMOR 68 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM, Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH NIP. 19661202 198603 1 002

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…