DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2018

Nomor: 7
Tahun: 2018
Ditetapkan: 6 Februari 2018
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Ringkasan

Peraturan gubernur ini mengatur tentang pengalokasian dana otonomi khusus kabupaten/kota se-Provinsi Papua TA 2018 dengan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang tujuan, pengalokasian dana otsus, mekanisme penyaluran dana otsus, pertanggungjawaban dana otsus, pembinaan dan pengawasan, serta pembiayaan.

Isi peraturan

Pasal 2

Dana Otsus yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Bclanja Daerah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 dialokasikan kepadn Kabupaten/Kota dalam bentuk belanja transfer. lP'asail 3 D_ana Otsus yang dialokasikan kepada Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek keadilan antar wilayah Kabupaten/Kota. BAB /5 .. lBAlB m 'll'UJUAN

Pasal 4

Dana Otsus yang dialokasikan ke Kabupaten/Kota bertujuan untuk mempercepat proses pembangunan di masing-masing Kabupaten/�ota guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka otonorru khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. JBAJB HV lP'EN esar Rp.3.089.178.868.000,- (tiga trilyun delapari puluh sernbilan rnilyar ser�tus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delnpun ribu rupiah) diperuntukan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. dibagi antara dan daeruh ,.

Pasal 6

(1) Penetapan besaran alokasi Dana Otsus bagian Kabupaten/ Kotu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) dilakukan sccura berkeadilan yang didasarkan pada beberapa variabel sebagai berikut : ·a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM); b. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); c. Indeks Jumlah Penduduk; d. Indeks Luas Wilayah; e. Indeks Proporsi Orang Asli Papua (OAP); f. Kapasitas Fiskal masing-rnasing Kabupaten/Kota; g. Daerah Otonom Baru; h. Sarana dan Prasarana Pendidikan, Kesehatan dan Air Bersih. (2) Penghitungan alokasi Dana Otsus berdasarkan variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Papua.

Pasal 7

( I.) Dana Otsus yang dialokasikan ke masing-masing Kabupaten/ Kota dianggarkan pada APBD Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.089.178.868.000,-(tiga trilyun delapan puluh sembilan milyar seratus tujuh puluh delapan juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah). (2) Dana Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada Kabupaten/Kota pada Tahun Anggaran 2018, dengan rincian sebagai berikut: JUlVU,AIH[ ALOK..4..Sli I NO KODE KAIBUPATEN/JKO'll'A DANA OTSUS jJR.p) 1. 9401 Kabupaten Merauke 102.513.472.000,00 2. 9402 Kabupaten Jayawijaya 117.040.104.000,00 3. 9403 Kabupaten Jayapura 103.583.972.000,00 4. 9404 Kabupateri Nabire 100.989.297.000,00 5. 9408 Kabupaten Kepulauan Yapen 94.656.505.000,00 6. 9409 Kabupaten Biak Namfor 100.104.193.000,00 7. 9410 Kabupaten Paniai 115.559. 753.000,00 8. 9 4 1 1 Kabupaten Puncak Jaya 128.559. 753.000,00 9. 9412 Kabupaten Mimika 100.956.195.000,00 10. 9413 Kabupaten Boven Digoel 100.456.545.000,00 1 1 . 9414 Kabupaten Mappi 104.091.290.000,00 12. 9415 Kabupaten Asmat 105.686.147.000,00 13. 9416 Kabupaten Yahukimo 110.694.494.000,00 es : ., \ 14. 9417 Kabupaten Pegunungan 114.477.328.000,00 Bintang 15. 9418 Kabupaten Tolikara 121.144.049.000,00 16. 9419 Kabupaten Sarmi 98.877.880.000,00 17. 9420 Kabupaten Keerom 94.899.955.000,00 18. 9426 Kabupaten Waropen 1 OQ.808.611.000,00 19. 9427 Kabupaten Supiori · 86.513.444.000,00 20. 9428 Kabupaten Memberamo 100.603.895.000,00 Raya 2 1 . 9429 Kabupaten Nduga 106.591.129.000,00 22. 9430 Kabupaten Lanny Jaya 126.725.154.000,00 23. 9431 Kabupaten Memberamo 107. 773.285.000,00 Tengah 24. 9432 Kabupaten Yalimo 106.342.752.000,00 25. 9433 Kabupaten Puncak 120.107.732.000,00 26. 9434 Kabupaten Dogiyai 109.139.654.000,00 27. 9435 Kabupaten Intan Jaya l 10.491.536.000,00 28. 9436 Kabupaten Deiyai 104.235.693.000,00 29. 9471 Kota Javaoura 95.555.051.000.00 Jumlah 3.089.178.868.000 (3) Dana Otsus yang dialokasikan kepada masing-masing Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditransfer langsung ke Rekening Kas Umum Daerah masing-rnasing Kabupaten /Kota. JBAJB V MEKAlUSlVIIE JPENYALUJRAN DANA OITSUS

Pasal 8

(1) Dana Otsus disalurkan secara bertahap dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. · (2) Setiap tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat ( l) ditetapkan besaran alokasi Dana Otsus dengan persentase tertentu dari jumlah alokasi Dana Otsus yang diterima masing-masing Kabupaten/Kota. (3) Penyaluran Dana Otsus sebagaimana dimaksud ayat (1) didasarkan atas permintaan Bupati/Walikota. (4) P�nyaluran Daz:ia Otsus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan penyaluran Dana Otsus dari Kas Negara ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua. Pasal /8

Pasal 9

Tahapan penyaluran dan besaran alokasi Dana Otsus yang disalurkan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Papua ke masing-masing Rekening Kas Umum Daerah Kabiipaterr/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), yaitu : a. Tahap I pada bulan Maret sebesar 30% (tiga puluh persen) dari alokasi; b. Tahap II pada bulan Juli sebesar 45 % (empat puluh lima persen) dari alokasi; dan c. Tahap III pada bulan Oktober sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari alokasi. Pasal 1 (JI (1) Penyaluran Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dapat dilaksanakan apabila Kabupaterr/Kota yang bersangkutan telah menetapkan APBD Tahun· Anggaran 2018 dengan melampirkan rencana penggunaan Dana Otsus untuk program/kegiatan yang akan didanai dari Dana Otsus dan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahun Anggaran sebelumnya . .. (2) Penyaluran Tahap II sebagaimana dimaksud clalam Pasal 9 huruf b, dapat dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan Lelah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap !. (.'l) Penyaluran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, clapal dilaksanakan apabila Kabupaten/Kota yang bersangkutan tclah menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus Tahap II. Pasal 1 1 Femerintah Provinsi Papua tidak akan melakukan penyaluran Dana Otsus apabila Pemerintah Kabupaten/Kota tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10. lBAlB VK JPElRTANGGUNGJ'AW.IWAN lllAilA OTSUS

Pasal 12

( I] .Kabupaten/Kota wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Otsus secara berkala kepada Gubernur Papua. ('.2) L�poran realisasi penggun�an Dana Otsus secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tahapan penyaluran Dana Otsus dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota. (:3) Laporan realisasi penggunaan Dana Otsus disampaikan kepada Gubernur Papua dan tembusannya disampaikan Kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Kepala Sadan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. • lBAlB VU lP'lEMlBllNAAN DAN lP'lENGAWASAN

Pasal 13

(1) Gubemur Papua melakukan pembinaan dan pengawasan secara berkala maupun insidentil terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang didanai dari Dana Otsus di Kabupaten/Kota. t�i) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Provinsi Papua dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Papua. (:l) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilaksanakan oleh Inspektorat Provinsi Papua. (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dikoordinir oleh Wakil Gubernur Papua. (!5) Ha.sil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Gubernur Papua. , JBAB vm l!"EMJBIAYAAN

Pasal 14

13egala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae rah Provinsi Papua Tahun Anggaran 2018. JBAJB ill:. lPENU'll'UlP

Pasal 15

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya., memerintahkan pengundanga.n Pera turan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papi ta. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 6 Februari 2018 Diundangkan di Jayapura pada tanggal 6 Februari 2018 SEKRETARIS DAERAH PROVINS! PAPUA CAP/TTD T.E.A HERY DOSINAEN, S.IP BERITA DAERAH PROVINS! PAPUA TAHUN 2018 NOMOR 7 GUJBJE:JRNUJR IPAIPUA, CAJP' / TTD lUJKAS ENEMBE, srr, MlHI

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…