DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2020

Nomor: 7
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 27

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Pemberian Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan, dan Pembentukan Produk Hukum dan Penanganan Permasalahan Hukum Tahun Anggaran 2020. Pemberian tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus bertujuan peningkatan kualitas pelayanan publik, Sasaran tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus yaitu penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan provinsi dan kabupaten/kota, Besaran maksimal tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari kehadiran; dan kepatuhan. Penghitungan hari kerja dalam pemberian tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus yaitu jumlah kehadiran pada hari kerja setiap bulan masa kinerja.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas pemberian pelayanan kepada masyarakat maupun instansi Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten/Kota, serta instansi kementerian/lembaga lainnya dan lembaga swasta mencakup perencanaan dan penganggaran, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, pengawasan internal, pembentukan produk hukum serta penaganan permasalahan hukum, sehingga membutuhkan waktu kerja yang melebihi batas jam kerja normal dan/atau diluar hari kerja;
c.bahwa untuk menunjang tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat berjalan secara efektif dan lancar, perlu memberikan tunjangan beban kerja/waktu kerja khusus dalam rangka meningkatkan kualitas kinerja pegawai;
d.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus Perencanaan, Penganggaran, Pengelolaan Keuangan, Pengawasan, Dan Pembentukan Produk Hukum Dan Penanganan Permasalahan Hukum Tahun Anggaran 2020; Mengingat ......../2 File OK 28 Maret 2020 Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11.Peraturan ........../3
10.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59); MEMUTUSKAN ........./4 MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN KELEBIHAN BEBAN KERJA/WAKTU KERJA KHUSUS PERENCANAAN, PENGANGGARAN, PENGELOLAAN KEUANGAN, PENGAWASAN, DAN PEMBENTUKAN PRODUK HUKUM DAN PENANGANAN PERMASALAHAN HUKUM TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus adalah tunjangan atau penghasilan yang diberikan kepada CPNS, PNS dan Tenaga Kontrak di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang bekerja dan melaksanakan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan di bidang perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan monitoring, pengawasan kinerja keuangan dan pembangunan, koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
2.Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak ialah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Tenaga Kontrak yang bekerja di bidang perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan monitoring, pengawasan kinerja keuangan dan pembangunan, koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
3.Calon Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat CPNS ialah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah yang bekerja di bidang perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan monitoring, pengawasan kinerja keuangan dan pembangunan, koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
4.Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
5.Pejabat Eselon II ialah Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Biro yang bekerja di bidang perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan monitoring, pengawasan kinerja keuangan dan pembangunan, koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
6.Pejabat Eselon III ialah Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian dan Inspektur Pembantu pada Badan, Inspektorat dan Biro yang bekerja di bidang perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan monitoring, pengawasan kinerja keuangan dan pembangunan, koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
7.Pejabat Eselon IV ialah Kepala Sub Bagian dan Kepala Sub Bidang pada Badan, Biro dan Inspektorat yang bekerja di bidang perencanaan dan penganggaran, evaluasi dan monitoring, pengawasan kinerja keuangan dan pembangunan, koordinasi penyusunan produk hukum daerah dan penanganan permasalahan hukum.
8.Pejabat Penanggungjawab adalah Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran.
9.Pejabat Penilai adalah atasan langsung yang memberikan penilaian kinerja terhadap bawahannya.
10.Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
11.Kuasa ........./5
11.Kuasa Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat KPA adalah kepala unit kerja pada SKPD yang diberi kuasa oleh Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
12.Jabatan Struktural adalah jabatan yang secara tegas tercantum dalam struktur organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
13.Jabatan Fungsional Tertentu adalah jabatan yang ditinjau dari sudut fungsinya dalam suatu organisasi dimana dalam pelaksanaan tugas didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu di lingkungan Pemerintah Pemerintah Provinsi Papua.
14.Jabatan Fungsional Umum adalah staf/pegawai yang tidak memiliki jabatan secara tegas dalam struktur organisasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
15.Masa Kinerja adalah kurun waktu 1 (satu) bulan terhitung mulai tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal akhir bulan tersebut dari kegiatan yang dinilai untuk diberikan tunjangan kinerja.
16.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur dan tambahan jam kerja diluar waktu kerja normal.
17.Disiplin adalah komponen perhitungan tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus yang terdiri atas indikator kehadiran dan kepatuhan.
18.Pencapaian Kinerja adalah komponen perhitungan tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus yang terdiri atas indikator prestasi, aktivitas kerja, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.
19.Kehadiran adalah perekaman data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak melalui mesin absen digital dan absen manual pada waktu masuk kantor dan pulang kantor.
20.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
21.Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Pemberian tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus bertujuan :

a.peningkatan kualitas pelayanan publik;
b.peningkatan disiplin dan kinerja PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak;
c.memastikan akurasi data PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak;
d.mewujudkan kesejahteraan PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak;
e.meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
f.mewujudkan aparatur pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

Pasal 3

Sasaran tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus yaitu :

a.penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan provinsi dan kabupaten/kota;
b.koordinasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi, penganggaran dan pengalokasian, penyusunan APBD Provinsi, evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
c.pengawasan dan reviuw, pemeriksaan (audit) kinerja keuangan dan pembangunan provinsi dan kabupaten/kota; dan
d.koordinasi penyusunan dan pembahasan produk hukum provinsi, fasilitasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota dan penanganan permasalahan hukum provinsi dan kabupaten/kota.

BAB III

PENERIMA TUNJANGAN KELEBIHAN BEBAN KERJA/WAKTU KERJA KHUSUS

Pasal 4

(1)SKPD yang mendapatkan tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus, yaitu :
1. a.SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penyusunan perencanaan, monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota;
2. b.SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi pengelolaan keuangan daerah, meliputi, penganggaran dan pengalokasian, dalam penyusunan APBD Provinsi, evaluasi APBD Kabupaten/Kota;
3. c.SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi pengawasan dan reviuw, pemeriksaan (audit) kinerja keuangan dan pembangunan di provinsi dan kabupaten/kota; dan
4. d.SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi koordinasi penyusunan dan pembahasan produk hukum provinsi, fasilitasi dan klarifikasi produk hukum kabupaten/kota dan penanganan permasalahan hukum di provinsi dan kabupaten/kota.
(2)Pegawai/Pejabat yang berhak menerima tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
1. a.PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai pegawai pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
2. b.PNS Pusat yang bekerja di SKPD dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); dan
3. c.Tenaga Kontrak yang diangkat berdasarkan surat perjanjian kerja oleh Kepala SKPD.
(3)Pegawai/Pejabat yang tidak berhak menerima tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
1. a.PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan;
2. b.PNS yang berstatus penitipan pada SKPD;
3. c.PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain;
4. d.PNS yang berstatus tugas belajar;
5. e.PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat;
6. f.PNS dan CPNS Kabupaten/Kota yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS dan CPNS Provinsi Tahun 2019, akibat pengalihan sebagian urusan Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.PNS yang pindah ke Pemerintah Provinsi Papua dalam Tahun 2019. BAB ......../7

BAB IV

BESARAN PENERIMAAN

Pasal 5

Besaran maksimal tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus bagi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PENILAIAN DISIPLIN DAN PENCAPAIAN KINERJA

Pasal 6

(1)Penerima tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus dalam Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum ditentukan atas penilaian disiplin, dan pencapaian kinerja.
(2)Penilaian terhadap Pejabat Struktural ditetapkan sebagai berikut :
1. a.Kepala Badan, Inspektur dan Kepala Biro ditetapkan secara tertulis berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh Asisten SEKDA yang membidangi;
2. b.Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Bagian, Inspektur Pembantu ditetapkan berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
3. c.Kepala Sub Bidang dan Kepala Sub Bagian ditetapkan berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsungnya;
4. d.Tenaga Kontrak ditetapkan berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja oleh atasan langsung yang membidangi tata usaha.
(3)Penilaian terhadap PNS, CPNS Jabatan Fungsional Umum dan Tenaga Kontrak ditetapkan berdasarkan penilaian disiplin dan pencapaian kinerja selama masa kinerja oleh pejabat penilai sebagai atasan langsungnya.

BAB VI

FORMULIR TARGET KERJA DAN PENILAIAN

Pasal 7

(1)Setiap Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum wajib mengisi aktivitas kerja pada Formulir Aktivitas Kerja setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang disetujui oleh Atasan Langsung serta diketahui Kepala SKPD.
(2)Pengisian dan penilaian aktivitas kerja dilakukan paling lambat 2 (dua) hari kerja bulan berikutnya.
(3)Formulir Aktivitas Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Formulir Entri Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal ......../8

Pasal 8

(1)Penilaian aktivitas kerja dilakukan oleh atasan langsung dari PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak yang bersangkutan.
(2)Dalam hal atasan langsung tidak dapat melakukan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penilaian dilakukan oleh atasan dari atasan langsung PNS, CPNS dan Tenaga Kontrak yang bersangkutan.
(3)Formulir Penilaian aktivitas kerja oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis Formulir Verifikasi Aktivitas Kerja sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Formulir penilaian untuk Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d menggunakan jenis formulir Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus 01 sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)Formulir penilaian untuk Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) menggunakan jenis formulir Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus 02 sebagaimana tercantum pada Lampiran V yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VII

PERHITUNGAN DAN PENGESAHAN

Pasal 9

(1)Perhitungan tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus dilakukan melalui sistem, untuk Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Umum sebagaimana tercantum pada Lampiran VI dan Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Perhitungan tunjangan kelebihan beban kerja/waktu kerja khusus dilakukan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.

Pasal 10

(1)Pengesahan Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus yang diusulkan pejabat penilai.
(2)Pelaksanaan perhitungan dan pengesahan Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus dilakukan sebagai berikut :
1. a.Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk di masing-masing SKPD membuat perhitungan berdasarkan besaran Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional;
2. b.Formulir daftar perhitungan Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus untuk Jabatan Struktural menggunakan jenis formulir Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus 03 sebagaimana tercantum pada Lampiran VI yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
3. c.Formulir Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional menggunakan jenis formulir Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus 04 sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
4. d.pengguna .........../9
5. d.Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengesahkan Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus yang diusulkan pejabat penilai; dan
6. e.Daftar yang telah disahkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, direkapitulasi oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan atau petugas yang ditunjuk oleh Kepala SKPD, digunakan sebagai dasar dalam pemberian Tunjangan Kelebihan Beban Kerja/Waktu Kerja Khusus.

Isi peraturan

Teks27PDFHirarki

Memuat teks peraturan…