DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 7 Tahun 2024

Nomor: 7
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Januari 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 62

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Riset Dan Inovasi Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang ………./2
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH PROVINSI PAPUA. BAB ……../3

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur ialah Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Papua.
6.Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
7.Kepala Badan ialah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
8.Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
9.Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
10.Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
11.Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
12.Unit Pelaksana Teknis Daerah, yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua.
13.Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

(1)Badan merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah.
(2)Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui SEKDA.

Pasal 3

(1)Susunan organisasi Badan terdiri atas :
1. a.Kepala Badan;
2. b.Sekretariat, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bagian Program;
  2. 2.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. 3.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.
3. c.Bidang ……../4
4. c.Bidang Bidang Perekonomian, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan;
  2. 2.Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
  3. 3.Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan.
5. d.Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda;
  2. 2.Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
  3. 3.Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus.
6. e.Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Sumber Daya Alam, dan Pengairan;
  2. 2.Sub Bidang Perhubungan dan Telekomunikasi; dan
  3. 3.Sub Bidang Bina Marga dan Cipta Karya.
7. f.Bidang Perencanaan Monitoring dan Evaluasi, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Monitoring Informasi Pembangunan;
  2. 2.Sub Bidang Evaluasi Perencanaan Pembangunan; dan
  3. 3.Sub Bidang Perencanaan Pembangunan.
8. g.Bidang Perencanaan dan Pengembangan Kawasan, terdiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Perencanaan Kawasan;
  2. 2.Sub Bidang Pengembangan Kawasan; dan
  3. 3.Sub Bidang Kawasan Strategis dan Khusus.
9. h.Bidang Riset dan Inovasi Daerah, teridiri atas :
  1. 1.Sub Bidang Riset;
  2. 2.Sub Bidang Invensi dan Inovasi.
10. i.Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan
11. j.Kelompok Jabatan Fungsional.
(2)Struktur Organisasi Badan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Badan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.
(2)Badan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
1. a.perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
2. b.pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
3. c.pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah;
4. d.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi di daerah;
5. e.pelaksanaan ………/5
6. e.pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
7. f.pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan;
8. g.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

(1)Kepala Badan, mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Badan mempunyai fungsi:
1. a.penetapan program kerja di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
2. b.perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
3. c.penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
4. d.pelaksanaan pengooridnasian kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
5. e.pembinaan dan mengarahkan kegiatan di perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
6. f.pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Badan;
7. g.pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan;
8. h.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah;
9. i.pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan perumusan kebijakan di bidang perencanaan sosial budaya, perencanaan fisik, prasarana dan sumber daya, perencanaan ekonomi, perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan serta riset dan inovasi daerah; dan
10. j.pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta invensi dan inovasi daerah yang diberikan oleh Gubernur.

Pasal 6

(1)Sekretariat, mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengendalikan program kerja, pengelolaan keuangan kerumahtanggaan, dan kepegawaian merencanakan, melaksanakan, kegiatan penyusunan rencana dan perlengkapan, ketatausahaan, kerumahtanggaan, dan kepegawaian.
(2)Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi :
1. a.penyusunan rencana dan program kerja Sekretariat;
2. b.pengoordinasian dalam penyusunan rencana dan program kerja serta anggaran Badan;
3. c.pengoordinasian penyusunan dan penyajian data statistik lingkup Badan;
4. d.pengelolaan administrasi keuangan Badan;
5. e.pengelolaan barang milik negara/daerah lingkup Badan;
6. f.pengelolaan pelayanan administrasi umum Badan;
7. g.Pengelolaan pelayanan administrasi kepegawaian Badan;
8. h.pengelolaan kerumahtanggaan, ketatalaksanaan, kerjasama, perundang- undangan, kearsipan, perpustakaan, hubungan masyarakat dan protokol Badan;
9. i.pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
10. j.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
11. k.pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(3)Sekretariat terdiri atas :
1. a.Sub Bagian Program;
2. b.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
3. c.Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan.

Pasal 7

(1)Sub Bagian Program mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan Badan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja (Renja)/Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkup Badan;
4. d.melaksanakan pengoordinasian dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dan DPA/DPPA dari unit-unit kerja di lingkup Badan;
5. e.mengoordinasikan penyusunan, pengolahan dan penyajian data statistik dan informasi profil Badan;
6. f.melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelaksanaan program dan kegiatan serta dampak pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
7. g.melaksanakan pengoordinasian penyiapan bahan dengan unit-unit kerja di lingkup Badan dan penyusunan dokumen pelaporan Badan meliputi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Gubernur, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPj AMJ) Gubernur, Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD), laporan realisasi kinerja dan keuangan triwulanan atas pelaksanaan program dan kegiatan Badan, dan laporan kedinasan lainnya;
8. h.melaksanakan ………/7
9. h.melaksanakan pengoordinasian pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
10. i.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
11. j.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris
(2)Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat dan naskah dinas lainnya;
3. c.melaksanakan penomoran, pengagendaan dan penggandaan naskah dinas sesuai dengan tata naskah dinas;
4. d.menyelenggarakan pemeliharaan kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan perkantoran;
5. e.menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan ketatalaksanaan dan perundang-undangan;
6. f.menyiapkan dan meneliti bahan penyusunan produk hukum daerah yang berkenaan dengan tugas dan fungsi Badan:
7. g.menyiapkan bahan pelaksanaan tugas kehumasan Badan;
8. h.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
9. i.menyiapkan bahan kerjasama teknis Badan;
10. j.menyusun jadwal dan mengelola rapat dinas, kunjungan tamu dinas, dan acara- acara kedinasan lainnya sesuai dengan ketentuan dan pedoman yang berlaku;
11. k.melaksanakan pengelolaan dan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
12. l.menyiapkan dan menghimpun data sasaran kinerja pegawai;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
(3)Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bagian;
2. b.melaksanakan pembinaan penatausahaan keuangan;
3. c.menatausahakan pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. d.melaksanakan pengelolaan gaji pegawai;
5. e.meneliti dan melakukan verifikasi tagihan pembayaran, antara lain :
  1. 1.Kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh PPTK dan telah disetujui oleh PA/KPA;
  2. 2.Kelengkapan SPP-UP/GU/TUP, SPP-UP/GU/TUP-Nihil dan SPP-LS Gaji dan tunjangan kinerja serta penghasilan lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
6. f.menyiapkan dan menerbitkan serta mengajukan SPM dengan kelengkapannya kepada BUD melalui bendahara pengeluaran;
7. g.membuat register SPP, SPM dan SPJ;
8. h.membuat ……../8
9. h.membuat laporan pengesahan SPJ, pengesahan pengawasan definitif anggaran/kegiatan, register kontrak/Surat Perintah Kerja, dan daftar realisasi pembayaran kontrak;
10. i.mengarsipkan seluruh dokumen pembayaran untuk kepentingan pengawasan dan pengendalian;
11. j.menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan barang Badan;
12. k.mengelola barang milik negara/daerah lingkup Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. l.menyiapkan bahan dan menyusun laporan keuangan Badan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Pasal 8

(1)Bidang Perekonomian mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian.
(2)Bidang Perekonomian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perekonomian;
4. d.pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang perekonomian;
5. e.pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang perekonomian;
6. f.pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian;
7. g.pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perekonomian;
8. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
9. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Perekonomian, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan;
2. b.Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM); dan
3. c.Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan. Pasal ……../9

Pasal 9

(1)Sub Bidang Pertanian, Kehutanan, Lingkungan Hidup, Perikanan dan Kelautan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
4. d.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
5. e.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
6. f.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
7. g.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
8. h.melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. i.melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
11. k.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
12. l.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, kehutanan, lingkungan hidup, perikanan dan kelautan;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.
(2)Sub ………/10
(2)Sub Bidang Perindustrian, Perdagangan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
4. d.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
5. e.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
6. f.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
7. g.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah energi sumber daya mineral pariwisata;
8. h.melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
9. i.melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
10. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
11. k.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
12. l.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang perindustrian, perdagangan dan energi sumber daya mineral;
13. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
14. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.
(3)Sub Bidang Dunia Usaha, Investasi dan Lembaga Keuangan, mempunyai tugas :
1. a.menyusun rencana kerja sub bidang;
2. b.menyiapkan bahan dan merumuskan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
3. c.menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
4. d.melaksanakan ………/11
5. d.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka penyusunan konsep RPJPD, RPJMD dan RKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
6. e.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
7. f.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
8. g.melaksanakan koordinasi dan penyiapan bahan yang diperlukan dalam rangka pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
9. h.melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan dengan program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi lainnya yang terkait;
10. i.melaksanakan harmonisasi serta sinergisitas program dan kegiatan Perangkat Daerah Provinsi dengan program dan kegiatan Pemerintah Pusat di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan yang dilaksanakan di provinsi dan kabupaten/kota;
11. j.melaksanakan penyiapan bahan dan koordinasi penyusunan rencana dalam rangka pemberian dukungan pelaksanaan kegiatan Pemerintah Pusat untuk prioritas nasional di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
12. k.melaksanakan pembinaan teknis perencanaan program dan kegiatan pembangunan Daerah di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
13. l.melaksanakan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang investasi, dunia usaha, dan lembaga keuangan;
14. m.melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bidang; dan
15. n.melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian.

Pasal 10

(1)Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, monitoring, evaluasi dan pelaporan yang berkenaan dengan penyusunan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya.
(2)Bidang Sosial Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.penyusunan rencana kerja Bidang;
2. b.penyiapan bahan dan perumusan konsep kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
3. c.penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis yang berkenaan dengan perencanaan pembangunan di bidang sosial budaya;
4. d.pelaksanaan ……../12
5. d.pelaksanaan penyiapan bahan dalam rangka penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) di bidang sosial budaya;
6. e.pelaksanaan analisis Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah di bidang sosial budaya;
7. f.pelaksanaan koordinasi penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial budaya;
8. g.pelaksanaan koordinasi pengendalian kesesuaian antara indikator kinerja program dengan tolok ukur kinerja output dan/atau hasil kegiatan pada Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dan RKA SKPD di bidang sosial budaya;
9. h.pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Bidang; dan
10. i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Badan terkait dengan tugas dan fungsinya.
(3)Bidang Sosial Budaya, terdiri atas :
1. a.Sub Bidang Pendidikan, Pariwisata, Kebudayaan, Olahraga dan Pemuda;
2. b.Sub Bidang Kesehatan, Sosial dan Kependudukan; dan
3. c.Sub Bidang Pemerintahan Umum dan Otonomi Khusus.

Isi peraturan

Teks62PDFHirarki

Memuat teks peraturan…