DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 77 Tahun 2024

Nomor: 77
Tahun: 2024
Ditetapkan: 13 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 10

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kabijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Papua Tahun 2025; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2907);

2.Undang ……/2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang ……/3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan ……/4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19.Peraturan ……/5
19.Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
20.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan ……/6
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76.PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
30.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
31.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
32.Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5); MEMUTUSKAN ……/7 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Dawan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8.Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2023.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas ……/8
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026.
(2)RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
2. b.rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
3. c.prioritas pembangunan daerah Tahun 2025;
4. d.rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
5. e.hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
(3)RKPD Provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4)Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
(5)Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
(6)Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
(7)Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(8)Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memperhatikan hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2024.

Pasal 3

……/9

Pasal 3

(1)Rancangan akhir RKPD tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025.
(2)Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
(3)Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
1. a.surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. b.rancangan akhir RKPD tahun 2025;
3. c.berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD tahun 2025;
4. d.hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
5. e.gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD;
6. f.hasil reviu aparat pengawasan internal pemerintah Daerah; dan
7. g.daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2025.
(4)Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Penjabaran dari RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
(2)Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPD.
(3)Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
(4)Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RPD dan Rentsra perangkat Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan:
1. a.RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan
2. b.RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
(2)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2025;
2. b.penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
3. c.penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
4. d.pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
5. e.perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
6. f.penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025.
(3)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
(5)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 6

Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV

PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 13 Juni 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN, SE., MM Diundangkan di Jayapura Pada tanggal 14 Juni 2024 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Y. DEREK HEGEMUR, SH., MH BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 77

Isi peraturan

Teks10PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Papua wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kabijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun 2025;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang ……/2
2.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4421);
6.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8.Undang ……/3
8.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9.Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
10.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12.Peraturan ……/4
12.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
14.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15.Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16.Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
17.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
18.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
19.Peraturan ……/5
19.Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 201);
20.Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 53);
21.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
22.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
23.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25.Peraturan ……/6
25.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
26.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Nagara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
29.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76.PMK.07/2022 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 411) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.07/2023 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus;
30.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 21 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Papua 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 21);
31.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Papua Tahun 2023-2042 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 9);
32.Peraturan Gubernur Papua Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Papua Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 5); MEMUTUSKAN ……/7 MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
2.Gubernur adalah Gubernur Papua.
3.Dawan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua.
4.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
6.Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut Bapperida atau sebutan lainnya adalah unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan, mensinergikan dan mengharmonisasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, riset dan inovasi daerah.
7.Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
8.Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut RPD adalah dokumen perencanaan bagi daerah dengan masa jabatan kepala daerah yang berakhir tahun 2023.
9.Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah periode 5 (lima) tahun.
10.Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
11.Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12.Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
13.Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
14.Prioritas ……/8
14.Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.
15.Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan peraturan bupati/wali kota.

BAB II

KEDUDUKAN

Pasal 2

(1)RKPD Tahun 2025 merupakan penjabaran dari RPD tahun 2024-2026.
(2)RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat:
1. a.evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah;
2. b.rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
3. c.prioritas pembangunan daerah Tahun 2025;
4. d.rencana kerja, pendanaan dan perkiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun; dan
5. e.hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024.
(3)RKPD Provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKP Tahun 2025 dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4)Evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memuat evaluasi hasil kinerja pembangunan daerah dalam satu (1) tahun anggaran.
(5)Rancangan kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memuat gambaran kondisi ekonomi, kemampuan pendanaan dan pembiayaan pemerintah daerah.
(6)Program prioritas pembangunan daerah Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan.
(7)Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, memperhatikan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber pada APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
(8)Hasil kesepakatan Rakortekbang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, memperhatikan hasil kesepakatan Rakortekbang tahun 2024.

Pasal 3

……/9

Pasal 3

(1)Rancangan akhir RKPD tahun 2025 dijadikan sebagai bahan penyusunan rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025.
(2)Rancangan Perkada tentang RKPD Provinsi Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan oleh Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah untuk difasilitasi.
(3)Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:
1. a.surat permohonan fasilitasi dari Gubernur kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah;
2. b.rancangan akhir RKPD tahun 2025;
3. c.berita acara kesepakatan musyawarah perencanaan dan pembangunan RKPD tahun 2025;
4. d.hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan tahunan;
5. e.gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPD dan RKPD;
6. f.hasil reviu aparat pengawasan internal pemerintah Daerah; dan
7. g.daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2025.
(4)Ketentuan mengenai format daftar isian fasilitasi RKPD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 4

(1)Penjabaran dari RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), meliputi tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, kinerja, dan program yang dituangkan dalam RKPD.
(2)Selain penjabaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RKPD memuat kegiatan dan subkegiatan yang berasal dari seluruh Renja Perangkat Daerah yang mengacu pada Renstra Perangkat Daerah dan RPD.
(3)Penyusunan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan pada RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah.
(4)Penyesuaian nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus tetap memperhatikan target kinerja Pemerintah Daerah dan target kinerja perangkat daerah sebagaimana tercantum pada RPD dan Rentsra perangkat Daerah.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 5

(1)Penetapan RKPD Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman penyusunan:
1. a.RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun Anggaran 2025; dan
2. b.RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025.
(2)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagai penjabaran dari RPD Provinsi Papua Tahun 2024-2026, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
1. a.persiapan penyusunan RKPD, KUA dan PPAS serta APBD Provinsi Tahun 2025;
2. b.penyusunan rancangan awal RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
3. c.penyusunan rancangan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
4. d.pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan RKPD;
5. e.perumusan rancangan akhir RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025;
6. f.penetapan RKPD, KUA dan PPAS, serta APBD Provinsi Tahun 2025.
(3)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
(4)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kewenangan dan hasil inventarisasi personil, pendanaan sarana dan prasarana serta dokumen.
(5)Penyusunan RKPD Provinsi Papua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pencapaian nasional dan arah kebijakan pemerintah.

Pasal 6

Penetapan RKPD Tahun 2025 mempunyai tujuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis dan terpadu antara perencanaan pembangunan nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

BAB IV