DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 78 Tahun 2024

Nomor: 78
Tahun: 2024
Ditetapkan: 24 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 22

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Gubernur Beserta Uraian Tugas dan Fungsi; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ........./2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretariat………./3
4.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
5.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Papua.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN STAF AHLI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Ahli Gubernur.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. c.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. d.Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus;
5. e.Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.

Pasal 3

(1)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran, telaahan, pertimbangan, analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(2)Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pelaksanaan inventarisasi permasalahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
2. b.pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
3. c.pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
4. d.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi sesuai bidang tugasnya;
5. e.perumusan........../4
6. e.perumusan konsep kebijakan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
7. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pemerintahan, hukum dan politik bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
g.menyampaikan………./5
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan otonomi khusus sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan otonomi khusus untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan otonomi khusus bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan otonomi khusus;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat........./6
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan otonomi khusus;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 10

(1)Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pegawai negeri sipil.
(3)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang lembur, tunjangan kinerja daerah, uang transport dan bahan bakar minyak. BAB........../7

Isi peraturan

Teks22PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa Gubernur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh 5 (lima) Staf Ahli;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ........./2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN JABATAN STAF AHLI GUBERNUR BESERTA URAIAN TUGAS DAN FUNGSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Sekretariat………./3
4.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
5.Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
6.Staf Ahli adalah Staf Ahli Gubernur Papua.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN KEDUDUKAN STAF AHLI

Pasal 2

(1)Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Staf Ahli Gubernur.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
1. a.Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
2. b.Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan;
3. c.Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia;
4. d.Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus;
5. e.Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya.

Pasal 3

(1)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berkedudukan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur.
(2)Staf Ahli Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, berasal dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur selaku Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
(4)Staf Ahli Gubernur dalam melaksanakan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh SEKDA.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 4

(1)Staf Ahli Gubernur mempunyai tugas memberikan saran, telaahan, pertimbangan, analisis dan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Gubernur sebagai bahan perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sesuai bidang tugasnya di luar tugas dan fungsi perangkat daerah.
(2)Staf Ahli dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :
1. a.Pelaksanaan inventarisasi permasalahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
2. b.pelaksanaan kajian dan telaahan berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
3. c.pemberian saran pertimbangan dan rekomendasi berkenaan dengan isu-isu strategis sesuai bidang tugasnya;
4. d.pelaksanaan koordinasi dan konsultasi data dan informasi sesuai bidang tugasnya;
5. e.perumusan........../4
6. e.perumusan konsep kebijakan Gubernur sesuai bidang tugasnya;
7. f.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pemerintahan, hukum dan politik sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pemerintahan, hukum dan politik untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pemerintahan, hukum dan politik bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pemerintahan, hukum dan politik;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Perangkat Daerah baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pemerintahan, hukum dan politik;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Staf Ahli bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang ekonomi, Keuangan dan pembangunan sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan;
g.menyampaikan………./5
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kemasyarakatan dan sumber daya manusia;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

Staf Ahli Bidang Pengembangan Otonomi Khusus, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan otonomi khusus sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan otonomi khusus untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan otonomi khusus bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan otonomi khusus;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat........./6
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan otonomi khusus;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

Staf Ahli Bidang Pengembangan Masyarakat Adat dan Budaya, mempunyai tugas :

a.mengumpulkan bahan dan data di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya sebagai bahan kajian dan analisis;
b.mengkonsultasikan berbagai permasalahan, isu, atau program strategis dengan Gubernur, Wakil Gubernur dan/atau SEKDA di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya untuk mendapatkan pengarahan tindak lanjut;
c.merumuskan dan menyiapkan konsep kebijakan Gubernur di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya bersama dengan unit kerja yang terkait;
d.melaksanakan kajian dan analisis rumusan kebijakan dan pengambilan keputusan Gubernur terhadap isu-isu strategis di bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
e.melaksanakan koordinasi dengan para Staf Ahli dan Kepala SKPD baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan informasi, masukan, serta untuk mengevaluasi permasalahan agar memperoleh hasil yang maksimal;
f.membuat dan menyampaikan telaahan, analisa dan pertimbangan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang pengembangan masyarakat adat dan budaya;
g.menyampaikan saran dan rekomendasi kepada atasan baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran pelaksanaan tugas;
h.membuat laporan pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai dasar pengambilan kebijakan; dan
i.pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KEUANGAN

Pasal 10

(1)Staf Ahli dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diberikan penghasilan pokok dan tambahan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(2)Penghasilan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa gaji pegawai negeri sipil.
(3)Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian uang lembur, tunjangan kinerja daerah, uang transport dan bahan bakar minyak. BAB........../7