DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 79 Tahun 2024

Nomor: 79
Tahun: 2024
Ditetapkan: 25 Juni 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pembidangan Tugas Asisten Sekretaris Daerah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); .4. Undang-Undang………./2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenanagan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 17);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3.Gubernur........../3
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua.
5.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
7.Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA adalah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
8.Pembidangan adalah pembidangan tugas yang diberikan kepada Asisten SEKDA berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
9.Pembidangan Tugas Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas kegiatan satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Papua agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebaik- baiknya.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
11.Rapat Koordinasi Staf adalah rapat yang dipimpin oleh Asisten Sekda dan dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB II

POLA KOORDINASI

Pasal 2

(1)Gubernur merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh SEKDA.
(3)SEKDA atas nama Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Asisten SEKDA untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah sesuai urusan atau sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(4)Pengoordinasian yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai pembidangan tugas.
(5)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.
(6)Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan sesuai kebutuhan.
(7)Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. Pasal........../4

Pasal 3

Dinas/Badan/Biro/Instansi Vertikal dan BUMN/BUMD, dalam melaksanakan tugas program dan kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan Pemerintah Provinsi, harus melakukan koordinasi, harmonisasi, sinkronisasi dan konsultasi dengan Gubernur melalui Asisten SEKDA sesuai dengan pembidangan tugas.

BAB III

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

Pasal 4

Asisten SEKDA, terdiri dari :

a.Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
c.Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum.

Pasal 5

Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, mempunyai tugas membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi staf.

Pasal 6

Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, mempunyai tugas membantu SEKDA dalam pengoordinasian penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi staf.

Pasal 7

Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, mempunyai tugas mengoordinasikan penyusunan kebijakan daerah, pengoordinasian tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah serta mengarahkan, membina, memfasilitasi dan memimpin rapat koordinasi staf.

Pasal 8

Asisten SEKDA dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, dapat mengoordinasikan tugas-tugas Perangkat Daerah, instansi vertikal dan BUMN serta BUMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal ……../5

Pasal 9

Asisten SEKDA selain pembidangan tugas koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6 dan Pasal 7, juga dapat melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah maupun instansi vertikal dan BUMN/BUMD lainnya sesuai dengan petunjuk Pimpinan.

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 10

(1)Asisten SEKDA setiap bulan atau sesuai kebutuhan, melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan Biro dan Perangkat Daerah yang berada di bawahnya sesuai dengan pembidangan tugas koordinasi.
(2)Asisten SEKDA melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan setiap 3 (tiga) bulan serta koordinasi fasilitasi penyusunan laporan tahunan pada perangkat daerah yang berada di bawahnya sesuai dengan pembidangan tugas koordinasi.
(3)Asisten SEKDA melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan kepada SEKDA.
(4)Setiap penandatanganan naskah dinas dari Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten SEKDA sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya.
(5)Apabila Asisten SEKDA sesuai dengan pembidangan tugasnya berhalangan, maka pelaksanaan program dan kegiatan serta paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Asisten SEKDA lainnya.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa untuk mendukung kelancaran tugas Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan Pembidangan Tugas Koordinasi Asisten Sekretaris Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaiman telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); .4. Undang-Undang………./2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenanagan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 17);
8.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBIDANGAN TUGAS ASISTEN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Daerah Provinsi Papua adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi Papua.
3.Gubernur........../3
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Papua.
5.Sekretariat Daerah, yang selanjutnya disebut SETDA adalah Sekretariat Daerah Provinsi Papua.
6.Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut SEKDA adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
7.Asisten Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Asisten SEKDA adalah Asisten SEKDA Provinsi Papua.
8.Pembidangan adalah pembidangan tugas yang diberikan kepada Asisten SEKDA berdasarkan tugas pokok dan fungsinya.
9.Pembidangan Tugas Koordinasi adalah upaya yang dilaksanakan guna mencapai keselarasan, keserasian dan keterpaduan baik perencanaan maupun pelaksanaan tugas kegiatan satuan/unit kerja lingkup Pemerintah Provinsi Papua agar tercapai hasil guna dan daya guna yang sebaik- baiknya.
10.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
11.Rapat Koordinasi Staf adalah rapat yang dipimpin oleh Asisten Sekda dan dihadiri oleh Pimpinan Perangkat Daerah, pimpinan instansi vertikal dan pimpinan BUMN/BUMD di lingkungan Pemerintah Provinsi.

BAB II

POLA KOORDINASI

Pasal 2

(1)Gubernur merupakan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom, kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
(2)Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dan dikoordinasikan oleh SEKDA.
(3)SEKDA atas nama Gubernur melimpahkan kewenangan kepada Asisten SEKDA untuk mengoordinasikan Perangkat Daerah sesuai urusan atau sub urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
(4)Pengoordinasian yang dilakukan Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencakup koordinasi perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program dan kegiatan, pelayanan administratif, monitoring dan evaluasi terkait penyelenggaraan urusan pemerintahan sesuai pembidangan tugas.
(5)Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilakukan melalui fasilitasi, rapat/pertemuan, konsultasi dan dialog/diskusi.
(6)Fasilitasi, konsultasi dan dialog/diskusi sebagaimana dimaksud pada ayat
(5)dilakukan sesuai kebutuhan.
(7)Rapat/pertemuan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sekurang-kurangnya sekali setiap bulan. Pasal........../4

Pasal 3

BAB III

PEMBIDANGAN TUGAS KOORDINASI

Pasal 4

Asisten SEKDA, terdiri dari :

a.Asisten SEKDA Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
b.Asisten SEKDA Bidang Perekonomian dan Pembangunan;
c.Asisten SEKDA Bidang Administrasi Umum.

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

BAB IV

MEKANISME KERJA

Pasal 10

(1)Asisten SEKDA setiap bulan atau sesuai kebutuhan, melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan Biro dan Perangkat Daerah yang berada di bawahnya sesuai dengan pembidangan tugas koordinasi.
(2)Asisten SEKDA melakukan koordinasi untuk mengevaluasi realisasi fisik dan keuangan setiap 3 (tiga) bulan serta koordinasi fasilitasi penyusunan laporan tahunan pada perangkat daerah yang berada di bawahnya sesuai dengan pembidangan tugas koordinasi.
(3)Asisten SEKDA melaporkan hasil pelaksanaan koordinasi setiap 3 (tiga) bulan atau sesuai kebutuhan kepada SEKDA.
(4)Setiap penandatanganan naskah dinas dari Perangkat Daerah, instansi vertikal, BUMN/BUMD dilakukan paraf koordinasi secara berjenjang melalui Asisten SEKDA sesuai dengan ruang lingkup koordinasinya.
(5)Apabila Asisten SEKDA sesuai dengan pembidangan tugasnya berhalangan, maka pelaksanaan program dan kegiatan serta paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan oleh Asisten SEKDA lainnya.