DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2020

Nomor: 8
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Januari 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 34

Lembaga terkait

Ringkasan

Pada Peraturan Gubernur ini diatr tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020. TPP Pemungut secara proporsional diberikan kepada : a. Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak; b. Aparat Penunjang; dan c. Pihak Lain. Besaran Maksimal TPP Pemungut dihitung berdasarkan capaian realisasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Penerima TPP Pemungut dalam Jabatan Struktural ditentukan atas penilaian disiplin dan pencapaian kinerja. Setiap Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional Umum pada Badan wajib mengisi aktivitas kerja pada Formulir Aktivitas Kerja setiap hari berdasarkan tugas pokok dan fungsinya yang disetujui oleh Atasan Langsung serta diketahui Kepala Badan. Indikator penilaian komponen disiplin terdiri dari : a. kehadiran; dan b. kepatuhan. Indikator penilaian komponen pencapaian kinerja terdiri dari : a. prestasi; b. aktivitas kerja; c. kemampuan teknis; dan d. kemampuan interpersonal. Bobot penilaian untuk komponen, terdiri dari : a. disiplin sebesar 50% (lima puluh perseratus); dan b. pencapaian kinerja sebesar 50% (lima puluh perseratus). Pembayaran Tunjangan TPP Pemungut dibayarkan sesuai dengan jenjang jabatan struktural dan fungsional umum. Pembayaran TPP Pemungut Tahun Anggaran 2020 terhitung mulai bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Desember 2020.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Nomor 11/DPRP/2019 tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tentang APBD Tahun Anggaran 2020 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Provinsi Papua, mengalokasikan anggaran untuk tambahan penghasilan Pegawai telah disediakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2020;
c.bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan integrasi insentif pemungutan pajak daerah sebagai tambahan penghasilan pegawai;
d.bahwa untuk menunjang kelancaran tugas-tugas serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu memberikan tambahan penghasilan khusus bagi pegawai pejabat dan aparat penunjang pemungut pajak daerah;
e.bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Birokrasi Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Negara Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran COVID-19 Di Lingkungan Instansi Pemerintah dan Kebijakan Pemerintah Mengenai Bekerja Dari Rumah (Work From Home) Bagi Aparat Sipil Negara, Pemerintah tetap memberikan tunjangan kinerja bagi aparatur sipil negara, yang melaksanakan tugas kedinasan dengan bekerja dirumah/tempat tinggalnya (work from home) dan Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua;
f.bahwa ........./2 Bahas 2-4-20
f.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2020; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
3.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5.Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7.Peraturan .........../3
7.Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 17);
13.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 2);
14.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 10);
15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16.Peraturan ........../4
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
18.Peraturan Gubernur Papua Nomor 59 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2019 Nomor 59);
19.Instruksi Gubernur Papua Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Provinsi Papua; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI KHUSUS PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Tambahan Penghasilan Pegawai Khusus Pemungutan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut TPP Pemungut adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu bagi Pejabat dan Aparat pelaksana pemungutan pajak daerah, Aparat Penunjang dan Pihak Lain yang membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
2.Gubernur ialah Gubernur Papua.
3.Wakil Gubernur ialah Wakil Gubernur Papua.
4.Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Provinsi Papua.
5.Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, yang selanjutnya disebut BAPPENDA adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
6.Kepala Badan ialah Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua.
7.Unit Penerimaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat UPPD adalah unit pelaksana teknis badan yang melaksanakan pemungutan langsung.
8.Aparat Penunjang ialah Pejabat dan Aparat yang tidak langsung melaksanakan pemungutan pajak daerah, tetapi mempunyai tugas pokok dan fungsi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemungutan dan optimalisasi penerimaan pajak daerah.
9.Pihak Lain adalah pihak-pihak yang karena tugas dan fungsinya membantu pelaksanaan pemungutan pajak daerah.
10.Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11.Pungutan ........../5
11.Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya.
12.Hari Kerja adalah kurun waktu dalam satu hari yang berisi jam pelayanan efektif untuk melaksanakan tugas pelayanan publik dan pelayanan aparatur.
13.Kehadiran adalah tingkat kehadiran Pegawai selama waktu kerja efektif dalam setiap hari kerja.
14.Kinerja adalah kualitas profesionalitas Pegawai yang dapat diukur dengan indikator prestasi kerja, aktivitas kerja, kemampuan teknis, dan kemampuan interpersonal.
15.Disiplin Kerja adalah penilaian kinerja yang meliputi indikator kehadiran dan kepatuhan.
16.Prestasi Kerja adalah hasil kinerja yang meliputi indikator tugas selesai tepat waktu, produk bermanfaat bagi pihak internal dan eksternal lembaga, kuantitas produk sesuai dengan rencana kerja, kualitas produk sesuai dengan rencana kerja dan tugas sesuai dengan petunjuk atau pedoman atau instruksi.
17.Aktivitas Kerja adalah sub aktivitas yang meliputi indikator jumlah, satuan hasil, dan kualitas.
18.Kemampuan Teknis adalah tingkat kemahiran Pegawai dalam melaksanakan tugas utama dan/atau tugas tambahan serta kemampuan dalam mengoperasikan alat kerja yang mendukung pekerjaannya.
19.Kemampuan Interpersonal adalah kompetensi Pegawai yang meliputi indikator mampu bekerjasama dalam kelompok kerja atau tim dan mampu berkomunikasi dengan baik.
20.Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yang selanjutnya disingkat LHKPN adalah laporan dalam bentuk cetak dan/atau bentuk lainnya tentang uraian dan rincian informasi mengenai harta kekayaan, data pribadi, termasuk penghasilan, pengeluaran dan data lainnya atas harta kekayaan penyelenggara negara.
21.Tuntutan Ganti Kerugian, yang selanjutnya disingkat TGR adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain dengan tujuan untuk memulihkan Kerugian Daerah.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Pemberian TPP Pemungut bertujuan :

a.meningkatkan kualitas pelayanan publik;
b.meningkatkan disiplin dan kinerja;
c.mewujudkan kesejahteraan Pegawai;
d.meningkatkan kinerja pemungutan pajak;
e.meningkatkan pendapatan daerah;
f.meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah; dan
g.mewujudkan aparatur yang bersih dan berwibawa. BAB ......../6

BAB III

PENERIMA TPP PEMUNGUT

Pasal 3

(1)TPP Pemungut secara proporsional diberikan kepada :
1. a.Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak;
2. b.Aparat Penunjang; dan
3. c.Pihak Lain.
(2)Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a yang berhak menerima TPP Pemungut adalah :
1. a.PNS dan CPNS yang namanya tercantum dalam daftar gaji dan masih aktif sebagai pegawai pada Badan;
2. b.PNS Pusat yang bekerja di Badan dengan status dipekerjakan atau diperbantukan pada Pemerintah Provinsi Papua dan tidak menerima penghasilan dan/atau penggantian penghasilan lain yang sejenis dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
(3)Aparat penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yang berhak menerima TPP Pemungut adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, Instansi dan Pejabat terkait lainnya.
(4)Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang berhak menerima TPP Pemungut adalah Tenaga Kontrak pada Badan yang diangkat berdasarkan surat perjanjian kerja oleh Kepala Badan.
(5)Aparat Penunjang selain Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Pihak Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diusulkan oleh Kepala Badan kepada Gubernur untuk ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
(6)Pejabat dan aparat pelaksana pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang tidak berhak menerima TPP Pemungut adalah :
1. a.PNS yang diangkat dalam Jabatan Fungsional Tertentu yang telah menerima insentif tunjangan jabatan;
2. b.PNS yang berstatus penitipan pada Badan;
3. c.PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah dan Pemerintah Daerah lain;
4. d.PNS yang berstatus tugas belajar;
5. e.PNS yang mendapat hukuman disiplin sedang dan berat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. f.PNS dan CPNS Kabupaten/Kota yang dialihkan status kepegawaiannya menjadi PNS dan CPNS Provinsi Tahun 2020, akibat pengalihan sebagian urusan Pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. g.PNS yang Pindah ke Pemerintah Provinsi Papua dalam Tahun 2020.

BAB IV

BESARAN MAKSIMAL, KRITERIA DAN PERHITUNGAN

Pasal 4

(1)Besaran Maksimal TPP Pemungut dihitung berdasarkan capaian realisasi pendapatan pajak daerah setiap bulannya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(2)Besarnya TPP Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 3% (tiga perseratus) dari realisasi setiap penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan.
(3)Apabila realisasi pemberian TPP Pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih harus disetorkan ke Kas Daerah sebagai penerimaan Daerah. Pasal ......../7

Pasal 5

Besaran TPP Pemungut Pajak Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :

a.80 % (delapan puluh per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
b.20 % (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 6

Besaran TPP Pemungut Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :

a.80 % (delapan puluh per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
b.20 % (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 7

Besaran TPP Pemungut Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diatur sebagai berikut :

a.80 % (delapan puluh lima per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
b.20 % (lima belas per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 8

Besaran TPP Pemungut Pajak Air Permukaan diatur sebagai berikut :

a.80 % (delapan puluh per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
b.20 % (dua puluh per seratus) untuk Aparat Penunjang dan Pihak Lain.

Pasal 9

Besaran TPP Pemungut Pajak Rokok diatur sebagai berikut :

a.80 % (delapan puluh lima per seratus) untuk PNS dan CPNS Badan; dan
b.20 % (lima belas per seratus) untuk Aparat Penunjang dan pihak lain.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut tentang perhitungan Besaran TPP Pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

Isi peraturan

Teks34PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019