DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 8 Tahun 2025

Nomor: 8
Tahun: 2025
Ditetapkan: 10 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 15

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan inventasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menggangu Pelayanan Pemerintahan Daerah seperti likuiditas Keuangan Daerah, kualitas pelayanan publik, dan tugas daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Dalam Bentuk Deposito; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang ……/2
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan ……/3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Kepala Daerah.
11.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12.Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau idle cash untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi basil dan/ atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
13.Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (cost-effective), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
14.Saldo ……/5
14.Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.
15.Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

(1)Kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/ nisbah/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
(2)Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
(3)BUD menyiapkan perkiraan aliran kas bulanan, Saldo Kas Minimal bulanan, potensi idle cash yang dapat ditempatkan dan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan menyampaikan kepada Gubernur, yang mencakup jumlah dana yang akan di depositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Berdasarkan penyampaian kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah ke dalam deposito yang dipilih.
(5)Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum yang ditunjuk.
(6)Penunjukan Bank Umum untuk penempatan uang daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank Umum yang bersangkutan.
(7)Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 3

……/6

Pasal 3

Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.mengajukan penawaran kerja sama dan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;
b.memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
c.memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keseluruhan paling kurang tergolong baik;
d.memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
e.melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN CARA KERJASAMA

Pasal 4

(1)Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat penawaran kerja sama dan penawaran bentuk atau jenis layanan penempatan uang daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
2. b.surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
3. c.fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPKD selaku BUD melakukan telaahan untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur.
(3)Berdasarkan hasil telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat menetapkan Penunjukan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
(4)Tindak lanjut penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
(5)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
1. a.judul;
2. b.identitas para pihak;
3. c.dasar hukum;
4. d.batang ……/7
5. d.batang tubuh yang terdiri atas:
  1. 1.maksud dan tujuan;
  2. 2.ruang lingkup;
  3. 3.tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
  4. 4.hak dan kewajiban;
  5. 5.denda;
  6. 6.jangka waktu;
  7. 7.penyelesaian perselisihan;
  8. 8.keadaan memaksa (force majeure); dan
  9. 9.lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.
6. e.penutup.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

(1)Bank Umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Kepala BPKAD selaku BUD.
(2)Tata cara penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagai berikut:
1. a.BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
2. b.BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat pemindahbukuan deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada bank yang ditunjuk; dan
3. c.BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
(3)Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban:
1. a.menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
2. b.memberikan bunga/nisbah/bagi hasil deposito sesuai tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
3. c.melaporkan ……/8
4. c.melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
5. d.memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat Kantor BPKAD.

Pasal 7

Format dan bentuk surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dan surat pernyataan kesanggupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan format dan bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
(2)Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/ Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.
(3)Pencairan deposito dilakukan dengan menyetor kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4)Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

BAB V

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 9

(1)BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum.

Isi peraturan

Teks15PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 131 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka menajemen kas, Pemerintah Daerah dapat mendepositokan dan/atau melakukan inventasi jangka pendek atas uang milik Daerah yang sementara belum digunakan sepanjang tidak menggangu Pelayanan Pemerintahan Daerah seperti likuiditas Keuangan Daerah, kualitas pelayanan publik, dan tugas daerah;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang ……/2
2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Peraturan ……/3
8.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 24 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2013 Nomor 24);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENTANG PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi Khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2.Otonomi Khusus adalah kewenangan khusus yang diakui dan diberikan kepada Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi dan hak dasar masyarakat Papua.
3.Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
4.Gubernur adalah Gubernur Papua.
5.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
6.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua.
7.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
9.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
10.Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk Kepala Daerah.
11.Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah.
12.Penempatan Uang Daerah adalah penggunaan kelebihan saldo kas uang daerah yang belum digunakan atau idle cash untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, nisbah, bagi basil dan/ atau sebutan lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
13.Pengelolaan Kas adalah strategi dan proses terkait untuk mengelola aliran kas jangka pendek dan saldo kas secara efektif biaya (cost-effective), baik secara internal maupun dalam hubungan pemerintah dengan pihak luar, untuk mempercepat dan mengendalikan penerimaan kas, menjamin keamanan penerimaan, meningkatkan pengendalian atas cara-cara pembayaran, dan mengoptimalkan pemanfaatan saldo kas menganggur.
14.Saldo ……/5
14.Saldo Kas Minimal adalah sejumlah kas yang disediakan di Rekening Kas Umum Daerah untuk menjaga ketersediaan dana atas pengeluaran Pemerintah Daerah.
15.Bank Umum adalah bank yang berdasarkan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

BAB II

PERENCANAAN PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM DALAM BENTUK DEPOSITO

Pasal 2

(1)Kelebihan kas Uang Daerah yang belum digunakan, BUD/Kuasa BUD dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening dalam bentuk deposito yang menghasilkan bunga/ nisbah/bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati.
(2)Penempatan Uang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada perencanaan kas Pemerintah Daerah setelah memperhitungkan saldo kas minimal dan tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah dengan memastikan bahwa BUD dapat menarik uang tersebut sebagian atau seluruhnya ke rekening Kas Umum Daerah pada saat diperlukan.
(3)BUD menyiapkan perkiraan aliran kas bulanan, Saldo Kas Minimal bulanan, potensi idle cash yang dapat ditempatkan dan rencana penempatan dana pada investasi jangka pendek dalam bentuk deposito dan menyampaikan kepada Gubernur, yang mencakup jumlah dana yang akan di depositokan, jangka waktu deposito beserta alasan dan hasil analisa pemilihan deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(4)Berdasarkan penyampaian kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) BUD menerbitkan Surat Perintah Pemindahbukuan (SP2) BUD yang memerintahkan pemindahan dana dari Kas Umum Daerah ke dalam deposito yang dipilih.
(5)Pemerintah Daerah melakukan penempatan uang daerah dalam bentuk deposito pada Bank Umum yang ditunjuk.
(6)Penunjukan Bank Umum untuk penempatan uang daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara PPKD selaku BUD dengan Pejabat Bank Umum yang bersangkutan.
(7)Penerimaan bunga/nisbah/bagi hasil atas pelaksanaan penempatan uang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan Daerah.

Pasal 3

……/6

Pasal 3

Bank Umum yang dapat menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah memenuhi kriteria sebagai berikut:

a.mengajukan penawaran kerja sama dan bunga/nisbah/bagi hasil sesuai ketentuan bank;
b.memiliki izin usaha yang masih berlaku sebagai Bank Umum;
c.memiliki tingkat kesehatan dan kinerja keseluruhan paling kurang tergolong baik;
d.memiliki komitmen terhadap pengembangan ekonomi masyarakat di Daerah; dan
e.melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility di Daerah.

BAB III

PELAKSANAAN DAN CARA KERJASAMA

Pasal 4

(1)Bank Umum yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dapat mengajukan permohonan kemitraan kepada Gubernur dengan tembusan Kepala BPKAD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
1. a.surat penawaran kerja sama dan penawaran bentuk atau jenis layanan penempatan uang daerah serta tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
2. b.surat pernyataan bersedia menjadi mitra Pemerintah Daerah dalam penempatan Uang Daerah dan kesanggupan untuk mematuhi segala ketentuan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan penempatan Uang Daerah yang ditandatangani oleh Pimpinan Bank Umum;
3. c.fotokopi surat izin sebagai Bank Umum yang masih berlaku.
(2)Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala SKPKD selaku BUD melakukan telaahan untuk memberikan pertimbangan kepada Gubernur.
(3)Berdasarkan hasil telahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Gubernur dapat menetapkan Penunjukan Bank Umum sebagai mitra Pemerintah Daerah untuk penempatan Uang Daerah dalam bentuk Deposito.
(4)Tindak lanjut penetapan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dilakukan dengan Perjanjian Kerja Sama antara BUD dengan Pejabat Bank Umum yang ditunjuk.
(5)Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling kurang memuat:
1. a.judul;
2. b.identitas para pihak;
3. c.dasar hukum;
4. d.batang ……/7
5. d.batang tubuh yang terdiri atas:
  1. 1.maksud dan tujuan;
  2. 2.ruang lingkup;
  3. 3.tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil;
  4. 4.hak dan kewajiban;
  5. 5.denda;
  6. 6.jangka waktu;
  7. 7.penyelesaian perselisihan;
  8. 8.keadaan memaksa (force majeure); dan
  9. 9.lain-lain yang dianggap perlu sesuai kesepakatan para pihak.
6. e.penutup.

BAB IV

TATA CARA PENEMPATAN DAN PENCAIRAN

Pasal 5

(1)Bank Umum secara aktif mengajukan penawaran penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito dengan disertakan tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil kepada Kepala BPKAD selaku BUD.
(2)Tata cara penempatan Uang Daerah dalam bentuk deposito sebagai berikut:
1. a.BUD/Kuasa BUD mencermati dan mengkaji suku bunga/nisbah/bagi hasil deposito di Bank Umum sebagai dasar untuk menempatkan Uang Daerah;
2. b.BUD/Kuasa BUD menerbitkan surat pemindahbukuan deposito yang disampaikan ke pemegang kas daerah agar segera melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening deposito atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua pada bank yang ditunjuk; dan
3. c.BUD/Kuasa BUD menyusun surat penempatan deposito yang disampaikan ke Bank Umum yang ditunjuk untuk menempatkan Uang Daerah dalam bentuk deposito atas nama Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
(3)Jangka waktu dan besaran Uang Daerah yang akan ditempatkan dalam bentuk deposito pada Bank Umum disesuaikan dengan kemampuan dan likuiditas keuangan Daerah.

Pasal 6

(1)Bank Umum yang menyimpan Uang Daerah dalam bentuk deposito mempunyai kewajiban:
1. a.menyampaikan bilyet deposito dengan nominal sesuai jumlah Uang Daerah yang ditempatkan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak penempatan;
2. b.memberikan bunga/nisbah/bagi hasil deposito sesuai tingkat suku bunga/nisbah/bagi hasil yang disepakati;
3. c.melaporkan ……/8
4. c.melaporkan perkembangan penempatan Uang Daerah yang berisikan catatan mengenai transaksi dan saldo serta bunga/nisbah/bagi hasil deposito dalam satu bulan yang disampaikan ke BUD/Kuasa BUD setiap akhir bulan; dan
5. d.memberikan informasi berkaitan adanya perubahan suku bunga/nisbah/bagi hasil dan menegosiasikan suku bunga baru.
(2)Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan kepada BUD/Kuasa BUD melalui alamat Kantor BPKAD.

Pasal 7

Pasal 8

(1)BUD/Kuasa BUD dapat mencairkan sebagian atau seluruh uang yang ditempatkan dalam bentuk deposito dengan membuat surat pencairan deposito sebagai pemberitahuan tertulis pada Bank Umum yang ditunjuk.
(2)Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BUD/Kuasa BUD, Bank Umum segera melakukan konfirmasi kepada BUD/ Kuasa BUD berkaitan dengan pencairan deposito paling lama 1 (satu) hari setelah pemberitahuan diterima dan segera melakukan pencairan deposito pada hari yang sama.
(3)Pencairan deposito dilakukan dengan menyetor kembali atau melakukan transfer sejumlah nominal dimaksud berupa pokok simpanan dan bunga/nisbah/bagi hasil ke Rekening Kas Umum Daerah.
(4)Apabila pencairan deposito dilakukan bukan pada saat jatuh tempo maka perhitungan bunga/nisbah/bagi hasil dilakukan sesuai ketentuan Bank dan tidak dikenakan penalti.

BAB V

EVALUASI DAN REKONSILIASI

Pasal 9

(1)BUD/Kuasa BUD melakukan evaluasi secara berkala atas pelaksanaan perjanjian kerja sama paling kurang 6 (enam) bulan sekali.
(2)Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan kelanjutan Perjanjian Kerja Sama dengan Bank Umum.