DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 83 Tahun 2024

Nomor: 83
Tahun: 2024
Ditetapkan: 16 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Perubahan Atas Peraturan Gubenur Papua Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……/2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
14.Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN …../3 NELW~~H., M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 2), yang diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 16 Juli 2024 Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN,SE., MM Diundangkan di Jayapura pada tanggal 17 Juli 2024 Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Papua CAP/TTD Y. DEREK HEGEMUR,SH.,MH BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TAHUN 2024 NOMOR 83 Lampiran : Peraturan Gubenur Papua Nomor : 83 Tahun 20242 Tanggal : 16 Juli 2024 I. Kop A. Kop Naskah Dinas jabatan Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

a.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
b.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
c.dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah GUBERNUR PAPUA Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua. Telp. 0967 537523, Email: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/ NELWAN~~H.,M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Kepala Daerah Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN,SE.,MM Salina n sesuai dengan a Plh. KEPALA BIRO HUKUM, NELWAN SAGRIM,SH.,M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007 WAKIL GUBERNUR PAPUA Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua. Telp. 0967 537523, mail: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/ PROVINSI PAPUA Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua. Telp. 0967 537523, Email: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang ……/2
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pembahasan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8.Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9.Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
10.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
13.Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
14.Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN …../3 NELW~~H., M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR PAPUA NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 2), yang diubah sebagai berikut : Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 25

a.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
b.lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
c.dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah atas nama Kepala Daerah, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Pemerintah Daerah yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris. Contoh Kop Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah GUBERNUR PAPUA Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua. Telp. 0967 537523, Email: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/ NELWAN~~H.,M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007 Salinan sesuai dengan aslinya Plh. KEPALA BIRO HUKUM, Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Daerah Contoh Kop Naskah Dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Atas Nama Kepala Daerah Pj. GUBERNUR PAPUA, CAP/TTD Dr. M. RIDWAN RUMASUKUN,SE.,MM Salina n sesuai dengan a Plh. KEPALA BIRO HUKUM, NELWAN SAGRIM,SH.,M.Hum NIP. 19741205 200212 1 007 WAKIL GUBERNUR PAPUA Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua. Telp. 0967 537523, mail: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/ PROVINSI PAPUA Kompleks Kantor Gubernur, Jl. Soa Siu Dok 2 Bawah Jayapura, Papua. Telp. 0967 537523, Email: info@papua.go.id, laman: https://papua.go.id/