DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 85 Tahun 2024

Nomor: 85
Tahun: 2024
Ditetapkan: 23 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 23

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengadaan Barang/Jasa Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten- kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan ………/3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serrta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 36); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Papua beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Badan ………/4
5.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut RSUD Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua.
7.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Abepura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Pemimpin BLUD RSUD Abepura, yang selanjutnya disebut Direktur ialah Direktur BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Gubernur.
13.Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD RSUD Abepura atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana kesekretariatan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD Abepura.
14.Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD RSUD Abepura ialah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Direktur.
15.Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Abepura ialah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Direktur.
16.Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.
17.E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari barbagai penyedia barang/jasa pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD Abepura.
18.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19.Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di BLUD RSUD Abepura baik itu langsung maupun tidak langsung.
20.Pengadaan Barang/Jasa Secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan cito. BAB ………/5

BAB II

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Prinsip pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri dari :
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.terbuka;
4. d.persaingan sehat;
5. e.transparan;
6. f.adil/tidak diskriminatif;
7. g.akuntabel; dan
8. h.praktek bisnis yang sehat.
(2)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura menggunakan dana BLUD RSUD Abepura yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
(3)Efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Abepura harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Abepura, dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
(4)Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
(5)Persaingan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
(6)Transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat.
(7)Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pemberian perlakukan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun.
(8)Akuntabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
(9)Praktik bisnis yang sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Etika pengadan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri dari :
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
1. a.pejabat pengelola BLUD RSUD Abepura, Dewan Pengawas BLUD RSUD Abepura, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Abepura atau pegawai BLUD RSUD Abepura, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
2. b.konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
3. c.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
5. e.beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB III

FLEKSIBILITAS

Pasal 4

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BAB ………/7

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 5

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.Pengadaan barang;
2. b.Pengadaan pekerjaan konstruksi;
3. c.Pengadaan jasa konsultansi; dan
4. d.Pengadaan jasa lainnya.
(2)Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.swakelola; dan/ atau
2. b.melalui penyedia.

Pasal 6

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa terdiri atas :

a.Pengguna Anggaran (PA);
b.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
e.Pejabat Pengadaan;
f.Pokja Pemilihan;
g.Penyelenggara Swakelola; dan
h.Penyedia.

Pasal 7

(1)Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
1. a.E-Purchasing;
2. b.Pengadaan Langsung;
3. c.Penunjukan Langsung;
4. d.Tender Cepat; dan
5. e.Tender.
(2)E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
(3)Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada BLUD RSUD Abepura.
(4)Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
(5)Keadaan ……../8
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia;
2. b.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam keadaan darurat;
3. c.Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Abepura;
4. d.Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
5. e.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
6. f.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; dan
7. g.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan penyedia dengan penunjukkan langsung karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam peraturan Direktur.
(7)Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
1. a.spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
2. b.pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
(8)Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 8

(1)Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
1. a.seleksi;
2. b.pengadaan langsung; dan
3. c.penunjukan langsung.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada BLUD RSUD Abepura.
(3)Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada BLUD RSUD Abepura.
(4)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
2. b.Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
3. c.Jasa ………/9
4. c.Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
5. d.permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Pasal 9

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
(2)Barang dan/ atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa.
(3)Dalam hal Barang dan/ atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Abepura, maka pengadaannya dilakukan diluar sistem Katalog Elektronik.
(4)Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode E-Purchasing dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
(5)Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
1. a.barang yang dipesan secara E-Purchasing tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal persetujuan (approval) oleh PPK;
2. b.barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
3. c.barang katalog elektronik yang dipesan melalui E-Purchasing tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal mengunggah (upload) pesanan; dan
4. d.terjadi gangguan sistem E-Purchasing pada LPSE.

Pasal 10

(1)Pengadaan obat di BLUD RSUD Abepura mengacu pada Formularium Nasional, katalog elektronik, Formularium Daerah dan/atau Formularium BLUD RSUD Abepura.
(2)Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Daerah atau Formularium BLUD RSUD Abepura dengan jenis serta komposisi obat yang sama.
(3)Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Nasional atau Formularium BLUD RSUD Abepura dengan jenis serta komposisi obat yang sama.
(4)Dalam hal obat yang tidak termuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka harga obat tersebut menggunakan harga reguler.

Isi peraturan

Teks23PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4.Undang-Undang ……../2
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
12.Peraturan ………/3
12.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
13.Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14.Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Untuk Percepatan Pembangunan Kesejahteraan Di Provinsi Papua dan Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
15.Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 18 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tahun 2023 Nomor 18);
16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
17.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
18.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
19.Peraturan Gubernur Papua Nomor 36 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serrta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Provinsi Papua (Berita Daerah Provinsi Papua Tahun 2024 Nomor 36); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGADAAN BARANG/ JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH ABEPURA PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Pemerintah Daerah adalah Gubernur Provinsi Papua beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4.Gubernur ialah Gubernur Papua.
5.Badan ………/4
5.Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6.Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut RSUD Abepura adalah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi Papua.
7.Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura, yang selanjutnya disebut BLUD RSUD Abepura adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Abepura Milik Pemerintah Provinsi.
8.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
9.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
10.Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan dengan Undang-Undang.
11.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
12.Pemimpin BLUD RSUD Abepura, yang selanjutnya disebut Direktur ialah Direktur BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Gubernur.
13.Unit Pengadaan Barang/Jasa adalah Unit pada organisasi BLUD RSUD Abepura atau Unit tersendiri yang dibentuk oleh Direktur yang ditugaskan secara khusus sebagai pelaksana kesekretariatan pengadaan barang/jasa guna keperluan BLUD RSUD Abepura.
14.Pejabat Penandatangan Kontrak BLUD RSUD Abepura ialah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Abepura yang diangkat oleh Direktur.
15.Panitia Pengadaan Barang/Jasa BLUD RSUD Abepura ialah Panitia pelaksana pengadaan pada Unit Pengadaan Barang/Jasa yang telah mengikuti pelatihan pengadaan barang/jasa yang diangkat oleh Direktur.
16.Penyedia barang/jasa adalah pelaku usaha yang berbentuk badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/ layanan jasa.
17.E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari barbagai penyedia barang/jasa pemerintah, yang dapat menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan BLUD RSUD Abepura.
18.E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.
19.Keadaan Cito/Mendesak adalah keadaan yang harus segera dipenuhi, jika tidak dipenuhi/diperbaiki/ditangani akan berdampak mengganggu pelayanan pasien dan operasional lainnya di BLUD RSUD Abepura baik itu langsung maupun tidak langsung.
20.Pengadaan Barang/Jasa Secara Cito adalah pengadaan yang dilaksanakan dengan segera sesuai kebutuhan tanpa melalui perencanaan karena keadaan cito. BAB ………/5

BAB II

PRINSIP DAN ETIKA PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 2

(1)Prinsip pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri dari :
1. a.efisien;
2. b.efektif;
3. c.terbuka;
4. d.persaingan sehat;
5. e.transparan;
6. f.adil/tidak diskriminatif;
7. g.akuntabel; dan
8. h.praktek bisnis yang sehat.
(2)Efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura menggunakan dana BLUD RSUD Abepura yang dialokasikan pada kurun waktu tertentu sesuai dengan proporsional pendapatan pada kurun waktu tersebut.
(3)Efektif, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD RSUD Abepura harus sesuai dengan fleksibilitas kebutuhan pelayanan BLUD RSUD Abepura, dan menjamin keberlangsungan pelayanan.
(4)Terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan.
(5)Persaingan sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, yaitu prinsip dasar yang paling pokok karena pada dasarnya seluruh pengadaan barang/jasa harus dilakukan berlandaskan persaingan yang sehat.
(6)Transparan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, yaitu semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia, sifatnya terbuka bagi penyedia yang berminat.
(7)Adil/tidak diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu pemberian perlakukan yang sama terhadap semua calon yang berminat sehingga terwujud adanya persaingan yang sehat dan tidak mengarah untuk memberikan keuntungan kepada pihak tertentu dengan dan/atau alasan apapun.
(8)Akuntabel, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, yaitu harus mencapai sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menjauhkan dari potensi penyalahgunaan dan penyimpangan.
(9)Praktik bisnis yang sehat, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, yaitu pengadaan barang/jasa BLUD berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.

Pasal 3

(1)Etika pengadan barang/jasa pada BLUD RSUD Abepura terdiri dari :
1. a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
2. b.bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
3. c.tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. d.menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. e.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa;
6. f.menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
7. g.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
8. h.tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dana apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
(2)Pertentangan kepentingan pihak yang terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dalam hal:
1. a.pejabat pengelola BLUD RSUD Abepura, Dewan Pengawas BLUD RSUD Abepura, Sekretaris Dewan Pengawas BLUD RSUD Abepura atau pegawai BLUD RSUD Abepura, merangkap sebagai direksi, dewan komisaris, atau personel inti pada badan usaha lain yang mengikuti tender/seleksi yang sama;
2. b.konsultan perencana/pengawas dalam pekerjaan konstruksi bertindak sebagai pelaksana pekerjaan konstruksi yang direncanakannya/ diawasinya, kecuali dalam pelaksanaan pengadaan pekerjaan terintegrasi;
3. c.konsultan manajemen konstruksi berperan sebagai konsultan perencana;
4. d.PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan baik langsung maupun tidak langsung mengendalikan atau menjalankan badan usaha Penyedia; dan/atau
5. e.beberapa badan usaha yang mengikuti Tender/Seleksi yang sama, dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama, dan/atau kepemilikan sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dikuasai baik langsung maupun tidak langsung oleh pemegang saham yang sama.

BAB III

FLEKSIBILITAS

Pasal 4

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(2)Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa jenjang nilai dan tata cara pengadaan Barang dan/atau Jasa di luar dari ketentuan yang berlaku pada pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. BAB ………/7

BAB IV

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ ATAU JASA

Pasal 5

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:
1. a.Pengadaan barang;
2. b.Pengadaan pekerjaan konstruksi;
3. c.Pengadaan jasa konsultansi; dan
4. d.Pengadaan jasa lainnya.
(2)Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan secara terintegrasi.
(3)Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara :
1. a.swakelola; dan/ atau
2. b.melalui penyedia.

Pasal 6

Para pihak dalam Pengadaan Barang dan/ atau Jasa terdiri atas :

a.Pengguna Anggaran (PA);
b.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
c.Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
d.Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK);
e.Pejabat Pengadaan;
f.Pokja Pemilihan;
g.Penyelenggara Swakelola; dan
h.Penyedia.

Pasal 7

(1)Metode pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya terdiri atas :
1. a.E-Purchasing;
2. b.Pengadaan Langsung;
3. c.Penunjukan Langsung;
4. d.Tender Cepat; dan
5. e.Tender.
(2)E-Purchasing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang sudah tercantum dalam katalog elektronik.
(3)Pengadaan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/ Jasa Lainnya pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada BLUD RSUD Abepura.
(4)Penunjukan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam keadaan tertentu.
(5)Keadaan ……../8
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Pengadaan Barang dan/ atau Jasa yang bersifat mendesak dalam rangka menyelamatkan nyawa manusia;
2. b.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang dibutuhkan dalam keadaan darurat;
3. c.Barang yang spesifik yang direkomendasikan oleh pihak yang berkompeten dan ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Abepura;
4. d.Pekerjaan Konstruksi bangunan yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggung jawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
5. e.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang hanya dapat disediakan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
6. f.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh pemegang hak paten, atas pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan/tender untuk mendapatkan izin dari Pemerintah; dan
7. g.Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang setelah dilakukan Tender ulang mengalami kegagalan.
(6)Ketentuan lebih lanjut mengenai metode pemilihan penyedia dengan penunjukkan langsung karena keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur dalam peraturan Direktur.
(7)Tender Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan dalam hal :
1. a.spesifikasi dan volume pekerjaan sudah dapat ditentukan secara rinci; dan
2. b.pelaku usaha telah terkualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia.
(8)Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilaksanakan dalam hal tidak dapat menggunakan metode pemilihan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d.

Pasal 8

(1)Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas :
1. a.seleksi;
2. b.pengadaan langsung; dan
3. c.penunjukan langsung.
(2)Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada BLUD RSUD Abepura.
(3)Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi pada jenjang nilai tertentu yang berlaku pada BLUD RSUD Abepura.
(4)Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk Jasa Konsultansi dalam keadaan tertentu.
(5)Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
1. a.Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu;
2. b.Jasa Konsultansi yang hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pemegang hak cipta yang telah terdaftar atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
3. c.Jasa ………/9
4. c.Jasa Konsultansi di bidang hukum meliputi konsultan hukum/ advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/ atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/ atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda; atau
5. d.permintaan berulang untuk Penyedia Jasa Konsultansi yang sama.

Pasal 9

(1)Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan sistem Katalog Elektronik dapat dilaksanakan melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
(2)Barang dan/ atau Jasa yang sudah dimuat dalam sistem Katalog Elektronik digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan/ atau jasa.
(3)Dalam hal Barang dan/ atau Jasa yang dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, spesifikasinya tidak sesuai dengan kebutuhan BLUD RSUD Abepura, maka pengadaannya dilakukan diluar sistem Katalog Elektronik.
(4)Pengadaan barang katalog elektronik yang seharusnya dilakukan dengan metode E-Purchasing dapat dilakukan melalui metode lain dengan kriteria khusus.
(5)Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
1. a.barang yang dipesan secara E-Purchasing tidak terkirim sampai dengan 14 (empat belas) hari sejak tanggal persetujuan (approval) oleh PPK;
2. b.barang katalog elektronik yang dibutuhkan terjadi kekosongan di tingkat distributor;
3. c.barang katalog elektronik yang dipesan melalui E-Purchasing tidak mendapatkan jawaban dari penyedia sampai dengan 3 (tiga) hari sejak tanggal mengunggah (upload) pesanan; dan
4. d.terjadi gangguan sistem E-Purchasing pada LPSE.

Pasal 10

(1)Pengadaan obat di BLUD RSUD Abepura mengacu pada Formularium Nasional, katalog elektronik, Formularium Daerah dan/atau Formularium BLUD RSUD Abepura.
(2)Dalam hal obat yang sudah tercantum pada Formularium Nasional tetapi belum dimuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Daerah atau Formularium BLUD RSUD Abepura dengan jenis serta komposisi obat yang sama.
(3)Dalam hal obat yang sudah dimuat pada Katalog Elektronik, tidak tersedia pada distributor maupun pabrik obat pada saat dilakukan E-Purchasing, maka pengadaan obat tersebut berpedoman pada Formularium Nasional atau Formularium BLUD RSUD Abepura dengan jenis serta komposisi obat yang sama.
(4)Dalam hal obat yang tidak termuat dalam sistem Katalog Elektronik, maka harga obat tersebut menggunakan harga reguler.