DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 90 Tahun 2024

Nomor: 90
Tahun: 2024
Ditetapkan: 29 Juli 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Untuk tercapainya target program penanggulangan TB nasional, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus

Menetapkan

menetapkan target Penanggulangan TB tingkat daerah berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. 3.Undang-Undang……../2
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 10.Peraturan………./3
11. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 1755);
12. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan Penyakit TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan r a n t a i penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11.Tenaga......./4
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
13.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
14.Surveilans TBC adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian TBC ( angka kesakitan, kematian, dan angka penularan) atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
15.Vaksin Bacille Calmette-Guerin yang selanjutnya disebut Vaksin BCG adalah vaksin hidup yang dilemahkan yang berasal dari Mycobacterium bovis ( bakteri aerobik yang tumbuh lambat dan merupakan agen penyebab tuberkulosis pada sapi).
16.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang dapat menyebabkan turun atau hilangnya sistem kekebalan tubuh manusia yang selanjutnya akan mengakibatkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
17.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh yang d i s e b a b k a n o l e h masuknya HIV kedalam tubuh seseorang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit TBC yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan. BAB……./5

BAB II

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

(1)Target program Penanggulangan Penyakit TBC Provinsi yaitu Eliminasi TBC pada tahun 2030 dan bebas TBC pada tahun 2050.
(2)Target program Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program Penanggulangan Penyakit TBC yang komprehensif.

Pasal 5

(1)Untuk tercapainya target program Penanggulangan Penyakit TBC di Provinsi, dilaksanakan dengan memperhatikan strategi nasional.
(2)Strategi nasional Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penguatan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit TBC secara komprehensif;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
3. c.pengendalian faktor risiko TBC;
4. d.peningkatan kemitraan TBC;
5. e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit TBC; dan
6. f.penguatan manajemen dalam upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit TBC secara komprehensif.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBC

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit TBC.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upayakesehatan perorangan. Pasal………./6

Pasal 7

(1)Penanggulangan Penyakit TBC harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
1. a.HIV dan AIDS;
2. b.diabetes melitus;
3. c.kesehatan ibu dan anak;
4. d.promosi kesehatan;
5. e.pelayanan kesehatan primer dan rujukan; dan
6. f.program kesehatan lain.
(3)Penanggulangan Penyakit TBC secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.
(4)Penanggulangan Penyakit TBC diselenggarakan melalui kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.surveilans TBC;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan kasus TBC;
5. e.penegakkan diagnosa TBC;
6. f.penanganan kasus TBC;
7. g.pemberian kekebalan; dan
8. h.pemberian obat pencegahan TBC.
(5)Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.
(6)Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melibatkan semua pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta maupun masyarakat.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk:
1. a.meningkatan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program;dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat Provinsi.
(3)Peningkatan....../7
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (public private mix).
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
1. a.menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC;
2. b.melakukan skrining mandiri (self assessment) gejala TBC melalui website/aplikasi (website tbindonesia.or.id);
3. c.meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
4. d.menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan Penyakit TBC.

Pasal 9

(1)Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
(2)Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan Penyakit TBC.
(3)Surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan kasus TBC dan TBC resisten Obat.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
(2)Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
(3)Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bagian…../8

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, Untuk tercapainya target program penanggulangan TB nasional, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota harus

Menetapkan

menetapkan target Penanggulangan TB tingkat daerah berdasarkan target nasional dan memperhatikan strategi nasional;

c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
1. 2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. 3.Undang-Undang……../2
3. 3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. 4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. 5.Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. 6.Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 238 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. 7.Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 239 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
8. 8.Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
9. 9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. 10.Peraturan………./3
11. 10.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun2014 Nomor 1755);
12. 11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENANGGULANGAN PENYAKIT TUBERKULOSIS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi.
5.Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.
6.Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh Mycobacterium Tuberculosis, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
7.Penanggulangan Penyakit Tuberkulosis yang selanjutnya disebut Penanggulangan Penyakit TBC adalah segala upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan r a n t a i penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat Tuberkulosis.
8.Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
9.Perbekalan Kesehatan adalah semua bahan dan peralatan yang diperlukan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
10.Alat Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh.
11.Tenaga......./4
11.Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
12.Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan/atau masyarakat.
13.Obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi, untuk manusia.
14.Surveilans TBC adalah pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian TBC ( angka kesakitan, kematian, dan angka penularan) atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
15.Vaksin Bacille Calmette-Guerin yang selanjutnya disebut Vaksin BCG adalah vaksin hidup yang dilemahkan yang berasal dari Mycobacterium bovis ( bakteri aerobik yang tumbuh lambat dan merupakan agen penyebab tuberkulosis pada sapi).
16.Human Immunodeficiency Virus yang selanjutnya disingkat HIV adalah Virus yang dapat menyebabkan turun atau hilangnya sistem kekebalan tubuh manusia yang selanjutnya akan mengakibatkan Acquired Immuno Deficiency Syndrome.
17.Acquired Immuno Deficiency Syndrome yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala dan infeksi atau sindrom yang timbul karena rusaknya sistem kekebalan tubuh yang d i s e b a b k a n o l e h masuknya HIV kedalam tubuh seseorang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penanggulangan penyakit TBC yang bermutu, aman, efisien, efektif, dan terjangkau.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC agar tidak terjadi kesakitan, kematian dan kecacatan. BAB……./5

BAB II

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

(1)Target program Penanggulangan Penyakit TBC Provinsi yaitu Eliminasi TBC pada tahun 2030 dan bebas TBC pada tahun 2050.
(2)Target program Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dievaluasi dan dapat diperbarui sesuai dengan perkembangan program Penanggulangan Penyakit TBC yang komprehensif.

Pasal 5

(1)Untuk tercapainya target program Penanggulangan Penyakit TBC di Provinsi, dilaksanakan dengan memperhatikan strategi nasional.
(2)Strategi nasional Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
1. a.penguatan kepemimpinan dalam upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit TBC secara komprehensif;
2. b.peningkatan akses layanan TBC yang bermutu;
3. c.pengendalian faktor risiko TBC;
4. d.peningkatan kemitraan TBC;
5. e.peningkatan kemandirian masyarakat dalam Penanggulangan Penyakit TBC; dan
6. f.penguatan manajemen dalam upaya penanggulangan dan pengendalian penyakit TBC secara komprehensif.

BAB III

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBC

Pasal 6

(1)Pemerintah Provinsi dan masyarakat bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Penanggulangan Penyakit TBC.
(2)Penyelenggaraan Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui upaya kesehatan masyarakat dan upayakesehatan perorangan. Pasal………./6

Pasal 7

(1)Penanggulangan Penyakit TBC harus dilakukan secara terintegrasi dengan penanggulangan program kesehatan yang berkaitan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
(2)Program kesehatan yang berkaitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi program:
1. a.HIV dan AIDS;
2. b.diabetes melitus;
3. c.kesehatan ibu dan anak;
4. d.promosi kesehatan;
5. e.pelayanan kesehatan primer dan rujukan; dan
6. f.program kesehatan lain.
(3)Penanggulangan Penyakit TBC secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui kegiatan kolaborasi antara program yang bersangkutan.
(4)Penanggulangan Penyakit TBC diselenggarakan melalui kegiatan:
1. a.promosi kesehatan;
2. b.surveilans TBC;
3. c.pengendalian faktor risiko;
4. d.penemuan kasus TBC;
5. e.penegakkan diagnosa TBC;
6. f.penanganan kasus TBC;
7. g.pemberian kekebalan; dan
8. h.pemberian obat pencegahan TBC.
(5)Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilakukan secara terpadu, komprehensif dan berkesinambungan.
(6)Penanggulangan Penyakit TBC sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), melibatkan semua pihak terkait baik Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta maupun masyarakat.

Pasal 8

(1)Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, ditujukan untuk:
1. a.meningkatan komitmen para pengambil kebijakan;
2. b.meningkatkan keterpaduan pelaksanaan program;dan
3. c.memberdayakan masyarakat.
(2)Peningkatan komitmen para pengambil kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui kegiatan advokasi kepada pengambil kebijakan di tingkat Provinsi.
(3)Peningkatan....../7
(3)Peningkatan keterpaduan pelaksanaan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui kemitraan dengan lintas program atau sektor terkait dan layanan keterpaduan pemerintah dan swasta (public private mix).
(4)Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui kegiatan:
1. a.menginformasikan, mempengaruhi, dan membantu masyarakat agar berperan aktif dalam rangka mencegah penularan TBC;
2. b.melakukan skrining mandiri (self assessment) gejala TBC melalui website/aplikasi (website tbindonesia.or.id);
3. c.meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat; dan
4. d.menghilangkan diskriminasi terhadap pasien TBC.
(5)Perorangan, swasta, lembaga swadaya masyarakat dan organisasi masyarakat dapat melaksanakan promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan menggunakan substansi yang selaras dengan program Penanggulangan Penyakit TBC.

Pasal 9

(1)Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b, diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
(2)Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan Penyakit TBC.
(3)Surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan kasus TBC dan TBC resisten Obat.

Pasal 10

(1)Dalam penyelenggaraan Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
(2)Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari masyarakat atau sumber data lainnya.
(3)Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Bagian…../8

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 90 Tahun 2024

Lembaga terkait

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

Pasal 5

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBC

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

TARGET DAN STRATEGI

Pasal 4

Pasal 5

KEGIATAN PENANGGULANGAN PENYAKIT TBC

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016