DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Papua Nomor 91 Tahun 2024

Nomor: 91
Tahun: 2024
Ditetapkan: 21 Agustus 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Papua

aturan_pelaksanaan

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pengamanan dan penertiban penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua maka perlu menyusun Peraturan Gubernur di Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur Papua tentang Pengamanan dan Penertiban Penggunaan Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7.Peraturan ……/3 7. 8. 9. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah ....../4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan Gubernur, meliputi:

a.Barang Milik Daerah;
b.kendaraan dinas;
c.pemeliharan kendaraan dinas;
d.pengamanan kendaraan dinas;
e.penertiban kendaraan dinas;
f.penetapan status penggunaan kendaraan dinas dan pendistribusian kendaran dinas;
g.ganti rugi dan sanksi.

BAB III

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang ....../5
(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dokumen perolehan.

BAB IV

KENDARAAN DINAS

Pasal 5

(1)Kendaraan dinas yaitu kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk keperluan menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kendaraan perorangan dinas digunakan bagi pemangku jabatan:
  1. 1.Gubernur;
  2. 2.Wakil Gubernur;
  3. 3.Sekretaris Daerah; dan
  4. 4.Pimpinan DPRP.
2. b.kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan pejabat struktural dan fungsional utama untuk kegiatan operasional perkantoran.
3. c.kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

BAB V

PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 6

(1)Kendaraan Dinas yang dipelihara yaitu barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya.
(3)Pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kondisi kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan.
(4)Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
(5)Biaya pemeliharaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENGAMANAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

a.Kendaraan Perorangan Dinas;
b.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c.Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 8

(1)Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pinjam Pakai Kepala SKPD selaku pengguna barang dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.
(2)Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
1. a.Kuasa Pengelola Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan perorangan dinas;
2. b.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
3. c.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
4. d.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
5. e.pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
(3)Berita Acara Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
1. a.Berita Acara Pinjam Pakai kendaraan diberikan selama masa jabatan Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas perorangan tersebut;
2. b.apabila Pejabat tersebut tidak menjabat lagi wajib mengembalikan kendaraan perorangan dinas kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kendaraan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
3. c.pejabat yang menggunakan kendaraan dinas perorangan tidak boleh melakukan perubahan, penambahan atau mengijinkan pihak lain untuk mengubah atau menambah dengan cara apapun.
(4)Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pasal 9

(1)Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
1. a.Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan SKPD/Pengguna Barang;
2. b.Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
3. c.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
(2)Berita ....../7
(2)Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
1. a.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
2. b.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
3. c.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
4. d.pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
5. e.pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan tidak boleh melakukan perubahan, penambahan atau mengijinkan pihak lain untuk mengubah atau menambah dengan cara apapun.
(3)Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.

Pasal 10

(1)Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.
(2)Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
2. b.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
3. c.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
4. d.pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
5. e.menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.
6. f.pejabat yang menggunakan kendaraan dinas operasional tidak boleh melakukan perubahan, penambahan atau mengijinkan pihak lain untuk mengubah atau menambah dengan cara apapun.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa guna pengamanan dan penertiban penggunaan kendaraan dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua maka perlu menyusun Peraturan Gubernur di Provinsi Papua;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

2.Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3.Undang ……/2
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5610) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah Berupa Kendaraan Perorangan Dinas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6797);
7.Peraturan ……/3 7. 8. 9. 10. 11. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730); Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1076); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGAMANAN DAN PENERTIBAN PENGGUNAAN KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Papua.
2.Pemerintah ....../4
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Papua.
3.Gubernur adalah Gubernur Papua.
4.Inspektorat Daerah, yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua.
5.Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua
6.Dewan Perwakilan Rakyat Papua, yang selanjutnya disingkat DPRP adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Papua.
7.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
8.Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua.
9.Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
10.Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan peraturan Gubernur, meliputi:

a.Barang Milik Daerah;
b.kendaraan dinas;
c.pemeliharan kendaraan dinas;
d.pengamanan kendaraan dinas;
e.penertiban kendaraan dinas;
f.penetapan status penggunaan kendaraan dinas dan pendistribusian kendaran dinas;
g.ganti rugi dan sanksi.

BAB III

BARANG MILIK DAERAH

Pasal 3

Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi:

a.barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b.barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c.barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan;
d.barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
e.barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah; atau
f.barang yang diperoleh berdasarkan dokumen yang sumbernya dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 4

(1)Barang Milik Daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD dilengkapi dokumen pengadaan.
(2)Barang ....../5
(2)Barang Milik Daerah yang berasal dari perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilengkapi dokumen perolehan.

BAB IV

KENDARAAN DINAS

Pasal 5

(1)Kendaraan dinas yaitu kendaraan yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk keperluan menunjang tugas dan fungsi penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
(2)Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
1. a.kendaraan perorangan dinas digunakan bagi pemangku jabatan:
  1. 1.Gubernur;
  2. 2.Wakil Gubernur;
  3. 3.Sekretaris Daerah; dan
  4. 4.Pimpinan DPRP.
2. b.kendaraan dinas jabatan disediakan dan dipergunakan pejabat struktural dan fungsional utama untuk kegiatan operasional perkantoran.
3. c.kendaraan dinas operasional disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus, lapangan, dan pelayanan umum.

BAB V

PEMELIHARAAN KENDARAAN DINAS

Pasal 6

(1)Kendaraan Dinas yang dipelihara yaitu barang milik daerah dan/atau barang milik daerah dalam penguasaan Pengelola Barang/Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
(2)Pengelola Barang, Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas pemeliharaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas yang berada dalam penguasaannya.
(3)Pemeliharaan Barang Milik Daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk menjaga kondisi kendaraan dinas agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan.
(4)Pemeliharaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pemerintah daerah harus memprioritaskan anggaran belanja pemeliharaan dalam jumlah yang cukup.
(5)Biaya pemeliharaan barang milik daerah berupa kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dibebankan pada APBD.

BAB VI

PENGAMANAN KENDARAAN DINAS

Pasal 7

Pengamanan fisik kendaraan dinas dilakukan terhadap:

a.Kendaraan Perorangan Dinas;
b.Kendaraan Dinas Jabatan; dan
c.Kendaraan Dinas Operasional.

Pasal 8

(1)Pengamanan fisik terhadap kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) atau Berita Acara Pinjam Pakai Kepala SKPD selaku pengguna barang dengan Pejabat yang menggunakan kendaraan perorangan dinas.
(2)Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
1. a.Kuasa Pengelola Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan perorangan dinas;
2. b.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan, antara lain nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang kendaraan dinas perorangan, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
3. c.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
4. d.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir kepada Kepala SKPD selaku Pengguna Barang yang melakukan penatausahaan kendaraan perorangan dinas;
5. e.pengembalian kendaraan perorangan dinas diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
(3)Berita Acara Pinjam Pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
1. a.Berita Acara Pinjam Pakai kendaraan diberikan selama masa jabatan Pejabat yang menggunakan kendaraan dinas perorangan tersebut;
2. b.apabila Pejabat tersebut tidak menjabat lagi wajib mengembalikan kendaraan perorangan dinas kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang tersebut yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima kendaraan kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang;
3. c.pejabat yang menggunakan kendaraan dinas perorangan tidak boleh melakukan perubahan, penambahan atau mengijinkan pihak lain untuk mengubah atau menambah dengan cara apapun.
(4)Pengembalian kendaraan perorangan dinas dituangkan dalam berita acara penyerahan.

Pasal 9

(1)Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dilakukan dengan membuat Berita Acara Serah Terima (BAST) kendaraan antara:
1. a.Pengelola Barang dengan Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan Dinas Jabatan SKPD/Pengguna Barang;
2. b.Pengguna Barang dengan Kuasa Pengguna Barang yang menggunakan kendaraan jabatan Kuasa Pengguna Barang; dan
3. c.Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan.
(2)Berita ....../7
(2)Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi klausa antara lain:
1. a.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dengan keterangan antara lain: nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan rincian perlengkapan yang melekat pada kendaraan tersebut;
2. b.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas jabatan tersebut;
3. c.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan setelah berakhirnya jangka waktu penggunaan atau masa jabatan telah berakhir; dan
4. d.pengembalian kendaraan dinas jabatan diserahkan pada saat berakhirnya masa jabatan sesuai yang tertera dalam berita acara serah terima kendaraan.
5. e.pejabat yang menggunakan kendaraan dinas jabatan tidak boleh melakukan perubahan, penambahan atau mengijinkan pihak lain untuk mengubah atau menambah dengan cara apapun.
(3)Pengembalian kendaraan dinas jabatan dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali.

Pasal 10

(1)Pengamanan fisik terhadap kendaraan dinas operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dilakukan dengan membuat surat pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dimaksud dan ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dengan penanggung jawab kendaraan dinas operasional.
(2)Surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
1. a.nomor polisi, merek, tahun perakitan kendaraan, kode barang, dan perlengkapan kendaraan tersebut;
2. b.pernyataan tanggung jawab atas kendaraan dinas operasional dengan seluruh risiko yang melekat atas kendaraan dinas tersebut;
3. c.pernyataan untuk mengembalikan kendaraan dinas segera setelah jangka waktu penggunaan berakhir;
4. d.pengembalian kendaraan dinas operasional dituangkan dalam berita acara penyerahan kembali; dan
5. e.menyimpan kendaraan dinas operasional pada tempat yang ditentukan.
6. f.pejabat yang menggunakan kendaraan dinas operasional tidak boleh melakukan perubahan, penambahan atau mengijinkan pihak lain untuk mengubah atau menambah dengan cara apapun.