DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 10 Tahun 2016

Nomor: 10
Tahun: 2016
Ditetapkan: 13 Januari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 10 (sepuluh) Bab dan 20 (dua puluh) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud, Tujuan, Prinsip Dasar dan Ruang Lingkup; Pengendalian Gratifikasi; UPG; Sosialisasi; Perlindungan Pelapor Gratifikasi; Pengawasan; Pembiayaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturs Cubemur tentang Pedoman Pengendalian Crarifikasi Di lingl,angan Pemerintah P.ovinsi Riau; Undang Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentdg Pembentukan Daerah Swatantla Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau {Leftbard Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor I12, Tambahan L.mbard Negara Republik lndonesia Noftor 1646)i Undang-Undang Nomor 2A Tahun 1999 tentdg PenyelengAaraan Negara Yang Bersih de Bebas dari (orupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lambaran Nesara RepubUk Indonesia Tanun 1999 Nomoi 75, Tmband Lembdan Negara Republik lndonesia Nomor 3a5t)j Undang Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentdg Pemberantasan Tindak Pidana (orupsi (L.nbaran Nesara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tamband L€mbdm Negda Republik lndonesia Nomor 3874) sebagaimda tebn diubah deng@ Undang-Unclang Nomor 20 Tahun 2001 t€ttda Petubanfl Atas Urdeg-Undang Nomor 3l Tahun 1999 tentang Pemberantasd Tindak Pidana Kotupsi (lembdd Negda Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tmbahd Lfmbaa Negda Republik Indonesia Nomor :l I 50)i !r

4.Unddg Undmg Nomo. 30 Tahun 2002 tentmg Komisi Pemb€rdtasd Tindal Pidana brupsi (tf,mbdd Negda Republik Indonesia Tanun 2Oo2 Nomor 137);
5.Undmg-Undang Nomor 5Taiu 2014 tentdg Apdatur Sipil Negara (kmbrd Negda Republik Indonesia'lahun 2Ot4 Nomor 6, Tambenm Lembdd Negda Republik Indonesia Nomor 5494)j 6, Unddg-Undmg Nomor 23 Tahun 2014 tentdg Pem€rintana Daerah [Embdd Negda Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan L€dbdd Negda Republik Indon€sia Nomor 55a7) sebagaimda relan diuban beberapa kali te.akhir dengd Unddg-Undeg Nomor 9 Tahun 2015 tentmg Perubaim Kedua Aus Undang-Undang Nomor 23 Tanun 2014 tentang Pemerintahan Daeran (Lembdd Negda Republik Indonesia Tanun 2015 Nomor 5a, Tmband L€mbacn Neada Republik Indonesia Notuor 5679);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tanun 2004 tentang Pembinad Jiwa (orps Ds Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lenbdd Negara Republik IndonesiaTaiu 2004 Nomor 141, Tambahm kmbdd Negda Republik Indonesia a- Peraturan Pemerintan Nomor 79 TanE 2005 tenrds Pedomo Pembintu Dan Pengawasan Pemerin&nd Daeran Oembd@ Negara Republik Indodesia Tanun 2005 Nomor 165, 'tdbanm Lembahn Negara RepubLjk lndonesia Nomor 4593)i
9.Pe&tu.an Pemerintah Nomoi 60 Taiun 2008 tenteg Sistem Pengendalian Intem Pemerintan (kmbdd Negda Republik Indonesia Tanun 200a Nomo. I27, Tambahan l4mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490); lO. Peraturan Pemenntan Nomor 53 Tanun 2010 tentdg Disiplin Pegawai Negeri sip (Lembdm Nesda Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tmband rfmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135)j
11.Peratutu Menteri Pemberdaya@ Ap{atu. Negda dd Refomasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentdg Pedoman Pembdgund Zona Integritas Menuju Wilayah Bersih Ddi Korupsi Dd wilayah Birokrasi Bersih dd Melayani .ti Lingkungan Kementend /IlmbaAa dM Pemerinran Daerahj
12.Pemtu.d Kepala Badan Kepegawaian Negda Nomor 21 Tahun 2010 tentag Petunjuk Pelaksdaar Peraturd Pemenntan Nomor 53 Tahun 2010 tentds Disiplin Pegawai Negeri Sipil; f,4(

BAB II

MAXSUD, ?UJOAI{I PRJI'SIP DASAR DAN R('ANC LTIiGKUP B.Aia! R.etu Msbud Da! TuJu!

Pasal 2

(1)Peraturan Gubemur ini dimaksudkan untuk tuemberikm p€doman dald memandi, mengendalikm dd menselola gratjlikasi di Lingkuncd Peme.intan Prcvinsi.
(2)PeEtu€n cubemu. ini bertujuan untuk :
1. a.menirgkatko kepatuhd Pejabat/Pegawai terhadap ketentud gratifikasii
2. b.menciptakan lingkEad yang bansparm dm al'antabel unruk mendukung terciptdya lingkungan penyelengg{ad Pemerintah Pr-ovinsi ydg bersih dan helaymi;
3. c.membdgu integritas Pejabat/ Pegawai yms bersih dan bebas dri Korupsi, Kolusi dd Nepotisme; d.meningkatkan efektivitas dm ensiensi terhadap pelal<sn.fu Prcgram Pengendalian Aratilikasi di Pemerirtah ProvmsL. B.8ta! K.dua Pdlsip Das Pasal 3 Prinsip dasd dalm p€ngendalian grati,ikasi delipuri :
4. a.setlap Pejabat/Peeawai dildds nenerima dan/atau membe.ikd Gratifikasi ymg drdggap suap; b.setiap Pejabat/Pegawai bertansgunsjawab menjasa profesionalhas dan integ.itas dengan mclaporkan penerimad dd/atau pemberian Cratillkasi Aagiaa (ettga Rreg Lirgkup Pael4 Rudg lingkup Peraturd Gubemur ini meliputi:
5. a.Pengendalian G.alifi kasii
6. b.UPG;
7. d.Perlindungm Pelapor Gratifikasi; BAB ItI PEI{CENDAIIAN GFATIFIKASI aagia! K.*tu Ktas tksl cndltaalr

Pasal 5

C.atifi kasi tcrdin atas:

a.OratiiLkasi yag dapat.lianggap suap; dd
b.Gratifikasi yang tiddl{ dimggap suap. h4c Pas€l6

(1)Gratinkasi yds dapat didggap suap sebagaimda dimd&sud dalam Pasal s hurufa, meliputi :
1. a.uang terima kasih ddi Pihak Ketiga setebn proses lelang atau proses lainnya ydg be.hubungaD deng& jabaian Pejabar/Pegawai;
2. b.hadiah dalm dri luas seperti uang, fasilitas, akomodasi ddi Pihak keriga ydg dikeranui atau patut didugs dibe.ikd kdena kew€nangan yang bFrhLbungd d-nCcr icbeten Pet6bar'PeB"wari
3. c.uangi bddgJ rasilitas atau akomodasi ydg diterima PejabavPegawai seldl{u peiria pengadad bdeg dd jasa dari penyedia bdeg dd jasa terkait proses pensadad bddg dm jasa yang sedane dijaiankh;
4. d.udg, bdmg, iasilitas atau akomodasi yeg dit€rima Pejabat/Peeawai ddi Pihat (etiga sebasai hadiah atas Perjdjian Kerjasaoa yanc tensan dijalin; e fasilitas perjaldd wisata yangditerima Pejabat/ Pegawai .lari Piha]{ Ketiga; i fasilitas entertainment, fasilitas rvista, voucher, dald kegiatan yang terkait pelal{sdad tugas dan kewajibm Pejabat/Pegawal ddi Pihal{ Ketiga ydg tidan relevan dengan penugasan.
5. g.potonsm hdea khusus (diskon) pada smt Pejabar/Pesawai membeli bdms dari Pihal< Ketiga ydg sedang bemitra dengd Pemerintah Provinsil
6. h.pd.el yang diterima oleh Pejabat/Pegawai ddi Pihal Ketisa pada eat Ha.i raya Keagadaa dd ataui
7. i.sumbmgm berupa katenng <idi Pihat Ketiga pada saat PejabavPesawai melaksdakd pesta pefr ikahani dd/atau
8. j.penerimad dalatu bentuk lainnya ydg diladg sesuai dengan kerentud peraturan perundmg uldangd.
(2)Setiap PejabavPegawai wajib menolak gratilikasi sebasaimda dimaksud pada
1. a.penerihas tida} diketahui proscs pemberidnya; dm/atau
2. b.tidal diketanui identitas pemben. (l) setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkm penerimad sratifikasi sebasaimda dimar<sud pada ayat (l) kepada KPK atau melalui UPO. Pasal T (l) OratifiLasi yang tidak didAgap suap sebagaimana dimaksud dald Pasl s huruf b ymg terkait dengan kedinasan antara lain : a, iasilitas trmsportasi, alomodasi, uang saku, jdud makm, dalam kegiatan yang terkait p.laLseaa tugas atau kewajiban Pejabat/Peeawai dari instdsi atau lembasa lain berdasarkd penunju1<d dd penusasan resmi dari Pemerintan Provinsi, sepanjds diatur dalam ketentud perudddg undangan tentang stddrisasi ydg berlaku di Pemerintah Provinsi dd tidak terdapat pembiayad gdda, tidal terdapat ko.flik atau tidak meldggd ketentuan peraturan perunddg undangd.
3. b.plakat, vddel, goodg bag/gif,tuick dan panitia seminar, LokaLarya, dd pelarihan yang diterima oLeh Pejabat/Pegawai dari instansi atau lembaga lain didasdkd pddd pcnur Jukdn duu penugssM resmr.
4. c.hadiah pada waktu kegiatd kontes atau komperisi te.buka dalm
(2)setiap Pejabat/Pegawai sajib melaporkd penenmad grarifikasi sebagaimda dimaksud pada ayat (1) kepada (PK atau melalui UPG, h4e
(2)Pasal a Gratilikasi yang tidak dimggap suap sebagajmana dimaksud dalm Pasal 5 hlmf b ymg tidak terkait dengu kedinasan dtda lain :
1. a.pemberim kdena hubungan keluarga, yairu kakek/Denek, bapar</ibu/inertua, sumi/jsbi, anak/mendtu, cucu, bese, paman/bibi, kakak/adik/ipd, s€pupu, dan keponakm sepanjang trdak mempunyai ko.Iik kepentingm;
2. b.hadiah (tdda kasih) dalam bentuk umg arau bdmg yang memiliki nilai jual ddm penyelengearaan pesta pemikahd, kebniran, aqiqan, bapris, khitanan, dd potong gigij atau upacara adavagda lainnya dengd batasn nilai per pemberian perorang dengan batasan nilai per p€mberi ddd setiap acara paling bdyak RpL000.000,00 (sarujuta rupiah)i
3. c.pemberid terkait dengd husibah atau bencana yang dialami oleh Pejabat/Peeawai atau bapak/ibu/nertua, suami/istri, atau dat dari Pejabat/PeAawai clensd batasm prling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta
4. d.p€mberid scsama Pejabar/Pegawai dalam rangka pisah sdbut, pensiun, promosijabatan, dd uleg trnun y@g ridal< dald bentuk udg atau tidak berbentuk setda u@s palins banyak Rp 300.000,00 (tisa ratus ribu rupiah) per pembenan pe. orang dengan total peftbe.ian Rp 1 .000.000,00 (satu jura rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberiyang samal e, pembe.id sesma .ekan kerja ridak dalm belruk uug atau ridak berbentuk set{a umg (cek, bilyet gori, saham, deposiro, vou.herj pulq,.lo lain-lain) paling bdlyak Rp 200.000,00 (dua ratus nbu rupian) p€r pembend per orang dengan total pemberim maksimal Rp r.000.000,00 (satujuta rupiah) dalam I (satul taiun dan petub€n yang samai t hiddgd atau sajim ydg berlalu umum;
5. g.prestasi akademis atau non akademis yang diikuti dengan menggunatm biaya sendiri seperti kejuarad, perlombad atau kompetisi tidak terkait
6. h.keuntungd atau bunga ddi penempatan dana, investasi atau kepemilikd sanm pribadi ysng b€rlaku umumj
7. i.mefaat bagi seluruh peserta koperasi pegawai berdastrkd kedggotlh koperasi pegawai negeriyang berlsku umun;
8. j.seminar kit ydg berbentuk seperdgkat tuodui dan alat rulis se.ta seltillkat ydg diperoteh dari kegiatan resmi kedinas seperti rapat, seminar, uorkshop, konfe.ensj, pelatihd, atau kegiatan lain sejenis yang berlaku
9. k.penerimaa! hadiai atau tunjdge baik berupa u@g atau baEng udg ada kaitannya dengan peningkatan prestasi ke4a ydg diberikd oleh Penenntah Provinsi sesual dengm peraturan perundang undangan yang
10. l.diperoleh darl kompensasi atas profesi di Lua. kedinasd, ydg tidat< terkait dengan peLal<sdam tugas dm fungsi dari Pejabat/Pegawai, tidak memiliki konflik kepentingan dan tidak melanggar aturd intemal instansi. Penedmad gratifikasi sebagaimda dimaksud pada ayat (11 tidak wajib dilaporkan sepdjdg sratiikasi te.sebut tidal{ terkait dengd jabatd de tidak berlawmm dengm kewajiban atau tugas PejabavPegawai. BsAt ! KedE KGwqjtta! L.por P€!€rlBaa! CnttIt&..i Pasal 9 {l) Seriap Pejabat/Peeawai wajib melaporkan seriap pe'erimad Gradnkasl sebagaimana dimaksud ddm Pasal 6 dd Pasal 7, kepada: il<
11. a.(PK palins lambat 30 (tiga puiuh) hari kerja terhitu.g sejak tanggal gratifi kasi diterima; atau
12. b.UPG palins lmbat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejat tmgeal gatifikasi
(2)Laporan FEnedmad gralilikasi sebagaimana dinaksud pada ayar (1) huruf b dapat dilalakd deDge atau tdpa penyerahan udg dd/atau baEng melalui, eebsite atau e mail UPG dan/atau teftulis dengd menggunakd fomuli. yans ditentukd oteh (PK.
(3)lapo.a sradnkasi sebasaimana dimalsud pada ayat (2) paling \lrang memuar data sebagaj berikut:
1. a.nma dan almat lengkap penerima dd petuberi c.arifikasir
2. b.jabatan PejabavPegawaii
3. c.tempat dd waltu penerimaan Gratifikasij
4. d.uraianjenis cratifikasi yang diterima;
5. e.nilai Cratifikasi ydg diterimaj dd ' kronolosis p"nsr'wa penenma€n crarifika\i (.4) Ketentud lebih lanjut mengenai prcsedur dd mekaisme petaFDtu gratjfikasi diaturoleh Inspektur selaku Ketua UPC. Bsgrar Ketka r.eajiba! Lqpor Pcnohrar Gctut&.si pasat t0 (l) Setiap Pejabat/Pegawai wajib melaporkan setiap penolat{d cfatinkasi sebagalmda dimaksud dalam Pasal s hutui a, kepada i
6. a.KPK psling lmbat 30 (tiga puluh) hdi kerja terhitung sejat tdssat granf <asi ditolaki atau
7. b.UPG paling ldbat 7 (tujuh) harj kerja terhiruns sejal{ rdggal srarilikasi
(2)Laporan penoLar{d sctllikasi sebaeaimma dimaksud pada ayat (t) hurui b dapat dilakukd melalui website atau e dail UPG dd/atau tertllis dengd meng€unalrd fomulir yoa ditentukm oleh KPK. (l) Lapord penolakan gratilikasj sebagaiftma dimaksud pada ayat {21 prlirs ku.dg memuat data sebagaj berikut;
1. a.nama dan alamat lenAkap penerima dan pemberi Oratifikasi;
2. b.jabatd Pejabat/Pegawaii
3. c.tempat dd waktu penolakd Crarifikasij
4. d.uraianjenis Gratifikasi yang ditolak;
5. e.nilai Gratifikasi ymgditolal{ (jika diketahui); dan
6. f.Kronologis peristiwa penolakan c.atinkas| Pasal I t (l) setiap Pejabat/Peea*ai wajib m€menuhi unddgd UPc dd/atau KPK dalm hal diperlukan infomasi untuk pen€hanm gratifLkasi.
(2)Pejabat/Pegawai wajib memaluhi Kepurusd UPG dm/atau KPK atas ke pemilikm gratifiL\asi. \r" O) UPG sebasaimdadimaksud pada ayat {1) terdiri dril Gub€mur/ Wakil Gub€rnur Riau. Sekretdis Daeran Provinsi Riau Sekretdis Inspektorat lnspektur Pembantu Wilayah I Inspehorat Inspektur Pembdtu WiLayan ll lnspektoEt hspektu Pembdtu/ Auditor/ Pejabat Pensawas Urusan Pemerintdn Daeral/ StaI pada Inspektorat.
1. b.Pendgguns jawab
(3)UPG sebagairona dimaksud pada ayat (2) ditetapkd lebih t"anjut denge Kepututu Gubenur. BaAta! K€dur Kewqjitau Da! Tuaas

BAB IV

lrlc Bagta! K€eru s*uru Oigall8eri Pas6i 12 (l) Dalm rangka meningkatkan pencegald terjadinira rindak pidana korupsi mclalui gfrtifikasi dibentuk UPG.

Pasal 13

UPG sebaga'mma dimar<sud darm Paei 12 berkewajibm:

a.Melalekm p€nelaahan dd menyampaikm iaporan hasil penelaahm dd dokhentasi terkait atas lapord penerimad dd penolakm cratifikasi kepada KPK parins lambat l0 (sepuluh) hdi kerja sejal{ lapord slatifikasi diterima oleh UPG.
b.Menyampaikd lapo.an rekapitulasi pendgdan dd tinddl lmjut lapord pene.im@ gEtilikasi ysg dikelola UPG setiap 3 (tiga) buld kepa.la KPK,
c.Menydpaikd laporm rekapitulasi penanganan dd tindak ldjut laporm pene.inaan dan pemberid grariflkasi kepada Cubemur secda p€riodik setiap 3 (tigd buran. d, Merahasia&m Pelapor penerima glariflkasi kecuali atas perintal ketentum petudda-unoangd.

Pasal 14

Dalm melaksoake kewajiban sebagaiftda dimatsud dalm Pasal 13, UPc

a.menen@ kpore Cratifikasi dari Pejabat/Pegawai dd meminta p€menuhd ketenskap@ dol'amen yas diperlukan dalm kegiatd pemilihm ldasifikasi gratifikasi kepada Pejabat/Pegawai;
b.melakukan Koordinasi, Konsuitasi dd sunt menrllat kepada KIK atas rma Pemerint n Prcvinsi dalm pelaksdad Pengendalian Cratinkasi di Lingkungd Pemerintan hovinsil
c.henindaklanjuti ata6 Pemdfaatd Penerimaan C.adnkasi ydg Lidak didggap suap terkait kedinas oleh Pemelintai Prcvinsi maupun oleh penernnai
d.meminta data dan infomasi kepada SKPD/Unit Kerja terkait p€mdiauM penerape pengendaliaD c.atifikasij
e.ftemberikan rekomendasi kepada Tim Pemeriksa lnternar jika terjadi peldggdd terhadap peEturan di bidsg gradnkasi; tr- (l)

BAB V

SOSIAIISASI

Pasal 15

Dalam pelal<soaan pengendalid gatilikasi perlu dilakukan sosialiesi. Sosialisasi sebagaimea dinul.sud pada ayat (1) memuati

a.Pencdtmm ketentuan larangm penerimad, gratiflkasi pada s€tiap SKPD yang memberikan pelaydd pubLik, pengumumd dalm proses penga<itu bddg dd jasa, kontrak pensadaan bardg dd jasa dd pada surar-surar ydg disampaikan kepada Pihak Ketisa.
b.Pemberid informasi tentds UPG k€pada seluruh Pejabai/Pegawai dm Pihak Ketiga oleh UPC. Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dila]<sdatcn melalui media elektronik maupun media non elekt.onik, Pasal t6 Ddm hal penenmm gratiltkasi ya.g telah djtetapkan oleh KPK untlrk dikelola Pemerintal P]ovinsi, moka UPC dapat:
a.Mengembalikm kepada pemberi gratiflkasi.
b.MenFmbmgktr kepada yayasd sosial arau lembasa sosial lainnya dm/atau dimusnankan.
c.Dimadaatkd oLeh Pemerirt.n Plovinsi untuk keperlum penyelenggaraan Pemerintahe Provinsi. Ketentud tebih lmjut mengerai penentud pemarfaatd penerimad gratfikasi sebagaimda dimaksud ayat (1) diatur oleh Inspektur selaku Ketua UPC. BAB Vt PERIIITDI'NGAII PEI,APOR GRATIFIKASI Pasal lT Pelapor gratifikasi berh8l untuk mendaparkan upaya pe.lindurAd berupa : a, Perlindungd dri tindaks balasan atau perlal<ud ydg belsilat adminisbatif kepegawaid ydg tiddk objekiif dd merugikd pelapor, antara lain meliputi penuruDd peringkat jabatd, penurund penilaid kinerja peeawai, usuld pemindahan tugas/mutasi atau hmbate kdir
b.Pemindah tugasan/nutasi basi pelapor dalan hal timbul intini<lasi atau
c.Bstuan hukum sesuai dengan ketentuan penturan peandang undmgan,
d.Kerahasiad identitas. upaya perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) diberikan dalam haL addya intimidasi, arcaman, pendiskredita! atau perlakuan yars tida]< leid lainnya atas ddpak pelapoEn gratfikasi. Upaya pertindunsan sebasaimanq dimaksud dalam ayat (1) dibenkm berdasdkd pemohond secda tertidis kepada Gubehur melalui (etua Pemohon@ sebagaimana dinaksud pada ayat (3) paliDs kurds memuat data
a.nma dd aiamat lengkap;
b.jabatm Pejabat/Pesasai;
c.tempat da! waktu penerimaan ancaman; d.jenis dcaman ymg diterima; dan
e.kionologis pedstiwa.

(2)(r) (tJ Ll)
(2)tr- (2J (r) DiudanAkan di Pekanbaru Pada t nggal 13 Jannari 2016 *iilyr***y BAA Vtl PDI{GAWAAAN pasal l8 InsFktur *lalo (etu UPG melalok n pengewase Flal<3gl'€d pengendaliar gratitkasi di SKPD. hsp€ktur selaku Ketua UPG melaporkan hasil pengawasan dimaksud pada ayat {r) kepada Gubemur. D''D VTU PE!|BIAYAIII pasal 19 Semu biaya ydg tihbul ebagai akibat ditetapkmya Penturan Gub.mu ini dibebad<d pada Angg@ Pendapat$ Dd Belanja Daerah Provinsi Riau. aA3 X I.ETENTI'AI| PDIIIUTT'P pas.l 20 PeEtuld Gubemu ini mulai be.l"al,a pada t nggsl diundaigl€n. Agd setiap orus mengetaluinya, memerintahkan pengundangd PcEtl)ld Gubdnu ini dengd menempatl&nya dalm berita daeran Pdinsi Riau. :/ y'H. AII'ULIAIIDI RACEUAI| f. Y AERA 2016NOMOR 1OBERITA D H PROVINSI RIAU TAI'IUN

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…