DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 15 Tahun 2016

Nomor: 15
Tahun: 2016
Ditetapkan: 12 Februari 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 7

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 4 (empat) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur berisi Ketentuan Umum; Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan; Pengawasan dan Pembinaan; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peratur Gubernur ini yang dimaksud dengan : Provinsi adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Gubemur adalah Gubemur Riau. W I Gubemur adalah Walil Gubernur Riau. B ati/Walikota adalah Bupati/Wa-likota se-Provinsi Riau, Wakil Bupati/Wakil Walikota adatah Wakil Bupati/Wakil wali t4 se- Provinsi Riau.

8.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Ri
9.Satu Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satual KeI1a Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pemerintah Daerah dan Dewan Pe akilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dar tugas pembantuan dengar prinsip otonomi seluas- Indonesia, sebagaimana d aksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
11.Pemerintah Daera-h adalah Gubemur, Bupati/Walikota sebagai unsur urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daera-h otonom.
12.Kebijakan Pembinaar dan Pengawasal Di Lingkungan Pemerintah di Provinsi Riau.
13.Pengawasan Atas Penyelenggaaan Pemerintahan Daerah adalah proses kegiatar yarrg dituju untuk menjamin agar pemerintahal daerah berjalan secara efektif dal efisien sesuai dengan rencana dan ketentuar peraturar dan perundang-undalgan. 14, Apajat Pengawas Intem Pemerintah yallg selarjutnya disingkat APIP Pemerintah daerah sesuai fungsi d kewenangannya yarg melipuLi Inspektorat Jenderal Kementerian, Unit Pengawasan Lembaga KabuDaten/Kota. MEMUTUSNAN PERATURAN GT'BERNUR TENTANG KEBIJAI(AN TAHUN 2015. BAB ] KETENTUAN UMUM \r< BAB It TUJUAN KEBIJAKAN PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Provinsi Riau Tahun 2016 meliputi :

a.Mensinergikan pengawasan yang dilakuka-n oleh Inspektorat Jenderal Kementeriar, Inspektorat dan Inspektorat Kabupaten/Kota; percayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

Pasal 3

Kebljakan Pembinaan dan Pengawasal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan uraian kegiatan yang menjadi arahar dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggara Pemerintahan Daerah

BAB III

PEN SAN DAN PEMBINAAN

Pasal 4

Inspektorat melakukal pembinaan dan pengawasal terhadap :

a.Peningkatan kinerja SKPD/Unit Kerja di Lingkunga:n Pemerinta-h Provinsi;
c.Percepatan men:uju good. goDernance, clean gouemment, dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi da.rl Pemerintah
d.Kegiatan penunjarg pembinaan dan pen salr lainnya. Pasa-l 5 Uraial Kebijakal Pembinaar dan Pengawasan sebagaimala dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran dar merupalan bagian yang tidak terpisalkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

(1)Kepala SKPD wajib melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan. 60 (enam puluh) hari kalender setelah tanggal diterimanya l,aporar Hasil Pengawasan. pelaksaraan Tindak l,anjut Hasil Pengawasa-n yang dilakukan oleh KeDa-la SKPD. q4e

Pasal 7

(1)Wakil Gubemur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memerintahkan kepada Majelis Pertimbangan Tuntutan Ganti Rugi (MP-TGR) untuk dalam waktu 60 hari ender
(2)Datam hal Tindak Lanjut Hasil Pengawasan tidak terkait indikasi kerugian keuangan negara tidak diselesaikan dalam wa 60 hari kalender, Wakil Gubernur dan Wakil Bupati/Wakil Walikota memberikan penilaiaa terhadap Kepala SKPD dan disampaikan kepada Gubemur dan Bupali/Walikota sebagai bahan pertimbangar dalam pengambilan keputusan,
(3)Dalam hal Tindak Larjut Hasil Pemeriksaan dengan hasil tujuan tertentu terkait Gubernur, Bupati/Walikota penyelesaiannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undalgan.

Pasal 8

Peratural Gubernur ini mulai berla pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkal pengundangan. Peraturan Gubemur ini deng penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkar di Pekarrbaru Pada tanggal l2 Februgri 20lo rr;\ iit l(!,j,1- .i,,51 Pl\iiAi (OCl.,,i ARIS DAERAH PROVINSI RIAU PROVINSI RIAU TAHUN bI(, NOMOR (' ARSYA.I}JT'LIA DI r<, LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR zuAU NOMOR : 15 Tahun 2016 TANGGAL : 12 Februari 2016 I'RAIAI{ I(EGIATAIT XEBIJAKAN PEMBII{AAN DAII PEI{GAVIASAN DI PROVINSI RIAU TAHUN 2016 I. ARAH KEBIJAXAN PENGAWASAN Dalam rangka menindaklanjuti Peratur Menteri Dalam Negeri Atas Penyelen aan Pemerintalan Daerah Tahun 2016 terdapat penekanan arah kebijakan peng asan yang meliputi ant€Ja lain :

1.peningkatan kineda SKPD/Unit Kerja di Lingkungar Pemerin Provinsi;
2.pelaksanaal urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ ta di Provinsi Riau; darl 3, percepatan menuju good gouernance, clean gouemmerlt, da\ pelayanan publik pada Pemerintah Provinsi Riau dan kegiatar penunjang pembinaan dan pengawasaJr lainnya. II. RUANG LINGKUP PEMBINAA.IT DAI{ PENGAWASAIT INSPEKTORAT PROVINSI RIAU A. Kegiatan Pengawasan Ioternal di Lingkungan Pemerin Provinsi meliputi :
1.Pengawasan dalam rangka penguatan akuntabilitas kineda dan keuangan, antara lain : 1) Pengelolaan tugas daJr fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggdaan urusan pemerinta-han daera-h; 2) Reviu ncana Kerja dan Anggarani 3) Reviu Laporan Keuangan; 4) Reviu Laporan Kineia Instarsi Pemerintah; 5) Evaluasi Sistem Pengendalian Internal; 6) Pengaduan masyarakat dan pemeriksaal dengan tujuan tertentu; 7) Pemeriksaan terpadu dengan Inspektorat Jenderal Kementerian/Inspel.torat Utama/lnspektorat tembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat Provinsi; 8) Pemeriksaanhibah/bantuan sosial; 9) Monitoring Penyampaian Laporan Ha-rta Ke aan Aparatur Sipil Negara (LH SN) di Provinsi Riau; 10) Pendarnpingar, asistensi dan fasilitasi; dan 11) Kegiatar prioritas lain sesuai dengan Kebijakar Gubernur.
2.Kegiatan pengawasan dalam rangka percepatan menuju good gouemance, clean gouetnment, dan pelayanan publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, meliputi : H4c B.

a.Mengawal reformasi birokrasi melalui kegiatan ; 1) Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB); 2) Pembangunan Zona lntegritas; 3) PengendalianGratifikasi; 4) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP); 6) Penguatan Aparat Pengawas lntern Pemerintah (APIP).
b.Pemantauan tindat lanjut hasil pengawasan.
1. 3.Kegiatan penunjang pengawasan, meliputi : 1) Penlrrsunan produk hukum provinsi bidang pengawasa-n; 3) Koordinasi progr pengawasar; 4) Tugas lain dianggap sesuai Kebijakan Gubemur, antara lain Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/ I€, Kegiatan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten/Kota, liputi;
2. 1.Pengawasan terhadap urusan pemerintahan wajib yarg rkaitan dengan pelayanal dasar meliputi pendidika-n, kesehatan, kawasa-n pemukim
3. 2.Pengawasan teknis urusan Gubemur sebagai Wakil Pemerintah pada : 1) Pembinaan wawasan kebangsaan dan penanganan konflik sosial; 2) Pelayanan pendaftaran penduduk, catatan sipil, pen mpulan data kependudukan, pemanfaatan dan penyajian database, pencegahan serta pengendalian kebakaran; darr 4) Penyelesaian batas daerah. pada :
4. 1.Pembagian Urusan Pemerinta-han, Kelembagaan dar pegawaian pada Perangkat Daerah, yang berkaitan dengan Penyerahan Personil, Perleng pan, Pembiayaan dan Dokumen (P3D) urusan pendidikan menengah, kelautan, energi dan sumber daya mineral; pendapatan lainnya serta pemanfaatan Aset Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintaha! daerah; dan
5. 3.Pembargunan dan Keuangan Daerah, yang berkaitan dengan konsistensi kebijakan perencanaan dan penganggaran serta pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dal penataan ruang, c. q{1 ketertiban umum dan perlindun masyarakat, dan sosia-l; keiepaian w iu penyelesaian perizinan sesuai dengan Siarrdar Operasional Prosedur (SOP);
6. 5.Kebijakan Daerah, yalrg berkai dengan pembatalan Peraturan Kriteria (NSPK) serta pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) daera,h mei-.jelar,g Pilkada "fah:on 2017, pembinaan jaba fungsional Pengawas Penyelenggaraarr Urusan Pemerintahan jabatan. Aparatur PengarMasan, meliputi : Peng sal;
7. 4.Rapat Koordinasi Forum Bersama Aparatur Pengawas lntem Pemerintah (APIP) Provinsi Riau; Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)/Auditor. Sasaran dan jadwal pengawasar oleh APIP di Provinsi Riau ditetapkan oleh Gubernur dalam Program Keda Pengawasarr Tahuian (PKPT) APIP di Pr insi Riau. H. RACHMAIIARSYAINI'LIAITDI bn

Isi peraturan

Teks7PDFHirarki

Memuat teks peraturan…