DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 25 Tahun 2016

Nomor: 25
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Mei 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Pemerintah Provinsi Riau

aturan_pelaksanaan

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 2 (dua) Pasal.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Tallun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibai dan Belanja Bantuan Sosial yang be.sumbe. dari Anggaran pendapataa dan Belanja Daerair. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah Swarantra Tingkat 1 Sumarera Baraf Jambi, dan Riau {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik lndonesia \omo- 1646). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Neqara Republik lndones;a Nomor 54301; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Peme.intah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20i4 Nomor 244, Tarnbahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5587), sebagaimala telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2Ol5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah fl-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791: {le

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembara:t Negara Repubiik Ind6nesia Tallurr 2014 Nomor 292, Talf:lbaharL Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 457g);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 .tahun 2072 teqtals Hibah Daeralr (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahin 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272i:
7.Peratural.r Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bararg Milik Negara/Daerah (Lembaral Neeara Republik Indonesia Tahun 2O l4 Nomor e2, TambJarr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 5533);
8.Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 17 .lah:un 2OOT tentang Pedoman Teknis pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
9.Pe.aturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Taiun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2dtt tentang perubaian Kedua Atas peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomorl3 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaarr Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tah:ut 2OI4 tentang Pedoman Pengakual dan perlindungal Masyarakat Hukum Adat;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belalia DaerJ sebagaimana {elah djubah bebirapakali rerakhir denqa_rr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahal kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah darl Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2O14 tentang O.ganisasi Sekretariat Daerah da:t Sekretariat Dewan Perwakilan Rallyat Daerah provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 20 14 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Iah:ulir 2OI4 tentang Organisasi Dinas Daerah provinsi Riau (Lembarar Daerah Provinsi Riau Tahun 2O14 Nomor 2l:
15.Peraturar.r Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan perencanaar Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah provinsi Riau (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3ll qle MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 64 TAIIUN 2015 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Taiun 2015 tentalg Pedoman Belanja Hibai dan Belanja bantuan Sosial yang bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomo. 64), diuban sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal lberbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini,yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah pemerintah Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Riau.
3.Gubemur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah provinsi Riau.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se provinsi Riau.
6.Keuangal Daerah adalai semua hak dan kewaiiban Daerah dalan rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengal uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerai tersebut.
7.Pengelolaal Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yarg meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggu.lgjawabar-r dan pengawasan keuangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DpRD,'d; ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pejabat Pengeloia Keuangan DaeraLr yaog selanjutnya disingkat ppKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yalg mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaqai Bendahara Umum Daerah.
10.Satuar Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melal<sanakan pengelolaan APBD.
11.Satuan Keda Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SKpD adalan Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna A]1ggaran/Barang. qx
12.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKpD yang mempunyai tugai sebagai PPKD dan bertindak sebagai satuan keda pengelola keualgan dan aset daerah.
13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selarjutnya disingkat TApD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dar dipimpin oleh Sekietaris Daerah Provinsi Riau, yallg mempunyai tugas menyiapkan seita melaksanalan kebijakan Gubernur dalam rangka pen1.usunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, ppKD dal pejabat lainnya sesuai dengan kebutuha!.
14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja darl anggaral PPKD provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiataa dar anggaran SKPD.
16.Dokumen Pelal<sanaan Anggaran PPKD yalg selanjutnya disingkat DpA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Provinsi fuau selaku Bendaiara Umum Daerah.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DpA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yarg digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleLr pengguna Anggaran.
18.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah kekayaan yarg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, yaig secara spesifik telal1 ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidal< secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusal Pemerintah Daerah.
20.Pemohon hibah ada-lah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMD/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyaral<atan yarlg berbadan hukum Indonesia.
21.Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uarg/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, keiompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dal selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosiat.
22.Perr,ohon bantuan sosial adalah individu, keluarga, dan/atau masyarakat, kelompok masyarakat, serta lembaga non pemerintah.
23.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompokdan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencala alam,yalg jika tidak diberikal belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapar hiduo dalam kondisi wajar.
24.Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau pegawai Sek etariat Daerah Provinsi Riau yang berdasarkan peraturan perundang undangan diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keualgan daerah oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daeratr. fo<
25.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari ApBD antara Pernerintah Provinsi Riau dengan penerirna Belanja Hibal yallg bersumber dari APBD Provinsi Riau
26.Organisasi Kemasyarakatan adalah orgarisasi yalg dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secaja sukajela atas dasaJ !e9am1an kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembaigunal dalam ralgka mencapai tujuan nasionai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan palcasila, termasuliorqanisasi non pemerintahan yang bercifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundaig-undangan.
27.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yaig bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oieh pengguna alggaral/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Sp2D atas bebaa pengeluaral DPA/DPPA.SKPD. 29- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adalah dokumen yarlg digunakan sebagai dasar pencairan daia yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SpM.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2),(3), diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Gubernur dapat memberikan Hibah sesuai kemampual keualgan Daerah. Belanja hibah dan bantuan sosial diarggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampual keuangan Daerah seteialr memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemeiintahan pilihan sesuai dengan Rencala pembajngunan Jangka Menengah Daerah, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peratu.an perundang undangan. Pemberian hibah sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk roenunjang pencapaian sasaran program dan kegiata.r pemeiintalt Daerah sesuai dengan urgensi dan kepentingan Daerah daiam mendukung terselengga-ranya fungsi pemerintahar pembanzunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilal, Lpatutal, rasionalisasi dan manfaat untuk masyarakat. Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau lidak secara terus rnenerus setlap taiun anggaran, sesuai dengan kemampuan keualgal daer.ah kecuali ditentukan lain oleh perundang undangan. dihapus

(2)
(3)
(4)\o< (s)

3.Ketentuan Pasal.4 ayat (1),(5) diubah, diantara ayat (3) dan ayat {4) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A) dan ditambah 2 (dua) ayat bam yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Belanja hibah dapat diberikan kepada: a, pemerintah pusat;
1. b.pemerintah daerah lain;
2. c.badan usaha milik negara / badan usaha milik daeral; dan/atau
3. d.badan, lembaga, dal organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimara dimatsud pada ayat (1) huruf a, diberikar kepada satuan kerja kementerian/lembaga/instansi dan/atau satuan kerja .ron kementerian/lembaga/instansi yalg wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif Provinsi Riau, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daera_lt.
(3)Beialja hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah persiapan pemekaran baru dan/atau daerah otonom baru bertujuai untuk dukungan pendalaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerair persiapan dan/atau daerah otonom baru yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(3A)Hibah pada Badan Uda1la Miiik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikat dalarn rargka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peiaturan perundalg-undalgal.
(4)Belanja hibah kepada bada:r usaLra milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada badan usaha miiik pemerintah daerah dalam rangka pener-usan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg- unda-ngan bertujuan untuk menunjaag peningkatan pelayaran kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalajn ayat (1) huruf d diberikan kepada Badalr dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundalg-undangan;
2. b.yang bercifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Guberflur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.yarg bersifat nirlaba, sukarela, dan bersifat sosial kemasyarakatan ben-rpa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masya-rakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengai perkembangan masyarakat, dal keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, berupa Keputusan Kepala SKPD.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadal hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukurn qr perkumpulan yang telah mendapatkan pengesaian badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasl manusla sesuai peraturan perundang undangan.
(7)Petunjuk pelaksalaan atau p€tunjuk Teknis pengesahan atau penetapan sebagaimana dimal<sud pada ayat (5) hurul c diatur lebih laniut oleh Kepala SKPD Terkait.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(i) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dima-ksud dalam pasal 4 ayat {1) huruf d diberikar dengan persyaratan paling sedikit:

a.memiliki kepengurusal yang jeias di provinsi Riau;
b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi di pemerintah Daerah.

(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatal sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurrrf d diberikal dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telair terdaftar pada kementeria! yang membidangi urusar hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan dan tercatat pada Badaa Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya yang membidangi Kesatuan Baigsa dan urusan pemerintahan Umum di pemerintah Daerah paling singkat 1 Tahun;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah; dal
3. c.memiliki sekretar:iat tetap di provinsi Riau.
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) ,ayat (5) huruf m, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Bagiar Kedua Penganggaran dan Evaluasi Penganggaran

Pasal 7

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, badai, lembaga dan organisasi kemasyarakatan dapat menyainpaikan surat permohonan hibah secara tertulis kepada Gubernur melalui SKPD te.kait. Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yar-rg dilengkapi dengan proposal, persyaratan administrasi dan dokumen teknis belanja hibah disampaikan dan di administrasikan/dicatat melalui bidiurg yang melaksanakan fungsi surat masuk pada SKpD terkait atau Biro Administrasi Kesejahteraan Ra\iat pada Sekretariat Daerall. Surat Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibubuhi cap dan ditandatangani oleh :

a.Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;
b.Kepala Daerah bagi Pemedntai Daerah Lainnya;
c.Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan

(1)(21
(3)qR
1. d.Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badal, lembaga darr organisasi kemasyarakatan. SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meiaLukan penyeleksian terhadap permohonaa dan dokumen proposj belanja hibah, dar apabila terdapat ketidaksesuaian antaia surat pemohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon belanja hibah yalg bersangkutal. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
2. a.latar belakarg;
3. b.maksud dan tujuan;
4. c.Hasil yalg diharapkan;
5. d.rincian rencana kegiatan;
6. e.jadual kegiatan; I rencana penggunaan belanja hibah;
7. g.lokasi pelaksanaan;
8. h.waltu pelaksanaan;
9. i.data umum organisasi/lembaga;
10. j.alamat lengkap;
11. k.susunan kepengurusan lembaga; L nomor rekening bank yang masih berlaku;
12. m.rencana anggaran biaya;
13. n.persyaratan administrasi lainnya; da!
14. o.penutup. Pelsyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (S) huruf n meliputi:
15. a.Surat pernyataan tanggungjawab;
16. b.Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) bagi organisasi masyarakat;
17. c.Surat keterangal domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
18. d.Izin operasional/tanda daftar lembaga/tanda pengesahan dari instarsi yalg berwenang;
19. e.Salinar/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan I Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan dan Iembaga. {7) Format minimal permohonafl dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan (5) tercantum dalam Lampiran I dan men_rpal<an bagial yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  1. 6.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisip 1 (satu) ayat yal<ni ayat (4A), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

{1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalaqr RKA-PPKD.

(2)Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKpD. 14) (s)
(6)Efr
(3)RKA PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam AFBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal.
(4)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok beianja tidat langsung, jenis belanja hibahl" objek Belanja Hibah dan rincian objek belanja hibatr pada ppKD.
(4a)Oiyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.Peme.intah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah iarn;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaia Milik Daerai; dai/atau
4. d.pafan, Lembaga, dan orgar.risasi kemasyarakatan yang berLadai hukum Indonesia.
(5)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimara dimal<sud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok beianja largsung, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, serta diuraikan kedalam ienis belanja barang dai jasa, objek Belanja Hibah Barang atau J.". y..,-g diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPDTUnit Kerja.
(6)Dihapus

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebasai berikut:

Pasal 17

Keputusan tentang penerima hibah dalam bentuk barang/jasa ditetapkan oleh kepala SKPD/Biro pemberi rekomondasi Atas nama Gubernur Riau sesuai bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), berdasarkan Peraturan Daerah tentanq APBD dan Peraturan Gubernur tentarg Penjabaral ApBD dengan format minimal sebagaimana tercantum pada Lampiran \/III dan merupakal bagran yang lidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. SKPD/Biro terkait membedtahukan kepada calon penerima hibah tentang anggaran belanja hibah yang akal diberikan sesuai peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. SKPD/Biro terkait menyiapkan draft NPHD dai mernproses penandatangarran NPHD sesuai bidang tugasnya dengai memperhatikai tahapan penandatanganan secara berjenjang. Pengadaar barang/jasa yang akan dihibahkan dilaksanakal oieh SKPD/Biro dengan berpedoman pada peratura! perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintai. SKPD menyiapkan dralt berita acara serah terima barang/jasa darr memproses penandatanganan berita acara serah terima barang/jasa tersebut sesuai bidang tugasnya dengan memperhatikan ta]lapart penandatanganat secara berjenjang dengan fo.mat sebagarmana tercantum pada Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraru ran Cubernur ini. {2J

(3)t4) (s) q,< 8. 9. Ketentuan Pasal 20 ayat (3,) ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima belanja hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan fatau perubaharr N PHD.
(2)Penerima belalja hibah dilarang mengalihkan hiban yang diterima kepada pihak lain. {3) Penerima belanja hibah wajib mengembalikan ke kas daerah sisa dana hibah yang tidat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam NPHD.
(5)Sisa dana yang belum digunakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam penyaluran hibah berikutnya. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penerima belalja hibah bertanggungjawab, baik formal maupun rrrateriil atas penggunaan belanja hibah yang dilerimanya.
(2)Pertanggungjawaban peaggunaan belanja hibah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.untuk penggunaan belanja hibah berupa ualg, meliputi:
  1. 1.laporan penggunaarr belanja hibah;
  2. 2.surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;dan
  3. 3.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentu.an peraturan perundang-undarr gan.
  4. 4.bukti register penerima hibah bagi hibah untuk Pemerintah.
2. b.untuk penggunaan beianja hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
  1. 1.laporan penggunaan belanja hibai;
  2. 2.surat pernyataan tanggungiawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;dan
  3. 3.salinan bukti serah terima barang ataujasa.
(3)Penerima bela:]ja hibalr bertatggungjawab atas kebenaran Carr keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
(4)Penerima belanja hibah selaku objek pemedksaan, wajib rnenpmpan bukti pengeluaral atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dal huruf b angka q ,,< 10 Penyimpanan bukti bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pertanggungjawaban Pemedntai Daerah atas pemberian belanja hibah meliputi :
1. a.Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada Gubernur;
2. b.NPHD;
3. c.Surat pernyataarr tanggungiawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akarr digunakar sesuai dengan NPHDj dan
4. d.SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian beiarrja hibah berupa uang atau bukti serah terlma barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa bajrang/ jasa.
  1. 10.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

(1)Gubernur dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sesuai kemanpuan keuangal daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhat belanja umsan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilar, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyaralat {2} Pembedan Belanja Bantuat Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarake.t.
(3)Penerima Belaija Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.individu, keluarga, d.at/atau masyarakat yang mengaiami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2. b.Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikal, keagamaal, sosial dan bidang lain, yalg berperan melindungi individu, kelompok,dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(4)Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keiuarga sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yarg tidak dapat direncaiakan sebelumnya.
(5)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah ditetapkan nama, alamat penerima dan besarannya pada saat pen5.usunan APBD.
(5)
(6)q4( 11 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko social yang tidak dapat diperkiraAan pada saat pen1rusunan APBD yalg apabila ditunda penanganannya akan rnenimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dat/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimaia dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ll.Merubah Lampiran I dan iampiran VIII sebagaimana tercantum pada lampilan I dan Il yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12.Antara lampiran V dan VI disisip 1 (satu) lampiran yakni lampiran Va tentang Format surat pertimbangan hasil rekomendasi SKPD tentang calon Penerima Hibah dan merupakar bagian yang tidak terpisahka-n dari Peraturan Gubernur ini.
13.Pada saat Peratu.an Gubernur ini berlaku, maka lampiran I dan lampiran MII pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibai dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaral Pendapatan dan Belanja daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundalgan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2016

(6)
(7)Pada tangga-l 30 Mei 2016 Plt, SEKRETARIS PROVINSI RIAU BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2 O 1 6 NOMOR 2 5 PAMF KOORDIiiASI I GUBERNUR RIAU t2 LAMPIRAN I : PER.IITURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 25 Tahun 2016 Tanggal : 30 Mei 2016 U USULAN PERMOHONAN/PROPOSAL HIBAH Contoh format permohonan hibah ==== KOP ORGANISASI/LEMBAGA ==== Nomor Lamp. Perihal : 1 (satu) berkas : Permohonan Hibah '., ..........- 20xx Kepada Yth. GUBERNUR RIAU cq.Kepala SKPD...... di, P.ekanbaru Hormat kami, Pemohon (Kepala Badan/ Lembaga/ Ormas) - _ Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Kecamatan.......... Desa.........,...di wilayah.............., darl dalam raneka menunJang kegiatan pemerintah/Badan/iembaga/orgalisasi kemasyarakatan kami mengharapkal kirarryi dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa .......................... ......, sehingga_ pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daeral dar pelaksanaan tugas pemerintahan di daerall. Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: a. b. c.
1. d...................dst Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya !9Jk9nan untuk dapat membarltu kami dalam bentuk pemberian hiba!..........................................Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlanpir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapat diucapkal terima kasih. qre 13 2) Sistematika Proposal Permohonan Hibah
  1. 1.Latar Belakang
  2. 2.Maksud Dan Tujuan
  3. 3.Hasil Yang Diharapkan
  4. 4.Rincian Rencana Kegiatan
  5. 5.Jadual Kegiatan
  6. 6.Rencana Penggunaan Belanja Hibah;
  7. 7.Lokasi Pelaksanaan
  8. 8.Waktu Pelaksanaal
  9. 9.Data Umum Organisasi/Lembaga 1O. Alamat Lengkap
  10. 11.Susunan Kepengurusan Lembaga
  11. 12.Rencana Anggaran Biaya
  12. 13.Nomor Rekening Bank yang masih berlaku
  13. 14.Rencana Anggaran Biaya
  14. 15.Persyaratan Administrasi Lainnya
  15. 16.Penutup. VGUBERNUR RIAg t1f+ t4 LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 25 Tahun 2016 Tanggal : 30 Mei 2016
(1)Format Penetapan Daftar penerima Hibah berupa Barang/Jasa KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAII BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna pertu ditetapkan d;ftaj penerima hibah beserta jumlal barang dan.iasa Tatrun Anggaraa ZO;c;
1. b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasai ...... ayat (......) peraturan cubernur Riau Nomor ... Tahun 20xx tentang pedoman Belanja dan Bantuan Sosial, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima serta besarar hibah barang/jasa dengan Keputusan Gubernur Riau berdasarkan peraturan Daera-h tentang APBD provinsi Riau Tahun Anggaran 20xx dan peraturan cubemur Riau tentang penjabaran APBD provinsi Riau Tahun Anggaran 20).x;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da]r hurup b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah barang dall jasa Tahun Anggarar ioxx; Mengrngat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun l9S8- tentang pembentukan Daenh Swatantra Tingkat I Sumatera Balat, Jambi, dan Ri;u (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 1958 Nomor 112, Tanba}lan t embaran Nelara Republik Indonesia Nomor 1646):
  1. 2.U,ndang-Unda]rg Nomor _ l7 Tahun 2OO3 tentang Keua]1ga]l Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambalar l,embaran Negan Republik Indonesia Nomor 42861i
  2. 3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang perbenda}laraan Negara (L€mbarar Negara Repubtik Indonesia Taiun ZbO+ Nomor 5, Tambanar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
  3. 4.Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2014 tentang peme ntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Taal'ba:na].r LembaraIr Negara Republik Indonesia Nomor S58Z), sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 2 Tatun 20iS tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 2 Tahun 2b14 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negar.a Talun 20 iJ Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5652);
  4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesra .l.ahun 2011 Nomor 82, Tanbahan Lembaj.an Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. 6.Peratumn pemerintah Nomor SB Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuaigan Daerat (t emba:ran Negara Repbulik Indonesia Tahun iOOS I.qo*o, 1ZO, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 578):
  6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang eedomaa pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali teraLhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu; 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peratulan Mented Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia 20t 1 Nomof 310):
  7. 8.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Neg;a Repubiik Indonesia lahun 2011 Nomor 44S); s€bagaimana telah diubah beberapa kati terkaltr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahal kedua atas peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2b11 tentans E{< 15 11. 9. 10 12. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Proyinsi fuau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daeral (l,embaran Daemh Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6): Peraturan Dae€h Prcvinsi Riau Nomor ... Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prcvinsi Riau Tahun Anggaran 20r< (l€mbatan Daemh Provinsi Riau Tahun 20xx Nomor.....l; Penturan Gubernur Provinsi Riau Nomor ... Talun 2o:or tentarg Tata Ca:.a Penganggaran, Pelaksanaan darr Penatausahaan, PeftanSSungjawaban Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Talun 20xx Nomor ...): Peraturan Gubemur Provinsi Riau Nomor ... Tahun 20).x tentang Anggaran Pendapatan dan Belarla Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 20)or (Berita Daemh Provinsi Riau Tahun 20xx Nomor .--)l MEMUTUSKAN : Penerima Hibah beserta besaran jumtal barang darr jasa Tahun Anggaran 2Oxx; Daftar Penedma Hibah beserta jumlah barang dan jasa dan alamat untuk Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusar kepala SKPD ini; Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Provinsi Riau Tahun Anggaran 2oxx; Keputusan ini mulai berlaku pada tangga.l ditetapka.n. Ditetapkan di Pekanbaru an.GUBERNUR RIAU Kepala SXPD MeDetapkan : KESATU KEDUA KRTIGA KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada :
  8. 1.Gubernur Riau sebagai laporan
  9. 2.Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaj.u;
  10. 3.Wakil Gubemur Provinsi Riau di Pekanbaru;
  11. 4.Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru;
  12. 5.Kepala SKPKD selaku PPKD di Pekanbaru;
  13. 6.Kepala SKPD ..............i/terftaiu di Pekanbaru. \4( l6
(2)Format Daftar Peuerlma Hibah berupa Barang/.tasa Lalnpirall : Xeputusan cubernur Rlau Nomor Taaggal : PENETAPAN DAF"TAR PENERIMA HIBAII BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN AN.GUBERNUR RIAU Kepala SKPD 4,H. ARSYADJULIANDI RACHMAN 14e 17 LAMPIRAN VA: PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 25 Tahun 2016 Tanggal : ?o Mei 2016 FORMAT SURAT PERTIMBANGAN HASIL REKOMENDASI SKPD TENTANG CAI,ON PENERIMA HIBAH IIOP TAPD Nomor : Larnpiran : 1 (Satu)Berkas Perihal : Pettlmbangan Hasil Rekomendasi SKPD tetrtang Calon Penerima Hibah Berdasarkan surat Pekanbaru Kepada Yth. Bpk Gubernur Riau di. Pekanbaru SKPD.............Provinsi Riau Nomor................... Tanggal............... tentang Evaluasi Proposal Bantuan Sosial dan Hibah, telah dilakukal penelitian, evaluasi darl verifrkasi kelayakan Calon Penerima Bantuan yang sesuai dengan kriteria-kriteria penerima hibah, maka dengan ini kami merekomendasikan Calon Penerima Ba$tuan Hibah Uang dan Hibah Barang. Sehubungan dengan hal ters€but diatas, bersama ini kamr sampaikan Daftar Calon Penerima Hibah yang be$umber dar:i APBD Provinsi Riau (Daftar terlampir) Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mesLinya. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Selaku Ketua TAPD (NIP I H. ARSYADJULIANDI RACHMAN u. 1a \4<

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Isi peraturan

Menetapkan

4.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembara:t Negara Repubiik Ind6nesia Tallurr 2014 Nomor 292, Talf:lbaharL Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 5601);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 5g Tahun 2OOS tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20OS Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 457g);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 2 .tahun 2072 teqtals Hibah Daeralr (Lembarar Negara Republik Indonesia Tahin 2Ol2 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272i:
7.Peratural.r Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Bararg Milik Negara/Daerah (Lembaral Neeara Republik Indonesia Tahun 2O l4 Nomor e2, TambJarr Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo. 5533);
8.Peraturan Menteri Dalara Negeri Nomor 17 .lah:un 2OOT tentang Pedoman Teknis pengelolaan BarangMilik Negara/Daerah;
9.Pe.aturan Menteri Dalan Negeri Nomor 13 Taiun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerai sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2dtt tentang perubaian Kedua Atas peraturan Menteri Dalarrr Negeri Nomorl3 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaarr Keuangan Daerah;
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tah:ut 2OI4 tentang Pedoman Pengakual dan perlindungal Masyarakat Hukum Adat;
11.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belalia DaerJ sebagaimana {elah djubah bebirapakali rerakhir denqa_rr Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahal kedua Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman pemberian Hibah darl Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2O14 tentang O.ganisasi Sekretariat Daerah da:t Sekretariat Dewan Perwakilan Rallyat Daerah provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 20 14 Nomor 1);
14.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Iah:ulir 2OI4 tentang Organisasi Dinas Daerah provinsi Riau (Lembarar Daerah Provinsi Riau Tahun 2O14 Nomor 2l:
15.Peraturar.r Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Badan perencanaar Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah provinsi Riau (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3ll qle MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 64 TAIIUN 2015 TENTANG PEDOMAN BELANJA HIBAH DAN BELANJA BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa ketentuan dalam peraturan Gubernur Riau Nomor 64 Taiun 2015 tentalg Pedoman Belanja Hibai dan Belanja bantuan Sosial yang bersumber dad Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Tahun 2015 Nomo. 64), diuban sebagai berikut:
1.Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga pasal lberbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini,yang dimaksud dengan:

1.Pemerintah Pusat adalah pemerintah Republik Indonesia.
2.Pemerintah Daerah adalah pemerintah provinsi Riau.
3.Gubemur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah provinsi Riau.
5.Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se provinsi Riau.
6.Keuangal Daerah adalai semua hak dan kewaiiban Daerah dalan rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengal uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaal yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerai tersebut.
7.Pengelolaal Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yarg meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggu.lgjawabar-r dan pengawasan keuangan Daerah.
8.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Daerah dan DpRD,'d; ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
9.Pejabat Pengeloia Keuangan DaeraLr yaog selanjutnya disingkat ppKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yalg mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebaqai Bendahara Umum Daerah.
10.Satuar Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah yang melal<sanakan pengelolaan APBD.
11.Satuan Keda Perangkat Daerah yang seianjutnya disingkat SKpD adalan Perangkat Daerah pada pemerintah Daerah selaku pengguna A]1ggaran/Barang. qx
12.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah SKpD yang mempunyai tugai sebagai PPKD dan bertindak sebagai satuan keda pengelola keualgan dan aset daerah.
13.Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selarjutnya disingkat TApD adalah Tim yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dar dipimpin oleh Sekietaris Daerah Provinsi Riau, yallg mempunyai tugas menyiapkan seita melaksanalan kebijakan Gubernur dalam rangka pen1.usunan APBD, yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencana Daerah, ppKD dal pejabat lainnya sesuai dengan kebutuha!.
14.Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA- PPKD adalah rencana kerja darl anggaral PPKD provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah.
15.Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiataa dar anggaran SKPD.
16.Dokumen Pelal<sanaan Anggaran PPKD yalg selanjutnya disingkat DpA- PPKD merupakan dokumen pelaksanaan anggaran PPKD Provinsi fuau selaku Bendaiara Umum Daerah.
17.Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DpA- SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yarg digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleLr pengguna Anggaran.
18.Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah kekayaan yarg diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
19.Belanja Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMN/BUMD, Badan, Lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum lndonesia, yaig secara spesifik telal1 ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat,serta tidal< secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusal Pemerintah Daerah.
20.Pemohon hibah ada-lah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, BUMD/BUMD, badan, lembaga, dan organisasi kemasyaral<atan yarlg berbadan hukum Indonesia.
21.Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uarg/barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, keiompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dal selektif, yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosiat.
22.Perr,ohon bantuan sosial adalah individu, keluarga, dan/atau masyarakat, kelompok masyarakat, serta lembaga non pemerintah.
23.Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompokdan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencala alam,yalg jika tidak diberikal belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapar hiduo dalam kondisi wajar.
24.Pejabat yang berwenang adalah pejabat dan/atau pegawai Sek etariat Daerah Provinsi Riau yang berdasarkan peraturan perundang undangan diberi kewenangan tertentu dalam rangka pengelolaan keualgan daerah oleh Gubernur selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Daeratr. fo<
25.Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian Belanja Hibah yang bersumber dari ApBD antara Pernerintah Provinsi Riau dengan penerirna Belanja Hibal yallg bersumber dari APBD Provinsi Riau
26.Organisasi Kemasyarakatan adalah orgarisasi yalg dibentuk oleh anggota masyarakat Warga Negara Indonesia secaja sukajela atas dasaJ !e9am1an kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembaigunal dalam ralgka mencapai tujuan nasionai dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan palcasila, termasuliorqanisasi non pemerintahan yang bercifat nasional dan dibentuk berdasarkan ketentuan perundaig-undangan.
27.Surat Perintah Pembayaran yang selanjutnya disingkat Spp adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yaig bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
28.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SpM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oieh pengguna alggaral/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Sp2D atas bebaa pengeluaral DPA/DPPA.SKPD. 29- Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat Sp2D adalah dokumen yarlg digunakan sebagai dasar pencairan daia yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SpM.
2.Ketentuan Pasal 3 ayat (2),(3), diubah dan ayat (5) dihapus, sehingga pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

a.peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan.
b.bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau lidak secara terus rnenerus setlap taiun anggaran, sesuai dengan kemampuan keualgal daer.ah kecuali ditentukan lain oleh perundang undangan. dihapus

(2)
(3)
(4)\o< (s)

3.Ketentuan Pasal.4 ayat (1),(5) diubah, diantara ayat (3) dan ayat {4) disisip 1 (satu) ayat, yakni ayat (3A) dan ditambah 2 (dua) ayat bam yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1)Belanja hibah dapat diberikan kepada: a, pemerintah pusat;
1. b.pemerintah daerah lain;
2. c.badan usaha milik negara / badan usaha milik daeral; dan/atau
3. d.badan, lembaga, dal organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
(2)Belanja hibah kepada pemerintah pusat sebagaimara dimatsud pada ayat (1) huruf a, diberikar kepada satuan kerja kementerian/lembaga/instansi dan/atau satuan kerja .ron kementerian/lembaga/instansi yalg wilayah kerjanya berada dalam wilayah administratif Provinsi Riau, bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan Daera_lt.
(3)Beialja hibah kepada pemerintah daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diberikan kepada daerah persiapan pemekaran baru dan/atau daerah otonom baru bertujuai untuk dukungan pendalaan penyelenggaraan pemerintahan pada daerair persiapan dan/atau daerah otonom baru yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
(3A)Hibah pada Badan Uda1la Miiik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikat dalarn rargka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peiaturan perundalg-undalgal.
(4)Belanja hibah kepada bada:r usaLra milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan kepada badan usaha miiik pemerintah daerah dalam rangka pener-usan hibah yang diterima pemerintah daerah dari pemerintah pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundalg- unda-ngan bertujuan untuk menunjaag peningkatan pelayaran kepada masyarakat dan peningkatan kinerja.
(5)Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalajn ayat (1) huruf d diberikan kepada Badalr dan Lembaga:
1. a.yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundalg-undangan;
2. b.yang bercifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri, Guberflur atau Bupati/Walikota; atau
3. c.yarg bersifat nirlaba, sukarela, dan bersifat sosial kemasyarakatan ben-rpa kelompok masyarakat/kesatuan-kesatuan masya-rakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengai perkembangan masyarakat, dal keberadaannya diakui oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau kepala satuan kerja perangkat daerah terkait sesuai dengan kewenangannya, berupa Keputusan Kepala SKPD.
(6)Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 7 huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadal hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukurn qr perkumpulan yang telah mendapatkan pengesaian badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasl manusla sesuai peraturan perundang undangan.
(7)Petunjuk pelaksalaan atau p€tunjuk Teknis pengesahan atau penetapan sebagaimana dimal<sud pada ayat (5) hurul c diatur lebih laniut oleh Kepala SKPD Terkait.

4.Ketentuan Pasal 6 diubah , sehingga pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(i) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dima-ksud dalam pasal 4 ayat {1) huruf d diberikar dengan persyaratan paling sedikit:

a.memiliki kepengurusal yang jeias di provinsi Riau;
b.memiliki surat keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
c.berkedudukan dalam wilayah administrasi di pemerintah Daerah.

(2)Hibah kepada organisasi kemasyarakatal sebagaima-na dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hurrrf d diberikal dengan persyaratan paling sedikit:
1. a.telair terdaftar pada kementeria! yang membidangi urusar hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang undangan dan tercatat pada Badaa Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lainnya yang membidangi Kesatuan Baigsa dan urusan pemerintahan Umum di pemerintah Daerah paling singkat 1 Tahun;
2. b.berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah Daerah; dal
3. c.memiliki sekretar:iat tetap di provinsi Riau.
  1. 5.Ketentuan Pasal 7 ayat (1), ayat (3) ,ayat (5) huruf m, dan ayat (6) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Bagiar Kedua Penganggaran dan Evaluasi Penganggaran

Pasal 7

a.Pimpinan/ketua/kepala atau sebutan lain bagi satuan kerja pemerintah pusat;
b.Kepala Daerah bagi Pemedntai Daerah Lainnya;
c.Direktur Utama atau sebutan lain bagi BUMN/BUMD; dan

(1)(21
(3)qR
1. d.Ketua dan Sekretaris atau sebutan lain bagi badal, lembaga darr organisasi kemasyarakatan. SKPD/Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meiaLukan penyeleksian terhadap permohonaa dan dokumen proposj belanja hibah, dar apabila terdapat ketidaksesuaian antaia surat pemohonan dengan dokumen proposal, maka surat permohonan berikut dokumen proposalnya dikembalikan kepada pemohon belanja hibah yalg bersangkutal. Proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat:
2. a.latar belakarg;
3. b.maksud dan tujuan;
4. c.Hasil yalg diharapkan;
5. d.rincian rencana kegiatan;
6. e.jadual kegiatan; I rencana penggunaan belanja hibah;
7. g.lokasi pelaksanaan;
8. h.waltu pelaksanaan;
9. i.data umum organisasi/lembaga;
10. j.alamat lengkap;
11. k.susunan kepengurusan lembaga; L nomor rekening bank yang masih berlaku;
12. m.rencana anggaran biaya;
13. n.persyaratan administrasi lainnya; da!
14. o.penutup. Pelsyaratan administrasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (S) huruf n meliputi:
15. a.Surat pernyataan tanggungjawab;
16. b.Nomor Pokok Wajib Pajak {NPWP) bagi organisasi masyarakat;
17. c.Surat keterangal domisili lembaga dari Desa/Kelurahan setempat;
18. d.Izin operasional/tanda daftar lembaga/tanda pengesahan dari instarsi yalg berwenang;
19. e.Salinar/fotocopy kartu tanda penduduk yang masih berlaku atas nama ketua, sekretaris dan bendahara atau sebutan lain; dan I Salinan rekening bank yang masih aktif atas nama badan dan Iembaga. {7) Format minimal permohonafl dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (2)dan (5) tercantum dalam Lampiran I dan men_rpal<an bagial yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
  1. 6.Diantara ayat (4) dan ayat (5) Pasal 10 disisip 1 (satu) ayat yal<ni ayat (4A), dan ayat (6) dihapus sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

{1) Belanja Hibah berupa uang dicantumkan dalaqr RKA-PPKD.

(2)Belanja Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKpD. 14) (s)
(6)Efr
(3)RKA PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar penganggaran Belanja Hibah dalam AFBD, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangal.
(4)Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam kelompok beianja tidat langsung, jenis belanja hibahl" objek Belanja Hibah dan rincian objek belanja hibatr pada ppKD.
(4a)Oiyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
1. a.Peme.intah pusat;
2. b.Pemerintah Daerah iarn;
3. c.Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaia Milik Daerai; dai/atau
4. d.pafan, Lembaga, dan orgar.risasi kemasyarakatan yang berLadai hukum Indonesia.
(5)Hibah berupa barang atau jasa sebagaimara dimal<sud pada ayat (2) dianggarkan dalam kelompok beianja largsung, yang diformulasikan kedalam program dan kegiatan, serta diuraikan kedalam ienis belanja barang dai jasa, objek Belanja Hibah Barang atau J.". y..,-g diserahkan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat pada SKPDTUnit Kerja.
(6)Dihapus

7.Ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan ayat (4) diubah sehingga pasal 17 berbunyi sebasai berikut:

Pasal 17

(3)t4) (s) q,< 8. 9. Ketentuan Pasal 20 ayat (3,) ayat (4), dan ayat (5) diubah, sehingga pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1)Penerima belanja hibah wajib menggunakan hibah sesuai NPHD dan fatau perubaharr N PHD.
(2)Penerima belalja hibah dilarang mengalihkan hiban yang diterima kepada pihak lain. {3) Penerima belanja hibah wajib mengembalikan ke kas daerah sisa dana hibah yang tidat digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran.
(4)Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi organisasi yang dibentuk berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam NPHD.
(5)Sisa dana yang belum digunakar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan dalam penyaluran hibah berikutnya. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) huruf a ditambah 1 (satu) angka yakni angka 4, sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

(1)Penerima belalja hibah bertanggungjawab, baik formal maupun rrrateriil atas penggunaan belanja hibah yang dilerimanya.
(2)Pertanggungjawaban peaggunaan belanja hibah sebagaimana dimal<sud pada ayat (1), terdiri atas:
1. a.untuk penggunaan belanja hibah berupa ualg, meliputi:
  1. 1.laporan penggunaarr belanja hibah;
  2. 2.surat pemyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa uang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;dan
  3. 3.bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai ketentu.an peraturan perundang-undarr gan.
  4. 4.bukti register penerima hibah bagi hibah untuk Pemerintah.
2. b.untuk penggunaan beianja hibah berupa barang atau jasa, meliputi:
  1. 1.laporan penggunaan belanja hibai;
  2. 2.surat pernyataan tanggungiawab yang menyatakan bahwa belanja hibah berupa barang yang diterima telah digunakan sesuai dengan NPHD;dan
  3. 3.salinan bukti serah terima barang ataujasa.
(3)Penerima bela:]ja hibalr bertatggungjawab atas kebenaran Carr keabsahan laporan penggunaan Belanja Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 dan huruf b angka 1.
(4)Penerima belanja hibah selaku objek pemedksaan, wajib rnenpmpan bukti pengeluaral atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 dal huruf b angka q ,,< 10 Penyimpanan bukti bukti pengeluaran atau salinan bukti serah terima barang atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. Pertanggungjawaban Pemedntai Daerah atas pemberian belanja hibah meliputi :
1. a.Permohonan dari calon penerima belanja hibah kepada Gubernur;
2. b.NPHD;
3. c.Surat pernyataarr tanggungiawab dari penerima belanja hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akarr digunakar sesuai dengan NPHDj dan
4. d.SPM/SP2D dan bukti transfer/penyerahan uang serta kuitansi atas pemberian beiarrja hibah berupa uang atau bukti serah terlma barang/jasa atas pemberian belanja hibah berupa bajrang/ jasa.
  1. 10.Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah, sehingga pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

BELANJA BANTUAN SOSIAL

Pasal 26

(1)Gubernur dapat memberikan Belanja Bantuan Sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat serta lembaga non pemerintah sesuai kemanpuan keuangal daerah yang dilakukan secara selektif, dengan terlebih dahulu memprioritaskan pemenuhat belanja umsan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilar, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyaralat {2} Pembedan Belanja Bantuat Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarake.t.
(3)Penerima Belaija Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.individu, keluarga, d.at/atau masyarakat yang mengaiami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
2. b.Lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikal, keagamaal, sosial dan bidang lain, yalg berperan melindungi individu, kelompok,dan/masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
(4)Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keiuarga sebagaimala dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga yang direncanakan dan yarg tidak dapat direncaiakan sebelumnya.
(5)Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah ditetapkan nama, alamat penerima dan besarannya pada saat pen5.usunan APBD.
(5)
(6)q4( 11 Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko social yang tidak dapat diperkiraAan pada saat pen1rusunan APBD yalg apabila ditunda penanganannya akan rnenimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dat/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimaia dimaksud pada ayat (6) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5). ll.Merubah Lampiran I dan iampiran VIII sebagaimana tercantum pada lampilan I dan Il yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

12.Antara lampiran V dan VI disisip 1 (satu) lampiran yakni lampiran Va tentang Format surat pertimbangan hasil rekomendasi SKPD tentang calon Penerima Hibah dan merupakar bagian yang tidak terpisahka-n dari Peraturan Gubernur ini.
13.Pada saat Peratu.an Gubernur ini berlaku, maka lampiran I dan lampiran MII pada Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pedoman Belanja Hibai dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaral Pendapatan dan Belanja daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundalgan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 30 Mei 2016

(6)
(7)Pada tangga-l 30 Mei 2016 Plt, SEKRETARIS PROVINSI RIAU BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2 O 1 6 NOMOR 2 5 PAMF KOORDIiiASI I GUBERNUR RIAU t2 LAMPIRAN I : PER.IITURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 25 Tahun 2016 Tanggal : 30 Mei 2016 U USULAN PERMOHONAN/PROPOSAL HIBAH Contoh format permohonan hibah ==== KOP ORGANISASI/LEMBAGA ==== Nomor Lamp. Perihal : 1 (satu) berkas : Permohonan Hibah '., ..........- 20xx Kepada Yth. GUBERNUR RIAU cq.Kepala SKPD...... di, P.ekanbaru Hormat kami, Pemohon (Kepala Badan/ Lembaga/ Ormas) - _ Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan di Kabupaten Kecamatan.......... Desa.........,...di wilayah.............., darl dalam raneka menunJang kegiatan pemerintah/Badan/iembaga/orgalisasi kemasyarakatan kami mengharapkal kirarryi dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa .......................... ......, sehingga_ pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dan berperan aktif dalam percepatan pembangunan daeral dar pelaksanaan tugas pemerintahan di daerall. Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan: a. b. c.
1. d...................dst Berkaitan dengan hal tersebut, kami mengharapkan kiranya !9Jk9nan untuk dapat membarltu kami dalam bentuk pemberian hiba!..........................................Sebagai bahan pertimbangan Bapak, terlanpir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud. Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapat diucapkal terima kasih. qre 13 2) Sistematika Proposal Permohonan Hibah
  1. 1.Latar Belakang
  2. 2.Maksud Dan Tujuan
  3. 3.Hasil Yang Diharapkan
  4. 4.Rincian Rencana Kegiatan
  5. 5.Jadual Kegiatan
  6. 6.Rencana Penggunaan Belanja Hibah;
  7. 7.Lokasi Pelaksanaan
  8. 8.Waktu Pelaksanaal
  9. 9.Data Umum Organisasi/Lembaga 1O. Alamat Lengkap
  10. 11.Susunan Kepengurusan Lembaga
  11. 12.Rencana Anggaran Biaya
  12. 13.Nomor Rekening Bank yang masih berlaku
  13. 14.Rencana Anggaran Biaya
  14. 15.Persyaratan Administrasi Lainnya
  15. 16.Penutup. VGUBERNUR RIAg t1f+ t4 LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 25 Tahun 2016 Tanggal : 30 Mei 2016
(1)Format Penetapan Daftar penerima Hibah berupa Barang/Jasa KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR TAHUN TENTANG PENETAPAN DAFTAR PENERIMA HIBAII BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN GUBERNUR RIAU, Menimbang : a. bahwa untuk mendukung program dan kegiatan pelayanan kepada masyarakat secara tepat sasaran dan tepat guna pertu ditetapkan d;ftaj penerima hibah beserta jumlal barang dan.iasa Tatrun Anggaraa ZO;c;
1. b.bahwa berdasarkan ketentuan Pasai ...... ayat (......) peraturan cubernur Riau Nomor ... Tahun 20xx tentang pedoman Belanja dan Bantuan Sosial, Kepala Daerah menetapkan daftar penerima serta besarar hibah barang/jasa dengan Keputusan Gubernur Riau berdasarkan peraturan Daera-h tentang APBD provinsi Riau Tahun Anggaran 20xx dan peraturan cubemur Riau tentang penjabaran APBD provinsi Riau Tahun Anggaran 20).x;
2. c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a da]r hurup b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang penetapan Daftar Penerima Hibah beserta jumlah barang dall jasa Tahun Anggarar ioxx; Mengrngat : 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun l9S8- tentang pembentukan Daenh Swatantra Tingkat I Sumatera Balat, Jambi, dan Ri;u (L€mbaran Negara Repubtik Indonesia Taiun 1958 Nomor 112, Tanba}lan t embaran Nelara Republik Indonesia Nomor 1646):
  1. 2.U,ndang-Unda]rg Nomor _ l7 Tahun 2OO3 tentang Keua]1ga]l Negara (l,embaran Negara Republik Indonesia Talun 2003 Nomor 47, Tambalar l,embaran Negan Republik Indonesia Nomor 42861i
  2. 3.Undang-Undang Nomor I Tahun 2OO4 tentang perbenda}laraan Negara (L€mbarar Negara Repubtik Indonesia Taiun ZbO+ Nomor 5, Tambanar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355):
  3. 4.Undang-Undang Nomor 2J Tahun 2014 tentang peme ntah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Taal'ba:na].r LembaraIr Negara Republik Indonesia Nomor S58Z), sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 2 Tatun 20iS tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang_Undang Nomor 2 Tahun 2b14 tentang perubahan atas Undang Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negar.a Talun 20 iJ Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5652);
  4. 5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesra .l.ahun 2011 Nomor 82, Tanbahan Lembaj.an Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  5. 6.Peratumn pemerintah Nomor SB Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuaigan Daerat (t emba:ran Negara Repbulik Indonesia Tahun iOOS I.qo*o, 1ZO, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 578):
  6. 7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang eedomaa pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana tetah diubah beberapa kali teraLhir dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahu; 2011 tentang Perubahan Kedua Atas peratulan Mented Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia 20t 1 Nomof 310):
  7. 8.Peraturan Menteri Datam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Neg;a Repubiik Indonesia lahun 2011 Nomor 44S); s€bagaimana telah diubah beberapa kati terkaltr dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang perubahal kedua atas peratumn Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2b11 tentans E{< 15 11. 9. 10 12. Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosiai yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Peraturan Daerah Proyinsi fuau Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pokok-pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daeral (l,embaran Daemh Provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 6): Peraturan Dae€h Prcvinsi Riau Nomor ... Tahun 20xx tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Prcvinsi Riau Tahun Anggaran 20r< (l€mbatan Daemh Provinsi Riau Tahun 20xx Nomor.....l; Penturan Gubernur Provinsi Riau Nomor ... Talun 2o:or tentarg Tata Ca:.a Penganggaran, Pelaksanaan darr Penatausahaan, PeftanSSungjawaban Evaluasi Belanja Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Provinsi Riau Talun 20xx Nomor ...): Peraturan Gubemur Provinsi Riau Nomor ... Tahun 20).x tentang Anggaran Pendapatan dan Belarla Daerah Provinsi Riau Tahun Anggaran 20)or (Berita Daemh Provinsi Riau Tahun 20xx Nomor .--)l MEMUTUSKAN : Penerima Hibah beserta besaran jumtal barang darr jasa Tahun Anggaran 2Oxx; Daftar Penedma Hibah beserta jumlah barang dan jasa dan alamat untuk Tahun Anggaran 20xx sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusar kepala SKPD ini; Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat dari Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeral Provinsi Riau Tahun Anggaran 2oxx; Keputusan ini mulai berlaku pada tangga.l ditetapka.n. Ditetapkan di Pekanbaru an.GUBERNUR RIAU Kepala SXPD MeDetapkan : KESATU KEDUA KRTIGA KEEMPAT Keputusan ini disampaikan kepada :
  8. 1.Gubernur Riau sebagai laporan
  9. 2.Ketua DPRD Provinsi Riau di Pekanbaj.u;
  10. 3.Wakil Gubemur Provinsi Riau di Pekanbaru;
  11. 4.Inspektorat Provinsi Riau di Pekanbaru;
  12. 5.Kepala SKPKD selaku PPKD di Pekanbaru;
  13. 6.Kepala SKPD ..............i/terftaiu di Pekanbaru. \4( l6
(2)Format Daftar Peuerlma Hibah berupa Barang/.tasa Lalnpirall : Xeputusan cubernur Rlau Nomor Taaggal : PENETAPAN DAF"TAR PENERIMA HIBAII BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN AN.GUBERNUR RIAU Kepala SKPD 4,H. ARSYADJULIANDI RACHMAN 14e 17 LAMPIRAN VA: PERATURAN GUBERNUR RIAU Nomor : 25 Tahun 2016 Tanggal : ?o Mei 2016 FORMAT SURAT PERTIMBANGAN HASIL REKOMENDASI SKPD TENTANG CAI,ON PENERIMA HIBAH IIOP TAPD Nomor : Larnpiran : 1 (Satu)Berkas Perihal : Pettlmbangan Hasil Rekomendasi SKPD tetrtang Calon Penerima Hibah Berdasarkan surat Pekanbaru Kepada Yth. Bpk Gubernur Riau di. Pekanbaru SKPD.............Provinsi Riau Nomor................... Tanggal............... tentang Evaluasi Proposal Bantuan Sosial dan Hibah, telah dilakukal penelitian, evaluasi darl verifrkasi kelayakan Calon Penerima Bantuan yang sesuai dengan kriteria-kriteria penerima hibah, maka dengan ini kami merekomendasikan Calon Penerima Ba$tuan Hibah Uang dan Hibah Barang. Sehubungan dengan hal ters€but diatas, bersama ini kamr sampaikan Daftar Calon Penerima Hibah yang be$umber dar:i APBD Provinsi Riau (Daftar terlampir) Demikian kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mesLinya. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Selaku Ketua TAPD (NIP I H. ARSYADJULIANDI RACHMAN u. 1a \4<