DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 27 Tahun 2016

Nomor: 27
Tahun: 2016
Ditetapkan: 20 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini memuat 5 (lima) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Masa Pelaksanaan; Batasan dan Perhitungan; Mekanisme; Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturai Gubernur tentang Pemberian Keringanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan II (Kedua) di Provinsi Riau, b. Mengi4gat 2. 3.

1.Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaral Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentalg Pajak Daerai dar Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahar Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemedntahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan l€mbajan Negara Republik Indonesia Nomor 5679), qe 4. 5. 6. 7. 8. Peraturan Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 8 Tahun 2011 tentans Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2O1i Nomor 8) sebagaimana teiah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentarg Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2015 Nomor 4); Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2012 lr-rLtallg Petunjuk Pelaksanaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) darl Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) (Bedta Daemh Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 8); Peraturan Gubernur Riau Nomor 22 Tah:un 2016 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraal Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Provinsi Riau. MEMUTUSKAN: MeuetapKan ! PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR PENYERAHAN II (KEDUAI DI PROVINSI RIAU.

BAB II

MASA PELAKSANAAN

Pasal 2

Keringanan PKB dan BBN-KB Penyeraian II (Kedua), dilaksanakan selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016 s/d 31 Desember 2016.

BAB III

BATASAN DAN PERHITUNGAN

Pasal 3

Keringanan PKB dan BBNKB scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada wajib pajat pemilik kendaraan bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya, Alat-alat Berat / Alat Besar, dikecualikan lzF-d.r..n T Imr rm. Keringanan PKB darr BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meiiputi: a, Keringanan PKB darr BBNKB akibat mutasi masuk, yaitu keringanan yalg diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar provinsi).

b.Keringanan PKB darr BBNKB akibat Balik Nama, yaitu keringanan yalg diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua (BBNKB II).
c.Keringanan T\.rnggakan, yaitu keringanan yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak sampai 31 Desember 2015.
d.Keringanan Sanksi Administrasi yaitu pemberian keringanan terhadap sanksi administrasi yang telah ditetapkan. Keringalal BBNKB penyerahan II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tidak termasuk keringaian terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk; Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila wajib pajak melakukan pembayaran dalam waktu pelaksanaan sebagaimana dimal<sud dalam Pasal 2.

(1)
(2)
(3)
(4)qr

Pasal 4

(1)Keringanan terhadap Wajib Pajak yang melakukan Mutasi masuk dari luar Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, baik yang melakukan BBNKB penyerahan II ataupun tidak (atas nama sendiri) meliputi :
1. a.Keringanan kewajiban pembayaran pokok PKB dan sanksi administrasi 50 % (lima puluh persen) dan
2. b.Keringanan kewajiban pembayaran pokok BBNKB penyerahan II dal salksi administrasi sebesar 50 7o (lima puluh persen).
(2)Keringana-n terhadap Wajib Pajak yang melakukan BBNKB penyerahan II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi :
1. a.Keringanan kewajiban pembayaran pokok PKB dan sanksi administrasi sebesar 50 % (lima puluh persen) dan
2. b.Keringanan kewajibar pembayaran pokok BBN-KB penyerahan II dan sanksi administrasi sebesar 50 yo (lima puluh persen).
(3)Keringanan Tunggakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diberikan keringanal kewajiban pembayaran pokok PKB dart sanksi administrasi sebesar 50 7o (lima puluh persen);
(4)Perhitungan pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah berdasarkan perhitungan pada sistim/aplikasi yang ada sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEI(ANISME

Pasal 5

Keiinganan sebagaimana dalam Pasal 4 diberikan dengan ketentuan, Wajib Pajak menyampaikan dan melampirkan:

a.Permohonan secara tertulis kepada Gubernur Riau dengai memberikan alasan yangjelas;
b.Identitas diri;
c.Identitas kepemilikan kendaraan yang sah, serta;
d.Surat dan/atau bukti lain yang diperlukan sesuai ketentuan Peratu.an Perundang-Undangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 6

(1)Pelaksanaan Peraturan Gubernur ini menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas.
(2)Kepata Dinas wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Peratura! Gubernur ini Lana.l. .-:rrhprhrrr \ IF,

Pasal 7

Tata cara pelaporan dan pertanggungiawaban diatur lebih lanjut oleh Kepata Dinas.

Pasal 8

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap oraig mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan peraturan Gubemur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal 20 JUNI 2016 H. ARSYADJULIANDI RACHMAN Diundangkan di Pekanbaru ryatt, SEKRETARTS PROVINSI RIAU y BERITA DAERAH PRO UGUBERNUR RIAU PARAF KOORDi;]T, i,,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…