DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau No. 32 Tahun 2016

Nomor: 32
Tahun: 2016
Ditetapkan: 30 Juni 2016
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Gubernur ini berisi 12 (dua belas) Bab dan 18 (delapan belas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Tempat, Kedudukan dan Fungsi Asrama; Kategori Penghuni Asrama; Persyaratan; Hak, Kewajiban dan Larangan; Pengelolaan Asrama; Pengurus Asrama; Inventaris; Pembinaan dan Pengawasan; Sanksi; dan Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau merrrpakan aset yang dimanfaatkan sebagai tempat pemondokan mahasiswa asa-l Provinsi Riau yang sedaig belajar di luar daerah; a6a, penggunaan dan pemanfaatan Mengingat sarana/prasarana yang ada di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau dapat berjalan dengan tertib dan terpelihara dengan baik, perlu diatur tata cara penghunian .i. n npnocl^la anhva
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimala dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Penghunian dan Pengelolaan Asrama Mahasiswa Milik Pemerintah Provinsi Riau;

1.Undang-undang Nomor 61, Tahun 1958 tentang Pembeotukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambaian Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2.Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undar.tg Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Nega.a Republik Indonesia Nomor 5679); {l<
3.Peraturan Pemerintah Nomo. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ss33);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daeratu
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Tempat Khusus Parkir. (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2013 Nomor 9);
7.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi Inspektorat, Bappeda, dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 3). MEMUTUSKAN Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGHUNIAN DAN PENGELOLAAN ASRAMA MAHASISWA MILIK PEMERINTAH PROVINSI zuAU.

BAB I

KDTENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
5.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disebut Kepada BPKAD adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dal Aset Daera1r Provinsi Riau selaku Pejabat Penatausahaan Barang.
6.Asrarna mahasiswa Riau yang selanjutnya disebut asrama adaiah sebuah bangunan milik Pemerintah Provinsi Riau yang berada di luar Provinsi Riau yalg dihuni oleh mahasiswa yang berasal dari Provinsi Riau.
7.Mahasiswa adalah siswa pada perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang berasal dari Provinsi Riau dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Provinsi Riau. fir 9. 8. 11. 12. 10. Penghuni asrama adalah orang yang tinggai dan/atau menetap di asrama mahasiswa milik Pemerintah Provinsi Riau dalam jangka waktu tertentu. Penghunian adaiah kegiatan untuk menghuni asrama sesuai dengan fungsi dan statusnya. Pengelolaan asrama adalah keseluruhar kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan peneliharaal, penilaian, pemindahtalgalan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian asrama. Inventaris adalah semua fasilitas yalg ada di seluruh bagian asrama, termasuk gedung dan isinya. Inventarisasi adalah kegiatan untuk melakukan pendataa!, pencatatarJ dan pelaporan hasil pendataan barang milik daerai.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedomal dalam pelaksanaan penghunian dan pengeloiaan asrama sebagai aset milik pemerintai Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk mev"'r-rjudkan pengelolaan dan pemanfaatan asrana yang tertib, professional, efisien, efektif dan akuntabel.

BAB III

TEMPAT, KEDUDUKAN DAN FUNGSI ASRAMA

Pasal 4

( 1 ) Asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berada di :

a.Jl. Kenanga Raya cg.Zig-Zag Kel.Tanjung Sari Kec.Medan Selayang Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
b.Jl.Bintaian Tengai No.2 Yo$/al<ada Kota Yoryakarta Provinsi Daerah Istin'rewa Yo$Takarta (Asrarlla Putra);
c.Jl.Cemara Jajar/Wolter Monginsidi No.10 RT.O37/RW.10 Kaiangwaru Kota Yo$/al<arta (Asrama Putri);
d.Jl.Karangan Blok C Kec.PfK.Tenggara Desa/Keluraian Bansir l,aut Kota Pontianak Provinsi Kalimantan BaraU
e.Jl.Ten-rsan Venus No.6O Kota Malang Provinsi Jawa Timur_
f.Jl.Raya Darmaga KM.7 cg.Radar Baru RT.O3/RW.O2 Kel.Margajaya Kec.Bogor Barat Kota Bogor Provinsi Jawa Barat; dan
g.Jl. Muh. Kahfi No.24 RT.007/RW.01 Kel.Jagakarsa Jal<arta Selatan Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

(2)Asrama sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) berkedudukar sebagai tempat dan wadah pembinaan mahasiswa yang berasal dari Daerah.
(3)Fungsi Asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
1. a.tempat penampungan dan transit;
2. b.tempat komunikasi dan silaturahmi;
3. c.tempat pembinaan akademik, wawasan minat dan bakat, pembinaan mental dan spiritual serta pembinaan sosial;
4. d.tempat singgah pejabat maupun mahasiswa yang berdomisili di Daerah yaig berkunjung di kota setempat.

BAB IV

KATEGORI PENGHUNI ASRAMA

Pasal 5

(1)Berdasarkal lamalya tinggal/menetap, penghuni asrama dibagi menjadi dua kategori yaitu :
1. a.penghuni tetap; dan
2. b.penghuni sementara.
(2)Penghuni tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan mahasiswa yang memiliki izin tertulis dari Gubernur Cq. Kepaia BpKAD.
(3)Penghuni sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf b mefupakan tamu asrana yakni Pejabat dan/atau Pegawai pemerintah Daerah atau keluarga dari mahasiswa yang bermaksud hanya menetap untuk sementara waktu atau transit sebelum ke kota tqiuan lain maupun mahasiswa baru yang mendaftar pada Perguruan Tinggi dimana asrama itu berada.

BAB V

PERSYARATAN

Pasal 6

(1)Syarat untuk menjadi penghuni tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat {1) huruf a sebagai berikut :
1. a.Mahasiswa yang berasal dari Daerah dan orang tua yang bersangkutan berdomisili di Daerah;
2. b.Paling rendah teiah memasuki semester I;
3. c.Mempunyai Surat Izin Penghunian. {2) Syarat untuk menjadi penghuni sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebagai be.ikut :
4. a.Berasal dan berdomisili di Daerah;
5. b.Mendapal jzin tertuiis dari pengulu5 6..amr.
6. c.Mengisi buku tamu. {3) Penghuni asrama diprioritaskan bagi mahasiswa yang kurang mampu dengan menunjukkan surat keterangal kurang mampu dari Lurah/Kepala Desa pada tempat domisili yang bersangkutan.

Pasal 7

{1} Untuk mendapatkan Surat Izin Penghunian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c harus mengajukan permohonan secara tertulis dengar melampirkaa :

a.Surat Keterangan tentang status kemahasiswaan dari perguruan tinggi atau akademi yang bersangkutan (asli);
b.Kartu Mahasiswa yang masih berlaku (fotocopy);
c.Kartu Tanda Penduduk Riau yang masih berlaku (fotocopy);
d.Membuat Surat Pernyataan diatas kertas bermaterai cukup menyatakan kesanggupan untuk memenuhi segala peratumtr yang telah ada dan/atau yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah;
e.Surat Keterangan Domisili Orang Tla calon penghuni yang disaikan oleh pejabat yang berwenang serendah-rendahnya oleh Kepa-1a Desa/Lurai.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukar kepada Gubernur Cq. Kepala BPKAD dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB VI

HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 8

Seriap penghuni asrama berha*

a.Menerima/mempergunakan fasiiitas asrama yang ada untuk kepentingan bersama;
b.Tinggal di asrama paling lama : 1 . untuk penghuni tetap sampai dengan semester VIII (delapan) , dan dapat diperpanjang 1 semester maksimal dua kali perpanjangan dengan mengajukan permohonan dengan format sebagaimana tercantum pada lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
1. 2.untuk penghuni sementara 1 (satu) buian;
c.Mendapatkan perlakuaa yang sama dengan penghuni lainnya dari Pemerintah Dae.ah.

Pasal 9

(1)Setiap Penghuni Asrama wajib :
1. a.Mematuhi segala ketentuan dan tata tertib tentang tata car.a penghunian dan pengelolaan asrama mahasiswa dengal menaldatangani Surat Pernyataan Kesediaan denga:t format sebagaimana tercantum dalam Lampiral III dan merupal<an bagian yarg tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini;
2. b.Mematuhi ketentuan atau tata tertib asrama, sopan santun di dalam dan di luar asrama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. c.Berakhlak, jujur, bertanggungl'awab, memeiihara persatuan kesatuan serta kekeluargaan, tolong,menolong sesama penghuni asrarna;
4. d.Menjaga dan memelihara nama baik asrama, masyarakat dan Daerah;
5. e.Membayar retribusi sesuai ketentuan peraturan perundang undaigan kepada pengurus asrama;
6. f.Memelihara dan menjaga kebersihan lingkungan asrama;
7. g.Mengganti inventaris asrama yang rrisak karena kesalahan penghuni;
8. h.Mengembalikan inventaris asrama yang dipinjam apabila telah habis masa tinggalnya;
9. i.Memperbaiki kerusakan bangunan asrama yang dikarenakan kecerobohan aLau kelalaian pcnghuni asrama.
(2)Penghuni asralna yang akan berakhir masa penghuniannya wajib melaporkaa diri kepada pengurus asrama 1 (satu) bulan sebelum berakhir masa penghuniannya.
(3)Penghuni asrama yang telah berakhir masa penghuniannya wajib untuk keiuar dari aslama paling lama 1 (satu) bulan setelah berakhir masa nFnohr r nirnn\.. ryP

Pasal 10

Penghuni Asrama dilarang :

a.Membawa keluarga ataupun tamu untuk tinggal di asrama sebagai penghuni, kecuali sudah memiliki izin sebagai penghuni semenrara;
b.Melakukan kegiatan/organisasi lainnya yang bersifat politis; c- Menjadikar asrama sebagai kantor usaha/tempat transaksi kegiatan usaha lainnya yang dapat mengubah fungsi dan status asrama;
d.Membawa, mengedarkan dan mengkonsumsi segala jenis minuman keras atau NAPZA (Narkotika dan Zat Adiktif lainnya) serta tidak merokok di area yang telah ditentukan;
e.Menempati 1 (satu) kamar yang berbedajenis kelamin;
f.Melakukan tindakan yang dilarang oleh agama dan kesusilaan;
g.Bermain judi;
h.Memelihara hewan peliharaan yang dapat menyebabkan ketidaknyamanan penghuni lainnya;
i.Menyewakan tanah, bangunan, serta sarana dan prasarana lainnya milik Pemerintah Daerah tanpa izin te.tulis dari Gubernur.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…