DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2019

Nomor: 1
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 84

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 5 (lima) bab dan 117 (seratus tujuh belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Peraturan Internal Korporasi; Peraturan Internal Staf Medis; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan tlubernur tentang Peraturan I4ternal Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau; Mengingat : 1. 3.

4.Unclang Undang Nomor 44 Tahun 2OO9 tentang Rumah i^f.ii ir-.*o"tuln N.grtu Republik lndnnesia Tahun^,200q Nomor 53, Tambahan Negara Republik lndonesia Nomor 5O72);
5.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeriitahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kaLi terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun bOt5 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2015 Nomor b+6, Tlmbanai Lembaran Negara Rcpublik lndonesia Nomor 558e);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negira Republik lndonesia Tahun 2005 Nomor 48, Taibahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum n(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 1i1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53a0);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5340);
8.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO5 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
9.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2OO7 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 971 Taljur' 2OO9 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan;
12.P€raturan Menteri Kesehatan Nomor 755i MENKES/ PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik di Rumah Sakit;
13.Peratuan Menteri Kesehatan Nomor 49 Tahun 2013 tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit;
14.Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit; 3-
15.Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 772/ MENKES/ SK/ Vll2OO2 terLlarLg Pedoman Peraturan Internal Rumah Sakit lHospital BU Laus)i
16.Keputusan Gubernur Riau Nomor 66 Tahun 2014 tentang Penetepan Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi sebagai Badan Layanan Umum Daerah; MEMUTUSKAN: MenetAPKAN : PERATUAN GUBERNUR TENTANG PERATURAN INTERNAL RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PETALA BUMI PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah dan unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3.Gubernur adala Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau
5.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanlutnya disingkat APBD adalah anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
6.Rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau.
7.Direktur adalah Pimpinan tertinggi yaitu seseorang yang diangkat menjadi Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau oLeh Gubernur'
8.Pemilik Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau adalah Pemerintah Provinsi Riau.
9.Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.
10.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungar, dalam meiakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktivitas, 4- 1l.Dewan Pengawas adalah Dewan yang mewakiii pemilik' terdiri dari Ketua dan Anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengeloiaan Rumah sakit yang dilakukan Pejabat Pengelola dan memberikan nasehat kepada Pejabat pengelola dalam menjalankan kegiatan pengelolaan Rumah Sakit.
12.Pejabat Pengelola Rumah Sakit adaiah seluruh pejabat St.uktural baik Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi maupun Kepala Sub Bagian pada Rumah Sakit yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau.
13.Komite Medik adaLah perangkat Rumah Sakit untuk menerapkan tata kelolal klinis (Clinical Gouetnance) agat stal medis di Rumah Sakit terjaga profesionalisme melalui mekanisme kredensiai, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis. 14.Komite Keperawatan adalah wadah non stmktural Rumah Sakit yang mempunyai lungsi utama mempertahankan dar: meningkatkan prolesionalisme tenaga keperawatan melalu- mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
15.Komite Mutu dan Keselamatan Pasien adalah unit kerja yang dipimpin oieh seorang ketua yang berada dibawah dar- bertanggung jawab kepada Direktur, dalam upayE, meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit.
16.Komite Pengendalian dan Pencegahan Infeksi selanjutnya disingkat Komite PPI adalah unit kerja yang bertujuan untuk mencegah transmisi penyakit menular disemua tempat pelayanan kesehatan.
17.Komite Keselamatan dan Kesehatan Kerja Rumah sakit selanjutnya disingkat Komite K3RS adalah unit kerja yang bertujuan untuk mengendalikan berbagai faktor lingkungan fisik, kimia, biologi di Rumah Sakit yang mungkin dapat menimbuikan dampak atau gangguan kesehatan te.hadap petugas, pasien, pengunjung masuk sekitar Rumah Sakit.
18.Komite Farmasi dan Terapi selanjutnya disingkat KFT adalah unit kerja yang bertujuan untuk men)rusun Formularium Rumah Sakit yang mengacu kepada Formularium Nasional. 19.Satuan Pemeriksa lnternal selanjutnya disingkat SPI adalah wadah non struktural yang bertugas melaksanakan pemeriksaan internal Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau.
20.Dana Alokasi Khusus selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah rerrentu dengan rujuan membanru mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
21.Kelompok Staf Medis yang selanjutnya disingkat KSM adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja purna waktu maupun paruh waktu diunit pelayanan dan telah disetujui serta diterima sesuai dengan aturan yang berlaku untuk menjalankan profesi masing-masing di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumr Provinsi Riau.
22.Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospilal BU Lau.)s) adalah aturan dasar yang mengatur tata cara penyelenggaraan Rumah Sakit meliputi peraturan internal korporasi dan peraluran inrernal slaf medis.
23.Peraturan Internal Korporasr lcorporate Bg Laws) adalah aturan yang mengatur agar tata kelola korporasi (Corporate Govemance) terselenggara dengan baik melalui pengaturan hubungan antara pemilik, pengelola, dan komite medik dr Rumah Sakit.
24.Peraturan lnternal Staf Medis (Medical Staff Bg Lauts) adalah aturan yang mengatur tata kelola klinis (Cllnical Gouemance) untuk menjaga profesionalisme staf medis Rumah Sakit
25.Dokter adalah tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan medis di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinst Riau.
26.Dokter Kontrak dan/atau Dokter dengan Perjanjian Kerjasama adalah Dokter yang diangkat dengan status tenaga kontrak dan atau status dengan perjanjian kerjasama di Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dan atau Keputusan Direktur dengan masa kerja untuk jangka waktu tertentu.
27.Sub Komite adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh Komite Medik, Komite Keperawatan yang bertugas untuk mengatasi masalah khusus, yang ditetapkan dengan keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau.
28.Kewenangan Klims (Clinicrtl PreuiLage) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis te.tentu dalam iingkungan rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis lClinic al Ap p ointme nt).
29.Penugasan Klinis (Clinical Appointment) adalah penugasan Direktur Rumah Sakit Daerah Petala Bumi kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di Direktur Rumah Sakit Daerah Petala Bumi berdasarkan daltar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
30.Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis dan tenaga keperawatan untuk menentukan kelayakan diberikan kewenarrgan klinis (Clinical Preuilege).
31.Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis dan tenaga keperawatan yang telah memiliki kewenangan klnis (Clinical Preuilege) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
32.Audit Medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis. 6-
33.Audit Keperawatan adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh prolesi keperawatan.
34.Mit.a Besl,.ri \Peergroup) adalah sekelompok staf medis dan keperawatan dengan reputasi dan kompetensi yang baik untuk menelaah segala hal.

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi :

a.Peraturan Internal Korporasr (Corporate BAlqws).
b.Peraturan lnternal Staf Medis lMedical Staff BgIausJ. Umum pasal 3

(1)Peraturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf a merupakan peraturan internal rumah yang didalamnya memuat :
1. a.Struktu. Organisasi;
2. b.Prosedur Kerja;
3. c.Pengelompokkan lungsi-fungsi logis; dan
4. d.Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
(2)Perturan Internal Korporasi sebagaimana dimaksud ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
1. a.Transparansr;
2. b.Akuntabilitas;
3. c.Responsibilitas; dan
4. d.lndepedensi. daiam sakit, pada

BAB II

PERATURAN INTERNAL KORPORASI

Pasal 4

(1)Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (2J Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antara posisi jabatan dan lungsi dalam organisasi.
(3)Pengelompokkan fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1J huruf c menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian interen da Ia m rangka efektifitas penca pa ia n orga nisa si.
(4)Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (i) huruf d merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/komponen untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif. efisien dan oroduktif.

Pasal 5

(1)Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat \2) hurul a merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan. {2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b yaitu pertanggungjawaban pengelola sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada BLUD dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara periodik yang diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan laporan/pertanggungjawaban dalam sistem laporan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset dan manajemen pelayanan. {3) Reponsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat sesuai peraturan perundang undangan.
(4)Indepedensi sebagaimana dimaksud dalam paal 3 ayat (2) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 6

(1)Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi.
(2)Kelas rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Kelas C.
(3)Alamat rumah sakit adalah di jalan dr. Soetomo Nomor 65 Pekanbaru, Kode Pos 28124, Telepon (0761)-23024, Faximile
(0761)561031, website : rsudpetalabumi.riau.go.id, email : rsudpetalabumi@riau. go. id.

Pasal 7

(1)Visi Rumah Sakit yakni Unggul Dalam Pelayanaan.
(2)Misi Rumah Sakit yakni :
1. a.Memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terJangt<au;
2. b.Meningkatkan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia menuju rumah sakit C plus;
3. c.Mewujudkan pengelolaan administrasi secara transparan
(3)Visi dan Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan {2) dipergunakan sebagai pedoman unruk membuar perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan penilaian kinerja bagi rumah sakit.
(4)Perubahan Visi dan Misi sebagaimana dimasud pada ayat {1) dan ayat {2) diajukan oleh Direktur kepada Gubernur berdasarkan hasil rapat Tim Evaluasi Visi dan Misi Rumah Sakit.

Pasal 8

(1)Nilai-nilai Dasar Rumah Sakit meliputi :
1. a.Senyum dalaln memberikan pelayanan didasari dengan ketulusan hati;
2. b.Empati kepada pasien berusaha memahami dan merasakan keluhan penyakitnya;
3. c.Jujur dengan integritas tinggi dalam bekerja penuh tanggung jawab dan rasa sy.ukur;
4. d.Upaya sungguh sungguh sesuai standar dan penuh kesabaran untuk kesembuhan pasien; dan
5. e.Kerja cerdas, terampil, penuh kreatifitas dan berbudi luhur.
(2)Motto Rumah Sakit adalah Ramah, Santun, Peduli dan Rcrtahoor r n o ia$/a h
(3)Tujuan Strategis Rumah Sakit yaitu :
1. a.Sinergisitas Standar Prosedur Operasional dan Standar Pelayanan Minimal menuju Akreditasi Rumah Sakiu
2. b.Penataan sistem layanan pengaduan pelanggan;
3. c.Meningkatkan cakupan layanan kesehatan pada semua unit pelayanan;
4. d.Mendorong percepatan Pelayanan KIA terpadu dan mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan program unggulan Ibu dan Anak;
5. e.Melaksalakan pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi tenaga Sumber Daya Manusia rumah sakit;
6. f.Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam pelayanan rumah sakiU
7. g.Peningkatan efektil dan efisiensi daiam penyelenggaraan administrasi;
8. h.Penerapan Standar Pelayanan Minimal {SPM) di tiap unit pelayanan.

Pasal 9

(1)Rumah Sakit berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Gubernur di bidang pelayanan kesehatan, diplmpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah.
(2)Tugas Rumah Sakit yaitu menyelenggarakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, fasilitasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik, serta melaksanakan pelayanan kesehatan paripurna, pendidikan, pelatihan dan menyelenggarakan kewenangan yang dilimpahkan pemerintah kepada Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(3)Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) rumah sakit mempunyai fungsi :
1. a.penyelenggaraan perumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
2. b.penyelenggaraan kordinasi dan fasilitasi pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
3. c.penyelenggaraan pemantauanr evaluasi dan pelaporan pada Bagian Umum, Bidang Pelayanan Medik, Bidang Keperawatan dan Bidang Penunjang Medik;
4. d.pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
5. e.pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintaL daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
6. f.fungsi lain sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan.
(1)Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup perkembangan dan kemajuan rumah sakit sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
(2)Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan :
1. a.menetapkan peraturan tentang Peratu.an Internal Rumah Sakit dan Pedoman Penetapan Standar Pelayanan Minimal {SPM) Rumah SakiU
2. b.mengangkat dan memberhenlikan Pejabar PengeloJa. Pejabat Struktu.al dan Dewan Pengawas;
3. c.meiakukan evaluasi atas kinerja Rumah Sakit yang dilakukan minimal 1 (satu) tahun sekali;
4. d.menyetujui rencana slralegis bisnis. rencana tahunan. kebijakan dan program ruman sakit;
5. e.menyetujui pendidikan para profesional kesehatan serta penelitian, kemudian memberikan pengawasan terhadap mutu pelayanan;
6. l.memberikan persetujuan atas anggaran modal dan operasional rumah sakit;
7. g.mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) yang disetujui oleh Dewan Pengawas;
8. h.mengalokasikan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai visi dan misi rumah sakit;
9. i.menletujui rencana rumah sakit untuk peningkalan mutu dan keselamatan pasien serta menerima laporan dan tindak lanjut tentang program mutu dan keselamatan pasien tersebut; dan
10. j.memberikan sanksi kepada pegawai yang melaggar ketentuan yang berlaku dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi.
(3)Pemerintah Daerah be.tangungiawab menutup difisit anggaran rumah sakit yang bukan karena kesalahan dalam pengelolaan dan setelah diaudir secara independen.
(4)Pemerintah Daerah bertanggung gugat atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

Pasal 11

Organisasi Rumah Sakit terdiri dari :

a.Dewan Pengawas;
b.Direktur;
c.Bidang/Bagian;
d.Seksi/ Subbagian; e, Satuan Pemeriksa Internal (SPl);
f.Komite;
g.Kelompok Staf Medis (KSM);
h.Instalasi; J' ' tL- Kelompok Jabatan Fungsional; dan Unit-unit.

Pasal 12

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a ditetapkan dengan Keputusan Gubernur. Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu unit non struktural yang bersifat independen yang bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 13

(11 Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 berfungsi sebagar gouenling bodg rurnal' sakit dalam melakukan peminaan dan pengawasan non teknis perumahsakitan secara internal di rumah sakit.

(2)Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Dewan Pengawas bertugas:
1. a.menentukan arah kebijakan rumah sakit;
2. b.menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
3. c.menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
4. d.mengawasi pelaksanaan kendali mutu keselamatan pasien;
5. e.mengawasi pelaksanaan kendali biaya;
6. f.mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
7. g.mengawasi dan menjaga hak dan kewjiban rumah sakit;
8. h.mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang undangan;
9. i.mengawasi pengelola BLUD rumah sakit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;
10. j.menindak lanjuti laporan tentang program mutu dan keselamatan pasien serta memberikan fekomendasi terhadap laporan tersebut; dan
11. k.mengawasi mutu pendidikan dan pelatihan.
(3)Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Dewan Pengawas mempunyai wewenang sebagai berikut :
1. a.menerima dan memberikan penilaian terhadap Laporan Kinerja dan Keuangan Rumah Sakit dari Direktur; .
2. b.menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh SPI Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
3. c.meminta penjelasan dari Pejabat Pengelola Rumah Sakit dan/atau manajemen iainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di Rumah Sakit dengan sepengetahuan Direktur -1"2- dengan Peraturan Internal Rumah Sakil lHospitql BAlaws);
4. d.memberikan pengawasan terhadap mutu program untuk tercapainya visi, misi dan tujuan Rumah Sakit;
5. e.meminta penjelasan dari komite atau unit non struktural di Rumah Sakit terkait pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Pengawas sesuai Dokumen Peraturan lnternal Rumah Sakit; dan
6. l.memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan Rumah Sakit.

Isi peraturan

Teks84PDFHirarki

Memuat teks peraturan…