DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022

Nomor: 1
Tahun: 2022
Ditetapkan: 3 Januari 2022
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 36

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61), diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka untuk meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nornor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: TENT ANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU G~JR~.;<r.,;i-~ RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2022 PERATURA. GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 61 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGK.AT DAER.AH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU. MEMUTUSKAN:

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentanz 0 Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 ten tang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pernbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tcntang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik. Indonesia Tahun 2016 Nomor 1910);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
8.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
9.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
10.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7); Menetapkan: ( 1) Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari:

a.Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengoord inasikan:
1. 1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri dari: a) Bagian Kerjasama dan Perbatasan; b) Subbagian Perbatasan; c) Subbagian Tata Usaha; dan d) Kelornpok Jabatan Fungsional.
2. 2.Biro Kesejahteraan Rakyat, terd iri dari: a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
3. 3.Biro Hukum, terdiri dari : a) Bagian Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten/ Kora; b) Bagian Bantuan Hukum; c) Subbagian Tata Usaha; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional.
b.Asisten Perekonomian dan Pembangunan, mengoordinasikan:
1. 1.Biro Pcrekonomian, terdiri dari: a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok .Jabatan Fungsional.
2. 2.Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri dari: a) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa; b) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik; c)Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan J asa; dan d) Kelompok Jabatan Fungsional
3. 3.Biro Administrasi Pembangunan, terdiri dari : a) Subbagian Tata Usaha; dan b) Kelompok Jabatan Fungsional.
c.Asisten Adrninistrasi Umum, mengoordinasikan:
1. 1.Biro Organisasi, ierdiri dari : a) Bagian Kelernbagaan dan Analisis .Jabatan; b) Bagian Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kincrja; c) Bagian Tatalaksana; d) Subbagian Tata Usaha; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 2.Biro Umum, terdiri dari : a) Bagian Rumah Tangga;

Pasal 5

1.Ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf a angka 1 ditambah 1 (satu) huruf dan huruf b angka 2 ditambah 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketcntuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Bcrita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 61), diubah sebagai berikut: Pasal I Subbagian Perbatasan menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelornpok Jabatan Fungsional pada Subbagian Perbatasan;
b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Perbatasan;
c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Perbatasan;
d.pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi penataan wilayah administrasi kecamatan dan kelurahan;
e.pelaksanaan fasilitasi penanganan konflik batas wilayah administrasi pemerintahan antar kabupaten/kota dan provinsi;
f.pelaksanaan fasilitasi, monitoring dan evaluasi pembakuan nama unsur rupabumi dan data wilayah Kabupaten/Kota;
g.pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan Fasilitasi Periataan wilayah;
h.pelaksanaan fasilitasi penegasan batas daerah dan pembangunan pilar batas daerah antar kabupaten/kota dalam provinsi;
i.pelaksanaan penegasan batas daerah antar provinsi dan pembangunan serta pemeliharaan pilar batas daerah antar provinsi; J. penyiapan bah an sosialisasi dan publikasi peta batas daerah antar Kabupaterr/Kota dan batas daerah antar provmsi;
k.pelaksanaan monitoring dan evaluasi batas daerah antar Kabupaten/Kota dalam provinsi serta batas daerah antar provinsi;dan
1. 1.pelaksanaan Fasilitasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan kawasan batas antar Negara.
m.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya. Pasal lOA
1. 2.Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal lOA sehingga berbunyi sebagai berikut: b) Bagian Administrasi Keuangan dan Aset; c) Bagian Tata Usaha; d) Subbagian Tata Usaha Pimpinan dan Staf Ahli; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional.
2. 3.Biro Administrasi Pimpinan, terdiri dari : a) Bagian Perencanaan dan Kepegawaian Sekretariat Daerah; b) Bagian Materi dan Komunikasi Pimpinan; c) Bagian Protokol; d) Subbagian Tata Usaha; dan e) Kelompok Jabatan Fungsional,

(2)Sekretariat Daerah dipimpin oleh Sekretaris Daerah, Biro dipimpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian.
(1)Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
(2)Un tuk pelaksanaan tugas se bagaimana dimaksud pada ayat (1) Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan J asa;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa.
5. e.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa;
6. f.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan strategi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pengadaan barang dan jasa; dan
7. g.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa dibantu oleh Kelornpok Jabatan Fungsional.

Pasal 22

3.Ketentuan Pasal 22 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut: ( 1) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan tugas pelaksanaan penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah pengoordinasian perumusan kebijakan daerah, pengoordinasian pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem pengadaan barang dan jasa, pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa,

(2)Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik menyelenggarakan fungsi:
1. a.pengkajian, penyusunan, pengusulan dan pengembangan rencana program/kegiatan dan anggaran Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
2. b.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional prosedur pada Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik;
3. c.penyiapan bahan perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem inforrnasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
4. d.penyiapan bahan pengoordinasian perumusan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;
5. e.penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sistem informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa;dan
6. f.penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan sistem pengadaan secara elektronik, pengembangan sis tern informasi, dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa.
7. g.pelaksaaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Biro Pengadaan Barang Dan Jasa yang berkaitan dengan tugasnya.
(3)Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik dibantu oleh Kelompok Jabatan Furigsional.

Pasal 22A

4.Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 22A sehingga berbunyi sebagai berikut:

(1)Pembagian tugas dan fungsi pada Sekretariat Daerah dikelompokkan berdasarkan Perangkat Daerah yang dikoordinasikan.
(2)Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah dan lnstansi Vertikal di Provinsi.
(3)Dengan mempertimbangkan beban kerja, rentang kendali, dan keserasian pelaksanaan koordinasi terhadap unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal, Sekretaris Daerah melimpahkan sebahagian kewenangan koordinasi kerjanya kepada Asisten Skretaris Daerah sesuai pembidangannya.
(4)Untuk mengoptimalkan pelaksanaan koordinasi Asisten Skretaris Daerah pelaksanaan koordinasi secara horizontal antar Asisten Skretaris Daerah.
(5)Unit kerja pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melakukan hubungan kerja melalui pola konsultatif dan koordinatif.
(6)Hubungan kerja konsultatif dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan, dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.
(7)Hubungan kerja koordinatif dimaksudkan untuk pengembangan hubungan kerja yang sinergis dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.
(8)Untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan, unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah me sti memperhatikan fungsi pada masing-masing Perangkat Daerah.
(9)Unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi melakukan koordinasi kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembidangannya. ( 10) Unit organisasi/unit kerja pada Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi serta pertanggungjawaban dilakukan secara berjenjang sesuai dengan keweriangannya masing-masing. ( 11) Tugas dan fungsi pad a Sekretariat Daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya (eselon I.b). Pejabat Pim pi nan Tinggi Pratama (eselon II.a). Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II. b), Pejabat Administrator (eselon Ill.a}, Pejabat Pengawas (eselon IV.a), Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 43

5.Ketentuan Pasal 43 ayat (23) diubah, sehingga Pasal 43 berbunyi sebagai berikut: ( 12) Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Koordinator dan Subkoordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).

(13)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Koord iriator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
(14)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(15)Pada Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, unit yang melaksanakan tugas dan fungsi kerja sama, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada rnasing-rnasing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit tersebut.
(16)Pada Biro Hukurn, Koordinator dan Subkoordinator jabatan fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratarna (eselon II.b). ( 17) Pada Biro Hukum, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(18)Pada Biro Hukurn, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-rnasing pengelompokan uraian fungsi.
(19)Pada Biro Hukum, unit yang melaksanakan tugas dan fungsi Perundang-Undangan Kabupaten/Kota dan Bantuan Hukurn, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit tersebut.
(20)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Koordinator dan Subkoordinator jabatan · fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b).
(21)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(22)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi. ( 1) Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terdiri dari :
1. a.Bagian Umum, terdiri dari:
  1. 1.Subbagian Umum dan Protokol
  2. 2.Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
  3. 3.Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan.

Pasal 45

6.Ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut: uraian fungsi.

(28)Pada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
(29)Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Unit organisasi/unit kerja menerapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(23)Pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa, unit yang melaksanakan tu gas dan fungsi Pengadaan Barang dan Jasa serta unit Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-rnasing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit tersebut.
(24)Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Koordinator dan Subkoordinator berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II. b).
(25)Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Koordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan Subkoordinator jabatan fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-rnasing pengelompokan uraian fungsi.
(26)Pada Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Perekonomian, Biro Administrasi Pembangunan, Subkoordinator jabatan fungsional dalam menjalankan tugasnya mengkoordinasikan kelompok jabatan fungsional serta Pelaksana pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi.
(27)Pada Biro Organisasi, Biro Umum dan Biro Administrasi Pimpinan, Subkoordinator Jabatan Fungsional pada satu kelompok substansi pada masing-rnasing pengelompokan uraian fungsi berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Pejabat Administrator unit masing-masing pengelompokan Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah menyelenggarakan tugas:
1. a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok .Jabatan Fungsional pada Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
2. b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Ru mah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
3. c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Dae rah;
4. d.penyiapan dokumen rencana kebutuhan dan penganggaran barang milik daerah;
5. e.pelaksanaan urusan pengurusan barang milik daerah yang berada pada penguasaan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. f.pelaksanaan penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pencatatan aset;
7. g.pelaksanaan fasilitasi rencana umum pengadaan barang dan jasa unit kerja;
8. h.pelaksanaan pengadaan sarana dan prasarana kantor setelah berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
9. i.pelaksanaan pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan kantor dan rumah jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; J. pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan persidangan, rapat-rapat dan pertemuan lainnya;
10. k.pengelolaan kendaraan dinas, operasional, pool dan bahan bakar minyak;dan
  1. 1.pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rumah Tangga, Perlengkapan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah.
11. m.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 49A

7.Diantara Pasal 49 dan Pasal 50 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 49A dan Pasal 498 sehingga berbunyi sebagai berikut:

b.Bagian Persidangan dan Prociuk Hukum, terdiri dari:
1. 1.Subbagian Rapat dan Risalah;
2. 2.Subbagian Prociuk Hukum; dan
3. 3.Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga.
c.Bagian Keuangan dan Perencanaan, terdiri dari:
1. 1.Subbagian Perencanaan;
2. 2.Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas; dan
3. 3.Subbagian Verifikasi dan Pelaporan.
d.Kelompok Jabatan Fungsional.

(2)Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Dewan, Bagian dipimpin oleh Kepala Bagian, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian. Subbagian Rapat dan Risalah menyelenggarakan tugas:
1. a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Rapat dan Risalah;
2. b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Rapat dan Risalah;
3. c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Rapat dan Risalah;
4. d.pelaksanaan fasilitasi rapat-rapat Paripurna dan badan musyawarah, badan kehormatan yang diadakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. e.penyiapan risalah resmi rapat Paripurna;
6. f.menghimpun risalah rapat-rapat alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Fraksi;

Pasal 50A

8.Diantara Pasal 50 dan Pasal 51 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 50A, Pasal 508 dan Pasal 50C sehingga berbunyi sebagai berikut: Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsicnal pada Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Hubungan Masyarakat dan Perpustakaan;
d.pelaksanaan urusan kehumasan;
e.pengurnpulan, penyusunan dan pengolahan bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
f.menghimpun berita media cetak dan elektronik yang aktual dan terkini;
g.pelaksanaan dokumeritasi dan publikasi kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
h.pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi dengan instansi bidang informasi dan dokumentasi;
1. 1.menyelenggarakan perawatan rutin bahan-bahan perpustakaan; J. pelaksanaan pengelolaan kearsipan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
k.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Hubungan Masyarakat dan Perpus takaan.
1. 1.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 498

Subbagian Kornisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan clan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Kornisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga; Pasal SOC g. f. e. penyusunan program daerah dengan Badan Daerah Dewan Perwakilan c. Subbagian Produk Hukum menyelenggarakan tugas:
a.penyusunan, perurnusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Produk Hukum;
b.perencanaan program/kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Produk Hukum; penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Produk Hukum;
d.pelaksanaan koordinasi pembentukan peraturan Pembentukan Peraturan Rakyat: Daerah; pelaksanaan fasilitasi bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah yang diajukan atas inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/ Legistatif; penyiapan Rancangan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; pelaksanaan analisa untuk pertimbangan yuridis yang diperlukan oleh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Dae rah;
h.pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik;
i.pelaksanaan fasilitasi pembahasan penyusunan Peraturan Daerah; J. mengkoordinasikan risalah rapat pembahasan Peraturan Dae rah;
k.mempersiapkan konsep pidato Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat-rapat yang dilaksanakan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
1. 1.pelaksanaan pernantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Produk Hukum.
m.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya. Pasal SOB
g.pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Badan Musyawarah dan Badan Kehormatan; dan
h.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Rapat dan Risalah.
r.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya. Subbagian Perencanaan menyelenggarakan tugas:
a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiaian Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Perencanaan;
b.perencanaan programy kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Perencanaan;
c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Perencanaan;
d.pengkajian, penyiapan, penyusunan dan pengusulan Rencana Strategis, Rencana Kerja Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, dan Laporan Kinerja Pcmerintah pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
e.pelaksanaan koordinasi penyusunan dan pembahasan dengan Perangkat Daerah terkait dalam rangka perencanaan program/kegiatan dan penganggaran Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
f.pelaksanaan pemantauan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;dan
g.Pelaksanaan analisa dan evaluasi serta pelaporan realisasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
h.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 51A

9.Diantara Pasal 51 dan Pasal 52 disisipkan 3 (tiga) Pasal yakni Pasal 51A, Pasal 51B dan Pasal 51C sehingga berbunyi sebagai berikut:

c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga;
d.pelaksanaan fasilitasi kegiatan rapat-rapat Komisi dan Fraksi;
e.pelaksanaan fasilitasi kunjungan kerja Komisi dan Badan Anggaran;
f.menghimpun dan mengoordinasikan Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g.pelaksanaan Iasilitasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Penetapan Plafon Anggaran Sementara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban Keuangan;
h.pelaksanaan fasilitasi dan menghimpun usulan aspirasi masyarakat;dan
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Komisi, Fraksi dan Hubungan antar Lembaga. J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya. Subbagian Verifikasi dan Pelaporan menyelenggarakan tugas:
a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Verifikasi dan Pelaporan;
b.perencanaan program/ kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Verifikasi dan Pelaporan;
c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Verifikasi dan Pelaporan;
d.pelaksanaan verifikasi dan pertanggungjawaban anggaran;
e.penyusunan laporan keuangan sernesteran, akhir tahun, laporan kinerja dan laporan pertanggungjawaban;
f.pelaksanaan fasili tasi teknis keuangan di lingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
g.pelaksanaan penyelesaian tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan atau pernutakhiran data hasil pemeriksaan pelaksanaan kegiatan;
h.pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gariti Rugi; dan
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Verifikasi dan Pelaporan. J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 51C

Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas menyelenggarakan tugas:

a.penyusunan, perumusan dan pembagian tugas jabatan Pelaksana serta uraian tugas jabatan dan uraian kegiatan Kelompok Jabatan Fungsional pada Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas;
b.perencanaan program/ kegiatan dan penggangaran pada Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas;
c.penyusunan dan pembinaan pelaksanaan standar operasional dan prosedur pada Subbagian Keuangan dan Perjalanan Dinas;
d.pelaksanaan urusan perbendaharaan dan akuntansi keuangan dan aset;
e.pengelolaan keuangan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
f.pelaksanaan pembinaan dan memberikan petunjuk teknis pengelolaan keuangan dan aset;
g.pelaksanaan proses administrasi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi;
h.pelaksanaan pembayaran perjalanan dinas Pimpinan/ Angggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan pegawai Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;dan
i.pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengelolaan Keuangan dan Perjalanan Dinas. J. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Isi peraturan

Teks36PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 1 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 49A

Pasal 50A

Pasal 498

Pasal 51A

Pasal 51C

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 5

Pasal 22

Pasal 22A

Pasal 43

Pasal 45

Pasal 49A

Pasal 50A

Pasal 498

Pasal 51A

Pasal 51C

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 61 Tahun 2021