DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2020

Nomor: 10
Tahun: 2020
Ditetapkan: 23 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pedoman Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi Riau kepada Desa, sebagai berikut: 1. ketentuan pasal 1 diubah; 2. ketentuan pasal 5 diubah; 3. ketentuan ayat (1) dan ayat (2) pasal 7 diubah; 4. ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) pasal 10 diubah; 5. ketentuan ayat (3) pasal 11 diubah; 6. ketentuan pasal 12 diubah; dan 7. ketentuan pasal 13 diubah.

Isi peraturan

Pasal 1

1. Provinsi adalah Provinsi Riau' 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. 3. Gubernur adalah Gubernur Riau' +, Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutrrya disingkat RPJMD adalah Rencana ilem-Uangu;an Jan ka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2OI9-2O24. 5. Pemerintah Kabupaten adatah Pemerintah KabuPaten se Provinsi Riau. 6. Bupati adalatr Bupati se Provinsi Riau' 7. Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan sipil atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPMD Dukcapil adalah Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa- 8. Kepala Dinas Pemberdapa:l- Mas5rarakat, Desa, Kependudnkan dan Pencatatan sipil atam sebuta-n lainnya yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD Dukcapii adatah Kepala Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan Desa- g. Anggar:an Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau' 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat DPMD Kabupaten adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Desa' 11. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat Kepala DPMD Kabupaten adalah Kepala Perangkat Daerah Kabupaten yang membidangi urusan Desa. 2. 12. Desa adatah Desa di Provinsi Riau' 13. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau sebutan lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa' 14. Kepala Desa atau sebutan lain adalatr Kepala Desa di kovinsi Riau. 15. Musyawarah Desa atau sebutan lairr adaJarl musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hat yang bersifat strategis' 16. Pembangun€ul Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar- besarnya kesejahteraan masyarakat desa' 17. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya rnengetnbartgkan kenandinan dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahllalt'' sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumbr daya rnetrahri penetapart kebi,jakan' progranil, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa' 18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang s,etanjr*tnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa- 19. Program Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa yang selanjutnya disingkat P3ED adalah lerangkaian pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengembangan ekonomi Perdesaan. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi 5s$agai berikut:

Pasal 5

(1) Bantuan Keuangan digunakan sesuai prioritas pembamgunan Provinsi unhrk memberikan rnartfaat di desa, berupa: a. Percepatan Pengembangan Ekonomi Desa; dan b. Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa' (2) Penggunaan disesuaikan dengan kebutuhan desa yang diatur lebih lanjut dalam petuniuk teknis yang ditetapkan oleh Kepda DPMD Dukcapil. (3) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikecualikan untuk pembiayaan dalam penangan€m keadaan darurat bencana daerah, baik bencana alam maupun bencana non alam. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 7 diubah sehingga berbunyi seb"gai berikut: Pesal 7 (U Perencanaan penggunaan Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun oleh DPMD DukcaPil. 3. (2\ Perencanaan penggunaan Bantuan sebagaimana dimaksud pada ^VLt (1) dikoordinasikan dengan Perangkat - Daerah Provinsi yang membidangi urusan Perencanaan Pembangunan Daerah' (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan agffi sesuai dengan prioritas pembangunan Provinsi' 4. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 1O diubah sehingga berbunyi sebagai berilnrt:

Pasal 1O

(1) Penyaluran Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pas aI 8 dilaksanakan secara sekaligus dan/atau be'rtahap dengan caJa pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum baerah Provinsi ke Rekening Kas Desa' (21 Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan p"da rekomendasi atau surat permohonan pe ntaan penyaluran- dari Bupati tepada Gubernur melalui Kepala DPMD Dukcapil' {3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkaPi dengan: a.daftarnamadesapenerimabantuankeuangan sesuai dengan kode desa dan data wilayah yang ditandatangani oleh Kepala DPMD Kabupaten; b. fotocopy rekening koran desa; dan c- dokurnen lainnyayang dibrrtr:hkan' (4) dengan Petunjuk t Kepala DPMD DukcaPil. 5. Ketentuan ayat (3) Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

Bantuan Keuangan bersifat khusus dianggarkan dalam APB Desa setelah Gubernur menetapkan daftar desa penerima barrtuan keuangan bersifat khusus beserta besaran uang sebagaimana dimaksud Pasal 9 aYat (1)- Dalam hal penetapan APB Desa mendahului penetapan daftar desa penerima sebagaimana himaksud pada ayat (U maka penganggaran bantuan keuangan bersifat khusus dilakukan dengan terlebih dahutu melakukan perubahan Perattrran Kepala Desa tentang penjabaran APB Desa dan memberita,trukan kepada Badan Permusyawaratan Desa mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APB Desa, dan selanjutnya disampaikan kepada BuPati. (1) (21 (3) Perubahan Penjabaran APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (21 selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa. 6. ietentuan Pasal 72 dtubah, sehingga sebagai berikut:

Pasal 12

(I) Kepala Desa wajib men5rusun dan menyampaikan Iapbran pelaksanaan Barrtuan Keua*gan Khrrsus dari Pemerintah Provinsi. (21 Laporan pelaksanaan sebagaimanl dimaksud pada "y.t (1) terdiri dari Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Banhran Keuanga:n Khusus dari Pemerintah Provinsi, Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi dan Petaturan Desa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APB Desa- (3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (21 dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan menrpakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini' (4) Laporan Pelaksanaan sebagafumana rtiTaksud pada "y"t (21 disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui DPMD Kabupaten untuk dirlkapittrlasi paling lambat arnal bulan Maret tahun berikutnYa. (5) Rekapihrlasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini' (6) Dalam hal Desa tidak menyampaikan laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) aiU.rik"n sanksi pemotongan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi pada 2 (dua) tahun berikutnya yang diatur l'ebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala DPMD DukcaPil. (71 Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rekapitulasi laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan oleh Kepala DPMD Kabupaten kepada Gubernur melalui Kepala DPMD Dukcapil paling lama pada akhir bulan Maret Tahun Anggaran berikutnya sebagai bentuk pertanggungiawaban dan evaltrasi. 7. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sefagai berikut:

Pasal 13

(1)PemerintahProvinsimelaksanaanPembinaan Elantuan Keuangan khusus lcepada Desa meliputi pembinaanSecaraumumdanpembinaanSecara khusus. (2|Pembinaansecaraumumsebagaimanadimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan datam bentuk -sosialisasi" monitoring dan evaluasi' (3}PembinaarrSecEuiakhusussebagaimanadimaksud pada ayaL {1) dilakukan dalam bentuk pendamPingan. (41 Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat \ ' (3) dilak;arr-akan oleh DPMD Dukcapil dan dibantu oleh Tim yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur . Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, mem€rintahkan pJngund"ttgrtt Peraturan Gubernur ini dengan penernpatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Riar:. SYAMSUAR Diundangkan ai p"J" t"'A; SEKREfARIS PROVINST RIAU, A AYA BERITA DAERAH VINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR: LAMPIRAN I PERATUR GUBERNUR RI.AU NOMOR TAHUN 2O2O TENTANG PERUB IAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 38 TAHUN 2OI9 TENTANG PEDOMAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA A. Forrnat Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau. Nomor Lampiran Perihal 1 (satu) berkas Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau Tahun Anggaran ....... di- Pekanbaru sehubungan telah ditetapkannya Peraturan Desa (nama desa) No .... Tahun ...... tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa (nama desa) Tahun Angggaran -....-., aengar dengan ini kami laporkan hal-hal sebagai berikut: 1- Bantuan Keuangan Khusus Pemerintah Provinsi Riau Tahun ""telatr dilaksanakan beidasarkan Peraturan Desa {nema desa} No .... Tahun ....'. tentang APBDesa (nama desa) Tahun Anggaran 2- Datam- plaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau tersebut berikut disampaikan: a- Keberhasilan yang dicapat (diuraikan dgn fula's dan di.sertai data duhng bila a;dal b. permasalahan yang dihadapi (diura{kan dgn i,ztas dan disertai data dukung bilaadal c. Tindak Lanjut Pemecahan Masalah dan disertai data dukung bila adal yang dilakukan ldiuraikan dgn jelas 3. Berkenaan pada point I dan 2 diatas, berikut dilampirkan: a. Laporan Realisasi Pelaksanaan Bantuan Keuangan Provinsi; b. Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa- [sfnikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk pertanggungiawaban dan alat evaluasi sela4jutnya. Atas bantuan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasikr. (Nama Jabatan Kepala Desa) (Dibubuhi tanda tangan dan StempelJabaton) (nama lengkap) Tembusan disampaikan kePada Yttt: 1. Bupati (nama kabupaten) di (nama ibukota kabupaten)' 2. Camat (nama kecamatan) di (nama ibukota kecamatan), 3. Ketua BPD (nama desa) di (nama desa). (tempat|, (tgq (bln) (thn) Kepada Yth: Bapak GUBERNUR RIAU Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau (KOP SURAT DESA) B. Forrnat Laporan Realisasi Pelaksanaan F1antuan Keuartgan Provinsi' T^APORAN REALTSAST PELAKSANAA}I ANGGARAN PENDAPATAN DAN BEI.ANJA DESA PER SI'MBER DANA PEMERINTAH (n*madesa) TA}ITJN ANGGARAN (ibukota desa) (teDfblnXthn] Kepala Desa (nama desa) (Dibubuhi tanda tangan dan StempelJabatan) (nama lengkap) Sumber dana : pBp peoerimaan Bmtuan Keuangan Provinsi Re sasi s/d 31/ 12/(tahun berkenaan) KODE REK URAIAN ANGGARAN {Rnl REALISASI Rpl LEBIH/ (KURANG) fRpl I 2 3 4 J 4. 5. 6. PEI{DA.PATAI Pendapatan Transfer Bantuan Keuangan Provinsi JIJMI.AH PENDAPATAN BELIII|JA '..:ti- Bidang... JUMfuIH BEIANJA SURPLUS/(DEF'ISTT} PEtrBIAYAAIT FengBluarm Fembiayaan Payettaan Modal Desa PEMRIAYAAN NETTO SISA LEBIH/{KURANG) PERHITUNGANANGGARAN SYAMSUARI LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR reHuN 2020 TENTANG PERUBAFIAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RI,AU NOMOR 38 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN BAN?UAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI RIAU KEPADA DESA Format Surat Kepala Organisasi Perangtat Daerah Kabupaten yang membidangi desa perihal Rekapitulasi Lalroran Desa. Nomor Lampiran Perihal I (satu) berkas Rekapitulasi Laporan Desa (ibukota kabupaten), (tglxblnxthn) KepadaYth: Bapak GUBERNUR RIAU Cq. Kepala Dinas PMD DUKCAPIL Provinsi Riau di- Pekanbaru Sehubungan telah dilaksanakannya Angga,ran Pendapatan dan Belanja Desa Talun Anggaran ......., dengan ini disampaikan rekapitulasi Laporan Pelaksanaan Bantuan feuangan Khusus Provinsi Riau pada fiumlah desa) desa di Kabupaten (nama kabupaten). Rekapitulasi sebagaimana dimaksud dengan melampirkal Surat Kepala Desa perihal Laporan Pelaksanaan Bantuan Keuangan Ktrusus Provinsi Riau, Lapora:e Realisasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi dan Peraturan Desa tentang Pertanggungiawaban Pelaksanaan APBDesa' Narna Desa berserta No dan waktu penetaFan Peraturan Desa tentang pertangungiawaban Pelaksanaan APBDesa tahun berkenaan, yang telah mengirimkan Laporan Pe|aksanaan Bantuan Keuangan Khusus Provinsi Riau Tahun Anggaran ...... kepada kami, sebagai berikut: Demikian rekapitulasi laporan desa ini disampaikal, sebagai bentuk pertanggungiawaban dan alat evaluasi selaljutnya. ,{tas dukungan dan perhatian Bapak diucapkan terima kasih. (Nama Jabatan Kepala OPD yang membidangi desa) (Dibubuhi tanda tangan dan StempelJa.balnn) (nama lenglap / Pangkat. gol/ NIP) Tembusen disampaikan kepada YtJr: di fnama ibukota kabu No Kecamatan No Desa Perdes ttg Perta,nggungiawaban psfuft56aaan APBDesa Wal(hr Penetapan Perdes I (**a kecamatan) I 2 3 {dst) (nsmaDesa) 2 (nama kecamatan (dsf) (KOP SURAT OPD)

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…