DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 10 Tahun 2021

Nomor: 10
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Pembentukan, Kedudukan dan Organisasi, Tata Kerja, Kelompok Jabatan Fungsional, Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan, dan Pembiayaan.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa depgan. dfoerahkannya pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja. Wilayah I dan Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja Wilayah lI kepada Pemerintah Pusat oleh Gubernur Riau melalui Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia berdasarkan Betita Acara Serah Terirna Aset berupa Tanah beserta Gedung, Bangunan, Jaringan dan Irigasi yang: berdiri di atasnya serta Peralatan clan Mesin Norner : 46/BA/2021 dan Nomor : M/1/UM.03 ..02/IU/ 2021 tanggal 3 Maret 2021> maka Peraturan Gubequr No.mo.r 77 Tahun. 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasl Provinsi Ri~l.1 perlu ditinjau kembali;
b.bahwa · berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf .a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmlgraet Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA Mengingat: Menimbang: TENTANG UNIT PELAKSANATEKNIS LATIHANKERJA PADADINASTENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINS! RIAU PERATURANGUBERNUR RIAU NOMO O TAHUN 2021 GUBERNUR RIAU Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau .

Pasal 1

MEMUTUSKAN: Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS LATIHANKERJA PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASIPROVINSIRIAU.

4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ten tang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 7);
9.Peraturan Gubernur Riau Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 71);

(1)UPT berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2)UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk un tuk melaksanakan kegiatan teknis operasional clan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
(3)Kegiatan teknis operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat.
(4)Kegiatan teknis penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 3

Bagian Kesatu Kedudukan BAB III KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelas A, tempat kedudukan di Pasir Pengaraian, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

BAB III

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kelas A, tempat kedudukan di Pasir Pengaraian, dengan wilayah kerja meliputi seluruh Kabupaten dan Kota di Provinsi Riau.

Pasal 2

2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6.Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
7.Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
8.Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.
9.Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPTadalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Latihan Kerja pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau.

(1)UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi di bidang pelatihan ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi di wilayah kerjanya.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ayat ( 1), UPTmenyelenggarakan fungsi :
1. a.Penyelenggaraan perencanaan dan pelaksanaan tugas ketatausahaan clan pelatihan tenaga kerja;
2. b.Penyelenggaraan koorclinasi clan fasilitasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
3. c.Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja; cl. Penyebarluasan informasi norma ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kerjanya; dan
4. e.Penyebarluasan informasi pelatihan ketenagakerjaan dan transmigrasi di wilayah kerjanya.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 7

(1)Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a merupakan Pejabat Administrator (Eselon III. b).
(2)Kepala Subbagian dan Kepala Seksi pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dan huruf c merupakan Pejabat Pengawas (Eselon IV.a).

BAB IV

TUGASDANFUNGSI

Pasal 6

(1)UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT, Subbagian dipimpin oleh Kepala Subbagian clan Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi.
(2)Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur iru dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT,terdiri atas :

a.Kepala UPT;
b.Subbagian Tata Usaha; dan
c.Seksi Pelatihan.

Pasal 4

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha;
c.melaksanakan koordinasi penyusunan Standar Operasional Prosedur UPT;
d.mengagendakan dan mendistribusikan surat menyurat;
e.melaksanakan penatausahaan, adminsitrasi kepegawaian dan administrasi keuangan;
f.melaksanakan koordinasi penyusunan analisa jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompetensi dan evaluasi jabatan;
g.melaksanakan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
h.melaksanakan penyusunan kebutuhan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, kebersihan, keindahan, keamanan dan ketertiban kantor;
i.melakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Tata Usaha; dan J. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 9

( 1) Kepala UPT mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pengendalian, pengoordinasian dan fasilitasi, pemantauan serta evaluasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja:.

(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KepalaUPTmenyelenggarakan fungsi:
1. a.penyusunan program kegiatan dan rencana operasional pada UPT;
2. b.perumusan kebijakan, pengaturan dan penetapan standar / pedoman pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
3. c.pengoordinasian dan fasilitasi pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
4. d.pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja;
5. e.pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas ketatausahaan dan pelatihan tenaga kerja; dan
6. f.pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas terkait tugas dan fungsinya.

Pasal 8

( 5) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap satuan organisasi di bawahnya.

(4)
(1)Kepala UPI' dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)Kepala UPT dalam melaksanakan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan yang dipimpinnya.
(3)Kepala UPI' melaksanakan sistem pengendalian internal di lingkungan tugas masing-masing. Kepala UPI' bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 11

BABV TATA KERJA Kepala Seksi Pelatihan mempunyai tugas sebagai berikut:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Seksi Pelatihan;
b.membagi tugas, memberi petunjuk dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pelatihan;
c.melaksanakan program/kegiatan pelatihan dan UJI keterampilan/ kompetensi;
d.menyusun kebutuhan sarana dan prasarana penunjang program/kegiatan pelatihan;
e.menyiapkan bahan pembelajaran dan alat bantu pembelaj aran;
f.melaksanakan administrasi pelatihan, meliputi persiapan penyelenggaraan pelatihan clan uji keterampilan/ sertifikasi kompetensi;
g.menyiapkan bahan pengembangan program, sistem, metode, kurikulum kegiatan pelatihan dan uji keterampilan/kompetensi;
h.menyiapkan bahan rencana kebutuhan dan kualifikasi tenaga pengajar / instruktur pelatihan dalam pengembangan program pelatihan;
i.melaksanakan pelayanan dan penyebarluasan informasi pelatihan; J. melakukan pencatatan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Seksi Pelatihan; dan
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…