DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2021

Nomor: 11
Tahun: 2021
Ditetapkan: 30 April 2021
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengubah beberapa ketentuan terkait SPT, SPPD, penandatanganan SPT dan SPPD, biaya perjalanan dinas : uang harian, biaya transportasi, biaya penginapan, uang representasi, biaya taksi, dan sewa kendaraan.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peratural Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalalan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik lndonesia Tahu4 1945; Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tinekat I Sumarera Barat, Jambi dan Riau (l,embararr Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) Sebagai Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646). Undalg-Undalg Nomor 17 Tahun 2003 tentalg Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indohesia Tahun 2OO3 Nomor 47, Tambaharr Lembararl Negara Republik Indonesia Nomor 4186); : l. 2. 3. 4- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2OO4 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO4 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (l,€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahal Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undarg-Undalg Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Pemndalg-undalgal (Lembaral Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398); 6- Undang-Undang Nomor 23 Tatrun 2ol4 tentang Pm.rtntuhrn Dadrah {Lembatan Negeru Republik 7. 8. 9. 10. lndon.ria Tahun tOi4 Notnor 244, Tambahan Irmbuan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2oI4 tentarg Pemerintahan Daerai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); Peraturan Pemedntah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia Nomor 6322 ); Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2O2O ter\tang Standar Harga Satuan Regional (Lemba-ran Negara Republik Indonesia Talun 2o2o, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 57); Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1I3/PMK.O5|2O|2 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negaia, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidat Tetap (Bedta Negara Republik lndonesia Tahun 2012 Nomor 678); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah {Berita Negara Republik lndonesia Tahun 2019 Nomor i57); Menetapkan MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 65 TAIIUN 2O2O TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI RIAU. Pasal I Beberapa Ketentuan Dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2020 tentang Pedoman Perjalaran Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peratuian Gubernur Riau Nomor 4'fah:un 2O2I tentang Perubahan Atas Peratuian Gubernur Riau Nomor 65 Tahun 2O2O ter'tal].g Pedoman Peljalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatarl dan Belalja Daerah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 4), diubah sebagai berikut:
1.Ketentuan argka 8 diubah dan argka 9 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 3

1.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau'

l.Oubernur adalal Cubentu Riau,
1. 3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau'
2. 4.Sekretaris Daerai adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
3. 5.Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Ra\iat Daerah yalg selanjutnya disebut Pimpinan atau Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau.
4. 6.Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau atau sebutan lajnnya.
5. 7.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, yang selanjutnya disingkat PPPK adalan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjiar kerja untuk jangka waktu tertentu dalam ralgka melaksarlakall tugas pemerintahan.
6. 8.Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis adalah pegawai yang diangkat untuk jangka waktu tertentu guna melaksalakan tugas pemerintahan dan pembalgunan yang bersifat teknis profesional dan administrasi sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi dalam kerangka sistim kepegawaian yang tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri berdasa-rkan Kontrat Kerja.
7. 9.Dihapus.
8. 10.Masyarakat adalah Individu atau sekelompok orang yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kontrak. 1 1- Anggaran Pendapatan darl Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dalr Belanja Daerah Provinsi Riau.
9. 12.Perar'gkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemeiintah Provinsi Riau. 13.Biro adalah Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Riau.
10. 14.Perjatanan Dinas adalah perjalalan dari tempat kedudukan dalam wilayah Provinsi ke tempat yang ditqju untuk kepentingai daerah dan kembali ke tempat kedudukan semula atau sebaliknya.
11. 15.Tempat kedudukan adalah lokasi Kantor Perangkat Daerah / Biro/atau domisili tempal dnggal.
12. 16.Tempat tujuan adalal tempat/kota yang menjadi tqjuan Perjalalan Dinas. 17.Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daera]. pada Dinas darl Badan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
13. 18.Cabang Dinas adalah bagian dari Perargkat Daera} penyelenggara Urusan Pemerintahan bidarg pendidikar.r menengah, kelautal dan anan, energi dan sumber daya mineral, dan utanan yang 4 dibentuk sebagai unit keija dinas dengan wilaya]l kerja tertentu.
14. 19.Dokumen Pelaksalaal Anggar:an Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA- SKPD adalah dokumen yaig memuat pendapatan daIl belalja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaal anggaran oleh pengguna anggaran.
15. 20.Pejabat yang berwenang adalah Pengguna Anggaran atau pejabat yang diberi wewenang oleh Pengguna Anggaran di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
16. 21.Kuasa Penguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang diberi kewenalgal oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil Keputusan d.anf atau tindakan )ang dapat mengakibat-l<an pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 22 . Biaya rill adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengar bukti pengeluaran yartg sah.
17. 23.Lumpsum adalah jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu dan dibayarkar sekaligus.
18. 24.Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yalg dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkal ketentuan yang berlaku.
19. 25.Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah surar perintah unfuk penugaszrn Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Kontrak, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilar Rakyat Daerah serta masyarakat, tokoh masyarakat dan organisasi/kelompok masyarakat yang melakukan perjalanan kedinasan.
20. 26.Surat Perintah Perjalaral Dinas selanjutnya disingkat SPPD adalah surat perintah pelalana-n kedinasal kepada Pejabat/Pegawai Negeri Sipil/Tenaga Konbak serta Pimpinan dan Anggota DRPD sesuai dengart identitas Pejabat/ Pegawai Negeri Sipil/ Tenaga Konlrak serta Pimpinan dart Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerai yang ditugaskal dengan penjelasan vraktu, tqjuan, transportasi yang digunakan serta sumber dana untuk pembiayaan akibat penugasan tersebut.
21. 27.Pelaksaia Surat Perintah Perjalalal Dinas selanjutnya disebut Pelaksana SPPD adalah semua orang yang mendapat Surat Perintah Tugas dari pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan.
22. 2.Ketentuan ayat (2a) dihapus sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

(1)Perjalanan Dinas dilakukan sesuai perintai pejabat yang berwenang dan tertuang dalam SPT yaig dilengkapi dengan rencana biaya Perjalalan Dinas.
(2)SPI dan SPPD dilingkungan Dinas, Badai, lnspektorat Daerah dan Sekretariat Dewan Pe.wa&ilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ditandatansani oleh: 5
1. a.Untuk SPf.
  1. 1.Gubernur dan Wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur.
  2. 2.Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
  3. 3.Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Ketua DPRD atau Pimpinan DPRD. 4, Kepala Perangkat Daerah dan Direktur Rumah Sakit milik Pemerintah Provinsi, ditandatangani oleh Gubernur atau Watil Gubernur
  4. 5.Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/Esselon IV, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.
  5. 6.Pada UPTD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanai Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh Kepala UP|D/Cabang Dinas.
  6. 7.untuk Tenaga Kontral</Tenaga Teknis SPf luar daerah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atas izin tertulis Sekretaris Daerah/pimpinan DPRD dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh Penssr r nA Angsrran.
2. b.Untuk SPPD.
  1. 1.Gubernur, wakil Gubernur, ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
  2. 2.Sekretaris Daerah, ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  3. 3.Pimpinan dan Anggota DPRD, ditandatangani oleh Pimpinan DPRD atau Sekretaris DPRD.
  4. 4.Jabatan Pimpinan Tinggi Prarama/Esselon IIa. ditandatangali oleh yang bersangkutan selatu Kepala Perangkat Daerah.
  5. 5.Jabatan Administrator/Eselon III, Jabatan Pengawas/IV, PNS Non Strukural, PPPK, Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Pengguna Anggaran atau KPA.
  6. 6.Pada UPfD/Cabang Dinas yang berkedudukan di Kabupaten/Kota untuk melakukan Perjalanan Dinas dalam daerah, ditandatangani oleh KPA.
(2a)Dihapus.
(3)Penandatanganal SPT dan SPPD di lingkungal Sekretaiiat Daerah Provinsi Riau di tandatangani oleh:
1. a.Untuk SI'1.
  1. 1.Asistei, Staf Ahli Gubernur, darl Kepala Biro ditandatangani oleh Gubernur atau Wakil Gubernur.
  2. 2.Pe:abat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh Asisten yang membidanginYa.
  3. 3.untuk Tenaga Kontrak/Tenaga Teknis SPT luar daerah ditandatangani oleh KPA atas izin tertulis Sekretaris Daerah dan SPT Dalam Daerah ditandatangani oleh KPA.
2. b.Untuk SPPD.
  1. 1.Asisten, Staf Ahli Gubernur, dan Kepala Biro ditandatangani oleh Sekretaris Daerah'
  2. 2.Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, PNS Non Struktural, PPPK, Tenaga Kontral</Tenaga Teknis Masyarakat, Tokoh MasyaGkat dan Organisasi atau Kelompok Masyarakat, ditandatangani oleh KPA.
3. c.Untuk kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daeralt yang berada pada Biro Umum, SPf ditandatangani oleh Sekretaris Daerah dan SPPD ditandatangini oleh Sekretaris Daerah atau Asisten Administrasi Umum.
(4)Penandatanganan SPT dan SPPD untuk Forum Kornunikasi Pimpinan Daerai (Forkopimda) dan Polisi Jalan Raya (PJR) di tandatangali oleh:
1. a.Untuk SPf.
  1. 1.Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), ditandatangarri Gubemur/ Wakil Gubernur.
  2. 2.Polisi Jalan Raya (PJR), ditandatartgani oleh Sekretaris Daerah.
2. b.Untuk SPPD.
  1. 1.Fonlm Komunikasi Pimpioal Daerah (Forkopimda) ditandatangani oleh Sekretaris Daerah.
  2. 2.Polisi Jalarr Raya (PJR), ditandatangani oleh Asisten Administrasi Umum'
(5)SPT sebagaimana dimal<sud p?d? 3y?t
(2)dar. ayat (3) ' paling sedikit mencantumka-n hal-hal sebagai berikut:
1. a.Pemberi tugas; .b. pelaksana tugas;
2. c.waktu Pelaksanaan tugas;
3. d.temPat Pelal.sarlaarl tugas; dan
4. e.maksud Pelaksanaan tugas'
  1. 3.Ketentuan ayat (15) diubah dan diantara ayat (15) darl ayat iiot ai.i"lp["tt I (satu] ayat yakni ayat (i5a)' sehingga Fasal lO birbunYi sebagai berikut:

Pasal 10

(1)Biaya Perjalanan Dinas terdid atas komponen- komponen sebagai berikut : a- b. c. uang harian; biaya transport; biaya penginapal;
(3)CIl {jang harran sebagaimana dimaksud nada ayxl 111 huruf a merupakan uang matan, uang transport lokal, dan uang saku dibayarkan secara lumsump serta mempakan baras Lertjnggi yang dlbayarka-n. Biaya t ansport dalam rangka pelal<sanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
1. a.Perjalanan Dinas Dalam Daerah : Biaya transport dari tempat kedudukai sampai ke tempat tujuan darl sebaliknya.
2. b.Perjalalar.r Dinas Luar Daerah : Biaya tiket dan biaya pemeriksaan kesehatan COVID- 19. Besaran biaya transport sebagaimala dimaksud pada ayat {3) merupakan estimasi atau pr:akiraan besaran biaya yang dapat dilampaui dengan mempertimbangkan harga pasar, ketersediaan alokasi anggaran dan prinsip ekonomi, efisiensi dan efektifitas. Pelampauan besaran biaya transport sebagaimana dimaksud ayat (4) dibeba:rkan pada anggaran biaya transport yang tersedia. Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk mengrnap :
1. a.di hotel; atau
2. b.ditempat menginap lainnya. Biaya penginapan sebagaimana dimal<sud pada ayat
(6)untuk Ajudan Gubernur/Wakil Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dapat menggunakan lasilitas kamar dengan tarif terendah Gubernur/Wakil 7
1. d.uang representasi;
2. e.biaya taksi;
3. f.sewa kendalaan. pada hotel/ penginaparr Gubernur/Pimpinan DPRD/Sekretaris Daerah dalam hal biaya penginapart lebih tinggi dari standar: biaya penginapan yang diatur dalam Peraturan Gubernur ini. Biaya penginapan sebagaimala dimaksud pada ayat (6) merupakan batas tertinggi besaran biaya yang tidak dapat dilampaui. Dalam hal Pelaksana SPPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), berlaku ketentual:
4. a.pelaksana SPPD diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di L^t. fFnhat trrirran
5. b.biaya penginapan sebagaimala dimaksud pada huruf a dibayarkal secata lumpsum. (41 (s)
(6)17)
(8){e) d
(10)Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d, hanya diberikan kepada Gubernur/Wakil Gubernut, Pimpinan DPRD, Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD serta Pejabat Eselon II, yang melal<sanakan Perjalanan Dinas jabatan dalam rangki pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.
(11)Biaya taksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e diberikan untuk Perjalanar Dinas luar daerah yarg merupakar satuan biaya yang digunakan untuk perencanaan kebutuhan biaya tarif satu kali perjalanan taksi dari kantor/tempat kedudukan menuju bandara/pelabuhan/terminal/ stasiun keberangkatan dal dari bandara /pelabuhan/terminal/ stasiun tqjuan menuju tempat yang dikunjungi dan sebaliknya.
(12)Apabila bukti pengeluaral untuk biaya taksi sebagaimana dimal<sud pada ayat (7) tidak diperoleh maka pelaksana SPPD melampirkan DaJtaJ Pengeluaran riil da-lam bentuk Surat Pertanggungjawaban Mutlak dari pelatsaaa SPPD.
(13)Untuk keperluan pelaksanaan tugas ditempat tujuan, sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf f dapat diberikan kepada:
1. a.Gubernur/Wakil Gubernur darr Pimpinan DPRD;
2. b.Sekretaris Daerah dan Anggota DPRD.
(14)Dalam hal Perjalanan Dinas dalam daerah dilakukaa dengar menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikan biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 75% (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimala diatur dalam Peraturan Gubernur ini;
(14a)Dalam hal perjalanal dinas luar daerah dilakuka-n dengan menggunakan mobil pribadi atau dinas, diberikaa biaya bahan bakar minyak (BBM) sebagai pengganti biaya transportasi sebesar 757o (tujuh puluh lima puluh persen) dari uang transportasi sebagaimana diatur da-lam Peraturan Gubernur ini.
(15)Dalam ha1 Perjalalal Dinas Dalam Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari Ibukota Kabupaten ke Kecamatan/Desa dengan waktu tempuh perjalalal darat lebih dari 1 {satu) jam atau harus menggunakaa tansportasi lain dapat dibayarkar uarlg transpotasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlat yang disetujui oleh Kepala Perangkat Dae.ah; {15a) Dalam hal Perjalanan Dinas Luar Daerah dilakukan perjalanan lanjutan dari ibu kota Provinsi ke Kabupaten/Kota/Kecamatan/Desa menggunakan transportasi lain dapat dibayarkan uang transpotasi secara riil dan dilengkapi dengan surat pernyataan tanggungjawab mutlak yang disetujui oleh Kepala Perangkat Daerah.
(16)Dalam ha1 adaaya Perjalanan Dinas lanjutan yang disebabkan adanya perintah tugas baru sebelum berakhimya perintah tugas sebelumnya dapat dilakukan tanpa kembali ke tempat asal; 9
(17)B}ayq untuk Perjalanan Dinas laljutar sebagaimara dimaksud pada ayat (16) dibayarkal biaya tambahan dengal rincian:
1. a.Uang harian dan biaya taksi dibayarkal secara lumsump;
2. b.Biaya Penginapan darr biaya dibayarkan secara at cost;
3. c.Biaya taksi dibayarkan apabila kedudukannya berbeda.
(18)Satuan biaya uarg transportasi perjalalan dalam kota di Ja-karta pada Badan penghubung provinsi Riau, mempakan pengganli uang tansport dalam melaksanakan tugas kedinasan di wilayah Jatarta berdasarkan SPT dari pejabat yarrg berwenang;
(18a)Satuan biaya pemeriksaan kesehatan CO\,1D-19 sebagaimana dimal<sud pada ayat (3) huruf b merupakan biaya yang dibayarkan secara riil selama dipersyaratkal oleh Pemerintah/pemerintah Daerah,
(19)Format Rincian Biaya Pedalanan Dinas sebagaimana tercantum pada Lampiran I.F dal merupakal bagian yang tidal terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini. Pasal II Peratura! cubemur ini mulai berlaku pada tanggal diundanekan. transportasi tempat Agar setiap pengundangan orang mengetahuinya, memerintahkal Peraturan Gubernur ini dengal Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di pada tanggal uspRnunRrAu, syAMsuAR pada tanggal PJ. SEKRET VINSI RIAU. UL BERITA DAERAH' PROVINSI zuAU TAHUN 2021 NOMOR :

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…