DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2022

Nomor: 11
Tahun: 2022
Ditetapkan: 24 Februari 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 20

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 9 (sembilan) bab dan 20 (dua puluh) pasal diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Jenis-Jenis Rekenig; Kewenangan Pengelolaan Rekening; Pembukaan Rekening; Penetapan Rekening; Penutupan Rekening; Pelaporan; Ketentuan Peralihan; Penutup

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembukaan dan Penutupan Rekening di Lingkungan Pemerin tah Provinsi Riau. GUBERNUR RIAU, DENGAN RAH:vIAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2022 TENTANG PEMBUKAA. DA . PE\IUTUPAN REKENING DI LINGKUNGA. PEMERI\ITAH PROVINS! RIAU RIIC-U Mengingat: Menimbang: Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5.Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah.
6.Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Unit SK.PD adalah Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program.

Pasal 1

MEMUTUSKAN.:

6.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 ten tang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 teruang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1151); Menetapkan:
7.Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan Pemerintahan pada Pernerintah Provinsi yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8.Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
9.Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
10.Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa.
11.Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
12.Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
13.Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
14.Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
15.Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
16.Rekening Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rekening Bendahara Pengeluaran SKPD adalah rekening Bank yang dimiliki Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digunakan dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 1 7. Bad an Layanan U mum Dae rah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksarna teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.

(1)Rekening milik BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dikelompokkan mejadi :
1. a.Rekening Kas Umum Daerah;
2. b.Rekening Penerimaan;
3. c.Rekening Pengeluaran; dan
4. d.Rekening Lainnya.
(2)Rekening lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari :
1. a.Rekening Penampung Deposito; dan
2. b.Rekening lainnya yang dibuka oleh BUD sesuai kebutuhan dalam penatausahaan APBD.

BAB I

KETENTUAN UMUM PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBUKAAN DAN PENUTUPAN REKENING DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU.

Pasal 4

Rekening Milik Pemerintah Provinsi tcrdiri dari :

a.Rekening milik BUD;
b.Rekening milik SKPD/Unit SKPD; dan
c.Rekening milik BLUD.

Pasal 3

a.Jenis-jenis rekening;
b.Kewenangan pengelolaan rekening;
c.Pembukaan Rekening;
d.Penetapan Rekening;
e.Penutupan Rekening; dan
f.Pelaporan Rekening.

BAB II

JENIS-JENIS REKENING Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

Pasal 2

18.Rekening Pengelolaan Kas BLUD adalah rekening dalam bentuk giro dan/ atau deposito milik BLUD untuk penempatan kelebihan kas pada Bank Umum yang terkait dengan pengelolaan kas BLUD.
19.Rekening Operasional BLUD adalah rekening lainnya dalam bentuk giro milik BLUD yang dipergunakan untuk menampung seluruh penerimaan atau membayar seluruh pengeluaran BLUD yang dananya bersumber dari penerimaan BLUD pada Bank Umum.
20.Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/ a tau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

(1)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dan Pernimpin BLUD selaku KPA berwenang mengelola rekening yang dimilikinya.
(2)Pengelolaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terd iri atas:
1. a.pembukaan rekening pada Bank Umum;
2. b.pengoperasian rekening; dan
3. c.penutupan rekening.

Pasal 6

( 1) BUD berwenang melakukan pengelolaan dan pengendalian atas seluruh rekening milik Pemerintah Provinsi.

(2)Pengelolaan dan Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) terdiri alas :
1. a.membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank yang ditunjuk oleh Gubernur;
2. b.membuka rekening milik BUD;
3. c.pengoperasian rekening BUD;
4. d.pemberian izin pembukaan rekening SKPD/Unit SKPD dan BLUD;
5. e.penutupan rekening SKPD /Unit SKPD dan BLUD; dan
6. f.memperoleh informasi atas rekening SKPD / Unit SKPD dan BLUD.

Pasal 5

(4)Rekening milik BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas :
1. a.Rekening Penerimaan BLUD; dan
2. b.Rekening Pengeluaran BLUD.
3. a.Rekening Penerimaan;
4. b.Rekening Pengeluaran; dan
5. c.Rekening lainnya yang digunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas dan fungsi SKPD/Unit SKPD dalam pelaksanaan APBD.
(3)Rekening milik SKPD/Unit SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas :
(1)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dapat membuka rekening Bendahara Pengeluaran yang baru a tau melanjutkan penggunaan rekening pengeluaran yang sudah dimiliki dengan persetujuan BUD.
(2)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.
(3)Rekening yang dibuka oleh Kepala SKPD /Kepala Unit SKPD dalam bentuk rekening giro.

BAB III

KEWENANGAN PENGELOLAAN REKENING

Pasal 8

(1)Gubernur menunjuk Bank Umum sesuai dengan kriteria dan persyaratan untuk menyimpan uang Daerah yang berasal dari penerimaan Daerah dan membiayai pengeluaran Daerah.
(2)Kepala SKPKD selaku BUD membuka Rekening Kas Umum Daerah pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3)Penunjukan Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam perjanjian antara BUD dengan Bank Umum yang bersangkutan.
(4)BUD dapat membuka rekening penerimaan yang dioperasikan untuk menampung seluruh penerimaan dari wajib pajak, wajib retribusi, wajib bayar dan bendahara penerimaan/pembantu di Lingkungan Pemerintah Provinsi.
(5)BUD dapat membuka rekening pengeluaran pada Bank Umum yang ditunjuk oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan operasional pengeluaran Daerah.
(6)Pemindahbukuan dana antar rekening BUD dilakukan atas perintah BUD dan/atau Kuasa BUD.

Pasal 7

(1)Pemimpin BLUD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan BLUD kepada BUD.

BAB IV

PEMBUKAAN REKENING

Pasal 11

(1)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening bendahara yang baru dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh APBD kepada BUD.
(2)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening lainnya kepada BUD.
(3)Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(4)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA dalam mengajukan surat permohonan persetujuan pembukaan rekening sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dan ayat (2) dengan melampirkan :
1. a.Fotocopy / salinan Keputusan Gubernur ten tang penunjukan PA, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pemban tu; dan
2. b.Surat pernyataan tentang Penggunaan Rekening dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

(2)Pemimpin BLUD selaku KPA dapat membuka rekening lainnya setelah mendapat persetujuan tertulis oleh BUD.
(3)Rekening yang dibuka oleh Pemimpin BLUD dalam bentuk rekening giro.

Pasal 9

(1)Kepala SKPD selaku PA/Kepala Unit SKPD selaku KPA atau Pemimpin BLUD selaku KPA wajib melampirkan persetujuan tertulis dari BUD sebagai persyaratan dalam membuka rekening baru atau rekening lainnya pada Bank Umum.
(2)Pada rekening SKPD /Unit SKPD setiap jasa giro maupun bunga dari rekening sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) setiap akhir bulan secara otomatis dipindahbukukan ke Rekening BUD.

Isi peraturan

Teks20PDFHirarki

Memuat teks peraturan…