DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2024

Nomor: 11
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 42

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini berisi 6 (Enam) Bab Dan 56 (Lima Puluh Enam) Pasal Antaranya; Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola; Renstra; SPM; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Stratcgis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral; I. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penggant Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Kcuangan untuk Penanganan andemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19] dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahavakan Perekonomian Nasioanl dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516)
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234] sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Alas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nmor 68014; -2 4, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah bcberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan emerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856],
5.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengclolaan Keuangan Badan Layanan Umum [Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5340], 7 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Noror 63221,
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Dacrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NOmor 2036] sebagaimana telah diubah dcngan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah [Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 NOmor 157]
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah [(Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213),
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tcntang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 NomOr 1781); I I . Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Rian Tahun 2016 Nomor ] scbagaimana tclah diubah bcberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan ssunan Perangkat Daerah Provinsi Niau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5]; Meetapkan, -3 MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM PENGUIAN DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

BAB I

PENDAHULUAN

Pasal 2

(I) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada BLUD UPT Laboratorium Pengujian [2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pelayanan dan flcksibilitas pengeiolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPT Laboratorium Pengujian Dagian etga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mcliputi:

a.Pola Tata kelola;
b.Renstra; dan c SPM.

BAB II

KELEMBAGAAN UPT Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau dipimpin oleh Kepala yang bertanggung jawab kepada Gubermur Provinsi Riau melalui Kepala Dinas ESDM Provinsi Riau yang bertugas untuk membantu Gubernur dalarm melaksanakan scbagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau di Laboratorium Pengujian Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Riau.

Pasal 4

(1)Tata Kclola dalam pengelolaan BLUD UT Laboratorium Pengujian berdasarkan prinsip:
1. a.transparanst,
2. b.akuntabilitas,
3. c.responsibilitas; -6
4. d.independen,
5. e.kewajaran.
(2)Transparansi scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada kebebasan menaglirnya informasi sehingga pihak yang embutuhkan informasi dapat langsung menerimany (3] Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Laboratorium Pengujian agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan. (4] Responsibilitas scbagaimana dimaksud pada ayat (l) hurufc merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang schat serta peraturan perundang-undangan
(5)Independen scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf d mcrupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kcpentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(6)Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kcadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UT Laboratorium Pengujian memuat

a.kelembagaan,
b.prosedur kerja;
c.pengelompokan fungsi;
d.pengelolaan sumber daya manusia;
e.pengelolaan keuangan BLUD; dan pengelolaan limbah agian Kedua Kelembagaan Paragraf Pejabat Pengclola dan Pegawai

Pasal 6

(I) Sumber Daya Manusia BLUD UPT Laboratorum Pengujian terdiri atas.

a.Pejabat Pengelola;dan
b.Pegawai. -7 [2) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) huruf a bertangungiawab terhadap kinerja umum operasional, pclaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan (3] Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja LUD

(4)Pejabat Pengelola dan Pegawai bcrasal dari
1. a.pegawai negeri sipil, dan/atau
2. b.pcgawai pemerintah dengan perjanjinn kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5)BLUD UPT Laboratorium Pengujian dapat mengangkat Pe;abat Pengelola dan Pegawai sclain sebagaimana dimaksud pada ayat (] dari profesional lainnya
(6)Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat [(5] scsuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam mcningkatkan pclayanan
(7)Pejabat Pengelola dan pegawai yang bcrasal dari tenaga profesional lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat (5] dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap
(8)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal lainnya scbagaimana dimaksud ayat [5) diangkat untuk nasa jabatan paling lama 5 [lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya [(9) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi bcrusia 60 (enam puluh) tahun.
(10)Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pad ayat [5] dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD ( I 1 ) Pejabat Pengelola BLUD UT Laboratorium engujian terdin darit
1. a.Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian;
2. b.Pejabat Kcuangan;dan
3. c.Pejabat Teknis
(12)Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 ) huruf a, adalah cpala UPT Laboratorium Pengujian (133] ejabat kcuangan scbagairana diraksud pada ayat ( 1 1 ] hurufb, adalah Kepala Tata Usaha.
(14)Pejabat tcknis scbagaimana dimaksud pada ayat ( l l J huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Pengujian dan Kcpala Seksi Pelayanan dan Pengembangan Peralatan Laboratorium Pasal 7 (I) Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat [ I I ) diangkat dan dibcrhcntikan oleh Gubernur. (2l Pemimpin BLUD UPT Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 0 bertanggung jawab kepada Gubernur. Pengujian avat (12)
(3)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis dimaksud Pasal 6 avat (13) dan bcrtanggungiawah pada Pemimpin Laboratorium Pengujian. sebagaimana avat (14] LUD UpT I I I Pemimpin BIUD UPT Laboratorium scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mempunyai tugas.
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT Laboratorium Pengujian agar lebih cfisien dan produktivitas; Pengujian ayat (12)
2. b.merumuskan penetapan kcbijakan teknis BLUD UT Laboratorium Pengujian serta kewajiban lainnya scsuai dengan kebijakan yang tclah ditetapkan oleh Gubernur; c menyusun Renstra,
3. d.menyiapkan RBA;
4. e.mengusulkan calon pcjabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang -undangan;
5. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dcngan kebutuhan BLUD UT Laboratorium Pengujian selain pcjabat yang telah ditctapkan dengan peraturan pcrundang undangan,
6. g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT Laboratorium Pengujian yang dilakukan oleh pejbat keuangan dan pejabat tcknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja operasional serta kcuangan BLUD UPT Laboratorium Pengujian kepada Gubernur; dan
7. h.tugas lainnya yang ditetapkan olch Gubernur sesuai dengan kewenangannya.
(2)Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian scbagaimana dimaksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
(33)Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujian bertindak selaku kuasa pengguna anggaran /kuasa pengguna barang asal 9 (I] Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (13) mempunyai tugas.
1. a.merumuskan kcbijakan terkait pengelolaan keuangan,
2. b.mengkoordinasikan penyusunan RA, c, menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
3. d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja,
4. e.menyelenggarakan pengclolaan kas;
5. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi,
6. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya, manaemensistem informasih menyelenggarakan keuangan; menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan aporan keuangan, dan
7. j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan olch Pemimpin LU) UPT Laboratorium Pengujian sesua dengan kewenangannya
(2)Pejabat kcuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (I), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan
(1)dalam Bendahara 3I Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat melaksanakan tugasnya dibantu oleh encrimaan dan Bendahara Pengeluaran
(4)Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat olch Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

(1)Pejabat tcknis sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6ayat (14) mempunya tugas
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UT Laboratorium Penguian;
2. b.melaksanakan kegiatan tcknis operasional dan pelayanan sesuai dcngan RA;
3. c.memimpin dan mengendalikan operasional dan pelayanan BLUD Pengujian; dan kegiatan teknis Up Laboratorium ditetapkan oleh sesuai dcngan lainnya yang pemmmpm
4. d.melaksanakan tugas Gubernur dan/atau kewenangannya. () Pejabat teknis dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (I) mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan pelavanan dibidang BLUD UPT Laboratorium Pengujian. -10 (3] Pelaksanaan tugas Pejabat teknis scbagaimana dimaksud pada ayat (I], berkaitan dengan pelayanan BLUD UPT Laboratorium Pengujian serta berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
5. a.Pembina tcknis dan pembina keuangan,
6. b.Saruan pengawas internal; dan
7. c.Dewan Pengawas.

Pasal 12

(1 Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l hurufa yaitu Kepala Dinas.

(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 hurufayaitu PPKD

Pasal 13

(I Satuan Pengawas Internal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT Laboratorium engujian untuk pcngawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktck bisnis yang sehat [2) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada avat (I), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Pengujan.

(3)Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan, a keseimbangan antara ranfaat dan bcban,
1. b.kompleksitas manajemen; dan c . volume dan/atau jangkaan pclayanan

Pasal 14

(1)Tugas Satuan Pengawas Internal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membanru manajemen untuk:
1. a.pengamanan harta kekayaan;
2. b.penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.penciptaan efisiensi dan produktivitas; den -11
4. d.pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang schat [2) Untuk dapat diangkat scbagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi syarat
5. a.schat jasmani dan rohani;
6. b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tings memajukan dan mengembangkan BLUD Laboratorium Pengujian;
7. c.memahami penyclenggaraan pemerintahan daerah;
8. d.memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Laboratorium Pengujian,
9. e.memiliki pengalaman tcknis pada BLUD UT Laboratorium Pengujian; berijazah paling rendah D-3 [Diploma-3J;
10. g.pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun,
11. h.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 [lira puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kal;
12. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan ncgara atau keuangan daerah, j tidak sedang menjalani sanksi pidana, dan
13. k.mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

( I ) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf cdapat dibentuk oleh Gubernur.

(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 [tiga) orang scbagaimana dimaksud pada avat () untuk BLUD UPT Laboratorium Pengujian yang memiliki:
1. n.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah] sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (scratus milvar rupiah); tau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000, (seratus lira pulu milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000, [lira ratus milyar rupiah]. (4] Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang scbagairana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD UPT Laboratorium Pengujian yang memiliki
3. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100,000.000.OOO,- [seratus milyar rupiah); atau J r , untuk UPT -12
4. b.Nilai asset menurut neraca 2 sebesar Rp.500.000.000.000, rupiah).

Pasal 16

(dua) tahun terakhit (lima ratus milyar Anggota Dewan Pengawas sebagirana dima#sud dale Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur

a.1 [satu) orang pejabat Perangkat membidangi kegiatan BLUD UPT Pengunian; b . 1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dacrah, dan
c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UT Laboratorium Pengupan

(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana diraksud dalam Pasal I4 ayat (4] terdiri atas unsur a 2 (lua) orang pejabat Perangkat membidangi kegiatan BLUD UPT Pengujian; b.2 (dua) orang pcjabat Perangkat Dacrah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
1. c.I (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BIUD UPT Laboratorium Penguman
(3)Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (I) hurul c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Laboratorium Pengujian.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (l dan ayat [2) dapat diangkat mcnjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UPT. Laboratoriuum Pengujian. [5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat. [6] Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, mcliputi
1. a.schat jasmauni dan rohani,
2. b.memiliki kcahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan B3IUD UPT Laboratorium Pengujian;
3. c.memahami penyclenggaraan pemerintahan dacrah;
4. d.memiliki pcngetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT Laboratorium Pengujian;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,
6. f.berijazah paling rendah S-1 (strata satu); Dacrah yang Laboratorium Daerah yang Laboratorium -13
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana diraksud dalam Pasal 14 ayat [2,
8. h.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menvebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit; dan
9. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
10. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kcpala daerah atau calon wakil kepala dacrah, dan/atau calon anggota legislatil

Isi peraturan

Teks42PDFHirarki

Memuat teks peraturan…