DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 11 Tahun 2025

Nomor: 11
Tahun: 2025
Ditetapkan: 3 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 19

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Objek dan Subjek Pajak; Bab III. Penghitungan Dasar Pengenaan PKB yang Dioperasikan di Atas Jalan Darat; Bab IV. Ketentuan Lain-Lain; Bab V. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor,; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat pada Tahun 2024;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Menetapkan: 10. 1i, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881); 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2024 tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Pajak Alat Berat Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 458}; Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 2); MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG DASAR PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK KENDARAAN BERMOTOR DAN PAJAK ALAT BERAT TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : l. 2. 3. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. 10. 12. 13. 14. 15. 16. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan. 5. Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar. 6. Kendaraan Bermotor umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran. 7. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. 8. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBN-KB adalah pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan atau pemasukan ke dalam badan usaha. Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk adalah Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis dan/atau fungsi dan/atau penggunaanya. Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NUKB adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor. Nilai Jual Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk yang selanjutnya disebut NJKB Ubah Bentuk adalah harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang mengalami perubahan teknis, fungsi dan/atau penggunaannya. Harga Pasaran Umum yang selanjutnya disingkat HPU adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat. Tahun Pembuatan adalah tahun perakitan dan/atau tahun yang ditetapkan berdasarkan registrasi dan identifikasi oleh pihak berwenang. Harga Kosong adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, Harga Ist adalah harga Kendaraan Bermotor dari pabrikan/agen penjualan termasuk pajak pertambahan nilai, BBNKB, dan PKB 17. 18. 19. 20. 21.

(1)
(2)
(3)
(4)(S) Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat. Nilai Jual Alat Berat yang selanjutnya disingkat NJAB adalah harga pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan Umur Rangka adalah umur Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari tahun pembuatan Rangka/ Body. Umur Motor adalah umur motor Kendaraan Bermotor di air yang dihitung dari Tahun Pembuatan.

BAB II

OBJEK DAN SUBJEK PAJAK

Pasal 2

Objek PKB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor. Objek pajak BBNKB merupakan penyerahan kepemilikan Kendaraan Bermotor. Objek PAB merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dan ayat (2) terdiri atas:
1. a.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat; dan
2. b.Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:
3. a.mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus;
4. b.mobil bus yang meliputi microbus dan bus;
5. c.mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya;
6. d.mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga;
7. e.sepeda motor roda dua; dan
8. f.sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.
(6)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 (lima) Gross Tonnage sampai dengan 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage.
(7)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di_ air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ukuran isi kotor diatas 7 (Tujuh) Gross Tonnage sampai dengan 30 (Tiga Puluh) Gross Tonnage dikenakan PKB dan BBNKB.
(8)Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan ukuran isi kotor dibawah 7 (Tujuh) Gross Tonnage sampai dengan 5 (Lima) Gross Tonnage diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan PKB dan BBNKB.
(9)Yang dikecualikan dari Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
1. a.kereta api;
2. b.Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
3. c.Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga- lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
4. d.Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan Kendaraan Bermotor yang berfungsi sebagai ambulans, Pemadam Kebakaran dan Pelayanan Kebersihan milik Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota. e.

Pasal 3

(1)Subjek PKB merupakan orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
(2)Subjek pajak BBNKB merupakan orang pribadi atau badan yang dapat menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
(3)Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat

BAB III

PENGHITUNGAN DASAR PENGENAAN PKB, BBNKB DAN PAB

Pasal 4

(1)Perhitungan dasar pengenaan PKB dilakukan terhadap jenis Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(4)huruf a dan ayat (5).
(2)
(3)
(1)
(2)
(4)Penghitungan dasar pengenaan PKB berdasarkan perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
1. a.NJKB; dan
2. b.Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terhadap hasil perhitungan nilai NJKB yang tidak bulat maka pembulatan angka ratusan kurang atau sama dengan Rp. 999,00 (sembilan ratus sembilan puluh Sembilan rupiah) dibulatkan ‘menjadi Rp. 0,00 (nol rupiah),

Pasal 5

Dalam hal NUKB suatu kendaraan tidak diketahui, NJKB ditetapkan berdasarkan jenis, merk dan tipe Kendaraan Bermotor yang telah ditetapkan pada tahun sebelumnya atau menggunakan sebagian atau seluruh faktor :

a.harga Kendaraan bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
b.Penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi; c. harga Kendaraan bermotor dengan merek kendaraan bermotor yang sama;
d.harga Kendaraan bermotor dengan tahun pembuatan kendaraan bermotor yang sama;
e.harga Kendaraan bermotor dengan pembuat kendaraan bermotor yang sama;
f.harga Kendaraan bermotor dengan kendaraan bermotor sejenis;
g.harga Kendaraan bermotor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang ; dan/atau
h.harga Kendaraan bermotor berdasarkan Faktur. Dalam hal faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diketahui, dapat merujuk kepada NJKB dengan jenis, tipe, merek yang sama dengan yang ditetapkan di wilayah Provinsi lainnya. NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan ketentuan:

(3)
1. a.dalam hal diperoleh Harga Kosong, NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai; dan
2. b.dalam hal diperoleh Harga Isi NJKB ditetapkan dengan pengurangan pajak pertambahan nilai, PKB, dan BBNKB. NJKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a untuk kendaraan bermotor tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
(5)NJKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dijadikan dasar pengenaan BBNKB.

Pasal 6

Dalam hal NJKB suatu kendaraan bermotor tidak diketahui namun NJKB kendaraan bermotor dengan jenis, merek, dan tipe yang sama dengan tahun pembuatan yang berbeda diketahui NJKB dapat ditentukan dengan penambahan/pengurangan paling tinggi 5% (lima persen) setiap tahun dari nilai jual yang tercantum pada lampiran.

Pasal 7

(1)NJKB Ubah Bentuk sebagai dasar pengenaan PKB dan BBN-KB ditetapkan berdasarkan hasil penjumlahan NJKB dan nilai jual ubah bentuk.
(2)NJKB Ubah Bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 8

(1)Bobot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. a.koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau. pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
2. b.koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
(2)Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
1. a.tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
2. b.jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
3. c.jenis, penggunaan, Tahun Pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
(3)Koefisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
1. a.mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga, sepeda motor roda dua, sepeda motor roda tiga penumpang, dan sepeda motor roda tiga barang nilai koefisien sama dengan 1 (satu);1
2. b.sedan nilai koefisien sama dengan 1,025 (satu koma nol dua puluh lima);
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(2)
1. c.jeep dan minibus nilai koefisien sama dengan 1,050 (satu koma nol lima puluh);
2. d.blind van, pick up, pick up box dan microbus nilai koefisien sama dengan 1,085 (satu koma nol delapan puluh lima);
3. e.bus nilai koefisien sama dengan 1,1 (satu koma satu); light truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,3 (satu koma tiga); dan
4. g.truck dan sejenisnya nilai koefisien sama dengan 1,4 (satu koma empat).

Pasal 9

Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum orang ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB. Pengenaan PKB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% {enam puluh persen) dari dasar pengenaan PKB. Pengenaan BBN-KB untuk Kendaraan Bermotor Angkutan Umum barang ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari dasar pengenaan BBN-KB.

Pasal 10

Pengenaan PKB untuk KBL Berbasis Baterai untuk:

a.Kendaraan Bermotor Angkutan Orang;
b.Kendaraan Bermotor Angkutan Barang;
c.Kendaraan Bermotor Angkutan wumum orang; dan/atau
d.Kendaraan Bemotor Angkutan umum barang. ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB Pengenaan PKB dan BBN-KB Kendaraan bermotor konversi dari bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB

Pasal 11

Pengenaan PKB dan BBN-KB untuk kendaran bermotor Angkutan Umum orang/barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Isi peraturan

Teks19PDFHirarki

Memuat teks peraturan…