DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2020

Nomor: 12
Tahun: 2020
Ditetapkan: 24 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (tujuh) bab dan 12 (dua belas) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Maksud Dan Tujuan; Penyesuaian Ijazah; Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah; Pembiayaan; Ketentuan Peralihan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa dalam rangka pengembangan karir Pegawai Negeri Sipil serta terpenuhinya jumlah dan kualitas Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan kompetensi keilmuan serta keahlian, diperlukan pengaturan tentang penyesuaian ijazah bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf huruf a1 perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyesuaian Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PENYESUAIAN IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU TENT ANG PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR l. TAHUN -0 Mengingat Menimbang GUBERNUR RIAU

4.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
5.Kepala Badan Kepegawaian Daerah adalah Kepala Sadan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
6.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau.
7.Penyesuaian Ijazah adalah Pengakuan Gelar yang diperoleh untuk Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), SLTAuntuk yang Pangkat Pengatur Muda (Golongan II/ a, Diploma II untuk Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b), Diploma III untuk Pengatur (Golongan II/ c), Sarjana Strata Satu (SI) atau Diploma IV untuk Penata Muda (Golongan III/ a) clan Strata Dua (82) untuk Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b). Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:
1.Gubernur adalah Gubernur Riau.
2.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau.

Pasal 1

MEMUTUSKAN:

5.Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 ten tang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157};
7.Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kenaikan Pangkat bagi Pegawai N egeri Sipil yang Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar / Ij azah; ~· 2 .. Menetapkan

(1)Setiap PNS yang memperoleh ijazah dan pangkatnya masih dibawah pangkat ijazah yang diperoleh, dapat menyesuaikan ijazahnya.
(2)Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) sebagai berikut:

BAB III

PENYESUAIANIJAZAH

Pasal 3

(1)Peraturan Gubernur mi dimaksudkan untuk memberikan pedoman dalam penyelenggaraan penyesuaian ijazah bagi PNS dan tertib administrasi kepegawaian.
(2)Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :
1. a.memberikan motivasi bagi peningkatan kinerja PNS;
2. b.memberikan penghargaan atas prestasi dalam pengembangan diri melalui pendidikan; dan
3. c.meningkatkan kualitas Sumber daya Manusia Aparatur.

Pasal 2

8.Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah adalah seleksl kompetenei ying diikuti oleh PNS yang· akan melakukan kenaikan pangkat melalui penyesuaian iJC1Zab.
9.Tugas Belajar adalah tugas yang diberikan oleh Pejabat berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti pendidikan tinggi di dalam maupun luar negeri, pada Perguruan 'Tinggi yang ditunjuk dan/atau ditetapkan, dengan biaya pendidikan ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Pusat, Pernerintah Negara Asing danyatau Lembaga Swasta Nasional dan/.ata,u Asing.
10.Izin Belajar adalan Izin yang diberikan oleh Gubernur atau ·Pejabat yang berwenang kepada Pegawai Negeri Sipil untuk mengikuti, ·pendidikan formal maupun non formal herdasarkan perrnehonan Pegawai Negeri Sipil tan pa meninggalkan tugas· kedinasan,
11.Pejabat yang berwenang di Iingkungan Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat yang berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan mengangkat, memindahkan dan memberhentikan PNS berdasarkan ketentuan per a turan perundang- undangan.
12.Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar, Diploma atau Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh lembaga pendidikan tertentu, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

a.Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Menengah Pertama/ sederajat, pangkat paling rendah Juru Muda Tingkat I (Golongan I/b) dapat dinaikan pangkatnya menjadi Juru (Golongan I/ c);
b.Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Menengah Atas/ sederajat, Diploma I/ sederajat, pangkat paling rendah Juru Tingkat I (Golongan I/ d) dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda (Golongan II/a);
c.Surat Tanda Tamat Belajar /Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II, pangkat paling rendah Pengatur Muda (Golongan II/ a) dapat dinaikan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I (Golongan II/b);
d.Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III, pangkat paling rendah Pengatur Muda Tingkat I (II/b) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur (Golongan II/ c);
e.ljazah Sarjana (Sl), Diploma IV, pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/c) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (Golongan III/ a);
f.Ijazah Sarjana (Sl), Diploma IV, pangkat paling rendah Pengatur (Golongan II/a) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda (Golongan III/a) untuk PNS jabatan Guru; Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 3 ayat (3), ayat {4) dan ayat (5) diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
a.ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon PNS.
b.ijazah yang diperoleh melalui pendidikan yang didasarkan pada:
1. 1.tugas belajar; atau
2. 2.izin belajar.

(3)PNS yang rnemiliki ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan menjadi Ca101:t PNS sebagabnena dimaksud pada aya t (2) huruf a diberikan kenaikan pangkat setelah mengikuti dan Julus uj~an kenaikan pangkat penyesuaian ijazah ..
(4)PNS ya:c;ig, memiliki ijazah yang diperoleh melalui ··pendi.d.ikan berdasarkan tug-as· belajar sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) huruf b angka I diberikan kenaikan .pangkat tanpa perlu mengikuti ujian .kenaikan pangkat penyesuaian ijazah,
(5)PN'S yang memiliki ljaeah yang diperoleh melalui pendidikan berdasarkan izin . belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2~ .huruf b angka 2 diberikan kenaikan pangkat setelah mengikuti clan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ij.azah,

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

e.ijazah yang sudah diperoleh sebelum menjadi PNS wajib memiliki Surat Keterangan dari pejabat berwenang dan disamakan dengan ij azah yang diperoleh dari pendidikan berdasarkan Izin Belajar;

Pasal 7

(1)PNS yang mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. a.memiliki izin belajar dari pejabat yang berwenang;
2. b.tidak menuntut kenaikan pangkat maupun jabatan;
3. c.memiliki kesesuaian kompetensi antara tugas dan fungsi jabatan PNS yang bersangkutan dengan pendidikan lanjutan yang diikuti;
4. d.menyampaikan permohonan untuk mengikuti ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah; {1) Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah sesuai dengan kebutuhan.
(2)Waktu dan tempat penyelenggaraan ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

(1)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah dapat diikuti oleh PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota.
(2)Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi PNS yang:
1. a.menduduki Jabatan Fungsional Tertentu; dan
2. b.dalam keadaaan diberhentikan sementara, menerima uang tunggu dan cuti diluar tanggungan negara.
3. g.ljazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister
(82)atau Ijazah lain yang setara, pangkat paling rendah Penata Muda (Golongan III/a) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b); dan
1. h.Ijazah Doktor pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I (Golongan III/b) dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata (Golongan III/ c).

BAB IV

UJIAN KENAIKAN PANG KAT PENYESUAIAN IJAZAH

Pasal 5

f.tahun kelulusan pada ijazah sebagaimana dimaksud pada huruf f tidak melebihi waktu 5 {lima) tahun sebelum diangkat menjadi CPNS; dan
g.PN.S _yanR ·me·mpe.roleh ,Qurat 'I'anda: trt;J.mF\t BeJ~jai·/Ijazah sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Galon Pegawai Negeri Sipil dapat mengikuti ti.jian penyesuaian ijazah setelah 1 [satu] tab un diangkat sebagai PNS.

(2)Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat {l) huruf d disampaikan eleh Kepala Perangkat Daerah, kepada Gubernur melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah dengan melampirkan: a .. Fote .copy izin belajar yang telah. dilegalisir bagi PNS yang rnemperoleh ijazah setelah diangkat rnenjadi PNS atau Surat Keterangan · Peningkatan Pendidikan ' Surat Keterangan Belajar bagi PNS yang memperoleh Ijazah sebelum diangkat menjadi CPNS sebanyak 2 {dua) rangkap;
1. b.Foto copy ijazah yang diperoleh/ dimiliki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yang telah dilegalisir sebanyak 2 (dua) rangkap;
2. c.Foto copy Keputusan pejabat berwenang mengenai pengangkatan sebagai PNS yang telah dilegalisir, sebanyak 2 [dua] rangkap:
3. d.Foto copy Keputusan pejabat berwenang mengenai kenaikan pangkat terakhir yang telah dilegalisir, sebanyak 2 (dua) rangkap;
4. e.Daftar Penilaian Prestasi Kerja PNS 1 (satu) tahun sebelum mengikuti Ujian dan Formulir Sasaran Kerja PNS Tahun berjalan;
5. f.Surat Pernyataan dari pimpinan fakultas atau pimpinan perguruan tinggi yang menyatakan bahwa program pendidikan yang· diikuti bukan kelas jauh dan/ kelas Sa.btu/ Minggu; .g, ,Surat pernyataan tidak akan merrurrtut k¢naikan pangkat maupun jabatan yang ditandatangani oleh PNS yang. bersangkutan dan diketahui oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
6. h.Pas foto warna ukuran 3 x 4 cm latar belakang merah memakai Pakaian Dinas Harian sebanyak 2 (dua) lembar.
(3)Peserta dari Kabupaten/Kota yang ·rnengikuti Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah harus mendapat J.Zm tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten/-Kota. Pada saat Peraturan Gubernnr ini mulai berlaku, maka PNS. yang mermliki pangkat paling rendah Pengatur Muda, golerrgan ruang n /a yang telah memiliki ij.azah ,Sarjana (Strata 1/ .s. 1) atau Diploma rv (D.IV) dan telah mengileuti serta dinyatakan lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian iJ~h 'sebelum diundangkannya Peraturan Gubertrur .ini, dapat dtusulkan untuk diproses kenaikan .pangkat penyesJJa~an jjazah pada pertode kenaikan pangkat setelah berlakunya Peraturan Oubernur ini, KETENTUAN PERALIHAN Biaya Penyelenggaraan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.

Pasal 10

BABV PEMBIAYAAN

(1)Peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah yang lulus dan telah mernperoleh Surat Tanda Lulus Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian IJ~7...ah1 dapat diusulkan kenaikan pangkar penyesuaian ijazah untuk .periode kenaikan pangkat berikutnya sesuai dengan Peraturan perundang-undangan ..
(2)Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila:
1. a.diangkat dalam jabatan/ diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh;
2. b.paling singkat telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
3. c.setiap unsur penilaian paling rendah bernilai baik dalam 1 ( satu) tahun terakhir; dan
4. d.lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Pasal 8

( 1) Bagi peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian ljazah yang lulus diberikan Surat Tanda Lulus Ujian Penyesuaian Ijazah sesuai dengan Peraturan perundang-undangan.

(2)Surat Tanda Lulus Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah. BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHU ')NOMOR Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal SEKRETARIS . AE·RAH PROVINS! RIAU, Ditetapkan di Pekanbaru pada tangga fUBERNUR RlA SUAR Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Pasal 12

KETENTUAN PENUTUP

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…