DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2023

Nomor: 12
Tahun: 2023
Ditetapkan: 31 Maret 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Serita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 111) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan klasifikasi arsip dan dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, maka Peraturan Gubernur .Nomor 111 Tahun 2016 ten tang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau perlu diubah;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; GUBERNURRIAU, DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA, Mengingat: Menimbang: TENTANG PERUBAHANATASPERATURANGUBERNUR NOMOR111 TAHUN2016 TENTANGKODE KLASIFIKASIARSIP DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINS! RIAU PERATURANGUBERNURRIAU NOMOR . TAHUN 2023 GUBERNUR RIAU

(1)Klasifikasi Arsip di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau menggunakan Kode K1asifikasi Arsip dalam bentuk angka.
(2)Kode Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanda pengenal urusan, fungsi sebagai pokok masalah (primer), kegiatan sebagai sub masalah (sekunder) dan transaksi sebagai sub-sub masalah (Tersier) pada Pencipta Arsip sebagai dasar pelaksanaan penomoran surat, pemberkasan arsip, penataan arsip, penyusutan dan penemuan kembali arsip. ·
(3)Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

1.Ketentuan dalam Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Serita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 111) diubah sebagai berikut:

Pasal 1

MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATA PERATURAN GUSERNUR NOMOR 111 TAHUN 2016 TENTANG KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGA PEMERINTAHPROVINS! RIACJ. apkan:

5.Peraturan or 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2022 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 969);
8.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Kearsipan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 6); BERITA AH PROVINS! RIAU TAHUN 2023 NOMOR : Diundangkan di Pek Pada tangga SEKRETA PR INS! RIAU, Ditetapkan di Pekanbaru Pada tanggal GUBERNU Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya . dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Pasal II
3.Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 111), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
2.Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Kode Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 111) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 000.1.10.1 Pengamanan, Penjagaan, dan Pengawalan terhadap Pejabat, Kantor dan Rumah Dinas 000.1.10.2 Laporan Ketertiban dan Keamanan Administrasi Pengelolaan Parkir Administrasi Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan dan Pegawai lainnya Perbaikan / Pemeliharaan Pemasangan Ketertiban dan Keamanan 000.1.7.2 000.1.7.3 000.1.3.3 Perjalanan Dinas Pegawai Penggunaan Fasilitas Kantor, antara lain: Permintaan dan Penggunaan Ruang Rapat, Gedung, Kendaraan, Wisma, Rumah Dinas dan Fasilitas Kantor Lainnya Rapat pimpinan Penyediaan Konsumsi Pengurusan Kendaraan Dinas 000 .1.7 .1 Pengurusan surat-surat kendaraan dinas Pemeliharaan dan perbaikan Pengurusan kehilangan dan masalah kendaraan Pemeliharaan Gedung, Taman dan Peralatan Kantor 000.1.8.1 Pertamanan/ Landscape 000.1.8.2 Penghijauan 000.1.8.3 Perbaikan Gedung 000.1.8.4 Perbaikan Peralatan Kantor 000.1.8.5 Perbaikan Rumah Dinas/ Wisma 000.1.8.6 Kebersihan Gedung dan Taman Pengelolaan Jaringan Listrik, Air, Telepon dan Komputer 000.1.9.1 000.1.9.2 Telekomunikasi Perjalanan Dinas Dalam Negeri 000.1.2.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.2.2 Perjalanan Dinas DPRD 000.1.2.3 Perjalanan Dinas Pegawai Perjalanan Dinas Luar Negeri 000.1.3.1 Perjalanan Dinas Kepala Daerah 000.1.3.2 Perjalanan Dinas DPRD 000.1.11 000.1.12 000.1.10 000.1.9 000.1.8 000.1.5 000.1.6 000.1.7 000.1.4 000.1.3 000.1.1 000.1.2 KETATAUSAHAAN DAN KERUMAHTANGGAAN TANGGAL : TENTANGPERUBAHANATAS PERATURANGUBERNURNOMOR 111TAHUN2016 TENTANG KODE KLASIFIKASIARSIPDI LINGKUNGANPEMERINTAH PROVINS!RIAU : TAHUN2023NOMOR PERATURANGUBERNURRIAULAMPIRAN 000 UMUM 000.1 Kebijakan di bidang Perpustakaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Deposit Bahan Pustaka 000.4.2.1 Serah Simpan Karya Cetak dan KaryaRekam 000.4.2.2 Pangkalan Data Penerbit dan Pengusaha Rekaman 000.4.2.3 Terbitan Internasional dan Regional 000.4.2.4 Pemantauan Wajib Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam 000.4.2 PERPUSTAKAAN 000.4.1 Rencana Pengadaan Barang dan Jasa, antara lain: Identifikasi dan analisis kebutuhan barang/jasa, penyusunan dan penetapan rencana penganggaran pengadaan, penetapan kebijakan umum, penyusunan kerangka Acuan Kerja (KAK),Pengumuman Rencana Umum Pengadaan Pengadaan Langsung, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak Pengadaan Tidak Langsung/Lelang, antara lain: persiapan pemilihan penyedia, pelaksanaan pemilihan penyedia, penandatanganan kontrak, pelaksanaan kontrak Swakelola, antara lain: perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi Pengolahan Sistem Informasi Pengadaan, antara lain: Data base pengguna sistem informasi pengadaan barang/jasa, Data Base kontrak, Data Base Pengadaan Barang/jasa Monitoring dan Evaluasi, antara lain: Laporan Hasil Monitoring,Laporan hasil evaluasi Penghapusan Barang MilikDaerah, antara lain: Keputusan Pembentukan Tim, Berita Acara Penghapusan Barang MilikDaerah, Daftar Barang yang dihapuskan, Laporan Hasil Pelaksanaan Penghapusan BMDtermasuk didalamnya proses lelang penghapusan Pengelolaan Database Barang MilikDaerah Barang habis pakai Barang milik daerah Distribusi 000.2.3.1 000.2.3.2 000.3.6 000.3.5 000.3.4 000.3.3 000.3.2 PENGADAAN 000.3.1 000.2.5 000.2.4 000.2.3 PERLENGKAPAN 000.2.1 Inventarisasi dan Penyimpanan 000.2.1.1 Data hasil inventarisasi dan penyimpanan 000.2.1.2 Laporan dan evaluasi inventarisasi dan penyimpanan 000.2.2 Pemeliharaan Peralatan kantor 000.2.2.1 Data hasil pemeliharaan kantor 000.2.2.2 Laporan dan evaluasi pemeliharaan kantor 000.4 000.3 000.2 Kebijakan di bidang kearsipan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pembinaan Kearsipan 000.5.2.1 Pengembangan ProfesiArsiparis, antara lain: Formasi Jabatan Arsiparis, Analisis Kebutuhan Arsiparis 000.5.2.2 Bimbingan KonsultasiArsiparis 000.5.2.3 Penilaian Arsiparis 000.4.8.4 000.4.8.3 000.4.8.2 Pengembangan situs web Pengembangan kemas ulang informasi multimedia Pengembangan program aplikasi perpustakaan Pengembangan pangkalan data kepustakaan digital Pangkalan Data Layanan Perpustakaan Konservasi 000.4.10.1 Perawatan Bahan Perpustakaan 000.4.10.2 Perbaikan Bahan Perpustakaan 000.4.10.3 Penjilidan Bahan Perpustakaan Reprografi (Mikrofilm, Reproduksi Foto) TransformasiDigital Kurasi Digital Pengembangan Perpustakaan 000.4.14.l Perpustakaan Umum 000.4.14.2 Perpustakaan Khusus 000.4.14.3 Perpustakaan Sekolah 000.4.14.4 Perpustakaan Perguruan Tinggi Pendistribusian bahan pustaka surplus 000.4.3.8 Inventarisasi koleksi (Buku Induk) Pengolahan Bahan Pustaka Pangkalan Data KatalogKoleksi Layanan Perpustakaan 000.4.6.1 Keanggotaan 000.4.6.2 Peminjaman 000.4.6.3 Pengembangan gemar baca Kerjasama Perpustakaan 000.4.7.1 Mou 000.4.7.2 Perjanjian kerjasama 000.4.7.3 Partisipasi organisasi profesi dan kerjasama internasional Pengembangan lmplementasiTeknologiInformasi Perpustakaan 000.4.8.1 000.4.3.6 000.4.3.7 Tukar Menukar Implementasi Undang-Undang KCKR Terbitan Internal 000.4.3.4 000.4.3.5 000.4.2.5 Bibliografi dan Katalog KoleksiPustaka 000.4.3.1 Pembelian 000.4.3.2 Hibah 000.4.3.3 Hadiah 000.5.2 KEARSIPAN 000.5.1 000.4.11 000.4.12 000.4.13 000.4.14 000.4.9 000.4.10 000.4.8 000.4.7 000.4.4 000.4.5 000.4.6 000.4.3 000.5 000.5.2.9 000.5.2.8 000.5.2.5 000.5.2.6 000.5.2.7 Pemilihan Arsiparis Teladan, antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Arsiparis Teladan, Berkas Penetapan Arsiparis Teladan Data Base Arsiparis Bimbingan Konsultasi Kearsipan Supervisi dan Evaluasi, antara lain: Perencaan Supervisi dan Evaluasi, Pelaksanaan Supervisi dan Evaluasi, Laporan Hasil Supervisi dan Evaluasi Data Base Bimbingan dan Konsultasi dan Supervisi Fasilitasi Kearsipan, antara lain: Fasilitasi SDM Kearsipan, Fasilitasi Prasarana dan Sarana Kearsipan 000.5.2.10 Lembaga/Unit Kearsipan Teladan (antara lain: Berkas Penyelenggaraan Pemilihan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan, Berkas Penetapan Lembaga/Unit Kearsipan Teladan) 000.5.2.11 Jadwal Retensi Arsip, antara lain: Berkas Usulan Persetujuan JRA, Surat Persetujuan JRA dari KepalaANRI Pengelolaan Arsip Dinarnis 000.5.3.1 Penciptaan, antara lain: Buku Registrasi Naskah Masuk dan Keluar, Buku Agenda, Kartu Kendali, Lembar Pengantar /Buku Ekspedisi 000.5.3.2 Pemberkasan Arsip Aktif, antara lain: Daftar Berkas dan Daftar Isi Berkas 000.5.3.3 Penataan Arsip Inaktif, antara lain: Daftar Arsip lnaktif, Daftar Arsip Inaktif Tematik 000.5.3.4 Penggunaan, antara lain: Daftar Arsip Dinamis Berdasarkan Sistem Klasifik:asiKearnanan dan Akses Arsip Dinarnis, Bukti Pemimjaman Arsip 000.5.3.5 Autentikasi Arsip Dinamis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Dinamis Program Arsip Vital, antara lain: Identifikasi Arsip Vital, Perlindungan dan Pengamanan Arsip Vital, Penyelamatan Arsip Vital, dan Pemulihan Arsip Vital Pengelolaan Arsip Terjaga, antara lain: Daftar Identifkasi Arsip Terjaga, Daftar Berkas Arsip Terjaga, Daftar Isi Berkas Arsip Terjaga, Surat Penetapan Autentikasi Arsip Terjaga, Surat Penyerahan Arsip Terjaga, Daftar Salinan Autentik Arsip Terjaga, Berita Acara Penyerahan Salinan Autentik Arsip Terjaga 000.5.2.4 000.5.5 000.5.4 000.5.3 000.5.9.4 000.5.9.2 000.5.9.3 Penyusutan Arsip 000.5.6.1 Pemindahan Arsip, antara lain.Berita Acara Pemindahan, Daftar Arsip yang dipindahkan 000.5.6.2 Pemusnahan Arsip, meliputi: SK Penetapan Panitia Penilai Arsip, Pertimbangan Panitia Penilai, Permintaan Persetujuan Kepala ANRI untuk pemusnahan arsip dengan retensi sekurang- kurangnya 10 Tahun atau Persetujuan Kepala Daerah selaku Pimpinan Pencipta Arsip untuk pemusanahan arsip dengan retensi di bawah 10 Tahun, Penetapan Arsip Yang Dimusnahkan, Berita Acara Pemusnahan Arsip, Daftar arsip Yang Dimusnahkan 000.5.6.3 Penyerahan Arsip Statis, meliputi: Pembentukan panitia penilai, Notulen rapat panitia, Surat pertimbangan panitia penilai, Surat persetujuan dari Kepala Lembaga Kearsipan, Surat pernyataan autentik, terpercaya, u tuh, dan digunakan dari pencipta arsip, Keputusan Penetapan Penyerahan, Serita Acara Penyerahan Arsip, Daftar Arsip yang diserahkan Alih Media Arsip, antara lain: Kebijakan a1ih media, Autentikasi, Berita Acara, Daftar Arsip yang Dialihmediakan Data Base Pengelolaan Arsip Dinamis 000.5.8.1 Data Base Pengelolaan Arsip Aktif 000.5.8.2 Data Base Pengelolaan Arsip Inaktif Pengelolaan Arsip Statis 000.5.9.1 Akuisisi, meliputi: Monitoring fisik dan daftar, Verifikasiterhadap daftar arsip , Menetapkan status arsip statis, Persetujuan untuk Penyerahan, Penetapan arsip yang diserahkan Berita Acara Penyerahan Arsip, Daftar arsip yang diserahkan Penghargaan dan Imbalan Sejarah Lisan, antara lain: Administrasi kegiatan, Serita Acara Wawancara Sejarah Lisan, Laporan Kegiatan, Hasil Wawancara (Kaset/CD/media lain sesuai perkembangan TI) dan Tran skip Daftar Pencarian Arsip Statis, antara lain: pengumuman, akuisisi daftar pencarian arsip statis 000.5.9 000.5.8 000.5.7 000.5.6 Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Penyesuaian Sistem dan Testing Pelaksanaan Bimbingan Teknis Pengguna 000.6.5.3 000.6.5.4 000.6.5.5 Kebijakan di bidang Persandian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengamanan persandian 000.6.2.1 Pengamanan sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.2 Analisis sinyal: teknik sandi dan kripto 000.6.2.3 Materiil sandi: sistem dan peralatan Pengkajian persandian: Kriptografi, Peralatan Sandi, Komunikasi Sandi 000.6.3.1 Perencanaan Pengkajian 000.6.3.2 Administrasi Pengkajian 000.6.3.3 Pelaksanaan 000.6.3.4 Pelaporan Pembinaan dan Pengendalian Persandian 000.6.4.1 Sumber Daya Manusia (SOM) 000.6.4.2 Jaring Komunikasi Layanan Sertifi.kasi Elektronik 000.6.5.1 Perencanaan dan Administrasi 000.6.5.2 Pelaksanaan Verifikasi 000.5.9.9 000.5.9.7 000.5.9.8 000.5.9.6 Menyusun Sarana Bantu Temu Balik, antara lain: daftar arsip statis, inventaris arsip statis, guide Preservasi Preventif, antara lain: penyimpanan, pengendalian hama terpadu, reproduksi (alih media) Preservasi Kuratif Autentikasi Arsip Statis, antara lain: Pembuktian Autentisitas, Pendapat Tenaga Ahli, Pengujian, Penetapan Autentisitas Arsip Sta tis Akses Arsip Statis, antara lain: Layanan arsip, Penerbitan naskah sumber Jasa Kearsipan, antara lain konsultasi kearsipan, manual kearsipan, penataan arsip, otomasi kearsipan, penyimpanan arsip, perawatan dan pemeliharaan arsip Pengelolaan SIKNdan JIKN Pelindungan dan penyelamatan arsip akibat bencana Penyelamatan arsip Perangkat Daerah digabung dan/ atau dibubarkan Penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup Pengawasan Kearsipan 000.5.15. l Pengawasan Kearsipan Internal 000.5.15.2 Pengawasan Kearsipan Ekstemal 000.5.15.3 Sanksi 000.5.9.5 000.6.5 000.6.4 000.6.3 000.6.2 000.6.1 PERSANDIAN 000.5.15 000.5.14 000.5.13 000.5.11 000.5.12 000.5.10 000.6 Pembentukan000.8.1.1 Struktur Organisasi di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota ORGANISASI DAN TATA LAKSANA 000.8.1 000.7.7.4 000.7.7.5 Kerjasama Pembangunan Nasional Surat Berharga Syariah Negara Pendanaan On Top atau Inisiatif Baru 000.7.7.3 Perencanaan Pendanaan Pembangunan 000.7.7.1 Pendanaan Nasional dan Hibah 000.7.7.2 Pendanaan Daerah 000.7.6.5 000.7.6.4 000.7.6.3 000.7.6.2 000.7.2.5 000.7.2.3 000.7.2.4 000.7.2.2 000.6.5.7 Pelaksanaan Penerbitan Sertifikat Elektronik Pelaporan 000.6.5.6 000.7.7 000.7.6 000.7.5 000.7.4 000.7.3 000.7.2 PERENCANAAN PEMBANGUNAN 000.7.1 Musyawarah Perencanaan Pembangunan/Musrenbang 000.7.1.1 Musrenbang Provinsi 000.7.1.2 Musrenbang Nasional 000.7.1.3 Musrenbang Kab/Kota 000.7.1.4 Musrenbang Kecamatan 000.7.1.5 Musrenbang Kelurahan 000.7.1.6 Musrenbang Desa Perencanaan Pembangungan Daerah 000.7.2.1 Rencana Pembangunan Jangka Panjang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rencana Anggaran Daerah Rencana Pembangunan Tahunan Rencana Pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah 000.7.2.6 Program kerja tahunan 000.7.2.7 Penetapan / Kontrak Kinerja 000.7.2.8 Laporan Berkala 000.7.2.9 Laporan lnsidential 000.7.2.10 Evaluasi Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Konsultasi Perencanaan Pembangunan Pemantauan, Evaluasi, Penilaian, dan Pelaporan Perencanaan Pembangunan Aksi Strategis Daerah 000.7.6.1 Rancangan awal perencanaan aksi strategi daerah Rapatpembahasanrancangan awal dengan Perangkat Daerah Sosisalisasi dengan Perangkat Daerah Rancangan akhir perencanaan aksi strategidaerah Penerapan perencaan aksi strategi daerah 000.8 000.7 Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Fasilitasi, Bimbingan , Pengawasan, Monitoring dan Evaluasi] 100.1.2 100 PEMERINTAHAN 100.1 OTONOMI DAERAH 100.1.1 Kebijakan di bidang Otonomi Daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Jurnal Hasil Penelitian/Pengkajian Master proceeding/jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan tek:nologi Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Seminar, Lokakarya, Temukarya, Workshop Data Statistik Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 000.9.6.1 000.9.6.2 000.9.6.3 000.9.8 000.9.9 000.9.10 000.9.7 000.9.6 PENELITIAN, PENGK.AJIAN, DAN PENGEMBANGAN 000.9.1 Kebijakan di bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 000.9.2 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan, antara lain: Rencana Kerja, Administrasi Penelitian, Pelaksanaan, Hasil Penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan, Rekomendasi 000.9.3 Sosialisasi dan Desiminasi Hasil penelitian, Hasil Pengkajian dan Pengembangan 000.9.4 Bimbingan teknis penelitian, pengkajian dan pengembangan 000.9.5 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi Uraian Jabatan dan Tata Kerja 000.8.2.1 Analisa Jabatan 000.8.2.2 Analisa Behan Kerja Ketatalaksanaan 000.8.3.1 Proses Bisnis 000.8.3.2 Standar Pelayanan 000.8.3.3 Standar Operasional Prosedur 000.8.3.4 Pelayanan Publik Standar Kompetensi jabatan struktural dan fungsional Evaluasi Kelembagaan Koordinasi Penguatan Reformasi dan Birokrasi 000.8.6.1 Budaya Kerja 000.8.6.2 Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi 000.8.6.3 Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengubahan Pembubaran 000.8.1.2 000.8.1.3 000.9 000.8.5 000.8.6 000.8.4 000.8.3 000.8.2 Kebijakan di bidang Pemerintahan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Dekonsentrasi dan Kerjasama 100.2.2.1 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan 100.2.2.2 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Tugas Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah 100.2.2.3 Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Pengawasan, serta Monitoring dan Evaluasi Kerjasama Daerah 100.2.2.4 Fasilitasi Kecamatan 100.2.2.5 Fasilitasi Pelayanan Umum Wilayah Administrasidan Perbatasan 100.2.3.1 Toponimi dan Data Wilayah 100.2.3.2 Pengembangan dan Penataan Batas Antar Negara 100.2.3.3 Batas Antar Daerah Wilayah 100.2.3.4 Penataan Batas WilayahAntar Kecamatan, Batas WilayahAntar Kelurahan Satu Kecamatan Dan Batas WilayahKelurahan Antar Kecamatan 100.2.3.5 Pemeliharaan Batas Wilayah 100.2.3 100.2.2 PEMERINTAHAN UMUM 100.2.l 100.1. 4. 5 Assosiasi Daerah Otonomi khusus dan daerah istimewa Peningkatan Kapasitas Dan Evaluasi Kinerja Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi ) 100.1.6.1 Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 100.1.6.2 Kemampuan Penyelenggaraan Otonomi Daerah 100.1.6.3 Pengembangan Kapasitas Daerah LKPJ/ LKPJAMJdan LPPD(Fasilitasi, Monitoring dan Evaluasi) 100.1.4.4 100.1.4.3 Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Administrasi Kepala Daerah dan DPRD Penyiapan Perumusan Kebijakan Pemberdayaan Kapasitas Kepala Daerah dan DPRDdi Bidang Pemerintahan Hubungan Antar Lembaga Daerah (Pemerintah Daerah dan DPRD) 100.1.4.2 Penataan Daerah, Pembinaan Daerah Pemekaran, Otonomi Khusus dan Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) Pemilihan Kepala Daerah, DPRD, dan Hubungan Antar Lembaga (Fasilitasi, Monitoring, dan Evaluasi) 100.1.4.1 100.1.7 100.1.5 100.1.6 100.1.4 100.1.3 100.2 100.3.11.6 100.3.11.4 100.3.11.5 100.3.11.3 100.3.11.2 Kasus/ Sengketa Hukum
100.3 .11.1 Pidana Kasus / sengketa pidana, baik kejahatan maupun pelanggaran Perdata Ka.sus/ sengketa perdata Tata Usaha Negara Perburuhan Arbitrase Sengketa Adat Nota Kesepakatan/Memorandum of Understanding (MoU)/Kontrak/Perjanjian Kerja Sama 100.3.7.1 Dalam Negeri 100.3.7.2 Luar Negeri Dokumentasi Hukum, antara lain: Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan-Peraturan yang dijadikan referensi Sosialisasi / Penyuluhan/ Pembinaan Hukum Bantuan/Konsultasi Hukum/ Advokasi Pemberian Bantuan Hukum/Konsultasi Hukum (Pidana, Perdata, Tata Usaha Negara dan Agama) 100.3.4.4 100.3.4.3 100.3.3.6 100.3.3.5 100.3.3.2 100.3.3.3 100.3.3.4 Keputusan/Ketetapan Gubernur Keputusan/Ketetapan Bupati Keputusan/Ketetapan Walikota Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Keputusan Sekretaris Daerah Kota Instruksi/ Surat Edaran 100.3.4.1 Instruksi/Surat Edaran Provinsi 100.3.4.2 Instruksi/Surat Edaran Kabupaten Instruksi/Surat Edaran Kota Instruksi/Surat Edaran Setingkat Eselon II Surat Perintah 100.3.5.1 Surat Perintah Gubernur 100.3.5.2 Surat Perintah Bupati 100.3.5.3 Surat Perintah Walikota 100.3.5.4 Surat Perintah Setingkat Eselon II Standar /Pedoman/Prosedur Kerja/Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis 100.3.3.1 Program Legislasi 100.3.1.1 Bahan/Materi Program Legislasi Daerah 100.3.1.2 Program Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-Undangan, antara lain Rancangan Peraturan Daerah, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan Keputusan/Ketetapan Pimpinan Pemerintah 100.3.11 100.3.9 100.3.10 100.3.8 100.3.7 100.3.6 100.3.5 100.3.4 100.3.3 100.3.2 HUKUM 100.3.l 100.3 Evaluasi Aktifitas Ormas : Sanksi Administrasi
200.1. 4. 10 Fasilitasi Sengketa Ormas 200.1.4.11 Fasilitasi Ormas Politik Dalam Negeri 200.1.5.1 Implementasi Kebijakan Politik 200.1.5.2 Fasilitasi Kelembagaan Politik Pemerintahan 200.1.5.3 Fasilitasi Kelembagaan Partai Politik 200.1.4.9 Kebijakan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Bina Ideologidan Wawasan Kebangsaan 200.1.2.1 Ketahanan IdeologiNegara 200.1.2.2 Wawasan Kebangsaan 200.1.2.3 Bela Negara 200.1.2.4 NilaiNilaiSejarah Kebangsaan 200.1.2.5 Pembauran dan Kewarganegaraan Kewaspadaan Nasional 200.1.3.1 Fasilitasi dan Evaluasi Kewaspadaan Dini dan Kerjasama lntelijen Keamanan 200.1.3.2 Fasilitasi Bina Masyarakat Perbatasan Antar Negara dan Kehidupan Masyarakat Perbatasan 200.1.3.3 Fasilitasi dan Evaluasi Penanganan Konflik Pemerintahan 200.1.3.4 Fasilitasi dan Laporan Penanganan KonflikSosial 200.1.3.5 Fasilitasi Pengawasan Orang Asingdan Lembaga Asing Ketahanan Seni, Budaya, Adat, Agama, dan Kemasyarakatan 200 .1.4.1 Ketahanan Seni 200.1.4.2 Ketahanan Budaya 200.1.4.3 Agama dan Kepercayaan 200.1.4.4 Organisasi Kemasyarakatan 200.1.4.5 Masalah Sosial Kemasyarakatan 200.1.4.6 Fasilitasi 200 .1. 4. 7 Pelaksanaan ldentifikasi dan Kompilasi Organisasi Masyarakat 200.1.4.8 Laporan Hasil Kerjasama Kegiatan Dengan Ormas /LNL 200.1.5 200.1.4 200.1.3 200.1.2 KESATUANBANGSA DAN POLITIK 200.1.1 Perijinan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 100.3.13.1 Hak Cipta 100.3.13.2 Hak Paten 100.3.13.3 Hak Desain Industri 100.3.13.4 Hak Rahasia Dagang 100.3.13.5 Hak Merk Permohonan HaKIyang ditolak100.3.14 100.3.12 100.3.13 200 POLITIK 200.1 Kebijakan di bidang Pemilu yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih 200.2.2.1 Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) Pemilu 200.2.2.2 Daftar Pemilih Sementara (DPS) 200.2.2.3 Daftar Pemilih Tambahan 200.2.2.4 Keputusan KPUtentang Daftar Pemilih Tetap (DPT) 200.2.2.S Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pendaftaran dan VerifikasiPeserta Pemilu 200.2.3.1 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari partai politik 200.2.3.2 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual partai politik 200.2.3.3 Dokumen pendaftaran peserta Pemilu dari Calon Perseorangan 200.2.3.4 Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faKtual Penetapan Peserta Pemilu 200.2.4.1 Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota 200.2.4.2 Keputusan KPUtentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR 200.2.4.3 Keputusan KPUtentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPR 200.2.4.4 Keputusan KPUtentang penetapan daerah pemilihan dan jumlah kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota 200.2.4.5 Peta Daerah Pemilihan Pencalonan Pemilu 200.2.5.1 Petunjuk teknis pencalonan 200.2.5.2 Surat pencalonan pendaftaran 200.2.5.3 Daftar bakal calon 200.1.6.4 Ketahanan Ekonomi 200.1.6.1 Ketahanan Sumberdaya Alam dan Kesenjangan Perekonomian 200.1.6.2 Ketahanan Perdagangan Investasi, Fiskal dan Moneter 200.1.6.3 Perilaku Perekonomian Masyarakat Ketahanan Lembaga Sosial Ekonomi 200.1.5.6 200.1.5.7 200.1.5.8 200.1.5.9 200.1.5.5 Verifikasidan Evaluasi Partai Politik Yang Memperoleh Kursi Partai Politik Yang Tidak Memperoleh Kursi Pemerintah Daerah Database Parpol Pendidikan Budaya Politik Pemilihan Umum 200.1.5.4 200.2.5 200.2.4 200.2.3 200.2.2 PEMILU 200.2.1 200.1.6 200.2 PENANGGULANGANBENCANA,PENCARIAN,DAN PERTOLONGAN ~00.2.1 Kebijakan di bidang Penanggulangan Bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 300.1.2.2 Tata Operasiona PolisiPamong Praja Sarana Prasarana PolisiPamong Praja Peningkatan Kapasitas SDMPolisiPamong Praja Perlindungan Masyarakat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Hak-Hak Sipil dan Hak Asasi Manusia Tata Operasional dan Prasarana Sarana Polisi Pamong Praja 300.1.2.1 300.1.3 300.1.4 300.1.5 300.1.6 300.1.2 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 300.1.1 Kebijakan di bidang Polisi Pamong Praja yang dilakukan di Pemerintah Daerah 300.2 300 KEAMANAN DAN KETERTmAN 300.1 200.2.5.4 Dokumen persyaratan masing- masing bakal calon 200.2.5.5 Dokumen verifikasi administrasi 200.2.5.6 Daftar Calon Sementara dan Calon Tetap Kampanye Pemilu 200.2.6.1 Keputusan KPU tentang penetapan jadwal kampanye 200.2.6.2 Namajuru kampanye/pelaksana kampanye 200.2.6.3 Peringatan tertulis/penghentian kegiatan kampanye Dana Kampanye 200.2.7.1 Pedoman audit dana kampanye 200.2.7.2 Laporan dana kampanye peserta Pemilu 200.2.7.3 Laporan hasil audit dana kampanye Pemungutan dan Penghitungan Suara 200.2.8.1 Keputusan KPU tentang desain dan spesifikasi surat suara 200.2.8.2 Master surat suara 200.2.8.3 Surat suara yang terpakai 200.2.8.4 Surat Suara Tidak terpakai (rusak, salah, dan tidak digunakan) 200.2.8.5 Formulir pemilu di Pemerintah Daerah Penetapan Hasil Pemilu Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10. l Surat-surat mengenai Perselisihan Hasil Pemilu 200.2.10.2 Jawaban dan kesimpulan termohon 200.2.10.3 Salinan Putusan lembaga peradilan Laporan hasil penyelenggaraan Pemilu200.2.11 200.2.9 200.2.10 200.2.8 200.2.7 200.2.6 400 KESEJAHTERAAN RAKYAT 400.1 PEMBANGUNANDAERAH TERTINGGAL 400.1.1 Kebijakan di bidang Pembangunan Daerah Tertinggal yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.1.2 Pembangunan Sumber Daya 400.1.2.1 Fasilitasi Pendidikan Ketrampilan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.2 Fasilitasi Kesehatan Pengembangan Sumber Daya Perencanaan Penanggulangan Bencana, Pencarian, dan Pertolongan 300.2.2. l Rencana dan standardisasi dan pengawakan dan perbekalan 300.2.2.2 Kurikulum dan silabus, evaluasi dan monitoring 300.2.2.3 Tenaga pencarian pertolongan, penyiapan potensi pencarian dan pertolongan 300.2.2.4 Permasyarakatan pencarian dan pertolongan, sertifikasi pencarian dan pertolongan 300.2.2.5 Perencanaan dan standardisasi, penyelenggaraan operasi SAR, Siaga dan latihan, tempat latihan 300.2.2.6 Registrasi BEACON Pencegahan dan Kesiapsiagaan Potensi Pencarian dan Pertolongan Bina Ketenagaan dan Pemasyarakatan 300.2.5.l Rencana Pendidikan dan Pelatihan 300.2.5.2 Penyiapan tenaga dan potensi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.3 Pemasyarakatan dan Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan 300.2.5.4 Pemasyarakatan Pencarian dan Pertolongan (Sosialisasi dan Penyuluhan) 300.2.5.5 Sertifikasi Pencarian dan Pertolongan Operasi Pencarian clan Pertolongan Rencana Pengembangan dan Standardisasi Komunikasi Operasi Komunikasi 300.2.8.1 Operasi Peralatan Komunikasi (Berita SAR) 300.2.8.2 Operasi Peralatan Deteksi Dini (Berita SAR) 300.2.8.3 Registrasi BEACON Inventarisasi dan Pemeliharaan Pengembangan Sistem lnformasi Penyajian dan Layanan Informasi Pelapooran dan Evaluasi 300.2.12.1 Laporan Harian 300.2.12.2 Laporan Bulanan 300.2.12.3 Laporoan Tahunan 300.2.12.4 Evaluasi 300.2.9 300.2.10 300.2.11 300.2.12 300.2.8 300.2.6 300.2.7 300.2.3 300.2.4 300.2.5 300.2.2 Penguatan organisasi masyarakat Pemberdayaan masyarakat Kerjasama antar lembaga sosial dan budaya 400.1.5.2 400.1.5.3 400.1.5.4 400.1.4.8 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal 400.1.4.9 Fasilitasi pengembangan usaha ekonomi perdesaan tertinggal 400.1.4.10 Monitoring dan evaluasi Ekonomi desa tertinggal 400.1.4.11 Identifikasi dan inventarisasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal 400.1.4.12 Fasilitasi pengembangan masyarakat dan desa tertinggal 400.1.4.13 Monitoring dan evaluasi Masyarakat tertinggal 400.1.4.14 Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Pembinaan Lembaga Sosial dan Budaya 400.1.5.1 Penguatan kapasitas lembaga lokal 400.1.4.7 400.1.2.3 Fasilitasi Sumber daya hayati dan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.4 Fasilitasi Mineral, Energi dan Lingkungan Hidup 400.1.2.5 Fasilitasi Teknologi dan Inovasi 400.1.2.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengembangan Sumber Daya 400.1.2.7 Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.1 Fasilitasi Transportasi Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.2 Fasilitasi lnformasi dan Telekomunikasi dalam Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.3 Fasilitasi Sosial dalam Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.4 Fasilitasi Ekonomi dalam Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.5 Fasilitasi energi dalam Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.6 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Peningkatan Infrastruktur 400.1.3.7 Pemantauan dan Evaluasi Pembinaan Ekonomi dan Dunia Usaha 400.1.4.1 Fasilitasi Invenstasi pembinaan ekonomi dan dunia usaha 400.1.4.2 Fasilitasi Kelembagaan ekonomi dan dunia usaha 400.1.4.3 Fasilitasi Usaha mikro, kecil dan menengah 400.1.4.4 Fasilitasi Kemitraan usaha 400.1.4.5 Fasilitasi Pengembangan komoditas unggulan 400.1.4.6 Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan ekonomi dan dunia usaha Pemantauan dan evaluasi 400.1.5 400.1.4 400.1.3 400.2.4.5 400.2.4.2 400.2.4.3 400.2.4.4 Pencegahan Kekerasan terhadap Anak Data perlindungan anak Advokasidan fasilitasi Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan anak Partisipasi publik untuk kesejahteraan anak 400.2.4.1 400.2.3.2 400.2.3.3 400.2.3.4 Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Data perlindungan perempuan Advokasidan fasilitasi Monitoring, evaluasi dan analisa kebijakan perlindungan perempuan 400.2.3.5 Sistem aplikasi dan jaringan informasi gender 400.2.3.6 Analisis dan penyajian informasi gender 400.2.3.7 Partisipasi publik untuk kesejahteraan ibu Perlindungan Anak (Hak Sipil, Masalah Sosial, Kekerasan Terhadap Anak, Anak Berkebutuhan Khusus, Anak Berhadapan Dengan Hukum) 400.2.4 400.2.3.1 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK 400.2.1 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.2.2 Pengarusutamaan Gender Ekonomi, Politik Sosial danHukum 400.2.2.1 Data gender 400.2.2.2 Advokasi dan fasilitasi 400.2.3 Perlindungan Perempuan (Kekerasan, Masalah Sosial, Tenaga Kerja, Korban Perdagangan) 400.1.6.7 400.1.6.6 400.1.6.5 400.1.6.4 400.1.6.3 400.1.6.2 Fasilitasi pengembangan Daerah perbatasan Fasilitasi pengembangan Daerah rawan konflik dan bencana Fasilitasi pengembangan Daerah Perdesaan Fasilitasi pengembangan Daerah pulau terpencil dan terluar Fasilitasi pengembangan Wilayah strategis Koordinasi pelaksanaan kebijakan pengembangan daerah khusus Pemantauan dan evaluasi 400.1.6.l Pengembangan Daerah Khusus400.1.6 400.1.5.7 Ketenagakerjaan Koordinasi pelaksanaan kebijakan pembinaan lembaga sosial dan budaya Pemantauan dan evaluasi 400.1.5.5 400.1.5.6 400.2 Lomba, Festival Sosialisasi, Bimtek Pendataan Kelembagaan 400.3.6.3 400.3.6.4 400.3.6.5 400.3.6.6 400.3.3.7 Sosialisasi 400.3.3.8 Sertifikasi dan Akreditasi Kursus/Pelatihan Pendidik dan Tenaga Pendidik Pendidikan Dasar dan Menengah Pertama 400.3.5.1 Kurikulum, bahan ajar 400.3.5.2 Block Grant 400.3.5.3 Pelatihan, Bimtek, sosialisasi, 400.3.5.4 Lomba, penghargaan, penganugerahan 400.3.5.5 Bantuan operasional sekolah (BOS) 400.3.5.6 Bantuan Siswa Miskin Pendidikan khusus/Layanan Khusus 400.3.6.1 Kurikulum, Bahan Ajar, Alat Bantu Pembelajaran 400.3.6.2 Block Grant Pameran Rak or 400.3.3.5 400.3.3.6 Pendidikan Masyarakat 400.3.3.1 Penyelenggaraan Program 400.3.3.2 Penilaian dan pemberian bantuan sosial 400.3.3.3 Pembinaan Program 400.3.3.4 Lomba/Pemberian Penghargaan Peringatan Hari anak Block Grant Bahan Ajar (AlatPermainan Edukatif) Pelatihan Sosial400.3.2.2 400.3.2.3 400.3.2.4 Kebijakan di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)Nonformal, Informal 400.3.2.1 Penghargaan terkait gender (Anugerah Parahita Ekapraya/ APE) Penghargaan Kabupaten Layak Anak Penghargaan Desa Ramah Perempuan Peduli Anak 400.2.5.6 Pemenuhan Hak Anak Data Klaster Hak Anak Data tumbuh kembang anak Advokasidan fasilitasi Monitoring,evaluasi dan analisa kebijakan tumbuh kembang anak Penyelenggaraan parenting pola pengasuhan anak 400.2.5.1 400.2.5.2 400.2.5.3 400.2.5.4 400.2.5.5 Tumbuh Kembang Anak (Pendidikan, Kesehatan, Partisipasi, Lingkungan dan Penanaman Nilai- NilaiLuhur, Pengembangan Kota Layak Anak) 400.3.6 400.3.4 400.3.5 400.3.3 400.3.2 PENDIDIKAN 400.3.1 400.2.7 400.2.8 400.2.6 400.2.5 400.3 400.3.12.2 Penilaian Non Akademik Analisis dan Sistem Informasi Penilaian Data dan Statistik Pendidikan 400.3.12.1 Data peserta diclik, pendidik dan tenaga kependidikan Data Satuan Pendidikan dan Proses Pembelajaran Prasarana dan Sarana Pendidikan 400.3.13.1 Prasarana Pendidikan 400.3.13.2 Sarana Pendidikan 400.3.11.2 400.3.11.3 400.3.10.4 Penilaian prestasi kerja guru dan pengawas sekolah 400.3.10.5 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan 400.3.10.6 Peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga pendidik 400.3.10.7 Block grant 400.3.10.8 Bimbingan teknis/ sosialisasi Penilaian Pendidikan 400.3.11.1 Penilaian Akademik 400.3.8.7 400.3.8.5 400.3.8.6 Block grant Bimbingan teknis / sosialisasi Lomba , Sayembara, festival Bantuan operasional Sekolah (BOS) 400.3.8.8 Bantuan siswa miskin Pendidikan Khusus-Layanan Khusus 400.3.9.1 Bahan ajar 400.3.9.2 Petunjuk Teknis 400.3.9.3 Block grant 400.3.9.4 Sosialisasi, bimtek 400.3.9.5 Lomba, sayembara, jambore, festival 400.3.9.6 Kurikulum/bahan pembelajaran 400.3.9.7 Alat bantu pembelajaran 400.3.9.8 Pendataan 400.3.9.9 Kelembagaan (Unit kesehatan sekolah, Pendiclikan jasmani adaptif, pendidikan inklusi Pendidik dan Tenaga Pendidik 400.3.10.1 Pendataan dan Pemetaan 400.3.10.2 Uji Kompetensi Guru 400.3.10.3 Setifikasi Guru 400.3.8.4 Sekolah Menengah Atas 400.3.8. l Kurikulum 400.3.8.2 Bahan Ajar 400.3.8.3 Pelatihan 400.3.7.5 400.3.7.6 400.3.7.7 Penghargaan guru dan tenaga kependidikan Peningkatan kesejahteraan guru Sosialisasi, bimtek Block Grant 400.3.7.4 Pembinaan Pendiclik dan Tenaga Pendidik 400.3.7.1 Pendataan dan Pemeetaan 400.3.7.2 Uji Kompetensi Guru 400.3.7.3 Sertifikasi Guru 400.3.13 400.3.12 400.3.11 400.3.10 400.3.9 400.3.8 400.3.7 Peningkatan Tenaga dan Sumber Daya Pemuda 400.5.2.1 Penelusuran (Duta Kepemudaan) 400.5.2 400.3.13.3 Monitoring dan Evaluasi 400.4 KEOLAHRAGAAN 400.4.1 Kebijakan di bidang Keolahragaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.4.2 Pengelolaan Olahraga Pendidikan 400.4.2.1 Olahraga Pendidikan Dasar dan Menengah 400.4.2.2 Olahraga Pendidikan Tinggi 400.4.2.3 Olahraga Pendidikan Nonformal dan Informal 400.4.3 Pengelolaan Olahraga Rekreasi 400.4.3.1 Olahraga Massal 400.4.3.2 Olahraga Tradisional 400.4.3.3 Olahraga Petualangan, Tantangan dan Wisata 400.4.4 Pengelolaan Pembinaan Sentra dan Sekolah Khusus Olahraga 400.4.4.1 Olahraga Pendidikan 400.4.4.2 Olahraga Rekreasi 400.4.4.3 Olahraga Prestasi 400.4.4.4 Sekolah Khusus Olahraga 400.4.5 Pengembangan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus 400.4.5.1 Olahraga Tradisional 400.4.5.2 Layanan Khusus 400.4.6 Kemitraan dan Penghargaan Olahraga 400.4.6.1 Kemitraan Keolahragaan 400.4.6.2 Penghargaan Olahraga 400.4.7 Pembibitan dan IPTEK Olahraga 400.4.7.1 Pembibitan Olahraga 400.4.7.2 Kompetisi 400.4.7.3 IPTEKOlahraga 400.4.8 Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan 400.4.8.1 Tenaga Keolahragaan 400.4.8.2 Organisasi Keolahragaan 400.4.9 Industri dan Promosi Olahraga 400.4.9.1 Industri Olahraga 400.4.9.2 Promosi Olahraga 400.4.10 Olahraga Prestasi 400.4.10.1 Daerah 400.4.10.2 Nasional 400.4.10.3 Intemasional 400.4.11 Standardisasi dan Infrastruktur Olahraga 400.4.11.1 Standardisasi Keolahragaan 400.4.11.2 Akreditasi dan Sertifikasi Keolahragaan 400.4.11.3 Infrastruktur Olahraga 400.5 KEPEMUDAAN 400.5.1 Kebijakan di bidang Kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman 400.6.2.1 Registrasi Nasional 400.6.2.2 Pelindungan 400.6.2.3 Pengembangan dan Pemanfaatan 400.6.2.4 Eksplorasi dan Dokumentasi 400.6.2 KEBUDAYAAN 400.6.1 Kebijakan di bidang Kebudayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.5.8.4 400.5.8.3 400.5.8.2 Organisasi Kepemudaan dan Pengawasan Kepramukaan 400.5.8.1 Pemberdayaan Organisasi Kepemudaan : Kelembagaan dan Sumberdaya Pemberdayaan Organisasi Kemahasiswaan : Kelembagaan dan Sumberdaya Pemberdayaan Organisasi Kepelajaran: Kelembagaan dan Sumberdaya Pengawasan Kepramukaan : Kelembagaan, Program dan Sumberdaya Standardisasi dan Infrastruktur Pemuda 400.5.9.1 Standardisasi 400.5.9.2 Infrastruktur Pemuda Kemitraan dan Penghargaan Pemuda 400.5.10.1 Kemitraan 400.5.10.2 Pengbargaan Pemuda 400.5.2.2 Pengkajian (Rekomendasi Kepemudaan melalui forum kepemudaan) 400.5.2.3 Pengembangan Peningkatan Wawasan Pemuda 400.5.3.1 Wawasan Kebangsaan 400.5.3.2 Wawasan Lingkungan 400.5.3.3 Wawasan Sosial dan Hukum Peningkatan Kapasitas Pemuda 400.5.4.1 Kapasitas Iman dan Taqwa 400.5.4.2 Kapasitas IPTEK 400.5.4.3 Pemanfaatan IPTEK Peningkatan Kreativitas Pemuda (Pemetaan Kreativitas/ seni kepemudaan) 400.5.5.1 Pengkajian 400.5.5.2 Pengembangan 400.5.5.3 Pendayagunaan (fasilitasi) Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda 400.5.6.1 Kepemimpinan : Penelusuran, Pengaderan,Pendayagunaan 400.5.6.2 Kepeloporan Pemuda: Kesukarelawanan. Pengembangan kepedulian,pendampingan Kewirausahaan 400.5.7.1 Kelembagaan 400.5.7.2 Pengaderan 400.5.7.3 Perintisan 400.5.10 400.5.9 400.5.8 400.5.7 400.5.6 400.5.5 400.5.4 400.5.3 400.6 lnfeksi menular lewat transfusi darah 400.7.2.8 Penyakit mulut di tingkat primer 400.7.2.9 Pembiayaan darah 400.7.2.10 Penggunaan darah rasional 400.7.2.11 Unit transfusi darah, bank darah rumah sakit dan jejaring pelayanan darah 400.7.2.12 Pelayanan kesehatan di daerah terpencil, sangat terpencil dan kepulauan 400.7.2.13 Akreditasi puskesmas 400.7.2.14 Puskesmas berprestasi Upaya Kesehatan Rujukan 400.7.3.1 Pelayanan kesehatan rujukan 400.7.3.2 Pelayanan kedokteran, organisasi profesi dan konsorsium upaya kesehatan (KUK)
400.7.3.3 Pelayanan rumah sakit privat 400.7.3.4 Pelayanan kesehatan rumah sakit khusus dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya 400.7.3.5 Pelayanan kesehatan rumah sakit pendidikan 400.7.2.7 Kebijakan di bidang Kesehatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Upaya Kesehatan Dasar 400.7.2.1 Pelayanan kedokteran keluarga 400.7.2.2 Praktek klinis dokter di pelayanan kesehatan primer
400.7.2.3 Pelaksanaan kesehatan primer 400.7.2.4 Kesehatan gigi dan mulut di puskesmas
400.7 .2.5 Kesehatan gigi dan mulut di rumah sakit 400.7.2.6 ICD 10, Destistry & Stomatology Pembinaan Kesenian dan Perfilman 400.6.3. l Pembinaan Seni Pertunjukan 400.6.3.2 Pembinaan Seni Rupa 400.6.3.3 Pembinaan Seni Literasi dan apresiasi film 400.6.3.4 Dokumentasi dan Publikasi Sejarah dan NilaiBudaya 400.6.4.1 Sejarah 400.6.4.2 Pemetaan nilai 400.6.4.3 Verifikasi dan Perumusan Nilai 400.6.4.4 Dokumentasi dan Publikasi 400.6.4.5 Dokumentasi sejarah dan nilai sejarah 400.6.4.6 Publikasi sejarah dan nilai sejarah InternalisasiNilai dan Diplomasi Budaya 400.6.5.1 Internalisasi nilai budaya 400.6.5.2 Kekayaan budaya 400.6.5.3 Warisan budaya nasional dan dunia 400.6.5.4 Diplomasi budaya 400.7.3 400.7.2 400.7.1 KESEHATAN 400.6.5 400.6.4 400.6.3 400.7 400.7.7.2 Imunisasi 400.7.7.3 Karantina kesehatan dan kesehatan di pelabuhan
400.7. 7. 4 Kesehatan matra Pengendalian penyakit menular langsung 400.7.8.1 Pengendalian tuberkolosis 400.7.8.2 Pengendalian AIDSdan penyakit menular seksual 400.7.8.3 Pengendalian infeksi saluran pernafasan akut 400.7.8.4 Pengendalian diare dan infeksi saluran pencernaan 400.7.8.5 Pengendalian kusta dan frambusia Surveilans dan respon kejadian luar biasa 400.7.6.4 400.7.6.3 400.7.6.2
400.7.4 .4 Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Khusus 400.7.4.5 Bina pelayanan kebidanan Penunjang medik dan sarana kesehatan 400.7.5.1 Mikrobiologidan imunologi 400.7.5.2 Patologidan toksilogi 400.7.5.3 Radiologi 400.7.5.4 Perizinan dan sertifikasi 400.7.5.5 Sarana dan prasarana kesehatan
400.7.5.6 Peralatan med.is di fasilitas pelayanan kesehatan 400.7.5.7 Aplikasi sarana dan prasarana alat kesehatan Kesehatan Jiwa 400.7.6.1 Kesehatanjiwa di non fasilitas pelayanan kesehatan Bina kesehatan jiwa di fasilitas pelayanan kesehatan Etikolegal dan asesmen Pencegahan dan penanggulangan narkotika dan sejenisnya 400.7.6.5 Etikolegal dan asesmen 400.7.6.6 Kesehatanjiwa kelompok beresiko Surveilans, Imunisasi, Karantina dan Kesehatan Matra 400.7.7.1 400.7.4.3 400.7.3.10 400.7.3.8 400.7.3.9 400.7.3.7 400.7.3.6 Pelayanan pasien jaminan kesehatan Fasilitas pelayanan kesehatan asing dan perdagangan jasa Badan pengawas rumah sakit Perizinan dan penetapan kelas rumah sakit kelas A dan Penanam Modal Asing (PMA) Akreditasi rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya Keperawatan dan keteknisian medik 400.7.4.1 Pelayanan Keperawatan Dasar 400.7.4.2 Pelayanan keperawatan profesional di rumah sakit Pelayanan Keperawatan di Rumah Sakit Umum 400.7.8 400.7.7 400.7.6 400.7.5 400.7.4 400.7.16.4 400.7.16.2 400.7.16.3 400.7.15.4 Kewaspadaan penanganan balita beresiko Kualitas hidup anak usia sekolah dan remaja 400.7.15.5 Perlindungan kesehatan anak Kesehatan Tradisional alternatif dan komplementer
400.7 .16 .1 Kesehatan tradisional keterampilan Kesehatan tradisional ramuan Kesehatan altematif dan komplementer Penapisan dan kemitraan 400.7.15.3 400.7.14.4 400.7.14.5 400.7.14.3 Kesehatan ibu bersalin dan nifas Kesehatan maternal dengan pencegahan komplikasi Keluarga berencana Perlindungan kesehatan reproduksi Kesehatan anak
400.7 .15. 1 Kelangsungan hid up bayi 400.7.15.2 Kelangsungan anak balita dan pra sekolah Kesehatan ibu hamil Konsumsi makanan dan jasa makanan Kewaspadaan gizi400.7.13.5 Kesehatan ibu 400.7.14.1 400.7.14.2 Gizi k1inik dan diatetik Gizi makro Gizi mikro 400.7.10.5 400.7.10.4 400.7.10.3 400.7.10.2 Pengendalian penyakit bersumber binatang
400.7. 9. 1 Pengendalian malaria 400.7.9.2 Pengendalian arbovirosis
400.7. 9 .3 Pengendalian zoonosis
400.7. 9. 4 Pengendalian filariasis dan kecacingan Pengendalian penyak:i.t tidak menular 400.7.10.1 Pengendalian penyak:i.tjantung dan pembuluh darah Pengendalian penyak:i.t diabetes melitus dan penyakit metabolik Penyak:i.t kanker Penyak:i.t kronis dan generatif Gangguan akibat kecelakaan dan tindak kekerasan Penyehatan lingkungan
400.7 .11.1 Penyehatan air dan sanitasi dasar
400.7 .11.2 Pemukiman dan tempat um um 400.7.11.3 Kawasan dan sanitasi darurat
400.7 .11. 4 Higien sanitasi pangan 400.7.11.5 Pengamanan limbah, udara, radiasi Pengembangan teknologi laboratorium dan penapisan telmologi pengendalian penyakit dan pengendalian lingkungan Gizi 400.7.13.1 400.7.13.2 400.7.13.3 400.7.13.4 400.7.16 400.7.15 400.7.14 400.7.13 400.7.12 400.7.11 400.7.10 400.7.9 Tersedianya dokumen teknis penguatan pelaksanaan JKN Intelegensia Kesehatan 400.7.25.l Pemeliharaan dan peningkatan kemampuan inteligensia kesehatan 400.7.25.2 Penanggulangan masalah inteligensia kesehatan 400.7.24.2 Kefarmasian
400.7.20 .1 Pelayanan kefarmasian 400.7.20.2 Farmasi klinis 400.7.20.3 Farmasi Komunitas 400.7.20.4 Penggunaan obat rasional Produksi dan distribusi kefarmasian
400.7. 21. 1 0 bat tradisional 400.7.21.2 Kosmetik dan makanan 400.7.21.3 Narkotika, psikotropika, prekursor farmasi dan sediaan farmasi khusus 400.7.21.4 Kemandirian obat dan bahan baku obat Surat Keterangan, Sertifikasi dan Perijinan
400.7.22 .1 Surat keterangan 400.7.22.2 Sertifikasi dan perijinan Penanggulangan Krisis Kesehatan 400.7.23.1 Pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan 400.7.23.2 Tanggap darurat dan pemulihan 400.7.23.3 Pemantauan dan informasi 400.7.23.4 Penanggulangan krisis kesehatan dalam bidang pengendalian penyakit dan penyehatan 400.7.23.5 Pelayanan kesehatan reproduksi situasi bencana Pengembangan dan Jaminan Kesehatan 400.7.24.1 Tersedianya data NHAsetiap tahun 400.7.19.3 Produsen dan distributor alat kesehatan dan obat Produk diagnostik in vitro dan perbekalan kesehatan rumah tangga 400.7.19.2 Kesehatan kerja dan Olah raga
400.7 .17.1 Pelayanan kesehatan kerja
400.7 .17 .2 Kapasitas kerja 400.7.17.3 Lingkungan kerja 400.7.17.4 Kemitraan kesehatan kerja 400.7.17.5 Kesehatan perkotaan
400.7 .17.6 Kesehatan olahraga Obat Publk dan perbekalan kesehatan 400.7.18.l Harga obat publik 400.7.18.2 Pengadaan obat
400.7.18.3 Perbekalan kesehatan Produksi dan distribusi alat kesehatan
400.7.19.1 Alat kesehatan 400.7.25 400.7.24 400.7.23 400.7.22 400.7.21 400.7.20 400.7.19 400.7.18 400.7.17 Beragama dan Kepercayaan 400.8.2.3 Pelestarian Nilai-NilaiKeagamaan dan Kepercayan 400.8.2.4 Kasus Keagamaan 400.8.2.5 Kasus Aliran Keagamaan Pembinaan Kepercayaan Kepada Tuhan YME 400.8.3.1 Kelembagaan dan Kepercayaan 400.8.3.2 Pembinaan Kerukunan Hidup Beragama Data Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Provinsi/Kabupaten/Kota Pelaksanaan Kerukunan Umat400.8.2.2 Fasilitasi 400.8.2.1 400.8.3 400.8.2 AGAMA DAN KEPERCAYAAN 400.8.1 Kebijakan di bidang Agama dan Kepercayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penilaian keamanan pangan Standardisasi produk pangan Inspeksi dan sertifikasi produk pangan Surveilan dan penyuluhan keamanan pangan Pengawasan produk dan bahan berbahaya Rekam Medis 400.7.30.5 400.7.30.4 Pengawasan Obat Tradisional, Kosmetik dan Produk Komplimen
400.7.29. 1 Penilaian obat tradisional, suplemen makanan dan kosmetik 400.7.29.2 Standardisasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen 400.7.29.3 Inspeksi dan sertifikasi obat tradisional, kosmetik dan produk komplimen
400.7.29.4 Obat AsliIndonesia Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya 400.7.30.1 400.7.30.2 400.7.30.3 Pengembangan sistem informasi dan bank data kesehatan 400.7.28.3 Data dan Informasi
400.7 .28.1 Statistik kesehatan 400.7.28.2 Analisis dan diseminasi informasi per an Pengembangan pesan promosi kesehatan Hari kesehatan400.7.27.4 400.7.27.3 Kesehatan Haji 400.7.26.1 Pelayanan dan pendayagunaan sumber daya kesehatan haji 400.7.26.2 Peningkatan kesehatan dan pengendalian faktor risiko kesehatan haji Promosi Kesehatan 400.7.27.1 Sarana Promosi Kesehatan 400.7.27.2 Pembinaan advokasi dan kemitraan serta pemberdayaan 400.7.31 400.7.30 400.7.29 400.7.28 400.7.27 400.7.26 400.8 perempuan 400.9.4.3 Warga binaan lembaga pemasyarakatan meliputi penyiapan, reintegrasi
400.9. 4. 4 Pelayanan sosial orang dengan HIV / AIDSdan kelompok minoritas Rehabilitasi Sosial Karban Penyalahgunaan NAPZA Pelayanan sosial lanjut usia 400.9.6.1 Pelayanan sosial dalam dan luar pan ti 400.9.6.2 Pengembangan kelembagaan meliputi pembinaan lembaga, kerjasama lembaga 400.9.6.3 Advokasi dan pelayanan sosial kedaruratan Pengumpulan dan Pengelolaan sumber dana bantuan sosial Perlindungan Sosial Karban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran Perlindungan Sosial Karban Bencana Sosial
400.9. 9.1 Ketahanan sosial masyarakat meliputi keserasian sosial, penguatan Sumber Daya 400.9.9.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 400.9.4.2 400.9.3.2 400.9.3.3 400.9.2.5 400.9.2.4 400.9.2.3 Kesejahteraan sosial anak berhadapan dengan hukum Kesejahteraan sosial anak dengan kecatatan Kesejahteraan sosial anak yang membutuhkan perlindungan khusus Rehabilitasi Sosial 400.9.3. l Rehabilitasi sosial orang dengan kecacatan tubuh dan bekas penderita penyakit kronis, netra dan rungu wicara, mental Kelembagaan dan advokasi social Asistensi dan pemeliharaan kesejahteraan social Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial
400.9.4 .1 Gelandangan, pengemis dan pemulung Tuna susila dan korban traffking Kebijakan di bidang Sosial yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kesejahteraan Sosial Anak 400.9.2.1 Kesejahteraan sosial anak balita 400.9.2.2 Kesejahteraan sosial anak terlantar 400.8.3.5 Komunitas Kepercayaan Pengetahuan dan Ekspresi Budaya Tradisional Lingkungan Budaya dan Pranata Sosial 400.8.3.3 400.8.3.4 400.9.9 400.9.8 400.9.7 400.9.6 400.9.5 400.9.4 400.9.3 400.9.2 SOSIAL 400.9.1 400.9 400.9.12.5 400.9.12.4 400.9.12.3 400.9.11.3 Asuransi kesejahteraan sosial meliputi kelembagaan, pengelolaan premi Bantuan langsung dan tunjangan berkelanjutan meliputi pendampingan dan penyaluran 400.9.11.4 Kerjasama Pemberdayaan keluarga dan kelembagaan Sosial 400.9.12.1 Ketahanan keluarga 400.9.12.2 Asistensi keluarga dan pemberdayaan perempuan Tenaga kesejahteraan sosial masyarakat dan organisasi sosial Kemitraan dunia usaha Karang taruna meliputi kelembagaan, pengembangan kapasitas Pemberdayaan komunitas adat terpencil 400.9.13.1 Persiapan pemberdayaan 400.9.13.2 Pemberdayaan sumber daya manusia 400.9.13.3 Penggalian dan pengembangan potensi 400.9.13.4 Keserasian dan penguatan komunitas adat terpencil 400.9.13.5 Kerjasama kelembagaan Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan dan Perdesaan 400.9.14.1 Identifikasi dan analisis 400.9.14.2 Pengembangan kapasitas
400.9 .14 .3 Penataan sosial lingkungan kumuh 400.9.14.4 Advokasi sosial dan pengembangan aksesibilitas 400.9.14.5 Bantuan Langsung 400.9.14.6 Kerjasama Kelembagaan Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial
400.9 .15 .1 Pengbargaan dan kesejahteraan keluarga pahlawan 400.9.15.2 Pelestarian nilai-nilai kepahlawanan dan keperintisan Seleksi dan vrifi.kasi 400.9.10.3 Pemulihan sosial dan penguatan sosial 400.9.10.4 Kerjasama J aminan Sosial 400.9.11.1 400.9.11.2 400.9.9.3 Pemulihan sosial meliputi penguatan sosial, reintegrasi sosial 400.9.9.4 Kerjasama meliputi kerjasama pemerintah, kerjasama non pemerintah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam 400.9. 10. l Kesiapsiagaan dan mitigasi 400.9.10.2 Tanggap darurat meliputi bantuan darurat, advokasi sosial 400.9.15 400.9.14 400.9.13 400.9.12 400.9.11 400.9.10 Perdesaan 400.10.6.4 Fasilitasi Pemetaan Kebutuhan dan Pengkajian Teknologi Perdesaan 400.10.6.5 Pemasyarakatan dan Kerjasama TeknologiPerdesaan Badan Usaha MilikDesa (Bumdes) 400.10.6.3 Fasilitasi Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan Perdesaan Fasilitasi Pemanfaatan Lahan dan Pesisir Perdesaan Fasilitasi Prasarana dan Sarana 400.10.6.2 400.10.5.5 400.10.5.4 400.10.5.3 400.10.4.3 Budaya Nusantara Pemberdayaan Perempuan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga 400.10.4.4 Kesejahteraan Sosial 400.10.4.5 Tenaga Kerja Perdesaan Usaha Ekonomi Masyarakat 400.10.5.1 Usaha Pertanian dan Pangan 400.10.5.2 Usaha Perkreditan dan Simpan Pinjam Produksi dan Pemasaran Usaha Ekonomi dan Keluarga Ekonomi Perdesaan dan Masyarakat Tertinggal Sumberdaya Alam dan TeknologiTepat Guna Perdesaan 400.10.6.1 400.10.2.3 400.10.2.4 400.10.2.2 Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan Fasilitasi Permusyawaratan Desa Fasilitasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa 400.10.2.5 Pengembangan Kapasitas Desa Kelembagaan dan Pelatihan Masyarakat 400.10.3.1 Lembaga Masyarakat 400.10.3.2 Pembangunan Partisipatif 400.10.3.3 Pendataan Potensi Masyarakat 400.10.3.4 Pengembangan Kawasan Perdesaan 400.10.3.5 Pelatihan Masyarakat Pemberdayaan Adat dan Sosial Budaya Masyarakat 400.10.4.1 400.10.4.2 Kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pemerintahan Desa dan Kelurahan 400.10.2.1 Fasilitasi Pengembangan Desa dan Kelurahan 400.10.7 400.10.6 400.10.5 400.10.4 400.10.3 400.10.2 400.10 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 400.10.1 400.9.15.4 Pengembangan kesetiakawanan sosial Pengelolaan taman makam pahlawan 400.9.15.3 400.12.5 400.12.4.5 400.12.4.4 400.12.4.3 400.12.4.2 400.12.4 400.12.3.4 400.12.3.5 400.12.3.3 400.12.3.2 400.12.3 400.12.2.4 400.12.2.5 400.12.2.3 400.12.2 Perkawinan dan Perceraian Pengangkatan Pengakuan dan Pengesahan Anak serta Perubahan dan Pencatatan Kewarganegaraan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan 400.12.4. l Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kelembagaan Informasi Administrasi Kependudukan Pengelolaan data Administrasi Kependudukan Penyajian dan Layanan Informasi AdministrasiKependudukan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pengembangan Kebijakan Kependudukan 400.12.5.1 Kuantitas Penduduk Pendaftaran Penduduk 400.12.2.1 Identitas Penduduk 400.12.2.2 Pindah Datang Penduduk Dalam Wilayah NKRI Pindah Datang Penduduk Antar Negara Pendataan Penduduk Rentan Monitoring Evaluasi dan Dokumentasi Pencatatan Sipil 400.12.3. l Kelahiran dan Kematian 400.12 KEPENDUDUKANDAN CATATAN SIPIL 400.12.1 Kebijakan di bidang Kependudukan dan Catatan Sipil yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. 400.11 PERTAMANAN DAN PEMAKAMAN 400.11.1 Kebijakan di bidang Pertamanan dan Pemakaman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.11.2 Pertamanan 400.11.2. l Perencanaan Pertamanan 400.11.2.2 Taman Kota 400.11.2.3 Tata Hias dan Ornamen Kota 400.11.3 Pemakaman 400.11.3.1 Perencanaan Pemakaman 400.11.3.2 Pemakaman 400.11.3.3 Pelayanan Pemakaman 400.11.4 Jalur Hijau 400.11.4.l Perencanaan Jalur Hijau 400.11.4.2 Jalur Hijau Jalan 400.11.4.3 Jalur Hijau Penyempurna dan Tepian Air 400.11.5 Peran Serta Masyarakat 400.11.6 Pengawasan dan Penindakan 400.11.7 Pengelolaan Data 400.11.8 Evaluasi dan Pelaporan Pengembangan Materi 400.13.8.1 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Formal 400.13.8.2 Pengembangan Materi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Monitoring dan Evaluasi 400.13.9.1 Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Formal 400.13.7.2 400.13.4.2 Pengumpulan dan pengolahan data 400.13.2.2 Evaluasi dan pelaporan Fasilitas pengaduan kebijakan pengendalian penduduk 400.13.3.1 Penyiapan fasilitas 400.13.3.2 Evaluasi dan pelaporan Profildan proyeksi penduduk 400.13.4.1 Data profil dan proyeksi penduduk Evaluasi data profil dan proyeksi penduduk Penetapan parameter pengendalian penduduk 400.13.5.1 Penetapan sasaran parameter 400.13.5.2 Evaluasi sasaran parameter Pemanfaatan perencanaan pengendalian penduduk 400.13.6.1 Pemanfaatan profil dan proyeksi 400.13.6.2 Pemanfaatan parameter Pengembangan Sistem 400.13.7.1 Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Formal Pengembangan Sistem Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal Analisis pengaduan kebijakan pengendalian penduduk 400.13.2.1 400.13.9 400.13.8 400.13.7 400.13.6 400.13.5 400.13.4 400.13.3 400.13.2 400.13 KELUARGABERENCANA 400.13.1 Kebijakan di bidang Keluarga Berencana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 400.12.6.5 400.12.5.5 Pengembangan Wawasan Kependudukan, Monitoring dan Evaluasi Penyerasian Kependudukan 400.12.6.1 lndikator Kependudukan 400.12.6.2 Proyeksi Penduduk 400.12.6.3 Perencanaan Kependudukan 400.12.6.4 Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Non Pemerintah Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Kependudukan dengan Lembaga Pemerintah Kualitas Penduduk Mobilitas Penduduk Perlindungan dan Pemberdayaan Penduduk 400.12.5.2 400.12.5.3 400.12.5.4 400.12.6 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan 400.13.20.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah tertinggal, terpencil, dan perbatasan Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.1 Peningkatan akses pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan 400.13.21.2 Peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana wilayah miskin perkotaan Kesertaan keluarga berencana pria 400.13.22.1 Peningkatan akses keluarga berencana pria 400.13.22.2 Peningkatan partisipasi keluarga berencana pria Kelangsungan hidup ibu, bayi, dan anak Pencegahan PMS dan HIV/ AIDS Pencegahan kanker alat reproduksi dan penanggulangan infertilitas Pelembagaan bina keluarga Balita dan anak Standarisasi pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.2 Monitoring dan evaluasi pelayanan keluarga berencana pemerintah Bina keluarga berencana rumah sakit dan klinik swasta J aminan dan ketersediaan sarana keluarga berencana swasta Kualitas pelayanan keluarga berencana swasta 400 .13 .19 .1 Standarisasi pelayanan keluarga berencana swasta 400.13.19.2 Monitoring dan Evaluasi pelayanan keluarga berencana swasta Akses dan kualitas pelayanan keluarga berencana jalur wilayah tertinggal, terpencil dan perbatasan 400.13.20.1 Analisis Ekonomi Analisis Dampak Politik, Pertahanan dan Keamanan Analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Bina Keluarga Berencana Rumah Sakit dan K1inik Pemerintah Jaminan pelayanan dan penyediaan sarana keluarga berencana Kualitas pelayanan keluarga berencana pemerintah 400.13.16.1 Analisis Sosial Monitoring dan Evaluasi Jalur Pendidikan Nonformal dan Informal 400.13.9.2 400.13.26 400.13.23 400.13.24 400.13.25 400.13.22 400.13.21 400.13.20 400.13.19 400.13.18 400.13.17 400.13.16 400.13.15 400.13.14 400.13.13 400.13.10 400.13.11 400.13.12 400.13.26.1 Pengembangan kelompok bina keluarga Balita dan anak 400.13.26.2 Pengembangan kemitraan bina keluarga dan anak 400.13.27 Monitoring dan evaluasi bina keluarga Balita dan anak 400.13.27 .1 Monitoring bina keluarga Balita dan anak 400.13.27.2 Evaluasi dan pelaporan bina keluarga Balita dan anak 400.13.28 Pelembagaan bina ketahanan remaja 400.13.28.1 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur pendidikan 400.13.28.2 Pelembagaan bina ketahanan remaja jalur masyarakat 400.13.29 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan remaja 400.13.29.1 Monitoring bina ketahanan remaja 400.13.29.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan remaja 400.13.30 Pengembangan Program Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.30.1 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Lansia 400.13.30.2 Pengembangan Program Bina Ketahanan keluarga Rentan 400.13.31 Pelembagaan Bina Ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.31.1 Pengembangan Kelompok Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Ren tan 400.13.31.2 Pengembangan Kemitraan Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Ren tan 400.13.32 Monitoring dan evaluasi bina ketahanan keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.1 Monitoring Bina Ketahanan Keluarga Lansia dan Rentan 400.13.32.2 Evaluasi dan pelaporan bina ketahanan keluarga Lansia dan Ren tan 400.13.33 Pengembangan program usaha ekonomi keluarga 400.13.34 Peningkatan teknologi dan permodalan usaha ekonomi keluarga 400.13.35 Peningkatan manajemen usaha ekonomi keluarga 400.13.35.1 Pengembangan administrasi dan keuangan kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.35.2 Pengemangan pemasaran kelompok usaha ekonomi keluarga 400.13.36 Monitoring dan evaluasi usaha ekonomi keluarga 400.13.37 Pengembangan Program Pusat pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38 Pelembagaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.1 Pengembangan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.38.2 Pengembangan Kemiitraan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.50 400.13.51 400.13.49 400.13.48 400.13.47 400.13.46 400.13.45 400.13.44 400.13.43 400.13.41 400.13.42 400.13.39 Monitoring dan Evaluasi Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39.1 Monitoring Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.39.2 Evaluasi dan pelaporan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera 400.13.40 Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400 .13.40 .1 Perencanaan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi 400.13.40.2 Evaluasi dan pelaporan advokasi dan komunikasi, informasi, edukasi Advokasi dan pencitraan Komunikasi, Informasi dan Edukasi 400.13.42.1 Promosi 400.13.42.2 Sarana produksi media komunikasi 400.13.42.3 Produk media komunikasi Hubungan dengan lembaga pemerintah pusat dan provinsi Hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 400.13.44.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota 400.13.44.2 Penguatan hubungan dengan lembaga pemerintah kabupaten dan kota Hubungan dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.1 Pengembangan hubungan dengan lembaga nonpemerintah 400.13.45.2 Penguatan hubungan dengan lembaga nonpemerintah TenagaLiniLapangan 400.13.46. l Pengembangan tenaga lini lapangan 400.13.46.2 Monitoring dan evaluasi tenaga lini lapangan Institusi Masyarakat Pedesaan 400.13.47.1 Pengembangan institusi masyarakat pedesaan 400.13.47.2 Monitoring dan evaluasi institusi masyarakat pedesaan Mekanisme Operasional lini lapangan 400.13.48.1 Pengembangan mekanisme operasional lini lapangan 400.13.48.2 Monitoringdan evaluasi mekanisme operasional lini lapangan Pengembangan sistem pencatatan dan pelaporan 400.13.49.1 Perumusan pola sistem pencatatan dan pelaporan 400.13.49.2 Monitoring dan evaluasi sistem pencatatan dan pelaporan Pengumpulan dan pengolahan data Analisis dan evaluasi 400.13.51.1 Analisis dan evaluasi pengendalian penduduk negeri 400.14.2 Daftarnama/alamatkantor /pejabat 400.14.3 Dokumentasi/ liputan kegiatan dinas pimpinan, acara kedinasan dan peristiwa-peristiwan bidang masing-masing, dalam berbagai media: kertas, foto/video/rekaman suara/multi media 400 .14 .4 Pengumpulan,pengolahan dan penyajian informasi kelembagaan 400 .14 .4.1 Kliping koran 400.14.4.2 Brosur /Leaflet/poster /plakat 400.14.4.3 Pengumuman/pemberitaan 400.14.5 Hubungan antar lembagadan Pemerintahan Daerah 400.14.5.1 Hubungan antar lembaga pemerintah 400.14.5.2 Hubungan dengan organisasi sosial / LSM 400.14.5.3 Hubungan dengan perusahaan 400.14.5.4 Hubungan dengan Perguruan Tinggi/ sekolah, termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG)/ Praktek Kerja Lapang (PKL) 400.14.5.5 Forum Kehumasan 400.14.5.6 Hubungan dengan Media Massa 400.14.6 Dengar pendapat/hearing DPRD 400.14.7 Bahan/materi pidato/sidang Muspida Provinsi/Kota/Kabupaten 400.14.8 Penerbitan Majalah,buletin,koran dan jurnal 400 .14. 9 Publikasi melalui media cetak maupun elektronik 400 .14 .10 Pameran / sayemara/lomba/ festival,pembuatan spanduk dan iklan 400.14.11 Penghargaan/tanda kenang-kenangan 400.14.1.2 400.14.1.3 400.14.1.4 Penyelenggaraan acara kedinasan (upacara, pelantikan, peresmian, dan jamuan termasuk acara peringatan hari-hari besar) Buku tamu Keprotokolan Agenda kegiatan pimpinan daerah Kunjungan dinas dalam dan luar Keprotokolan 400.14.1.1 400.14.1 400.14 HUBUNGANMASYARAKAT 400.13.51.2 Analisis dan evaluasi keluarga berencana dan keluarga sejahtera 400.13.52 Sistem aplikasi dan bank data 400.13.52.1 Pengembangan sistem aplikasi 400.13.52.2 Pengelolaan bank data 400.13.53 Infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.1 Pengembangan infrastruktur teknologi informasi 400.13.53.2 Pemeliharaan infrastruktur teknologi informasi 400.13.54 Dokumentasi dan penyebarluasan informasi 400.13.54.1 Dokumentasi dan perpustakaan 400.13.54.2 Pengelolaan situs BKKBNdan media konferensi 500.2.2.17 500.2.2.16 500.2.2.14 500.2.2.15 500.2.2.13 500.2.2.12 500.2.2.11 500.2.2.10 500.2.2.9 500.2.2.8 500.2.2.7 500.2.2.4 500.2.2.5 500.2.2.6 500.2.2.3 500.2.2.2 Perdagangan Dalam Negeri 500.2.2.1 Bina Usaha Kelembagaan dan Penguatan Usaha Bisa Usaha Jasa Perdangan Bina Usaha Dagang Asingdan Keagenan Informasi Perusahaan Pelaku Pasar Iklim Usaha dan Bimbingan Teknis Usaha Dagang Kecil Menengah Fasilitasi Usaha dan Pemasaran Usaha Dagang KecilMenengah Pengembangan Produk Lokal Pencitraan Produk Dalam Negeri Pengembangan Sarana Distribusi Pengelolaan Sarana Distribusi Kerjasama Pengembangan Sistem Logistik lnformasi dan Bimbingan Teknis Penyedia Jasa Logistik Informasi Pasar Informasi Hasil Industri Barang Strategis Bahan Pokok Agro 500.2.2 PERDAGANGAN 500.2.1 Kebijakan di bidang Perdagangan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Ketersediaan dan Kerawanan Pangan 500.1.2.1 Ketersediaan Pangan 500.1.2.2 Akses Pangan 500.1.2.3 Kerawanan Pangan Distribusi dan Cadangan Pangan 500.1.3.1 Distribusi Pangan 500.1.3.2 Harga Pangan 500.1.3.3 Cadangan Pangan Penganekaragaman Konsumsi dan Ketahanan Pangan 500 .1. 4 .1 Konsumsi Pangan 500 .1. 4. 2 Penganekaragaman Pangan 500.1.4 .3 Keamanan Pangan Segar Penguatan Kelembagaan Ketahanan Pangan 500.1.5.1 Dewan Ketahanan Pangan 500.1.5.2 Penghargaan Ketahan Pangan Swasembada Pangan (KearifanLokal) Bimbingan Teknis Evaluasi 500.1.6 500.1.7 500.1.8 500.1.5 500.1.4 500.1.3 500.1.2 K.ETAHANANPANGAN 500.1. l Kebijakan di bidang Ketahanan Pangan yang dilakukan Pemerintah Daerah 500.2 500 PEREKONOMIAN 500.1 400.14.12 Ucapan Terimakasih, Ucapan Selamat, Bela Sungk.awa, Permohonan Maaf Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kehutanan dan Perkebunan Perikanan dan Peternakan 500.3.3.2 500.3.3.3 500.3.3 500.3.2 Kebijakan di bidang Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kelembagaan Koperasi dan UKM 500.3.2.1 Organisasi dan Badan Hukum Koperasi 500.3.2.2 Tata Laksana Koperasi dan UKM 500.3.2.3 Keanggotaan Koperasi 500.3.2.4 Pengendalian dan Akuntabilitas Produksi 500.3.3.1 500.3.1 KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 500.2.3 Standarisasi dan Perlindungan Konsumen 500.2.3.1 Kelembagaan dan informasi standar 500.2.3.2 Kerjasama Standarisasi 500.2.3.3 Perumusan dan penerapan standar 500.2.3.4 Tata usaha 500.2.3.5 Kerjasama, informasi, dan publikasi 500.2.3.6 Analisa penyelenggaraan perlindungan konsumen 500.2.3.7 Bimbingan konsumen dan pelaku usaha 500.2.3.8 Fasilitas kelembagaan 500.2.3.9 Produk pertambangan dan aneka industri 500.2.3.10 Produk pertanian, kimia dan kehutanan 500.2.3.11 Jasa 500.2.3.12 Kerjasama 500.2.3.13 Sarana dan Kerjasama 500.2.3.14 Kelembagaan dan dan penilaian 500.2.3.15 UTTPdan Standar Ukuran 500.2.3.16 Pengawasan 500.2.3.17 Balai pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran 500.2.3.18 Balai Pengujian UTTP 500.2.4 Perdagangan Berjangka Komoditi 500.2.4.1 Pengkajian pasar 500.2.4.2 Pengawasan Transaksi 500.2.4.3 Pengawasan Keuangan dan Audit 500.2.4.4 Pengkajian pasar 500.2.4.5 Pengembangan Pasar 500.2.4.6 Sistem informasi 500.2.4.7 Pembinaan pasar lelang dan sistem resi gudang 500.2.4.8 Pengawasan pasar lelang 500.2.4.9 Pengawasan sistem gudang 500.2.5 Bimbingan Teknis 500.2.6 Evaluasi 500.3 Program Kerja Penyuluhan Materi Penyuluhan Program Penyuluhan Sarana Penyuluhan Kebijakan di bidang Kehutanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Penyuluhan 500.4.2.1 500.4.2.2 500.4.2.3 500.4.2.4 Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha 500.3.7.1 Produktifitas dan Mutu 500.3.7.2 RestrukturisasiUsaha 500.3.7.3 Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis (LPB) 500.3.7.4 Fasilitasi Investasi UKMK 500.3.7.5 Pengembangan Sarana Bisnis Pengkajian Sumber Daya UKMK 500.3.8.1 Penelitian Koperasi 500.3.8.2 Penelitian UKM 500.3.8.3 Penelitian Sumber Daya 500.3.8.4 Pengembangan Perkaderan UMK Kerja Sama Hubungan Antar Lembaga Pedagang Kaki Lima (PKL) 500.3.10.1 Peraturan Perundang-Undangan 500.3.10.2 Sarana dan Prasarana Monitoring dan Evaluasi 500.3.6.5 Peran Serta Masyarakat Monitoring dan Evaluasi Diklat Koperasi dan UKM Advokasi 500.3.6.3 500.3.6.4 500.3.4.6 Lembaga Pengelola Dana Bergulir KUKM(LPDB) Pemasaran dan Jaringan Usaha 500.3.5.1 Perdagangan Dalam Negeri 500.3.5.2 Ekspor dan Impor 500.3.5.3 Sarana dan Prasarana Pemasaran 500.3.5.4 Kemitraan dan Jaringan Usaha
500.3. 5. 5 Informasi dan Publikasi Bisnis 500.3.5.6 Lembaga Layanan Pemasaran LLP Koperasi dan UKM Pengembangan Sumber Daya Manusia 500.3.6.1 Pengembangan Kewirausahaan 500.3.6.2 Kebijakan Pendidikan Koperasi dan UKM 500.3.4.3 500.3.4.4 500.3.4.5 Program Pendanaan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam Urusan Permodalan Asuransi dan Jasa Keuangan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit Pembiayaan 500.3.4.1 500.3.4.2 500.3.3.5 Industri Kerajinan dan Pertambangan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha 500.3.3.4 500.4.2 KEHUTANAN 500.4.1 500.3.11 500.3.9 500.3.10 500.3.8 500.3.7 500.3.6 500.3.5 500.3.4 500.4 500.4.4.17 500.4.4.16 500.4.4.15 500.4.4.14 500.4.4.13 Kerjasama Pembatalan / Penolakan Perpanjangan Modal dan Peralatan Investasi Industri Peral a tan Tenaga Kerja Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Karya Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Rencana Karya Pengusahaan Hutan (RKPH) Rencana Karya Tahunan Pengusahaan Hutan (RKT) Rencana Karya Lima Tahun Pengusahaan Hutan {RKL) Target Produksi RKT dan Behan Kerja Produksi Kayu 500.4.4.3 500.4.4.4 500.4.4.5 500.4.4.6 500.4.4.7 500.4.4.8 500.4.4.9 500.4.4.10 500.4.4.11 500.4.4.12 500.4.3.16 500.4.3.15 500.4.3.14 500.4.3.13 500.4.3.7 500.4.3.8 500.4.3.9 500.4.3.10 500.4.3.11 500.4.3.12 500.4.3.6 500.4.3.5 500.4.3.4 Penataan Ruang Kawasan Hutan Statistik dan Jaringan Komunikasi Data Kehutanan Pengukuhan dan Penataaan Kawasan Hutan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Kawasan Hutan Informasi dan Dokumentasi Kawasan Hutan Inventarisasi Sumber Daya Hutan Pemantauan Sumber Daya Hutan Pemetaan Sumber Daya Hutan Jaringan Data Spasial Penggunaan Kawasan Hutan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)Penggunaan Kawasan Hu tan Informasi Penggunaan Kawasan Hu tan Pembentukan Wilayah Pengelolaan Hutan Penyiapan Areal Pemanfaatan Hu tan Informasi Wilayah Pengelolaan dan Pemanfaatan Kawasan Hutan Bina Usaha Kehutanan 500 .4 .4 .1 Data areal HPH / HTI / IUPHHK 500.4.4.2 SK HPH/HTI/IUPHHK 500.4.3.2 500.4.3.3 500.4.2.5 Pengembangan Tenaga Penyuluhan 500.4.2.6 Pelaksanaan Penyuluhan 500.4.2. 7 Pemberdayaan Masyarakat 500.4.2.8 Deseminasi 500.4.2.9 Evaluasi, dan Laporan Planologi Kehutanan 500.4.3.1 Perencanaan Makro Kawasan Hu tan 500.4.4 500.4.3 Sarana Pengujian Hasil Hu tan Pengembangan Pemasaran Hasil Hutan 500.4.5.2 500.4.5.3 500.4.5.4 500.4.4.45 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hu tan 500 .4 .4 .46 Pengendalian Bah.an Baku dan Industri Primer Hasil Hutan 500.4.4.47 Penilaian Kinerja Industri dan Pemasaran Hasil Hutan 500.4.4.48 Pembinaan HPH/HTI/IUPHHK 500.4.4.49 Pembinaan TPTI/TPTJ /Silvikultur Standardisasi dan Lingkungan
500.4. 5 .1 Standardisasi Produksi non kayu Industri Kayu HPH/HTI/IUPHHK Industri Kayu Non HPH/HTI/IUPHHK Industri Non Kayu Hutan Tanaman Industri Pulp Hutan Tanaman Industri Pertukangan Pelanggaran dan Sanksi Pemblokiran Denda Pencabu tan Areal HPH/HTI/IUPHHK Pola Pemanfaatan Hutan Produksi Penataan Pemanfaatan Hutan Produksi Informasi Sumber Daya Hutan Produksi Pengembangan Investasi Usaha Penyiapan Pemanfaatan Hutan Alam Rencana Kerja Pemanfaatan Hutan Alam/Rencana Kerja Usaha Produksi Hasil Produksi Hutan Alam Penilaian Kinerja Usaha Pemanfaatan Hutan Alam Pengembangan Hutan Tanaman Industri Pengembangan Hutan Tanaman Rakyat Pengembangan Rencana Kerj a dan Produksi Hutan Tanaman/Rencana Kerja Usaha Produksi Penilaian Kinerja Pengembangan Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman Pembiayaan Hutan Tanaman Penerimaan Negara Bukan Pajak Hasil Hutan Peredaran Hasil Hutan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hu tan Penertiban Peredaran Hasil Hutan500.4.4.44 500.4.4.42 500.4.4.43 500.4.4.40 500.4.4.41 500.4.4.39 500.4.4.38 500.4.4.37 500.4.4.36 500.4.4.34 500.4.4.35 500.4.4.33 500.4.4.31 500.4.4.32 500.4.4.30 500.4.4.28 500.4.4.29 500.4.4.24 500.4.4.25 500.4.4.26 500.4.4.27 500.4.4.21 500.4.4.22 500.4.4.23 500.4.4.18 500.4.4.19 500.4.4.20 500.4.5 Diseminasi Gelar Teknologi 500.4.8.3 500.4.8.4 500.4.7.12 Tanaman Reboisasi 500 .4. 7 .13 Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) 500.4.7.14 Perhutanan Sosial 500.4.7.15 Pengendalian Perladangan Penelitian dan Pengembangan Kehutanan 500.4.8.1 Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Kehutanan 500.4.8.2 Monitoring dan Evaluasi Penelitian Tegakan Benih Pengadaan Benih Pengujian clan Penyimpanan Benih Lalu Lintas Anglrutan Benih Pembibitan Lalu Lintas Anglrutan Benih Pengembangan Usaha Perbenihan Pengendalian Peredaran Benih Rehabilitasi Hutan dan Lahan 500.4.7.6 500.4.7.7 500.4.7.8 500.4.7.9 500.4.7.10 500.4.7.11 500.4.7.3 500.4.7.4 500.4.7.5 500.4.6.13 500.4.6.12 Kader Konservasi Sumber Daya Alam Data organisasi pencinta alam clan kader konservasi SDA Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial
500.4. 7 .1 Pengelolaan Benih 500.4.7.2 Kebun Benih 500.4.6.11 500.4.6.10 500.4.6.9 500.4.6.8 500.4.6.7 500.4.6.5 500.4.6.6 500.4.6.4 500.4.6.3 500.4.5.9 500.4.5.8 500.4.5.5 500.4.5.6 500.4.5.7 Pengendalian Lingkungan Anglrutan Hasil Hutan Tanda Pengenal Perusahaan Tata Usaha Hasil Hutan Legalitas Tata Usaha Hasil Hutan Palu Tok Kualitas Tata Usaha Hasil Hutan 500.4.5.10 Pass Angkutan Hasil Hutan 500.4.5.11 Sertifikat Ekspor Hasil Hutan Perlindungan Hutan clan Konservasi Alam 500.4.6.1 Flora clan Fauna yang Dilindungi 500.4.6.2 Flora clan Fauna yang Tidak Dilindungi Lembaga Konservasi /Ke bun Binatang Konvensi Keanekaragaman Hayati Kawasan Konservasi Pengamanan Hutan Program dan Evaluasi Penyidikan dan Perlindungan Penyidikan dan Perlindungan Wilayah Hutan Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Pemanfaatan J asa Linglrungan dan Wisata Alam Bina Cinta Alam 500.4.8 500.4.7 500.4.6 Data dan Statistik Perikanan Tangkap Rancang Bangun dan Kelaikan Kapal Perikanan Rancang Bangun dan Kelaikan Alat Tangkap Ikan Pendaftaran Kapal Perikanan Pengawakan Kapal dan Ketenagakerjaan Perikanan Perbantuan dan Evaluasi Kapal Perikanan dan Alat Penangkapan Ikan AlokasiUsaha Penangkapan lkan Tata Pengusahaan Penangkapan Ikan Verifik.asiDokumen Penangkapan Ikan 500.5.3.16 500.5.3.15 500.5.3.14 500.5.3.13 500.5.3.12 500.5.3.11 500.5.3.10 500.5.3.9 500.5.3.8 500.5.3.6 500.5.3.7 500.5.3.4 500.5.3.5 500.5.3.3 500.5.2.14 500.5.2.15 500.5.2.16 500.5.2.13 500.5.2.12 500.5.2.11 500.5.2.10 500.5.2.9 500.5.2.7 500.5.2.8 500.5.2.6 500.5.2.4 500.5.2.5 500.5.2.3 500.5.2.2 500.5.2.l Pelayanan Dokumen Penangkapan Ikan Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Usaha Penangkapan Ikan Kelembgaan Usaha Penangkapan Investasi dan Permodalan Usaha Kenelayanan Pembinaan Pengelolaan Usaha Pemantauan dan Evaluasi Usaha Penangkapanlkan Perikanan Budidaya 500.5.3.1 Potensi Lahan dan Air 500.5.3.2 Prasarana dan Sarana Budidaya AirTawar Pengelolaan lnduk Perbenihan ikan air tawar Perbenihan Skala Kecil Informasi dan Distribusi Pembenihan Budidaya Air Tawar Budidaya Ikan Hias Sertifikasi Budidaya Perikanan Data dan Statistik Perikanan Budidaya Hama dan Penyakit Ikan Perlindungan Lingkungan Budidaya Investasi dan Permodalan Usaha Budidaya Kewirausahaan Budidaya Pelayanan Usaha Budidaya Kelembagaan dan Ketenagaakerj aan Promosi Usaha dan Budaya Kebijakan di bidang Kelautan dan Perikanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perikanan Tangkap 500.5.3 500.5.2 KELAUTAN DAN PERIKANAN 500.5.1 Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan 500.4.8.5 500.5 Konservasi Wawasan Konservasi Jenis Ikan Pemanfaatan Kawasan dan Jenis Ikan Mitigasi Bencana Lingkungan Pendayagunaan Sumber Daya Kelautan Penanggulangan Pencemaran Sumber Daya Pesisir dan Laut 500.5.5.11 500.5.5.9 500.5.5.10 500.5.5.6 500.5.5.7 500.5.5.8 500.5.4.24 Informasi dan Promosi Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil 500.5.5.1 Rencana Tata Ruang Laut Nasional dan Perairan Yurisdiksi 500.5.5.2 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah I 500.5.5.3 Rencana Tata Ruang dan Zona Wilayah II 500.5.5.4 Informasi dan Evaluasi Spasial 500.5.5.5 Jejaring, Data, dan Informasi Konservasi 500.5.4.23 500.5.4.22 500.5.4.20 500.5.4.21 500.5.4.19 500.5.4.18 500.5.4.17 500.5.4.16 500.5.4.15 500.5.4.14 500.5.4.13 500.5.4.12 500.5.4.11 500.5.4.10 500.5.4.7 500.5.4.8 500.5.4.9 500.5.4.6 500.5.4.5 500.5.4.4 Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 500.5.4.1 Standarisasi Pengolahan Hasil 500 .5.4 .2 Pengembangan Produk 500.5.4.3 Pengembangan Usaha Mikro, Kecil,danMenengah Industri Pengolahan Sarana dan Prasarana Pengolahan Hasil Standarisasi Pengembangan Produk Non Konsumsi Promosi dan Jaringan Ikan Hias Pengembangan Industri Sarana dan Prasarana Pengembangan Produk Non Konsumsi Kelembagaan Pemasaran Dalam Negeri Analisis dan Informasi Pasar Dalam Negeri Jaringan Distribusi dan Kemitraan Pemasaran Dalam Negeri Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Dalam Negeri Sarana dan Prasarana Pemasaran Dalam Negeri Kelembagaan Pemasaran Luar Negeri Analisis dan Informasi Pemasaran Luar Negeri Pengembangan Ekspor Pengembangan Impor Promosi dan Kerja Sama Pemasaran Luar Negeri Pelayanan Usaha Kemitraan Usaha Ketenagakerjaan Pengolahan dan Pemasaran Investasi dan Permodalan 500.5.5 500.5.4 500.5.7.2 Penahanan 500.5.7.3 Pengasingan 500.5.7.4 Pengamatan 500.5.7.5 Pengakuan 500.5.7.6 Penolakan 500.5.7.7 Pemusnahan 500.5.6.20 Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Pelanggaran Karantina Ikan 500.5.7.1 Pemeriksaan lkan Pengawasan Penangkapan Wilayah Barat Pengawasan Penangkapan Wilayah Timur Pengawasan Pengangkutan, Pengolahan dan Pemasaran Pengawasan Usaha Budidaya Pengawasan Ekosistero Perairan dan Kawasan Konservasi Pengawasan Pencemaran Perairan Pengawasan Pesisir dan Pulau- Pulau Terkecil Pengawasan J asa Kelautan dan Sumber Daya Non Hayati Logistik dan Operasional Wilayah Barat Logistik dan Operasional Wilayah Timur Perawatan Kapal Pengawas Pengawakan Kapal Pengawas Sistem Pemantauan Pemantauan Pemanfaatan Sumber Daya Kelautan Pemantauan Sumber Daya Perikanan Pengembangan Infrastruktur Pengawasan Penyidikan Penanganan Barang Bukti dan AwakKapal Kerja Sama Penegakan Hukum dan Fasilitas PPNS Perikanan 500.5.6.19 500.5.6.17 500.5.6.18 500.5.6.16 500.5.6.15 500.5.6.11 500.5.6.12 500.5.6.13 500.5.6.14 500.5.6.10 500.5.6.9 500.5.6.8 500.5.6.6 500.5.6.7 500.5.6.4 500.5.6.5 500.5.6.3 500.5.6.2 Akses Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 500.5.5.19 Sosial Budaya Masyarakat 500.5.5.20 Pengembangan Usaha Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan 500.5.6.1 Rehabilitasi dan Reklamasi Identifikasi Pulau-Pulau Terkecil Pengelolaan Ekosistem Pulau- Pulau Terkecil Investasi dan Promosi Pulau- Pulau Terkecil Sarana dan Prasarana Pulau- Pulau Terkecil Akses Permodalan500.5.5.17 500.5.5.18 500.5.5.16 500.5.5.15 500.5.5.12 500.5.5.13 500.5.5.14 500.5.7 500.5.6 Pembiayaan agribisnis Kelembagaan dan Pemberdayaan agribisnis 500.6.6.3 500.6.6.4 Kebijakan di bidang Pertanian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perlindungan hortikultura 500.6.2.1 Perlindungan Tanaman Buah 500.6.2.2 Perlindungan Tanaman Sayuran dan Tanaman Obat 500.6.2.3 Perlindungan Tanaman Florikultura 500.6.2.4 Dampak iklim dan Persyaratan Teknis Perbenihan Hortikultura 500.6.3.1 Penilaian Varietas 500.6.3.2 Pengawasan Mutu Benih 500.6.3.3 Budidaya dan Pascapanen Florikultura Perluasan dan Pengelolaan Lahan 500.6.4. l Basis Data Lahan 500.6.4.2 Pengendalian Lahan 500.6.4.3 Optimasi, Rehabilitasi dan Konservasi Lahan 500.6.4.4 Perluasan Kawasan Tanaman Pangan 500.6.4.5 Perluasan Kawasan Hortikultura, Perkebunan dan Peternakan Pengelolaan Air Irigasi 500.6.5.1 Pengembangan Sumber Air 500.6.5.2 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air 500.6.5.3 Iklim, Konservasi Air dan Lingkungan Hidup 500.6.5.4 Kelembagaan Pembiayaan Pertanian 500.6.6.1 Pembiayaan Program 500.6.6.2 Pembiayaan Syariah dan Kerja Sama 500.5.7.20 500.5.7.21 500.5.7.19 500.5.7.10 500.5.7.11 500.5.7.12 500.5.7.13 500.5.7.14 500.5.7.15 500.5.7.16 500.5.7.17 500.5.7.18 500.5.7.9 PersyaratanlaluLintas Pemasukan Persyaratan lalu Lintas Pengeluaran Permohonan Sertifikat Pemasukan Formulir Pemasukan Sertifikat Evaluasi dan Monitoring Sertifikat Surat Perintah Rekomendasi Penutupan Suatu Area Pelanggaran Lalu Lintas Ikan Pengawasan Peraturan Perkarantinaan Pengawasan Pelaksanaan Operasional Instalasi Karantina Sementara Lokasi Karantina 500.5.7.8 500.6.6 500.6.5 500.6.4 500.6.3 500.6.2 PERTANIAN 500.6.1 500.6 Mutu dan Standariasi 500.6.15.1 Standardisasi 500.6.15.2 Penerapan dan Pengawasan Jaminan Mutu 500.6.15.3 Akreditasi dan Kelembagaan 500.6.15.4 Kerjasama dan Harmonisasi Pengembangan Usaha dan Investasi 500.6.16.1 Kemitraan dan Kewirausahaan Perkebunan Petemakan 500.6.14.3 500.6.14.4 Pengolahan Hasil Pertanian 500.6.14. l Tanaman Pangan 500.6.14.2 Holtikurtura Jagung dan Serealia alin Kedelai dan Aneka Kacang Aneka Umbi 500.6.13.2 500.6.13.3 500.6.13.4 Tanaman Pangan 500.6.12.1 Pengeloalan Data Organisasi Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.2 Dampak Perubahan Iklim 500.6.12.3 Teknoogi Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan 500.6.12.4 Pengelolaan Pengendalian Hama Tepadu Pascapanen Tanaman Pangan 500.6.13.1 Padi 500.6.9.2 500.6.9.3 500.6.8.3 500.6.8.2 500.6.7.4 Pengawasan Pupuk dan Pestisida Alat dan Mesin Pertanian 500.6.8.1 Pengembangan Alat dan Mesin Pertanian Pengawasan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian Kelembagaan dan Pelayanan Alat dan Mesin Pertanian Perbenihan Tanaman Pangan 500.6.9.1 Penilaian Varietas dan Pengawasan Mutu Benih Produksi Benih Serealia Produksi Benih Aneka Kacang dan Umbi 500.6.9.4 Kelembagaan Benih Budidaya Serealia
500.6. 10.1 Padi Irigasi dan Rawa 500.6.10.2 Padi Tadah Hujan dan Lahan Kering 500.6.10.3 Jagung 500.6.10.4 Serealia Lain Budidaya Aneka Kacang dan Umbi 500.6.11.1 Kedelai 500.6.11.2 Ubi Kayu 500.6.11.3 Aneka Kacang 500.6.11.4 Aneka Umbi Pupuk Pestisida 500.6.7.1 Pupuk Organik dan Pembenah Tanah 500.6.7.2 Pupuk Anorganik 500.6.7.3 Pestisida 500.6.16 500.6.15 500.6.14 500.6.13 500.6.12 500.6.11 500.6.10 500.6.9 500.6.8 500.6.7 500.6.27.3 500.6.27.2 Pendaftaran Varietas Tanaman Permohonan Hak PVTT Tanaman Semusim dan Tahunan 500.6.26.7 Permohonan HKI yang ditolak Pelayanan Perijinan Pertanian 500.6.27.l Sarana I (bidang pupuk, pestisida, alat dan mesin pertanian) Sarana II (bidang benih tanaman, bahan penelitian, teknis pangan segar asal tumbuhan, teknis pengalihan saham perkebunan) Sarana Ill (bidang bibit, karkas,daging, dan jeroan, pakan ternak, obat hewan, dan teknis sumber daya genetik ternak) Pelayanan Hukum 500.6.28.1 Sertifikasi 500.6.28.2 Pertimbangan Hukum Karantina Pertanian 500.6.29.1 Karantina Tumbuhan 500.6.26.5 500.6.26.6 Hak Paten Biasa HakMerek 500.6.26.3 500.6.26.4 500.6.16.2 Investasi 500.6.16.3 Promosi Dalam Negeri 500.6.16.4 Promosi Luar Negeri Pemasaran Domestik 500.6.17 .1 Infonnasi Pasar 500.6.17.2 Pemantauan Pasar dan Stabilisasi Harga 500.6.17 .3 Sarana dan Kelembagaan Pasar
500.6 .17.4 J aringan Pemasaran Administrasi Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan, antara lain : Rencana Kerja, TOR/ Proposal, Pembentukan Tim Kerja dan Surat menyurat Hasil Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan 500.6.19.1 Hasil Penelitian dan Pengembangan 500.6.19.2 Hasil Pengkajian dan Kebijakan dan Strategi Diseminasi Publikasi Hasil Penelitian/ Pengkajian 500.6.21.1 Pameran, Temu Lapang, Temu Bisnis, Demlot, Seminar Lokakarya, Temu Karya, Workshop 500.6.21.2 Jurnal, Buletin, Monograf, Prosiding, dan Pubikasi lainnya Bimbingan Teknis Penelitian, Pengkajian, dan Pengembangan Forum Komunikasi Penelitian dan Pengembangan Data Penelitian dan Pengembangan Evaluasi Penelitian/ Pengkajian dan Pengembangan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) 500.6.26.1 Hak Cipta 500.6.26.2 Hak Paten Sederhana 500.6.29 500.6.28 500.6.27 500.6.26 500.6.24 500.6.25 500.6.23 500.6.22 500.6.20 500.6.21 500.6.19 500.6.18 500.6.17 500.8.3.3 500.8.3.2 500.8.2.4 500.8.2.2 500.8.2.3 Tanaman Semusim 500.8.2. l Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya Tanaman Semusim Perbenihan Tanaman Semusim Budidaya TeknologiBudidaya Tanaman Semusim Pemberdayaan Tanaman Semusim Tanaman Rempah dan Penyegar 500.8.3.1 Identifikasi dan Pendayaguunaan Sumber Daya Tanaman Rempah dan Penyegar Perbenihan Tanaman Rempah dan Penyegar Budidaya Tanaman Rempah dan Penyegar Kebijakan di bidang Perkebunan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.8.3 500.8.2 PERKEBUNAN 500.8.1 500.7.2.5 Budidaya Ternak Kesehatan Hewan, antara lain: Pengamatan Penyakit Hewan, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan, Perlindungan Hewan, Kelembagaan dan Sumber Daya Kesehatan Hewan, Pengawasan Obat Hewan Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Pascapanen, antara lain: Pascapanen, Higien Sanitasi, Pengawasan Sanitary dan Keamanan Produk Hewan, Zoonosis dan Kesejahteraan Hewan, Pengujian dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan/ Pengeluaran Bimbingn Teknis Evaluasi 500.7.2.2 500.7.2.3 500.7.2.4 500.7.3 500.7.4 500.7.2 PETERNAKAN 500.7.1 Kebijakan di bidang Petemakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Petemakan dan Kesehatan Hewan
500.7 .2.1 Perbibitan Ternak, antara lain: Produksi Bibit Ternak Ruminansia, Produksi Bibit Temak Non Ruminansia, Penilaian dan Pelepasan Bibit ternak, Pengembangan Bibit Ternak, Surat Rekomendasi & Persetjuan Pemasukan / Pengeluaran Pakan Ternak 500.6.29.2 Karantina Hewan Bimbingan Teknis Evaluasi 500.6.30 500.6.31 500.8 500.7 Industri Agro500.9.5.2 Iklim Usaha dan Kerja Sama 500.9.2.l Industri Manufaktur 500.9.2.2 Industri Agro 500.9.2.3 Industri Unggulan Berbasis TeknologiTinggi 500.9.2.4 lndustri Kecil dan Menengah Promosi Industri 500.9.3.1 Industri Manufaktur 500.9.3.2 Promosi Industri Agro 500.9.3.3 Industri Unggulan Berbasis TeknologiTinggi 500.9.3.4 Industri Kecildan Menengah Standarisasi dan Teknologi 500.9.4.1 lndustri Manufaktur 500.9.4.2 Industri Agro 500.9.4.3 Industri Unggulan Berbasis TeknologiTinggi 500.9.4.4 Industri Kecil dan Menengah Hak atas Kekayaan Intelektual 500.9.5.1 Industri Manufaktur 500.9.5 500.9.4 500.9.3 500.9.2 PERINDUSTRIAN 500.9.1 Kebijakan di bidang Perindustrian yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.8.6.4 500.8.6.2 500.8.6.3 500.8.5.4 500.8.5.3 500.8.5.2 500.8.4.4 500.8.4.2 500.8.4.3 Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Rempah dan Penyegar Tanaman Tahunan 500.8.4.1 Identifikasi dan Pendayagunaan Sumber Daya, Tanaman Tahunan Perbenihan Tanaman Tahunan Budidaya Tanaman Tahunan Pemberdayaan dan Kelembagaan Tanaman Tahunan Perlindungan Perkebunan 500.8.5. l Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Semusim, Perlindungan Perkebunan Identifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Rempah dan Penyegar ldentifikasi dan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan Tanaman Tahunan Dampak Perubahan Iklim dan Pencegahan Kebakaran Pascapanen dan Pembinaan Usaha 500.8.6.1 Pascapanen Tanaman Semusim, Rempah dan Penyegar Pascapanen Tana.man Tahunan Bimbingan Usaha dan Perkebunan Berkelanju tan Gangguan Usaha dan Penanganan Konflik Bimbingan Teknis Perkebunan Evaluasi Perkebunan 500.8.3.4 500.8.7 500.8.8 500.8.6 500.8.5 500.8.4 500.9 500.10.2.5 Geosains 500.10.2.6 Pengukuran Time Domain Electromagnetic (TDEM) 500.10.2.7 Kelayakan Lingkungan Penelitian Kegeologian 500.10.3.1 Administrasipelaksanaan penelitian 500.10.2.4 500.10.2.3 500.10.2.2 Rekomendasi Kegeologian 500.10.2.l MitigasiGunung Api, Gempa Bumi, Tsunami, dan Gerakan Tanah Air Tanah dan GeologiTata Lingkungan Pertambangan Panas Bumi 500.10.3 500.10.2 500.10 ENERGI DAN SUMBERDAYAMINERAL 500.10.1 Kebijakan di bidang Energi dan Sumber Daya Mineral yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengkajian Kebijakan dan Iklim Usaha Industri
500.9.13.1 Kebijakan Industri 500.9.13.2 Perpajakan dan Tarif 500.9.13.3 Pengembangan Model Industrial Pengkajian Industri Hijau dan Lingkungan Hidup 500.9.14.1 Industri Hijau 500.9.14.2 Lingkungan Hidup 500.9.14.3 Energi Teknologi dan Hak Kekayaan Intelektual 500.9.15.1 Pengkajian dan Penerapan Kebijakan Teknologi Industri 500.9.15.2 Pengkajian dan Penerapan Inovasi Teknologi Industri 500.9.15.3 Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Industri Penyiapan Penerapan Infrastruktur Standar 500.9.12.2 500.9.12.3 Pengembangan Infrastruktur Pendukung Pengembangan Kawasan Industri Fasilitasi Pengembangan Kawasan Industri Kerja Sama Ketahanan Industri Internasional Standarisasi 500.9.12.l Standar Industri Agro Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi 500.9.6.4 Industri Kecil dan Menengah Analisis Kerja Sama Industri Unggulan Kabupaten/Kota Monitoring dan Evaluasi Kompetensi Inti Industri (Provinsi dan Kabupaten/Kota) Industri Manufaktur Industri Hijau 500.9.6.1 500.9.6.2 500.9.6.3 500.9.5.4 Industri Unggulan Berbasis Teknologi Tinggi Industri Kecil dan Menengah 500.9.5.3 500.9.16 500.9.15 500.9.14 500.9.13 500.9.10 500.9.11 500.9.12 500.9.9 500.9.8 500.9.7 500.9.6 500.10.3.2 Administrasi tenaga penelitian 500.10.3.3 Administrasi penggunaan peralatan penelitian 500.10.3.4 Log-book peralatan survei/peralatan uji/kalibrasi 500.10.3.5 Hasil penelitian dan penyelidikan kegeologian 500.10.3.6 Sumber Daya Geologi 500.10.3.7 Air Tanah dan GeologiTata Lingkungan 500.10.3.8 Vulkanologi dan MitigasiBencana Geologi 500.10.3.9 Survei Geologi Inventarisasi dan evaluasi kegeologian 500.10.4.1 Sumber Daya Geologi 500.10.4.2 Vulkanologi dan MitigasiBencana Geologi 500.10.4.3 Air Tanah dan GeologiTata Lingkungan 500.10.4.4 Survei Geologi 500 .10.4. 5 Konservasi Administrasi Pelayanan Kegeologiandan Penyajian Data dan lnformasi 500.10.5.1 Peta potensi dan sebaran 500.10.5.2 Air Tanah dan GeologiTata Lingkungan 500.10.5.3 Mitigasi Bencana Gunungapi, Gerakan Tanah, Gempa Bumi dan Tsunami, Semburan Lumpur/ Gas serta kebakaran Batubara 500.10.5.4 Survei Geologi Pembinaan Program Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.1 Rencana Induk Jaringan Gas Bumi 500.10.6.2 Rencana dan Realisasi Investasi 500.10.6.3 Penetapan Harga MinyakMentah 500.10.6.4 Penetapan Bagii Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Minyak dan Gas Bumi 500.10.6.5 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP 500.10.6.6 VerifikasiTingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) 500.10.6.7 Rekomendasi Kemampuan Produksi Barang dan Jasa Dalam Negeri 500.10.6.8 Rencana Kebutuhan Impor Barang (RKIB)dan Rencana Imper Barang (RIB) Pembinaan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi 500.10.7.1 Penyiapan dan Penawaran WilayahKerja (WK) Minyak dan Gas Bumi (Konvensional dan Non Konvensional) 500 .10. 7 .2 Eksplorasi Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemanfaatan Data Migasuntuk presentasi makalah, publikasi makalah, pembukaan data, lzin Pengiriman Data ke Luar Negeri,lzin Pengiriman Data 500.10.7 500.10.6 500.10.5 500.10.4 ke Luar Negeri, Unitisasi Lapangan Minyak dan Gas Bumi, Rekomendasi Pengalihan Interest, Rekomendasi Penyisihan Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi, Penyiapan Dokumen Pengakhiran Kontrak, Laporan Data Survei Seismik, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi per semester, Laporan Data Pemboran Sumur Eksplorasi Tahunan 500.10.7.3 Eksploitasi Minyak dan Gas Bumi (antara lain: Rekomendasi Penggunaan Data Eksploitasi (publikasi makalah, analisa laboratorium, Reprocessing), Penetapan Pengusahaan Minyak Bumi dari Sumur Tua, Penetapan Pengusahaan Lapangan Produksi yang Dikembalikan Kepada Pemerintah, Buku Cadangan Minyak dan Gas Bumi, Data Cadangan Strategis / Penyangga Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil Pemantauan Data Produksi Minyak dan Gas Bumi, Laporan Hasil lnventarisasi Mutu Minyak dan Gas Bumi 500.10.7.4 Pengembangan lapangan Minyak dan Gas Bumi (POD) 500.10.7.5 Perpanjangan Kontrak KKS 500.10.7.6 Penetapan Alokasi dan Harga Gas 500.10.7.7 Partisipasi Interest 500.10.7.8 Tumpang Tindih Lahan Pembinaan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi 500.10.8.1 Perumusan pedoman, prosedur, layanan serta pengawasan Usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan Niaga Minyak Bumi dan Gas Bumi, Hasil Olahan dan Bahan Bakar Lain, antara lain: Pedoman dan Prosedur,Layanan Usaha (lzin/ rekomendasi / penandasahan ) , Pengawasan 500.10.8.2 Fasilitasi dan pertimbangan pelanggaran 500.10.8.3 Penetapan Harga dan Subsidi Bahan Bakar yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Teknik dan Lingkungan 500 .10.9 .1 Perumusan pelaksanaan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) / Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) 500.10.9.2 Registrasi NomorPelumas Terdaftar (NPT), antara lain: Berkas permohonan, Berita Acara 500.10.9 500.10.8 500.10.9.3 Buku Register Welding Procedure Specification (WPS)/ Procedure Qualification Record (PQR) 500 .10. 9. 4 Register dan Sertifikat Kualifikasi Juru Las 500.10.9.5 Keselamatan Hulu Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500 .10. 9. 6 Keselamatan Hilir Minyak dan Gas Bumi, antara lain: Pemeriksaan Teknis dan Pengujian Instalasi dan Peralatan, Pemeriksaan Kalibrasi Teknis, Pengawasan Keselamatan Operasi 500.10.9.7 Keselamatan Kerja dan Lindungan Lingkungan 500.10.9.8 Dokumen Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tam.bang Hulu dan Hilir, antara lain: Dokumen Permohonan Pengajuan persetujuan penunjukkan Calon kepala/wakil kepala teknik tambang minyak dan gas bumi, Surat Undangan Presentasi, Makalah Presentasi, Surat Persetujuan/ Pengesahan penunjukan kepala/wakil Kepala Teknik Tambang Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.9 Penghargaan Keselamatan Kerja, antara lain: Surat Permohonan Mendapatkan Penghargaan, Surat Penugasan Dalam Rangka Verifikasi, Berkas Hasil Evaluasi Verifikasi, Salinan Tanda Penghargaan, Dokumen Pengajuan dan penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan Minyak dan Gas Bumi 500.10.9.10 Usaha penunjang 500 .10 .10 Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.1 Perencanaan Program Kerja Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.2 Pengadaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.10.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi
500.10 .10. 4 Pengawasan dan Evaluasi Pembangunan Infrastuktur Minyak dan Gas Bumi Hasil Evaluasi, Salinan Sertifikat NPT, Register NPT 500.10.11 Penyiapan Program Energi Terbarukan dan Konservasi Energi 500.10.11.1 Usu1an Wilayah Kerja Panas Bumi 500.10.11.2 Usul Program Aneka Energi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.11.3 Penyiapan Program Pemanfaatan Energi 500.10.11.4 Proyeksi Kebutuhan Energi dari EBT 500.10.11.5 Perencanaan Pemanfaatan Energi dari EBT 500.10.11.6 Penyusunan Neraca Energi 500.10.11. 7 Road Map di Bidang EBT 500.10.12 Panas Bumi 500.10.12.1 Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 500.10.12.2 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Instalasi (SKPI) 500.10.12.3 Sertifikasi Kelayakan Penggunaan Peralatan 500.10.12.4 Rekomendasi Bahan Peledak 500.10.12.5 Perizinan penggunaan gudang bahan peledak 500.10.12.6 Izin Tangki Bahan Bakar Cair 500.10.12.7 Persetujuan sertifikasi Welding Prosedure Specifikation (WPS)dan Prosedure Qualification Record (PQR) dan kualifikasi Juru Las 500.10.12.8 Penerbitasn Izin Usaha Panas Bumi (IUP) 500.10.12.9 Penerbitan Izin Panas Bumi (IPB) 500.10.12.10 Penerbitan Izin Pemanfaatan Langsung (IPL) 500.10.12.11 Penetapan kapasitas usaha panas bumi 500.10.12.12 Penetapan kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) 500.10.12.13 Pengawasan Eksplorasi dan Eksploitasi Panas Bumi 500.10.12.14 Pelaksanaan Kerja Sama Panas Bumi 500.10.12.15 Inventarisasi, Verifikasi dan Evaluasi Obvitnas Bidang Panas Bumi 500.10.12.16 Monitoring Pelaksanaan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) pada Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi 500.10.12.17 Pembinaan dan Pengawasan Investasi Panas Bumi 500.10.13 Bioenergi 500.10.13.1 Penerbitan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Nabati (BNN) 500.10.13.2 Pengadaan Bahan Bakar Nabati (BBN) 500.10.13.3 Penerbitan Rekomendasi Ekspor - Impor 500.10.13.4 Penetapan Indeks Harga Pasar BBN (HIPBBN) 500.10.14 Aneka Energi 500.10.14.1 Penerbitan Izin Usaha Aneka Energi 500 .10 .14.2 Penetapan Kapasitas Usaha 500 .10 .14 .3 Rekomendasi Kompetensi dan Rencana Penggunaan Tenaga KerjaAsing 500 .10.14. 4 Rekomendasi Persetujuan Perubahan Pemegang Saham 500.10.14.5 Persetujuan Rencana Impor Barang (RIB) 500 .10.15 Konservasi Energi 500.10.15.1 Audit Energi melalui program kemitraan Konservasi Energi 500.10.15.2 Monitoring Implementasi hasil audit energi melalui program kemitraan konservasi energi 500.10.15.3 Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan manajamen energi di pengguna energi di atas 6. 000 TOE 500.10.15.4 Pengawasan sertifikasi label dan tanda hemat energi pada lampu swabalast 500.10.15.5 Penyusunan daftar peralatan / teknologi efisiensi 500.10.15.6 Penyusunan emisi energi gas rumah kaca 500 .10 .15. 7 Pemberian insentif dan disinsentif konservasi energi 500.10.15.8 Profilinvestasi efisiensi energi 500.10.15.9 Invesment Grade Audit (IGA) 500.10.15.10 Bimbingan Teknis Bidang EBTKE 500 .10 .16 Perencanaan dan Pembangunan lnfrastruktur EBTKE 500.10.16.1 Usul Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.16.2 Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi 500.10.16.3 Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Bidang EBTKE 500.10.16.4 Evaluasi Program Kerja 500.10.13.9 500.10.13.8 Evaluasi/Revisi HIP BBN Database Pengusahaan Bioenergi Penetapan Badan Usaha sebagai Pengelola Energi Biomassa atau Biogas untuk Pembangkit Listrik Penetapan Spesifikasi Bahan Bakar Nabati Usul Program Bioenergi Pemerintah Daerah dan Lembaga 500.10.13.5 500.10.13.6 500.10.13.7 500.10.17 Bina Program Tenaga Listrik 500.10.17.1 Investasi dan pendanaan tenaga listrik, antara lain: Dokumen grant/hibah/loan agreement luar negeri, Monitoring loan pembangunan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan penanganan permasalahan infrastruktur penyediaan tenaga listrik, Laporan kegiatan investasi dan pendanaan tenaga listrik 500.10.17.2 Pengembangan listrik pedesaan, antara lain: Data program listrik perdesaan, Data rasio elektrifikasi (RE) dan Rasio Desa Berlistrik (RD), Monitoring dan evaluasi listrik perdesaan, Listrik untuk masyarakat tidak mampu 500.10.17 .3 Data dan Informasi Ketenagalistrikan 500.10.18 Bina Usaha Ketenagalistikan 500.10.18.1 Penyiapan Usaha Ketenagalistrikan, antara lain: Pelayanan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IO, IUPL-S, dan IUPL), Bimbingan Usaha Ketenagalistrikan, Data Laporan Berkala Pemegang Izin 500.10.18.2 Harga dan Subsidi Listrik 500.10.18.3 Hubungan komersial tenaga listrik 500.10.18.4 Perlindungan konsumen listrik, antara lain: Penanganan pengaduan konsumen listrik, Dokumen Pengawasan tingkat mu tu pelayanan tenaga listrik, Dokumen Evaluasi realisasi tingkat mutu pelayanan tenaga listrik, Dokumen evaluasi pemberian kompensasi pinalti tingkat mutu pelayanan PT PLN (Persero) 500.10.19 Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan 500 .10 .19 .1 Kelaikan teknik dan keselamatan ketenagalistrikan 500 .10. 19.2 Penyiapan kompetensi dan pengawasantenagateknik ketenagalistrikan 500.10.19.3 Usaha penunjang ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen Izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik (IUJPTL), Dokumen Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telematika (IPJ Telematika), Dokumen Penandasahan Rencana Impor Barang (RIB) 500 .10 .19. 4 Perlindungan lingkungan ketenagalistrikan, antara lain: Dokumen forum keselamatan instalasi pemanfaatan tenaga listrik, Dokumen pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidu p sektor ketenagalistrikan, Laporan pembinaan dan pengawasan lingkungan, Dokumen perhitungan faktor emisi Clean Development Mechansim (CDM) 500.10.25 500.10.24 500.10.21 500.10.22 500.10.23 500.10.20 Sertifikasi 500.10.20.1 Dokumen Sertifikasi Produk peralatan dan pemanfaatan tenaga listrik 500.10.20.2 Dokumen Penunjukan Lembaga Sertifikasi Kompetensi (LSK) 500.10.20.3 Dokumen Penerbitan Sertifikasi Laik Operasi (SLO)Instalasi Tenaga Listrik 500.10.20.4 Dokumen Pembinaan dan pengawasan sertifikat laik operasi (SLO) instalasi tenaga listrik 500.10.20.5 Registrasi Sertifikasi Akreditasi Ketenagalistrikan Standarisasi Kompetensi Standardisasi Nasional Indonesia (SNI) Bidang Ketenagalistrikan 500.10.23.1 Perumusan rancangan SNI bidang ketenagalistrikan 500.10.23.2 Forum konsensus rancangan SNI bidang ketenagalistrikan 500.10.23.3 Program pemberlakuan SNI wajib bidang ketenagalistrikan 500.10.23.4 Dokumen pengawasan penerapan SNI wajib bidang ketenagalistrikan Standardisasi Usaha Penunjang Ketenagalistrikan 500.10.24. l Klasifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan 500.10.24.2 Kualifikasi usaha penunjang ketenagalistrikan 500.10.24.3 Dokumen penunjukan LIT (Lembaga Inspeksi Teknis) 500.10.24.4 Laporan berkala pemegang penunjukan LIT 500.10.24.5 Laporan hasil pengawasan penunjukan Bina Program Mineral dan Batubara 500.10.25.1 Penyiapan dan Perencanaan Program Mineral dan Batubara 500.10.25.2 Rencana Induk Mineral dan Batubara 500.10.25.3 Pengembangan Investasi dan Kerja Sama Bidang Mineral dan Batu hara 500.10.25.4 Data dan Informasai Mineral dan Batu hara 500.10.25.5 Pelaporan Program Mineral dan Batubara 500.10.25.6 Perencanaan, Penyiapan dan Penawaran Wilayah Kerja (WK) Mineral dan Batu hara melalui lelang reguler 500.10.25. 7 Data dan Informasi Wilayah Mineral dan Batu hara 500.10.25.8 Perencanaan Produksi Mineral dan Batubara 500.10.25.9 Pengembangan dan Pemanfaatan Mineral dan Batubara 500.10.26 Pembinaan Pengusahaan Mineral 500.10.26.1 Ketenagakerjaan 500.10.26.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tam bang 500.10.26.3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan mineral 500.10.26.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan mineral 500 .10 .26. 5 Laporan /data kegiatan eksplorasi mineral 500.10.26.6 Pengawasan produksi dan pemasaran mineral (logam, bukan logam batuan, radioaktif, dan mineral jarang) 500.10.26.7 Perizinan usaha pertambangan mineral 500.10.26.8 Kontrak Karya (KK) 500.10.26.9 Pengelolaan barang Kontrak Karya (KK) 500.10.26.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) 500.10.26.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan mineral 500 .10 .26 .12 Teguran kepada pengusahan Kontrak Karya (KK) 500.10.26.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan mineral 500.10.26.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir 500.10.26.15 Pelaporan usaha pertambangan mineral 500.10.26.16 Penghargaan usaha pertambangan mineral 500.10.26.17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC) Izin Usaha Pertambangan (IUP) Mineral 500.10.27 Pembinaan Pengusahaan Batubara 500.10.27 .1 Ketenagakerjaan 500.10.27.2 Pemberdayaan masyarakat sekitar tam bang 500 .10 .27 .3 Penyelesaian perselisihan usaha pertambangan batu bar a 500.10.27.4 Rekomendasi kegiatan usaha pertambangan batubara 500 .10 .27. 5 Laporan/ data kegi.ataneksplorasi batubara 500.10.27.6 Pengawasan produksi dan pemasaran batubara (bitumen padat, batuan aspal, batubara dan gambut), antara lain: Laporan Produksi dan Penjualan Batubara PKP2B,IUPhingga Laporan Kontrak Penjualan Pertambangan Batubara 500.10.27.7 Perizinan Usaha Pertambangan Batubara 500.10.27.8 Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27.9 Pengelolaan Barang Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B),antara lain: Persetujuan Pengadaan Barang Modal (Masterlist) PKP2Bhingga Data Asset Perusahaan Batu bar a 500.10.27.10 Persetujuan Obyek Vital Nasional (OBVITNAS) 500.10.27.11 Persetujuan perubahan saham direksi, komisaris, pada perusahaan Perjanjian Karya Pengusahaan Batubara (PKP2B) 500.10.27 .12 Teguran kepada pengusahan Perjanjian Karya Pengusahaan Batu hara (PKP2B) 500.10.27.13 Tanggapan kepada pemerintah daerah terkait usaha pertambangan batubara 500.10.27.14 Pedoman/petunjuk teknis pertambangan mineral termasuk rancangan awal sampul dengan rancangan akhir 500.10.27.15 Pelaporan usaha pertambangan batubara 500 .10.27 .16 Penghargaan usaha pertambangan batubara 500.10.27 .17 Penerbitan sertifikat clear and clean (CnC)Izin Usaha Pertambangan (IUP)Batubara 500.10.28 Penerimaan Negara 500.10.28.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak 500.10.28.2 Penetapan Bagi Hasil Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 500.10.28.3 Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengujian PNBP 500.10.29 Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara 500.10.29.1 Perumusan RSN1(Rancangan Standar Nasional lndonesia)/ RSKKN1(Rancangan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia), antara lain: Draft Rancangan, Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI), dan Standar Nasional Indonesia (SNI) 500.10.29.2 Pengawasan Standardisasi 500.10.29.3 Persetujuan Penunjukkan Kepala/Wakil Kepala Teknik Tam bang 500.10.29.4 Pengawasan Keselamatan Kegiatan dan Keselamatan Pekerja, antara lain: Laporan Kecelakaan Tam bang/ Statistik hingga Laporan Hasil Pemeriksaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.10.29.5 Pemeriksaan teknis dan pengujian instalasi dan peralatan tambang, antara lain: Pemeriksaan dan Pengujian Instalasi dan Peralatan Tambang hingga Berita Acara Hasil Inspeksi 500.10.29.6 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) 500.10.29.7 Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) 500.10.29.8 Rekomendasi bahan kimia 500.10.29.9 Pengawasan Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, antara lain: Laporan Pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) /Ren can a Pemantauan Lingkungan (RPL) hingga Surat Pen eta pan J aminan Pasca Tambang 500.10.29.10 Laporan berkala teknik dan lingkungan pertambangan/ laporan tahunan pelaksanaan reklamasi, antara lain: Laporan Bulanan Terjadinya Pencemaran (LPL-5)hingga Laporan Tahunan Pelaksanaan Reklamasi 500.10.29.11 Pemberian Penghargaan, antara lain: Pemberian Penghargaan Lingkungan Pertambangan, Pemberian Penghargaan Keselematan Kerja, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan lingkungan Pertambangan, Dokumen Pengajuan dan Penilaian Tanda Penghargaan Keselamatan 500.10.29.12 Pengawasan lingkungan pertambangan 500.10.29.13 Usaha Jasa Mineral dan Batubara 500 .10 .29 .14 Pembinaan dan pengawasan usahajasa mineral dan batubara 500.10.29.15 Rekomendasi Teknis, antara lain: Pengajuan Rekomendasi Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen Pengajuan Rekomendasi Teknis, Surat Rekomendasi Teknis 500.10.29.16 Persetujuan Teknis, antara lain: Pengajuan Persetujuan Teknis, Hasil Evaluasi Dokumen 500.10.32 Afiliasi 500.10.32.1 Proyek Percontohan Pengajuan Persetujuan Teknis, Surat Persetujuan Teknis 500.10.29.17 Pengawasan Telmis 500.10.29.18 Pengawasan Konservasi Mineral dan Batu bara 500.10.29.19 Pembinaan Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batu bara antara lain: Sosialisasi Standardisasi, Bimbingan Teknis Lingkungan Pertambangan, Bimbingan Teknis / Sosialisasi Pertambangan 500.10.30 Program Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.1 Rencana Penelitian dan Pengembangan 500.10.30.2 Pengembangan dan inovasi 500.10.30.3 Dokumen pen era pan/ pemanfaatan/ pendaya gunaan / replikasi / prototipe hasil penelitian/ pengkajian/ pengembangan /in ova si 500.10.30.4 Advokasi dan fasilitasi penelitian, pengembangan dan inovasi 500.10.30.5 Diseminasi hasil penelitian,pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.6 Pembinaan penelitian/Pengembangan,pengka jian, dan penerapan ilmu pengetahunan dan teknologi 500.10.30. 7 Jaringan Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.8 Data dan informasi hasil penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.9 Master proceeding/ jurnal penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.10 Hak atas kekayaan intelektual (HaKI) 500.10.30.11 Forum komunikasi penelitian, pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi 500.10.30.12 Layanan jasa penelitian, pengembangan,penerapanIPTEK 500.10.30.13 Sertifikasi personil peneliti bidang Sumber Daya Mineral 500.10.31 Sarana Litbang
500.10 .31.1 Administrasi penggunaan peralatan 500.10.31.2 Log-book Peralatan Survei/Peralatan Uji Kalibrasi 500.11.2.5 500.11.2.4 500.11.2.3 penunjang Penentuan lokasi terminal penumpang tipe A, tipe B, dan tipe C Penetapan lokasi terminal barang utama Standar pelayanan minimal pengoperasian terminal Jaringan trayek angkutan antar kota/ provinsi 500.11.2.2 Jaringan Prasarana dan Pelayanan 500.11.2.1 Penentuan lokasi terminal barang tipe pengumpul dan tipe 500.11.2 500.11 PERHUBUNGAN 500.11.1 Kebijakan di bidang Perhubungan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.10.32.2 Promosi dan Layanan Jasa Teknologi 500.10.32.3 Pembinaan Penelitian dan Pengembangan 500.10.32.4 Penyajian lnformasi 500.10.33 Penelitian dan Pengembangan Kegeologian 500.10.33.1 Pemetaaan dan penelitian geologi, geokimia, dan geofisika kelau tan 500.10.33.2 Energi Kelautan dan Kewilayahan Penelitian Energi dan kewilayahan pantai 500.10.33.3 Penelitian sumber daya energi dan mineral kelau tan 500.10.33.4 Penelitian Sumber Daya Mineral Kelau tan 500.10.34 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Minyak dan Gas Bumi 500 .10. 34 .1 Teknologi Eksplorasi 500.10.34.2 Teknologi Eksploitasi 500.10.34.3 Laboratorium 500.10.34.4 Study 500.10.34.5 Teknologi Proses 500.10.34.6 Teknologi Aplikasi Produk 500.10.34.7 Teknologi Gas 500.10.35 Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral Batubara 500.10.35.1 Teknologi Eksploitasi Tambang dan Pengolahan Sumber Daya 500.10.35.2 Teknologi Pengolahan dan Pemanfaatan mineral 500.10.35.3 Teknologi Pemanfaatan Batubara 500.10.36 Penelitian dan Pengembangan Ketenagalistrikan dan Energi Baru Terbarukan 500.10.36.1 Energi baru terbarukan 500 .10. 36. 2 Teknologi Ketenagalistrikan 500.10.36.3 Lingkungan dan Konservasi Energi 500.10.36.4 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PLTSa (Pembangkit Listrik Tenaga Sampah) dan Konservasi Energi provinsi Izin operasi angkutan pariwisata dan angkutan penumpang tidak dalam trayek yang wilayah 500.11.8.4 500.11.2.6 Jaringan lintas pada jaringan jalan primer 500 .11.2. 7 Penetapan kelas jalan primer 500.11.2.8 Kualifikasi teknis petugas terminal 500.11.2.9 Jaringan transportasi jalan sekunder Pengembangan Transportasi Jalan 500.11.3.1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutanjalan 500.11.3.2 Pengembangan transportasi jalan Pengujian Kendaraan Bermotor 500.11.4.1 Pengesahan hasil uji tipe kendaraan bermotor 500.11.4.2 Sertifikasi uji tipe kendaraan bermotor 500.11.4.3 Sertifikasi tenaga penguji kendaraan bermotor 500.11.4.4 Ak:reditasiunit pengujian kendaraan bermotor Teknologi Kendaraan Bermotor
500.11.5. 1 Sertifikasi rancang ban gun dan rekayasa kendaraan bermotor 500.11.5.2 Pelaksanaan kalibrasi peralatan uji kendaraan bermotor 500.11.5.3 Persyaratan teknis dan laikjalan kendaraan bermotor
500.11.5. 4 Harmonisasi dan standardisasi regulasi kendaraan bermotor Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 500.11.6. l Analisa dampak lalu lintas jalan nasional di luar kawasan perkotaan 500.11.6.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan nasional Perlengkapan Jalan 500 .11. 7 .1 Pedoman teknis perlengkapan jalan 500 .11. 7 .2 Penimbangan kendaraan bermotor di jalan 500.11.7.3 Akreditasi unit penimbangan kendaraan bermotor
500.11. 7. 4 Kualifikasi teknis petugas penimbangan kendaraan bermotor 500 .11. 7. 5 Pengadaan, pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan di jalan nasional Angkutan Penumpang 500.11.8.1 Tarif angkutan penumpang kelas ekonomi 500.11.8.2 Izin trayek angkutan penumpang untuk trayek lintas batas negara 500.11.8.3 Izin trayek antar kota antar 500.11.8 500.11.7 500.11.6 500.11.5 500.11.4 500.11.3 500.11.13. l Pengembangan dan penetapan jaringan transportasi sungai, danau dan penyeberangan (peta jaringan, blueprint jaringan) 500.11.13.2 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)lalu lintas dan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.14 Rancang Bangun Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan um um 500.11.8.7 Angkutan perintis 500.11.8.8 Penghargaan perusahaan angkutan umum 500 .11. 9 Angkutan Barang
500.11. 9 .1 Sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan 500 .11. 9 .2 Tarif angkutan barang 500 .11. 9 .3 Izin operasi angku tan barang tertentu 500 .11. 9. 4 Pembinaan angku tan barang 500 .11. 9. 5 lzin dispensasi angku tan j alan 500.11.10 Monitoring Operasional 500.11.10.1 Pengendalian operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 500.11.10.2 Pengawasan, penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelanggaran operasional kendaraan angkutan umum yang menjadi kewenangan 500.11.10.3 Berkas Pelanggaran Perda 500.11.11 Bimbingan Teknis Penyidik Pegawai Negeri Sipil
500.11.11.1 Pedoman Teknis 500.11.11.2 Penyidikan pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
500.11.11.3 Bimtek PPNS 500.11.11.4 Pengusulan pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 500 .11.12 Analisa dan Evaluasi Jaringan J aringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan
500.11.12.1 Pendataan jaringan transportasi sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.12.2 Analisis serta informasi jaringan transportasi sungai, danau, & penyeberangan 500 .11.13 Pengembangan Jaringan Jaringan Transportasi Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.8.6 pelayanannya bersifat lintas batas negara & antar kota/ provinsi Penilaian kinerja perusahaan angkutan umum Pemberian subsidi angkutan 500.11.8.5 500.11.15 Bimbingan Perawatan Sarana Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan 500.11.15 .1 Perawatan dan pemeliharaan sarana sungai, danau dan penyeberangan 500.11.15.2 Pengawakan dan registrasi sarana angkutan sungai dan danau danau dan penyeberangan 500 .11. 16 Rancang Ban gun Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.16.1 Perencanaan dan pembangunan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500 .11.16. 2 Pemberian sertifikasi pelabuhan penyeberangan 500.11.16.3 Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan penyeberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.16.4 Penyelenggaraan, pemeliharaan, perawatan dan perbaikan pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500 .11.17 Kualifikasi teknis petugas pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500 .11.18 Manajemen Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.18.1 Manajemen lalu lintas 500.11.18.2 Tata cara berlalu lintas di sungai, danau dan penyeberangan 500.11.18.3 Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu lintas dan angkutan sungai & danau
500.11.18. 4 Sertifikasi inspektur sungai dan danau dan pejabat pemberangkatan angku tan sungai dan danau 500.11.19 Alur dan Perambuan Lalu Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.19 .1 Pengerukan alur pelayaran sungai, danau dan kolam pelabuhan penyeberangan 500.11.19.2 Penetapan kelas alur dan peta alur pelayaran sungai dan danau 500.11.19.3 Perambuan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.20 Bimbingan Usaha Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan 500.11.20.1 Penyelenggaraan angkutan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.20.2 Persetujuan operasi kapal penyeberangan di lintas nasional dan internasional 500.11.21 Tarif dan Keperintisan 500.11.21.1 Perhitungan tarif, pemantauan tarif angkutan dan jasa pelabuhan sungai, danau dan penyeberangan 500 .11.21.2 Kriteria dan pelaksanaan pelayanan keperintisan 500.11.22 Bina Sistem Transportasi Perkotaan 500.11.22.1 Jaringan Transportasi Perkotaan 500.11.22.2 Transportasi perkotaan yang berbasis jalan, jalan rel dan perairan daratan 500.11.22.3 Transportasi perkotaan untuk kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.23 Lalu Lintas Perkotaan 500.11.23.1 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan 500.11.23.2 Manajemen dan rekayasa lalu lintas perkotaan di jalan nasional dalam kawasan perkotaan 500.11.23.3 Penanganan lalu lintas perkotaan berbasis teknologi di wilayah 500.11.24 Angkutan Perkotaan 500.11.24.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan dalam trayek 500.11.24.2 Jaringan trayek perkotaan 500.11.24.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan dalam trayek yang wilayah pelayanannyamelebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.25 Pengaduan Moda Transportasi Perkotaan 500.11.25.1 Penyelenggaraan angkutan perkotaan tidak dalam trayek untuk angkutan penumpang dan /a tau barang 500.11.25.2 Pengaduan moda transportasi perkotaan yang menghubungkan antar simpul (bandara, pelabuhan, stasiun, dan terminal) di kawasan perkotaan yang melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.25.3 Penentuan dan pemenuhan alokasi kebutuhan angkutan perkotaan tidak dala.mtrayek yang wilayah pelayanannya melebihi satu wilayah administrasi provinsi 500.11.26 Dampak Transportasi Perkotaan 500 .11. 26 .1 Penyelenggaraan transportasi perkotaan berwawasan lingkungan 500.11.26.2 Penanganan dampak transportasi di kawasan perkotaan 500.11.26.3 Masterplan pengembangan teknologi transportasi ramah lingkungan 500.11.26.4 Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan kota 500.11.26.5 Rekomendasi hasil analisis dampak lalu lintas di jalan nasional dalam kawasan perkotaan Surat Tugas Juru Parkir Izin tempat khusus parkir swasta Surat Tugas TKP Pemerintah Parkir 500.11.33.1 500.11.33.2 500.11.33.3 500.11.33 500.11.26.6 Masterplan transportasi perkotaan 500.11.27 Monitoring dan Evaluasi Manajemen Keselamatan 500.11.27.1 Monitoring dan evaluasi data kecelakaan 500.11.27.2 Kualifikasi unit pengkajian 500.11.27 .3 Pengembangan sistem informasi manajemen keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500 .11. 28 Pengembangan Keselamatan 500 .11. 28. 1 Program keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau, dan penyeberangan 500.11.28.2 Harmonisasi kebijakan 500 .11. 29 Promosi dan Kemitraan Keselamatan 500.11.29.1 Promosi Keselamatan : penyuluhan,publikasidan destinasi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.29.2 Kemitraan keselamatan antar lembaga dan masyarakat di bidang keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan 500.11.30 Bina Keselamatan Angkutan Umum 500.11.30.1 Keselamatan Pengusahaan Angkutan Umum 500.11.30.2 Keselamatan Awak Angkutan Umum dan awak kapal sungai dan danau 500.11.31 Audit Keselamatan 500.11.31.1 Pedoman audit keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia 500.11.31.2 Identifikasi daerah rawan kecelakaan jalan dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.31.3 Audit faktor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan 500.11.32 Inspeksi Keselamatan 500.11.32.1 Pedoman keselamatan 500.11.32.2 Inspeksi keselamatan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan pelaku transportasi jalan dan sungai, danau dan penyeberangan 500.11.32.3 Investigasi kecelakaan sungai, danau dan penyeberangan serta laik fungsi jalan 500.12.9.4 500.12.9.3 500.12.9.2 500.12.8.2 500.12.7.3 500.12.7.2 Tata Kelolae-Business Teknologidan Infrastruktur e- Business Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Business 500.12.7.4 AplikasiLayanan e-Busniness Pemberdayaan Informatika Masyarakat 500.12.8.1 Pemberdayaan Informatika Masyarakat Perkotaan Pemberdayaan Informatika Masyarakat Pedesaan Pemberdayaan Industri Informatika 500.12.9.1 lndustri Infrastruktur dan Layanan Aplikasi lnformatika lndustri Perangkat Informatika Pengguna Industri Perangkat Lunak Industri Konten Multimedia e-Business 500.12.7.1 500.12.6.4 500.12.6.5 500.12.6.3 Tata Kelolae-Government Teknologidan Infrastruktur e- Government Interoperabilitas dan Interkonektivitas e-Government AplikasiLayanan Kepemerintahan AplikasiLayanan Publik 500.12.5.4 e-Government 500.12.6.1 500.12.6.2 500.12.5.3 Monitoring dan Evaluasi Jasa Telekomunikasi Monitoring dan Evaluasi Penyiaran Pencegahan dan Penertiban 500.12.5.2 Pemerintah Daerah 500.12.4.3 Layanan Khusus Penyiaran 500.12.4.4 Pelayanan KewajibanUniversal 500.12.4.5 Pengembangan Infrastruktur Pengendalian lnformatika 500.12.5.1 Monitoring dan Evaluasi Jaringan Telekomunikasi Telekomunikasi Khusus Non500.12.4.2 500.12.3.2 Pemetaan Penyelenggaraan Radio dan Televisi Database Penyelenggaraan Radio dan Televisi TelekomunikasiKhusus, Penyiaran Publik dan Kewajiban Universal 500.12.4.1 Telekomunikasi Khusus Pemerintah Daerah Penyiaran 500.12.3.1 Kebijakan di bidang Komunikasi dan Informatika yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Telekomunikasi 500.12.2.1 Layanan Jaringan Telekomunikasi 500.12.2.2 Layanan Jasa Telekomunikasi 500.12.2.3 Penomoran Telekomunikasi dan Informatika 500.12.2.4 Kelayakan Sistem Telekomunikasi 500.12.9 500.12.8 500.12.7 500.12.6 500.12.5 500.12.4 500.12.3 500.12.2 500.12 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA 500.12.1 500.13.2.4 500.13.2.2 500.13.2.3 Pengembangan Destinasi Wisata 500.13.2.1 Perancangan Destinasi dan Investasi Pariwisata Pengembangan Daya Tarik Wisata Industri Pariwisata Pemberdayaan Masyarakat Destinasi Pariwisata 500.13.2 500.13 PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF 500.13.1 Kebijakan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.12.10 Keamanan Informasi 500.12.10.1 Tata Kelola Keamanan Inforrnasi 500 .12 .10. 2 Teknologi Keamanan lnformasi 500.12.10.3 Monitoring, Evaluasi dan Tanggap Darurat Keamanan Informasi 500.12.10.4 Penyidikan dan Penindakan 500.12.10.5 Budaya Keamanan Informasi 500.12.11 Komunikasi Publik 500.12.11. l Tata Kelola Komunikasi Publik 500.12.11.2 Pengelolaan Opini Publik 500.12.11.3 Layanan Komunikasi Publik 500.12.12 Pengolahan dan Penyediaan Informasi 500.12.12.1 Informasi Politik, Hukum, dan Keamanan 500.12.12.2 Informasi Perekonomian 500.12.12.3 Informasi Kesejahteraan Rakyat 500.12.13 Pengelolaan Media Publik 500.12.13.1 Media Cetak 500.12.13.2 Media Online 500.12.13.3 Media Luar Ruang dan Audio Visual 500.12.14 Kemitraan Komunikasi 500.12.14.1 Kemitraan Pemerintah dan Lembaga Negara 500.12.14.2 Kemitraan Media dan Dunia Usaha 500.12.14.3 Kemitraan Organisasi Kemasyarakatan dan Profesi 500 .12. 15 Infrastruktur Informatika 500.12.15.1 Jaringan 500.12.15.2 Piranti Teknologi Informatika 500.12.15.3 Keamanan Informatika 500.12.16 Sistem dan Data 500.12.16.1 Portal dan Konten 500.12.16.2 Pengumpulan dan Pengolahan Data 500.12.16.3 Pengembangan Aplikasi 500.12.17 Pusat Kerjasama 500.12.17.1 Kerja Sama daerah 500.12.17.2 Kerja Sama Bilateral 500.12.18 Pusat lnformasi dan Hubungan Masyarakat 500.12.18.1 Pelayanan Informasi 500.12.18.2 Hubungan Masyarakat 500.12.18.3 Bimbingan Teknis 500.12.19 Evaluasi Kebijakan di bidang Statistik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sensus Penduduk, Pertanian, dan Ekonomi 500.14.2.1 Perencanaan 500.14.2.2 Persiapan, antara lain: Penyusunan rancangan organisasi kegiatan sensus, Penyusunan Kuesioner, Penyusunan konsep dan definisi, Penyusunan metodologi(cakupan, organisasi, lapangan, ukuran statistik, prosedur), Penyusunan buku pedoman (pencacahan, pengawasan, pengolahan), Penyusunan peta wilayah kerja dan muatan peta wilayah, Penyusunan pedoman sosialisasi, Sosialisasi kegiatan kepada stakeholder dan sumber data (leaflet, poster, pertemuan), Pelaksanaan pertemuan koordinasi (intern dan ekstern), Pelaksanaan pelatihan instruktur (TOT),Pelaksanaan pelatihan petugas, Penyusunan program pengolahan (rule validasi, pemeriksaan data entri, tabulasi), 500.13.6.4 500.13.6.3 500.13.6.2 Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Media 500.13.5.2 Desain dan Arsitektur 500.13.5.3 Kerjasama dan Fasilitasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 500.13.6.1 Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Ekonomi Kreatif Pengembangan SDM Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Kompetensi Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Pemasaran Pariwisata 500.13.3.1 Pengembangan Pasar dan Informasi Pariwisata 500.13.3.2 Promosi Pariwisata Luar Negeri 500.13.3.3 Promosi Pariwisata Dalam Negeri 500.13.3.4 Pencitraan Indonesia Ekonomi Kreatif Berbasis Seni dan Budaya 500.13.4.1 Pengembangan industri Perfilman 500.13.4.2 Pengembangan Seni Pertunjukan dan Industri Musik 500.13.4.3 Pengembangan Seni Rupa Ekonomi Kreatif Berbasi Media, Desain, dan IPTEK 500.13.5.1 Pengembangan Wisata Minat Khusus, Konvensi, Insentif, dan Event 500.13.2.5 500.14.2 STATISTIK 500.14.1 500.13.6 500.13.5 500.13.4 500.13.3 500.14 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Swasta 500.15.2.2 Perencanaan Tenaga Kerja 500.15.2.1 Perencanaan Tenaga Kerja Perusahaan Pemerintah 500.15.2 500.15 KETENAGAKERJAAN 500.15.1 Kebijakan di bidang Ketenagakerjaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pelatihan petugas pengolahan, Perancangan tabel, Pelaksanaan Ujicoba Pelaksanaan Lapangan Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan / pengiriman, pengelompokan/ Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/ Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Sensus Diseminasi hasil sensus 500.14.5 500.14.4 500.14.3.5 500.14.3.4 500.14.3.3 Survei 500.14.3.1 500.14.3.2 500.14.3 500.14.2.6 500.14.2.5 500.14.2.3 500.14.2.4 Perencanaan Persiapan Pelaksanaan Lapangan, antara lain: Pelaksanaan listing, Pemilihan sampel, Pengumpulan data, Pemeriksaan, Pengawasan Lapangan, Monitoring kualitas Pengolahan, antara lain: Pengelolaan dokumen (penerimaan/ pengiriman, pengelompokkan / Batching), Pemeriksaan dokumen dan pengkodean (Editing/ Coding), Perekaman data (entri, scanner), Tabulasi Data, Pemeriksaan tabulasi, Laporan konsistensi tabulasi Analisis dan Penyajian Hasil Survei, antara lain: Pembahasan angka hasil pengolahan, Penyusunan angka sementara, Penyusunan angka tetap, Penyusunan/pembahasan draft publikasi, Analisis data, Penyusunan publikasi 500.14.3.6 Diseminasi hasil Survei Konsolidasil Data Statistik 500.14.4. l Kompilasi Data 500 .14 .4. 2 Analisis data 500.14.4.3 Penyusunan Publikasi Evaluasi clan Pelaporan Sensus, Survei, dan Konsolidasi Data Statistik 500.15.3 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.1 Penerapan Standar Kompetensi 500.15.3.2 Pengembangan Standarisasi Kompetensi 500.15.3.3 Pengembangan Program Pelatihan Ketenagakerjaan 500.15.3.4 Pengembangan Program Pelatihan Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.3.5 Pengembangan Program Pelatihan Ketransmigrasian 500.15.4 Bina Lembaga clan Sarana Pelatihan Kerja 500 .15 .4 .1 Akreditasi dan Sistem Informasi Kelembagaan 500.15.4.2 Pengembangan Sarana dan Fasilitas Lembaga Pelatihan 500.15.4.3 Pengembangan Standar Mutu (PSM)Lembaga Pelatihan 500 .15 .4 .4 Sistem Pendanaan dan Kerjasama Antar Lembaga 500.15.5 Bina lnstruktur dan Tenaga Pelatihan 500.15.5.1 Instruktur clan PSM Lembaga Pelatihan Pemerintah 500.15.5.2 Instruktur Lembaga Pelatihan Swasta 500.15.5.3 Tenaga Pelatihan 500.15.5.4 Sistem Informasi lnstruktur, PSM, dan Tenaga Pelatihan 500 .15. 6 Bina Pemagangan 500.15.6.1 Pemagangan Dalam Negeri 500.15.6.2 Pemagangan Luar Negeri 500.15.6.3 Perizinan dan Advokasi Pemagangan 500.15.6.4 Promosi dan Jenjang Pemagangan 500.15.7 Produktivitas clan Kewirausahaan 500.15.7.1 Pengembangan Promosi dan Kerjasama Produktivitas dan Kewirausahaan 500.15.7.2 Pengembangan Sistem dan Peningkatan Produktivitas 500.15.7.3 Pengembangan Pengukuran dan Kajian Produktivitas 500.15.7.4 Pengembangan Kewirausahaan 500.15.8 Pengembangan Pasar Kerja 500.15.8. l Informasi Pasar Kerja 500.15.8.2 Analisis Pasar Kerja 500.15.8.3 Bursa Kerja 500.15.8.4 Analisis Jabatan 500.15.9 Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri 500.15.9.1 Antar Kerja 500.15.9.2 Penempatan Tenaga Kerja Khusus 500.15.9.3 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan 500.15.9.4 Pemberdayaan Pengantar Kerja 500.15.10 Perluasan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Tenaga KerjaSektor Informal 500.15.10.1 Tenaga KerjaMandiri dan Sektoral Informal 500.15.10.2 Pengembangan Padat Karya 500.15.10.3 Terapan TeknologiTepat Guna 500 .15. 11. 1 Sistem Inf ormasi dan Registrasi 500.15.11.2 Pembakuan Akreditasi 500.15.12 Persyaratan Kerja, Kesejahteraan, dan Analisis Diskriminasi 500.15.12.1 Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerjasama Bersama 500.15.12.2 Perjanjian Kerja 500.15.12.3 Kesejahteraan Pekerja 500 .15 .12. 4 Analisis Diskriminasi Syarat Kerj a 500.15.13 Kelembagaan dan Pemasyarakatan Hubungan Industrial 500.15.13.1 Organisasi Pekerja dan Pengusaha 500.15.13.2 Kelembagaan Hubungan Industrial 500.15.13.3 Pemasyarakatan Hubungan Industrial 500.15.14 Pengupahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.14.1 Pengupahan 500.15.14.2 Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dalam Hubungan Kerja 500.15.15 Pencegahan dan Penyelesaian Pelestarian Hubungan Industrial 500.15.15.1 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.2 Penyelenggaraan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.15.3 Pemberdayaan Kelembagaan dan Tenaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 500.15.16 Pengawasan Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja 500.15.16.1 Pengawasan Norma Kerja 500.15.16.2 Pengawasan Norma Hubungan Kerja dan Perlindungan Berserikat 500.15.16.3 Pengawasan Norma Penempatan dan Latihan Tenaga Kerja 500.15.17 Pengawasan Norma Kerja Perempuan dan Anak 500.15.17.1 Pengawasan Norma Kerja Perempuan 500.15.17 .2 Pengawasan Norma Kerja Anak 500.15.17.3 Kerjasama Lintas Sektoral 500.15.17.4 Advokasi Tenaga Kerja Perempuan dan Anak 500.15.18 Pengawasan Norma Keselamatan dan Kesehatan Kerja 500.15.18.1 Pengawasan Norma Mekanik, Pesawat Uap dan Bejana Tekan 500.15.18.2 Pengawasan Norma Konstruksi Bangunan, Listrik dan Penanggulangan Kebakaran 500.15.18.3 Pengawasan Norma Kesehatan Kerja 500.15.18.4 Pengawasan Norma Lingkungan Kerja dan Bahan Berbahaya 500.15.10.4 Pemberdayaan Pendampingan dan Kerjasama Antar Lembaga Standardisasi Profesi500.15.11 500.16.3 Perencanaan Penanaman Modal 500.16.2.1 Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya AlamLainnya 500.16.2.2 Perencanaan Industri Manufaktur 500.16.2.3 Perencanaan Jasa dan Kawasan 500.16.2.4 Perencanaan Infrastruktur Pengembangan Iklim Penanaman Modal 500.16.3.1 Deregulasi Penanaman Modal 500.16.3.2 Pengembangan Potensi Daerah 500.16.3.3 Pemberdayaan Usaha 500.16.3.4 Pemberdayaan Usaha Pembinaan dan Penyuluhan 500.16.2 500.16 PENANAMANMODAL 500.16. l Kebijakan di bidang Penanaman Modalyang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.15.18.5 Pengawasan Norma Kelembagaan, Keahlian dan Sistem Manajemen K3 500.15.19 Laporan Hasil Pengawasan Ketenagaakerjaan 500.15.20 Bina Penegakan Hukum 500.15.20.1 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.2 Penyidikan Norma Ketenagakerjaan 500.15.20.3 Pengembangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil 500.15.20.4 Kerjasama Penegakan Hukum 500.15.21 Pengkajian dan Bimbingan Teknis Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 500.15.21.1 Analisis dan Standardisasi bidang K3 500.15.21.2 Hasil kajian, perekayasaan dan penerapan teknologi dan alih teknologi K 3 500.15.21.3 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengkajian K 3 500.15.21.4 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pelayanan K3 500.15.22 Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.1 Program, Analisis dan Standardisasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.2 Penyebarluasan lnformasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.3 Kerjasama Tingkat Nasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.4 Kerjasama Tingkat Regional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.5 Kerjasama Tingkat Internasional Bidang Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 500.15.22.6 Bimbingan Teknis dan Evaluasi Pengembangan SDM dan Kompetensi K3 Penyediaan Tanah Transmigrasi 500.18.2.1 Fasilitasi Pengadaan Tanah 500.18.2.2 Pengurusan Legalitas Tanah 500.18.2 500.18 TRANSMIGRASI 500.18.1 Kebijakan di bidang Transmigrasi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah 500.17.4.2 Fasilitasi Pengadaan Tanah Pembinaan dan Pengendalian AdministrasiPertanahan 500.17.2.3 Data dan Informasi Pertanahan 500.17 .2.4 Advokasidan Pengendalian Penatagunaan dan Penguatan Hak Atas Tanah 500.17 .3.1 Penatagunaan Tanah 500.17.3.2 Data dan Pemetaan Tematik 500.17.3.3 Penguatan Atas Tanah Sengketa Tanah 500.17.4.1 Pengkajian dan Penanganan Sengketa Advokasi dan Pengendalian Kebijakan di bidang Pertanahan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pengadaan dan Penataan Administrasi Pertanahan 500.17.2.1 500.17.2.2 500.16.6.5 500.16.6.6 500.16.6.4 Kerja Sama Regional Kerja Sama Dunia Usaha Internasional Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 500.16.6.1 Pemantauan Penanaman Modal 500.16.6.2 Data Realisasi Penanaman Modal 500.16.6.3 Bimbingan Sosialisasi Ketentuan Penanaman Modal Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pengawasan Penanaman Modal Pencabutan/Pembatalan Perizinan Penanaman Modal Pelayanan Penanaman Modal 500 .16. 7 .1 Pelayanan Aplikasi 500.16. 7.2 Pelayanan Perijinan 500 .16. 7.3 Pelayanan Konsultasi Perijinan 500 .16. 7.4 Pelayanan Non Perijinan 500 .16. 7. 5 Pelayanan Fasilitas 500.16.5.2 500.16.5.3 500.16.3.6 500.16.3.5 Pemberdayaan Usaha Kemitraan Usaha Pemberdayaan Usaha Pelayanan Usaha Promosi Penanaman Modal 500.16.4.1 Pengembangan Promosi 500.16.4.2 Analisis Strategi Promosi 500.16.4.3 Fasilitasi Promosi Luar Negeri 500 .16. 4. 4 Promosi Sektoral 500.16.4.5 Fasilitasi Promosi Daerah 500.16.4.6 Pameran dan Sarana Promosi Kerja Sama Penanaman Modal 500.16.5.1 Kerja Sama Bilateral dan Mulitilateral 500.17.4 500.17.3 500.17.2 500.17 PERTANAHAN 500.17.1 500.16.7 500.16.6 500.16.5 500.16.4 500.18.2.3 Dokumentasi Pertanahan 500.18.2.4 Advokasi Pertanahan 500.18.3 Pembangunan Pemukiman dan lnfrastruktur Kawasan Transmigrasi 500.18.3.1 Penyiapan Lahan 500.18.3.2 Penyiapan Sarana 500.18.3.3 Penyiapan Prasarana 500.18.3.4 Evaluasi Kelayakan Permukiman 500.18.4 Fasilitasi Penempatan Transmigrasi 500.18.4.1 Penyiapan Calon Transmigrasi 500.18.4.2 Penyiapan Perpindahan 500.18.4.3 Pelaksanaan Perpindahan 500 .18. 4. 4 Penataan dan Adaptasi 500.18.5 Partisipasi Masyarakat 500.18.5.1 Promosi dan Motivasi 500.18.5.2 Kerjasama Kelembagaan 500.18.5.3 Kerjasama Antar Daerah 500.18.5.4 Pelayanan Investasi 500.18.6 Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi 500.18.6.1 Perencanaan Teknis Pengembangan Masyarakat dan Kawasan 500.18.6.2 Bina Sistem Informasi 500.18.6.3 Perencanaan Pengembangan Kawasan 500.18.6.4 Perencanaan Pengembangan Masyarakat 500.18.6.5 Perencanaan Pengembangan Pusat Pertumbuhan 500.18.7 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat 500.18.7.1 Bantuan Pangan dan Kesehatan 500.18.7.2 Fasilitas Sosial Budaya 500.18.7.3 Pengembangan Kelembagaan 500.18.7.4 Bina Pendampingan Masyarakat Transmigrasi 500.18.8 Pengembangan Usaha 500.18.8.1 Kewirausahaan 500.18.8.2 Produksi 500.18.8.3 Pengolahan Hasil dan Pemasaran 500.18.8.4 Lembaga Ekonomi dan permodalan
500.18.9 Pengem bangan Sarana dan Prasarana Kawasan 500 .18. 9 .1 Analisis dan Standarisasi Saran a dan Prasarana 500.18.9.2 Pengembangan Sarana 500.18.9.3 Pengembangan Prasarana 500.18.9.4 Evaluasi Pengembangan Sarana dan Prasarana 500.18.10 Penyerasian Lingkungan 500.18.10.1 Persiapan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan 500.18.10.2 Adaptasi dan Mitigasi Lingkungan 500.18.10.3 Evaluasi Perkembangan Permukiman Transmigrasi 500.18.10.4 Evaluasi Perkembangan Pusat Pertumbuhan Perencanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo 600.1.6.1 600.1.6 Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pengendalian Lumpur Sidoarjo (Bencana Lokal Lingkup Nasional) Operasi dan Pemeliharaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Operasi dan Pemeliharaan Air Tanah dan Air Baku Operasi dan Pemeliharaan Irigasi danRawa Operasi dan Pemeliharaan Sungai dan Pantai 600.1.5.5 600.1.5.4 600.1.5.3 600.1.5.2 Operasi dan Pemeliharaan Sumber Daya Air 600.1.5.1 Pengelolaan Sungai dan Pantai Pengelolaan Irigasi dan Rawa Pengelolaan Bendungan, Danau, Situ, dan Embung Pengelolaan Air Tanah dan Air Baku 600.1.5
600.l.4.4 600.1.4.1 600.1.4.2 600.1.4.3 Keterpaduan Pemrograman Pengelolaan Sumber Daya Air Manajemen Mutu Informasi dan Data Sumber Daya Air Perencanaan Pengelolaan Sumber Daya Air 600.1.4 600.1.3.4 600.1.3.2 600.1.3.3 600.1.3.1 Pengembangan Jaringan Sumber Daya Air Perencanaan Wilayah Sungai Kelembagaan Pemanfaatan Sumber Daya Air Hidrologi dan Lingkungan Sumber Daya Air Pengaturan dan Pemantauan 600.1.3 600.1.2.5 600.1.2.1 600.1.2.2 600.1.2.3 600.1.2.4 Pendayagunaan Sumber Daya Air600.1.2 600 PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN 600.1 PEKERJAAN UMtJM 600.1.1 Kebijakan di bidang Pekerjaan Umum yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Pembinaan Teknik Jalan Bebas Hambatan Bimbingan Teknik Jalan Daerah Pengembangan Jalan Metropolitan dan Kota Besar 600.1.11.3 600.1.11.1 600.1.11.2 Pengelolaan Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan, dan Fasilitas Jalan Daerah Teknik Terowongan dan Jembatan Khusus Teknik Jembatan Perencanaan Teknis Standar dan Pedoman 600.1.10.4 600.1.10.3 600.1.10.1 600.1.10.2 Pengelolaan Jembatan Tek:nikRekonstruksi Tek:nikPemeliharaan Jalan Perencanaan Teknis Standar dan Pedoman600.1.9.1 600.1.9.2 600.1.9.3 600.1.9.4 Pengelolaan Geoteknik dan Manajemen Lereng Preservasi Jalan Manajemen Konstruksi Pengelolaan Gedometrik, Perkerasan, dan Drainage Standar dan Pedoman 600.1.8.4 600.1.8.1 600.1.8.2 600.1.8.3 Pembangunan Jalan Keterpaduan Perencanaan Sistem Jaringan Jalan Lingkungan dan Keselamatan Jalan 600.1.7.1 600.1.7.2 600.1.7.3 600.1.6.5 600.1.6.4 600.1.6.3 600.1.6.2 Pemrograman Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pelaksanaan Pengendalian Lumpur Sidoarjo Pengendalian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan akibat Lumpur Sidoarjo Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengembangan Jaringan Jalan 600.1.11 600.1.10 600.1.9 600.1.8 600.1.7 Kelembagaan Peningkatan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja Sistem Penyediaan Air Minum Khusus Sistem Penyediaan Air Minum Pedesaan Sistem Penyediaan Air Minum Perkotaan Perencanaan Teknis 600.1.16.7 600.1.16.5 600.1.16.6 600.1.16.4 600.1.16.3 600.1.16.1 600.1.16.2 Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Penataan Bangunan Gedung Pengelolaan Rumah Negara Penataan Bangunan dan Lingkungan Khusus Kelembagaan Perencanaan Teknis 600.1.15.5 600.1.15.1 600.1.15.2 600.1.15.3 600.1.15.4 Pembinaan Penataan Bangunan Kelembagaan Kawasan Permukiman Khusus Kawasan Permukiman Pedesaan Kawasan Permukiman Perkotaan Perencanaan Teknis600.1.14.1 600.1.14.2 600.1.14.3 600.1.14.4 600.1.14.5 Pengembangan Kawasan Permukiman Keterpaduan Pembiayaan dan Pelaksanaan Keterpaduan Perencanaan dan Kemitraan 600.1.13.2 600.1.13.1 600.1.12.4 600.1.12.3 600.1.12.2 Persiapan pengusahaan jalan tol Pengadaan Investasi Jalan Tol Teknik Pengaturan Jalan Tol Pengambilalihan hak pengusahaan jalan tol Keterpaduan Infrastruktur Permukiman Pengaturan Jalan Toi 600.1.12. l 600.1.16 600.1.15 600.1.14 600.1.13 600.1.12 Keterpaduan Perencanaan Analisa Teknik 600.2.5.l 600.2.5.2 Perencanaan Penyediaan Perumahan Sumber Pembiayaan Primer Sumber Pembiayaan Sekunder Sumber Tabungan Perumahan dan Pembiayaan Lainnya Sistem Pembiayaan Perumahan Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan 600.2.4.4 600.2.4.5 600.2.4.1 600.2.4.2 600.2.4.3 Pendayagunaan Sumber Pembiayaan Perumahan Pola Investasi Perumahan Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Swadaya dan Mikro Perumahan Pola Pembiayaan Perumahan Rumah Umum 600.2.3.3 600.2.3.2 Pola Pembiayaan Perumahan 600.2.3.1 Kemitraan Keterpaduan Perencanaan Strategi Pembiayaan dan Analisa Pasar Perumahan 600.2.2.3 600.2.2.1 600.2.2.2 600.2.5 600.2.4 600.2.3 600.2.2 PERUMABAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN 600.2. l Kebijakan di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perencanaan Pembiayaan Perumahan Pemantauan dan Evaluasi Kelembagaan Pengelolaan Laboratorium dan Bengkel Kerja Pengelolaan Air Limbah Pengelolaan Persampahan Penyehatan Lingkungan Permukiman Khusus Perencanaan Teknis 600.1.17.5 600.1.17.6 600.1.17.1 600.1.17.2 600.1.17.3 600.1.17.4 Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman 600.1.18 600.1.17 600.2 Konstruksi Berkelanjutan Sistem Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi 600.2.10.1 600.2.10.2 600.2.10.3 Pasar Infrastruktur Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Fasilitasi dan Mitigasi Risiko Investasi lnfrastruktur Sinkronisasi Investasi Infrastruktur Pelaksanaan Kebijakan Investasi Infrastruktur 600.2.9.4 600.2.9.3 600.2.9.2 Investasi Infrastruktur 600.2.9.1 Fasilitasi Hunian Berimbang Fasilitasi Penyediaan Lahan Perumahan Pemberian Bantuan Rumah Umum 600.2.8.3 600.2.8.4 600.2.8.l 600.2.8.2 Perencanaan Teknik Penyediaan Rumah Umum dan Komersial Fasilitas Backlog Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni Pelaksanaan Bantuan Simultan Penyediaan dan Pengelolaan Rumah Tapak Khusus Bimbingan teknis dan supervisi Penyelenggaraan Bantuan Rumah Swadaya Perencanaan Teknik Perencanaan Teknik 600.2.7.7 600.2.7.5 600.2.7.6 600.2.7.3 600.2.7.4 600.2.7.1 600.2.7.2 Penyediaan Rumah Khusus Pengelolaan Penyediaan Penghunian,Pengalihan)dan Pemanfaatan Perencanaan Tek:nik 600.2.6.4 600.2.6.1 600.2.6.2 600.2.6.3 Penyediaan Rumah Susun Rencana Pengembangan Lingkungan Hunian Kemitraan dan Kelembagaan600.2.5.4 600.2.5.3 600.2.10 600.2.9 600.2.8 600.2.7 600.2.6 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Metropolitan 600.2.18.1 600.2.17.2 Keterpaduan lnfrastruktur Kawasan Strategis Pengembangan lnfrastruktur Antarkawasan Strategis Pengembangan Kawasan Perkotaan Antar Wilayah Pengembangan Kawasan Strategis 600.2.17.1 600.2.16.2 Rencana Pengembangan Infrastruktur Pekerjaan Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.16.1 Antar Sektor Pengembangan Materi Pendayagunaan Material dan Peralatan Konstruksi Koordinasi, Sink:ronisasi, dan Kerjasama Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.2 600.2.15.3 Penerapan Teknologi Konstruksi 600.2.15.1 Koordinasi dan Sinkronisasi Rencana Kerj a Pelaksanaan Pengendalian Mutu600.2.14.2 Pemberdayaan J asa Konstruksi Peningkatan J asa Konstruksi 600.2.14.1 600.2.13.2 Peningkatan Kerjasama dan Pemberdayaan Jasa Konstruksi 600.2.13.1 Peningkatan Kerjasama Pengembangan Produktivitas Standar dan Materi Kompetensi Penerapan Kompetensi Pengembangan Profesi Jasa Konstruksi 600.2.12.4 600.2.12.l 600.2.12.2 600.2.12.3 Kompetensi dan Produktivitas Konstruksi Teknologi Konstruksi dan Produksi Dalam Negeri Usaha J asa Konstruksi Kelembagaan Material dan Peralatan Konstruksi 600.2.11.4 600.2.11.1 600.2.11.2 600.2.11.3 Manajemen Mutu Kelembagaan dan Sumber Daya Konstruksi 600.2.10.4 600.2.18 600.2.17 600.2.16 600.2.15 600.2.14 600.2.13 600.2.12 600.2.11 Kebijakan di bidang Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Perencanaan Pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Llngkungan Hidup 600.4.2.1 Inventarisasi, Penerapan ekoregion, dan rencana perlindungan dan pengelolaan Lingkungan 600.4.2.2 Evaluasi Pemanfaatan Sumber Daya Alam 600.4.2 LINGKUNGAN HIDUP 600.4.1 Peta Dasar Survey Pemetaan Ruang Darat Survey Pemetaan Ruang Air Survey Pemetaan Ruang Udara Pemetaan 600.3.4.l 600.3.4.2 600.3.4.3 600.3.4.4 600.3.3.2 600.3.3.3 Evaluasi dan Pengawasan Penata Ruang Ijin Pemanfaatan Ruang Pembatalan Ijin Pemanfaatan Ruang 600.3.3.l 600.3.2.6 600.3.2.7 600.3.2.5 600.3.2.4 600.3.2.3 600.3.2.2 Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RT/RW) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Rencana Tata Ruang Strategis Kabupaten Rencana Tata Bangun Lingkungan (RTBL) Rencana Pengembangan Sistem Sarana dan Prasarana Kabupaten Rencana Teknis Prasarana Kota Rencana Tekni Rencana Peremajaan dan Pengembangan Kotas Prasarana Kota Pemanfaatan dan Pengendalian Perencanaan 600.3.2.1 600.3.4 600.3.3 600.3.2 TATA RUANG (TATA KOTA) 600.3.1 Kebijakan di bidang Tata Ruang yang dilakukan Pemerintahan Daerah Pemantauan dan Evaluasi 600.2.18.5 Analisa Manfaat dan Skema Pembiayaan Sinkronisasi Program dan Pembiayaan lnfrastruktur Perumahan Rakyat (PUPR) 600.2.18.4 Pengembangan Infrastruktur Kawasan Kota Kecil dan Pedesaan 600.2.18.3 Pengembangan lnfrastruktur Kawasan Kota Besar dan Kota Baru 600.2.18.2 600.2.19 600.4 600.3 Pengumpulan dan pemanfaatan Pengangkutan dan Pengolahan Penimbunan dan Dumping 600.4.6.4 Udara Sumber Bergerak Evaluasi dan Pengembangan 600.4.7.1 Manufaktur, Prasarana dan Jasa 600.4.7.2 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas 600.4.7.3 Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.7.4 Udara Sumber Bergerak Keanekaragaman Hayati dan pengendalian Kerusakan Lahan 600.4.8.1 Pengembangan 600.4.8.2 Pemanfaatan 600.4.8.3 Pengelolaan Sumber Daya Genetik 600.4.8.4 Keamanan Hayati 600.4.8.5 Pengendalian kerusakan Lahan Kerusakan Ekosistem Perairan Darat 600.4.9.1 Kerusakan Ekosistem 600.4.9.2 Rawa Mitigasi dan pelestarian Fungsi Atmosfer 600.4.10.1 Perangkat mitigasi 600.4.10.2 Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaea 600.4.10.3 Pengendalian Bahan Perusak Ozan 600.4.10.4 Pengendalian Kerusakan Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan Adaptasi Peru bahan Iklim 600.4.11.1 Perangkat Adaptasi Perubahan Iklim, antara lain: Pengembangan perangkatAdaptasiPerubahan Iklim, Pemantauan dan Evaluasi Adaptasi Perusahaan Iklim 600.4.11.2 Kerentanan Perubahan Iklim Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12. l Registrasi dan Notifikasi 600.4.12.2 Pemantauan Bahan Berbahaya dan Beracun 600.4.12.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut Verifikasi Pengelolaan Limbah bahan Berbahaya dan beracun 600.4.13.1 600.4.13.2 600.4.13.3 Pertambangan Energi, Minyak dan Gas Agro Industri dan Usaha Skala Kecil 600.4.6.3 600.4.6.2 Penerapan Kebijakan Wilayah dan Sektor 600.4.3.1 Evaluasi Penerapan 600.4.3.2 Perencanaan Lingkungan Hidup Ekonomi Lingkungan Dampak Lingkungan 600.4.5.1 Bimtek Dampak Lingkungan 600.4.5.2 Penerapan sistem kebijakan Dampak lingkungan 600.4.5.3 Evaluasi dan Tindak Lanjut Pemantauan dan Pengawasan 600.4.6.1 Manufaktur Prasarana dan Jasa 600.4.13 600.4.12 600.4.11 600.4.10 600.4.9 600.4.8 600.4.7 600.4.6 600.4.4 600.4.5 600.4.3 600 .4 .13 .4 Notifikasi dan Rekomendasi Limbah Lintas batas Pengelolaan Limbah 83 dan Pemulihan KontarninasiLimbah 83 600.4.14.1 Pemantauan 600.4.14.2 Tanggap darurat dan pemelihan Kontaminasi Pengelolaan Sampah 600.4.15.1 Pembatasan sampah 600.4.15.2 Daur Ulang dan Pemanfaatan Sampah 600.4.15.3 Pembentukan Dewan Adipura 600.4.15.4 Penetapan pemenang adipura Hukum Administrasi Lingkungan 600.4.16.1 Pengelolaan dan pengembangan pengaduan 600.4.16.2 Penataan hukum administrasi lingkungan Penyelesaian Sengketa Lingkungan 600 .4 .17 .1 Penyelesaian sengketa Melalui Pengadilan 600.4.17.2 Penyelesaian sengketa lingkungan di luar pengadilan Penegakan hukum pidana lingkungan 600.4.18.1 Penyidikan 600.4.18.2 Koordinasi penuntutan, evaluasi, dan tindak lanjut 600.4.18.3 Koordinasi pembinaan penyidik PNS Komunikasi Lingkungan 600 .4 .19 .1 Pengembangan Komunikasi 600.4.19.2 Publikasi dan Kampanye Penguatan Inisiatif Masyarakat 600.4.20.1 Komunitas Pendidikan Lingkungan 600.4.20.2 Kearifan Lingkungan Peningkatan Peran Masyarakat 600.4.21.1 Masyarakat Perkotaan 600.4.21.2 Masyarakat Pedesaan Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan 600.4.22.1 Organisasi Sosial Masyarakat 600.4.22.2 Organisasi Profesi Dunia Usaha Data dan Informasi Lingkungan 600.4.23.1 Pengelolaan Data 600.4.23.2 Pengelolaan Informasi 600.4.23.3 Pengembangan Perangkat Lunak 600.4.23.4 Pengembangan Sistem dan Layanan J aringan Kelembagaan Lingkungan 600.4.24.1 Kelembagaan dan Tata Laksana 600.4.24.2 Fasilitasi Standar Pelayanan Minimal Standarisasi dan teknologi 600.4.25.1 Standarisasi Manajemen dan dan Pengujian Lingkungan 600.4.25.2 Standarisasi Kompetensi Keahlian dan Lembaga Penyedia Jasa Lingkungan 600.4.25 600.4.24 600.4.23 600.4.22 600.4.21 600.4.20 600.4.19 600.4.18 600.4.17 600.4.16 600.4.15 600.4.14 Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara 800.1.1.l Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara, antara lain: Bahan penyusunan rencana kebutuhan, Analisis Kebutuhan, Pengolahan Data Kebutuhan SUMBER DAYA MANUSIA 800.1.1 700.1.2.9 Pelaksanaan Pengawasan 700.1.2.1 Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Pemeriksaan Operasional (LHPO), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen(LAI)yang memerlukan tindak lanjut (TL) 700.1.2.2 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)yang mengandungunsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan tindak lanjut 700.1.2.3 Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI)yang mengandung unsur Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut 700.1.2.4 Laporan Perkembangan Penanganan Surat Pengaduan Masyarakat 700.1.2.5 Laporan Pemutakhiran Data Tindak Lanjut Temuan 700.1.2.6 Laporan Perkembangan Barang MilikNegara 700.1.2. 7 Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi 700.1.2.8 Laporan Kegiatan Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan dan Review Good Corporate Governance (GCG) 700.1.1.5 Rencana Kinerja Tahunan Rencana dan Penetapan Kinerja Tahunan Rakor Pengawasan Tingkat Daer ah 700.1.1.3 700.1.1.4 800.1 800 KEPEGAWAIAN 700.1.2 700 PENGAWASAN 700.1 PENGAWASANINTERNAL 700.1.1 Rencana Pengawasan 700 .1.1.1 Rencana Strategis Pengawasan 700.1.1.2 Rencana Kerja Pengawas Tahunan 600.4.25.3 Teknologi Ramah Lingkungan Pusat Sarana Pengendalian Dampak Lingkungan 600.4.26.1 Pemantauan dan Kajian Kualitas Llngkungan 600.4.26.2 Laboratorium Rujukan dan Pengujian 600.4.26 Mutasi Pegawai 800.1.3.1 Usulan Alih Status, Pindah Instansi, Pindah WilayahKerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Mutasi antar Perwakilan, Mutasi ke dan dari Perwakilan, Pemindahan Sementara, Persetujuan/Pertimbangan Kepala BKN 800.1.3.2 Kenaikan Pangkat/ Golongan/ J abatan 800.1.3.3 Pengangkatan dan Pemberhentian J abatan Struktural /Fungsional 800.1.3.4 Perubahan Data Dasar / Status /Kedudukan Hukum Pegawai 800.1.3.5 Peninjauan Masa Kerja 800.1.3.6 Badan Pertimbangan Jabatan dan Pangkat (BAPERJAKAT) Pengembangan Karir 800.1.4.1 Usulan Tugas Belajar/ Ijin Belajar/ Diklat/ Kursus/ Magang/ Ujian Dinas/ Praktek Kerja di Instansi lain/ Pertukaran antar ASN dengan pegawai swasta 800.1.4.2 Penyesuaian ijazah 800 .1. 4. 3 Penyusunan Sistem Karier 800.1.2.8 800.1.2.7 800.1.2.5 800.1.2.6 800.1.2.3 800.1.2.4 800.1.2.2 800.1.1.4 800.1.1.3 Perencanaan Pertimbangan Formasi, antara lain: Pertimbangan teknis penetapan formasi ASN, Pertimbangan teknis penetapan fonnasi ikatan dinas Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara Standarisasi Jabatan, antara lain: lnformasi Jabatan, Kompetensi Jabatan, Klasifikasi Jabatan Formasi dan Pengadaan Pegawai 800.1.2. l Formasi ASN, antara lain: Usulan formasi, Usulan permintaan formasi kepada Menpan RB dan Kepala BKN, Persetujuan Forrnasi, Penetapan Formasi, Penetapan Formasi Khusus Proses Rekrutmen / Pengadaan ASN,antara lain: Proses Rekrutmen ASN, Penetapan Pengumuman Kelulusan ASN Pengumuman Kelulusan ASN Berkas Lamaran YangTidak Diterima Pengangkatan ASN Open Biding (Seleksi Terbuka Jabatan) Pengelolaan Sistem Rekrutmen ASN Fasilitasi Penyelenggaraan Seleksi ASN 800.1.1.2 800.1.4 800.1.3 800.1.2 800.1.10.6 800.1.10.5 800.1.10.4 Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Sanggahanterhadap Permasalahan Tenaga Honorer 800.1.10.3 800.1.6.6 Pensiun ASN, antara lain: Administrasi Pensiun ASN, Penetapan Pensiun ASN, Penetapan Pertimbangan Teknis Pensiun ASN, Pensiun Pejabat Negara dan Jada/Dudanya Bantuan Hulrum Status dan Kedudukan Pegawai 800.1.8.1 Status Kepegawaian 800.1.8.2 Kedudukan Kepegawaian 800.1.8.3 Keberatan Pegawai 800.1.8.4 Perselisihan/Sengketa Kepegawaian Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.1 Pengolahan Data dan lnformasi Kepegawaian 800.1.9.2 Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian 800.1.9.3 Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Elektonik 800.1.9.4 Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian Fisik Pengawasan dan pengendalian 800.1.10.1 Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat 800.1.10.2 Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Dalam Jabatan Kode Etik Pegawai Disiplin Pemberhentian Dengan Hormat Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Pemberhentian Sementara800.1.6.5 Evaluasi dan Pemantauan Penilaian Kinerja dan Standar Kinerja Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN 800.1.6.1 800.1.6.2 800.1.6.3 800.1.6.4 800.1.5.3 800.1.4.4 Standar Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Prestasi Kerja 800.1.4.5 Angka Kredit, antara lain: Pengajuan Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit, Penilaian Daftar Usul Pengajuan Angka Kredit Kinerja Aparatur Sipil Negara 800.1.5.1 Hasil Penilaian Kinerja dan Standar Kerja 800.1.5.2 Pengelolaan Database dan Analisis Sistem Informasi Kinerja 800.1.10 800.1.9 800.1.7 800.1.8 800.1.6 800.1.5 Panduan fasilitator Saran/ rekomendasi penyelenggaraan diklat 800.2.2.2 800.2.2.3 800.2.2.4 800.2.2.5 800.2.2.6 800.2.2 PENDIDIKAN DAN PELATIHAN 800.2.1 Kebijakan di bidang Pendidikan dan Pelatihan yang dilakukan oleh Pemerintah daerah Pendidikan dan Pelatihan 800.2.2.1 Sistem lnformasi program dan pembinaan diklat Pedoman-pedoman kediklatan Kurikulum-kurikulum diklat Modul-modul diklat 800.1.12.6 Layanan Pegawaiyang Meninggal Karena Dinas 800.1.12.7 Pemberian Tali Kasih 800.1.12.8 Pemberian Piagam Penghargaan dan Tanda Jasa 800.1.12. 9 Olahraga dan Rekreasi 800.1.12.10 Rekam Medis Administrasi Perseorangan 800.1.13.1 PegawaiNegeriSipil (PNS) 800.1.13.2 PegawaiPemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 800.1.13.3 Pejabat Negara dan pejabat Iainnya yang disetarakan 800 .1.13 .4 Sekretaris Daerah 800.1.13.5 ASNberjasa/terlibat dalam peristiwa berskala nasional Penilaian Kompetensi 800 .1.14 .1 Penilaian Kompetensi 800 .1.14 .2 Hasil Penilaian Kompetensi 800.1.11.12 800.1.11.13 800.1.11.11
800.1.11. 10 Cuti Bersalin Cuti Tahunan Cuti Alasan Penting Cuti Besar Cuti Di luar Tanggungan Negara Karpeg/ KPE/ Karis/Karsu Keanggotaan Organisasi Profesi/ Kedinasan Laporan Pajak Penghasilan Pribadi (LP2P) Keterangan Penerimaan Pembayaran Penghasilan Pegawai (KP4) Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pengurusan Kenaikan Gaji Berkala, Mutasi Gaji/ tunjangan Kesejahteraan Pegawai 800 .1.12 .1 Pemeliharaan Kesehatan Pegawai 800.1.12.2 Asuransi Pegawai/BPJS 800.1.12.3 Tabungan Perumahan 800.1.12.4 Bantuan Sosial 800.1.12.5 Pakaian Dinas 800.1.11.3 800.1.11.4 800.1.11.5 800.1.11.6 800.1.11.7 800.1.11.8 800.1.11.9 Administrasi Pegawai 800 .1.11.1 Surat Perintah Dinas /Surat Tu gas 800.1.11.2 Cuti Sakit 800.1.14 800.1.13 800.1.12 800.1.11 800.2 900.1.2.3 900.1.2.2 900.1.2 Penyusunan Anggaran 900.1.2.1 Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) kecamatan Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kota Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (RDPA) SKPDyang telah disetujui Sekretaris Daerah KEUANGANDAERAB 900 .1.1 Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan(APBD-P) 900.1.1.1 Penyusunan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) 900 .1.1.2 Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) 900.1.1.3 Penyampaian Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan 900.1.1.4 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBD-P) Notulen sosialisasi/Rap at Koordinasi Kebijakan Diklat Monitoring dan evaluasi program dan pembinaan diklat Konsultasi, advokasi, asistensi diklat 900.1 900 KEUANGAN Alumni800.2.5 800.2.4.7 800.2.4.5 800.2.4.6 800.2.4.4 800.2.4.3 800.2.4.2 800.2.4 800.2.3.6 800.2.3.4 800.2.3.5 800.2.3.3 800.2.3.2 Widyaiswara 800.2.3.l 800.2.3 800.2.2.9 800.2.2.8 800.2.2.7 Seleksi dan pengembangan Widyaiswara Sertifikasi Widyaiswara Monitoring dan evaluasi Widyaiswara Penilaian Widyaiswara Konsultasi, advokasi dan asistensi Widyaiswara Sistem Informasi Pembinaan Widyaiswara Penyelenggaraan Diklat 800.2.4.1 Perencanaan; peserta, pengajar, penj adwalan Penyelenggaraan Diklat Penyelenggaraan Penyelenggaraan Diklat Konsultasi, advokasi, asistensi penyelenggaraan diklat Pengembangan bahan ajar dan metodologi pembelajaran Sistem informasi diklat Monitoring Penyelenggara Diklat Monitoring dan evaluasi Pasca diklat 900.1.4.14 900.1.4.13 900.1.4.10 900.1.4.11 900.1.4.12 900.1.4.9 900.1.4.8 900.1.4.7 900.1.4.6 900.1.4.5 900.1.4.4 900.1.4.3 900.1.4.2 900.1.3.7 900.1.3.8 900.1.3.9 900.1.3.6 900.1.3.2 900.1.3.3 900.1.3.4 900.1.3.5 Pendapatan Belanja Pembiayaan Daerah Dokumen Penatausahaan Keuangan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Daftar Gaji Kartu Gaji Data Rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) 900 .1.3 .10 Laporan Keuangan Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.4.1 Permohonan Pinjaman/Hibah Luar Negeri (Blue Book) Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai (Green Book) Dokumen Memorandum of Understanding (MoU), dan dokumen sejenisnya Dokumen Loan Agremeent (PHLN), antara lain: Draft Agreement, Legal Opinion, Surat Menyurat dengan Lender Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri, antara lain: Usulan Luncuran Dana Aplikasi Penarikan Dana BLN berikut lampirannya Dokumen Otorisasi Penarikan Dana (Payment Advice) Dokumen Realisasi Pencairan Dana Bantuan Luar Negeri, antara lain: Surat Perintah Pencairan Dana, SPM beserta lampirannya (SPP, Kontrak, BA, dan data pendukung lainnya) Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor), antara lain: No Objection Letter (NOL), Project Implementation, Notification of Contract, Withdrawal Authorization (WA) Staff Appraisal Report Report / Laporan Laporan Hutang Daerah Completion Report/ Annual Report Ketentuan/Peraturan yang menyangkut Pinjaman/Hibah Luar Negeri 900.1.2.4 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang telah disahkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Pelaksanaan Anggaran 900.1.3.1 Surat Penyedia Dana (SPP, SPM dan SP2D): UP, GU, TU, LS 900.1.4 900.1.3 900.1.8.2 900.1.7.3 900.1.7.4 900.1.7.5 900.1.7.2 900.1.6.4 900.1.6.2 900.1.6.3 Pengelolaan APBD/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) 900.1.6.1 Manual Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Dokumen Kebijakan Akuntansi Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca Bulanan/Triwulanan/ Semesteran Penyaluran Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.7.1 Surat Penetapan Pemimpin Proyek/ Bagian Proyek, Bendahara, atas Penggunaan Anggaran Kegiatan Pembantuan, termasuk Specimen Tanda Tangan Berkas Permintaan Pembayaran (SPP) dan lampirannya, antara lain: SPP-SPP-Daftar Perincian Penggunaan SPPR-SPDR-L, SPM- LS, SPM-DU, bilyet giro, SPM Nihil, Penagihan/Invoice, Faktur Pajak, Bukti Penerimaan Kas /Bank beserta Bukti Pendukungnya a.I. : Copy Faktur Pajak dan Nota Kredit Bank, Permintaan Pelayanan Jasa/Service Report dan Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Buku Rekening Bank Keputusan Pembukuan Rekening Pembukuan anggaran, antara lain: Buku Kas Umum (BKU), Buku Pembantu, Register dan Buku Tambahan, Daftar Pembukuan Pencairan / Pengeluaran (DPP), Daftar Himpunan Pencairan (DHP), dan Rekening Koran Penerimaan Anggaran Tugas Pembantuan 900.1.8.1 Berkas Penerimaan Keuangan Pelaksanaan dan Tugas Pembantuan termasuk Dana Sisa atau Pengeluaran lainnya Berkas Penerimaan Pajak termasuk PPh 21, PPh 22, PPh 23, dan PPn dan Denda Keterlambatan Menyelesaikan Pekerjaan 900.1.8 900.1.7 900.1.6 900.1.5 900.1.10.4 Pedoman Dokumen Penyediaan Pembiayaan Kegiatan Operasional (PPKO) Pemilu termasuk Perubahan/Pergeseran/ Revisinya Pemeriksaan/Pengawasan Keuangan Daerah 900 .1.11.1 Laporan Hasil Pemeriksaan Bad an Pemeriksa Keuangan Repu blik Indonesia atas Laporan Keuangan
900.1.11.2 Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan Internal 900 .1.11.3 Laporan Aparat Pemeriksa Fungsional
900.1.11. 4 Dokumen Penyelesaian Kerugian Daerah Anggaran Daerah 900.1.12.1 Anggaran Daerah 900.1.12.2 Dukungan Teknis Anggaran Daerah 900.1.10.3 900.1.10.2 Pelaksanaan Anggaran PILKADAdan Anggaran Biaya Bantuan Pemilu 900.1.10.1 Berkas Penetapan Bendahara dan Atasan Langsung Bendahara KPUD, Bendahara Panwasda dan Bendahara pada Panitia Pilkada dan Pemilu Berkas Penerimaan Komisi, Rabat Pembayaran Pengadaan Jasa, Bunga, Pelaksanaan Pilkada/ Pemilu Berkas setor sisa dana Pilkada/Pemilu termasuk setor komisi pengadaan barang/jasa, rabat, bunga, jasa giro Berkas Penyaluran Biaya Pemilu termasuk diantaranya Bukti Transfer Bank Penyusunan Anggaran Pilkada dan Biaya Bantuan Pemilu dari APBD , antara lain: Kebijakan Keuangan Pilkada dan Penyusunan Anggaran Bantuan Pemilu, Peraturan/ Pedoman/ Standar Belanja Pegawai, Barang dan Jasa, Operasional dan Kontingensi untuk Biaya Pilkada dan Bantuan Pemilu, Bahan Usulan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Pilkada KPUD dan Panwasda Kota, PPK, PPS, KPPS dan Permohonan Pengajuan RKAKPUD dan Panwas, Berkas Pembahasan RKA Pilkada dan Bantuan Pemilu, Rencana Anggaran Satuan Kerja (RASK) Pilkada dan Bantuan Pemilu Kota, Dokumen Rancangan Anggaran Satuan Kerja (DRASK) Pilkada KPUD dan Panwas Kota dan Bantu an Biaya Pemilu dari APBD, Berkas Pembentukan Dana Cadangan Pilkada, Bahan Rapat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pilkada, dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD, Nota Persetujuan DPRD tentang Perda APBD Pilkada dan Bantuan Biaya Pemilu dari APBD 900.1.12 900.1.11 900.1.10 900.1.9 Pendapatan dan lnvestasi Daerah 900.1.13.1 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan standardisasi paj ak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan bimbingan teknis pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan analisis dan evaluasi, pemantauan pajak daerah dan retribusi daerah, Penyiapan bahan perumusan kebijakan fasilitasi pemberian insentif pajak daerah dan retribusi daerah 900.1.13.2 Badan Usaha Milik Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang usaha milik daerah lembaga keuangan, Fasilitas serta bimbingan teknis di bidang badan usaha milik daerah lembaga non keuangan, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi badan usaha milik daerah 900.1.13.3 Badan Layanan Umum Daerah, antara lain: Analisis, standardisasi teknis, fasilitasi serta bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi di bidang pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah, Pembinaan pelaksanaan kebijakan, standardisasi teknis, prosedur dan kriteria, fasilitasi serta bimbingan teknis penerapan pola pengelolaan keuangan keuangan badan layanan umum daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah 900.1.13.4 Pengelolaan Kekayaan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis pengelolaan kekayaan, Fasilitasi serta bimbingan teknis investasi daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengelolaan kekayaan dan investasi daerah 900.1.13.5 Pinjam Dan Obligasi Daerah, antara lain: Fasilitasi pelaksanaan kebijakan pinjaman dan hibah kepada pemerintah daerah dan/atau badan usaha milik daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan obligasi daerah, Fasilitasi pelaksanaan kebijakan dana bergulir yang bersumber dari APBN, Bimbingan teknis 900.1.13 Akuntansi Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang akuntansi dan pertangungjawaban keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah 900.1.14.5 900.1.14.4 900.1.14.3 Fasilitasi Dana Perimbangan 900.1.14.1 Fasilitasi Dana Alokasi Umum, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar penghitungan, clan rekonsiliasi dana alokasi umum, Sosialisasi clan supervisi dana alokasi umum, Penyiapan pelaksanaan monitoring clan evaluasi dana alokasi umum 900.1.14.2 Fasilitasi Dana Alokasi Khusus, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar. Sosialisasi clan supervisi dana alokasi khusus, Penyiapan pelaksanaan monitoring, evaluasi dana alokasi khusus Dana Bagi Hasil Pajak clan Sumber Daya Alam, antara lain: Koordinasi penyiapan data dasar perhitungan, dan rekonsiliasi dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam, Sosialisasi dan supervisi dana bagi hasil pajak clan sumber daya alam, Penyiapan pelaksanaan monitoring clan evaluasi dana bagi hasil paj ak dan sumber daya alam Dana Otonomi Khusus dan Dana Transfer Lainnya, antara lain: Sosialisasi clan supervisi dana otonomi khusus, Sosialisasi clan supervisi dan transfer lainnya, Pelaksanaan monitoring clan evaluasi dan otonomi khusus dan dana transfer lainnya Dukungan Teknis Fasilitasi Dana Perimbangan, antara lain: Penyiapan sinkronisasi kebijakan dan perimbangan, Penyiapan dukungan teknis dana perimbangan, Penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan dana perimbangan Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah 900.1.15.1 obligasi daerah, dana bergulir serta penyertaan modal daerah, Penyiapan pelaksanaan monitoring clan evaluasi pinjaman clan hibah, obligasi daerah, clan dana bergulir, clan penyertaan modal daerah 900.1.15 900.1.14 YAMSUAR UBERNUR RIAU, pertanggungjawaban keuangan daerah Pembinaan Kinerja dan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan kinerja dan kapasitas pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Pembinaan dan Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: Fasilitasi serta bimbingan teknis di bidang pembinaan dan evaluasi pengelolaan keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertangungjawaban keuangan daerah Kajian Kebijakan dan Bantuan Keterangan Ahli, antara lain: penyiapan bahan bantuan keterangan ahli di bidang keuangan daerah, Penyiapan evaluasi rancangan peraturan daerah pertanggungjawaban keuangan daerah Data lnformasi dan Pengelolaan Keuangan Daerah, antara lain: penyiapan sinkronisasi kebijakan pelaksanaan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, penyiapan data dan informasi untuk penyusunan laporan pertangungjawaban pelaksanaan keuangan daerah, pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 900.1.15.5 900.1.15.4 900.1.15.3 900.1.15.2

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 12 Tahun 2023

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2022

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 3

Pasal 1

Dasar hukum (1)

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 83 Tahun 2022