DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2019

Nomor: 13
Tahun: 2019
Ditetapkan: 18 Maret 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 21

Lembaga terkait

Ringkasan

- Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Sekretariat Daerah provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 98) diubah sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 4 diubah; 2. Ketentuan Pasal 16 diubah; 3. Ketentuan Pasal 36 sampai dengan pasal 38 diubah; 4. Ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diubah; 5. Ketentuan Pasal 45 sampai dengan pasal 46 diubah; 6. Ketentuan Pasal 61 sampai dengaa pasal 73 diubah; 7. Diantara Paragral 2 dal Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 2A; 8. Diantara Pasal 73 dan Pasal 74 disispkan 13 (tiga belas) Pasal yarrg terdiri dari Pasal 73A, 73P, 73C,73D, 738,73F, 73G, 73H, 731, 73J, 73K, 73L, 73M; 9. Ketantuan Pasal 79 diubah; 10. Ketentuan Pasal 81 sampai dengan pasal 82 diubah; 11. Ketentuan Pasal 86 diubah;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Riau; :4, b. c. Mengingat ; 1. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tinskat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75J sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Nesara Republik indonesia Nomor 1646); 2-

2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OI4 tentans fer,oerin.raryrl Daerah lLembaran \egara n.prUfii Inoones.a tahun 2014 Nomor 214. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) ""bugui_; ;l;h diubah dengan Undang Undang Nomor 9 i.n"" irjis- tentang Perubahan Kedua Atas Undang_Undang Nomor 23 Tahun 2_014 - tentang pemerintahan "Daerah (L";;;.;; Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 N;_.; -58, Tam-bahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomoi 5679):
3.Peraturan Pemerintah Nomor 1g Tahun 2016 tentans Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik I"do";;i; :uh"1... ?016 Nomor 114, Tambahan L.-f".." tV.s..u Republik Indonesia Nomor 5ggZ);
4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 wo-o. 'ZOgOi. sebagaimana telah diubah dengan peraturan ivtenteii Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2Otg tentang ferubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomoi g0 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 18 Nomor 1S7);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2O1g tentang Pembentukan Unit Kerja pengadaan Barang dan Jasa Dilingkungan pemerintah Daerah provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543); 6- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4);
7.Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, T\rgas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 9B)j Menetapkan MEMUTUSKAN: PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 98 TAHUN 2016 TDNTANG KDDUDUXAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI RIAU, Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Sekretariat Daerah provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 98) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan Pasai 4 berikut : diubah sehingga berbunyi sebagal pasal 4

(1)Susunan Organisasi Sekretariat Daerah terdiri atas: Sekretaris Dae.ah. Asisten Pemerintaian dan Kesejahteraan Rakj.at, mengoordinasikar-r:

1.Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah, terdiri atas: a) Bagia! Pemerintahan, terdiri atas: 1) Subbagian Tata Usaha Biro; a. b. 2) Subbagian Pencatatan Kependudukanj dan Sipil dan 3) Subbagian Perangkat pemerintahan. b) Bagian Otonomi Daerai, terdiri atas: 1) Subbagian Kepala Daerah dan Dewan Perwatilan Raliyat Daerah; 2) Subbagian pengembangan Otonomi Daerah; dan 3) Subbagian Pelaporan dan Evaluasi Penyelenggaraan pemerintahan. c) Bagiat Perbatasan, terdiri atas; 1) Subbagian Perbatasan Antar Negara; 2) Subbagian Perbatasan Antar Daerah; dan 3) Subbagian Administrasi Wilayah Pemerintahan.
2.Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat, terdiri atas: a) Bagian Kerukunan Umat Beragama, terdiri atas: 1) Subbagian Tata Usaha Biro; 2) Subbagian Fasilitasi dan pemelilraraan. Kerukunan Umat Beragama; darr 3) Subbagian Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Sarana Prasarana Rumah lbadah. b) Bagiaa Kepemudaan dan Olahraga, Sosial, Pendidikan dan Kebudayaan, terdiri atas: 1) Subbagian Pendidikan dan Kebudayaan; 2) Subbagian Sosial; dan 3) Subbagian Kepemudaarl dan Olahraga. c) Bagian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, Tenaga Keda dan Ttansmigrasi, terdiri'atas: 1) Subbagian Kesehatal dan Keluarga Berencana; 2) Subbagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan AnaI; dan 3) Subbagian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. 3- Biro Hukum, terdiri atas: a) Bagian perundang_undangan, terdid atas: 1) Subbagian peraturan Daerah; 2) Subbagian peraturarl Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan 3) Subbagian Naskah Hukum Lainnya. bJ Bagian Bantuan Hukum, terdiri atas: l) Subbagian Lirigasj; . 2) Subbagian Non Litigasi; dan 3) Subbagian Hak Asasi Manusia. c) Baqian Dokumentasi, Fasilitasi dan Evaluasi, terdiri atas: 1) Subbagian Tata Usaha Biro; 2) Subbagiar Evaluasi dan Fasilitasi produk Hukum; dan 3) Subbagian Dokumentasi dan penyuluhan Hukum.

c.Asisten Perekonomian dan pembangunan, mengoordinasikan: 1.Biro Administrasi perekonomian dan Sumber Daya Alarn, terdiri atas: a) Bagian Perekonomian, terdiri atas: 1) Subbagian Analisis Makro Ekonomi dan Sarana Perekonomian; 2) Subbagian Perindustrian, perdaganpan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; dan 3) Subbagian Penanaman Modal, pariwisata dan pangan. b) Bagiar Sumber Daya Alam, terdiri atas: 1) Subbagian pertanian, Kelautan dan Perikanan; Subbagian Energi dan Sumber Mineral; dan Subbagian Lingkungan Hidup Kehutanan. Daya dan c) Bagian Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah, terdiri atas: 1) Subbagian Tata Usaha Biro; 2) Subbagian perencanaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah; dan 3) Subbagian Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah.
1. 2.Biro Administrasi Pembangunan, terdiri atas: a) Bagian Administrasi Program, terdiri atas: dan Perencanaan 1) Subbagian Tata Usaha Biro; 2) Subbagiar Penyusunan program; dan 2) 3) Subbagian Pengembangan program Pembangunan. b) Bagian Administrasi Program Sektoral, terdiri atas: 1) Subbagian Pengendalial Dana Alokasi Khusus; 2) Subbagian Pengendalian program Dekonsentrasi dan tugas pembantuan; dan 3) Subbagian Pengendalian program Khusus dan Strategis. c) Bagian Administrasi Program provinsi, terdiri atas: 1) Subbagia! Pengendalian program Badan Daerah; 2) Subbagian Pengendalian Dinas Daerah; dan 3) Subbagian Evaluasi dan pelaporan.
2. 3.Biro Pengadaan Barang dan Jasa terdiri atas: a) Bagian Pengelolaan Pengadaal Barang/Jasa, terdid atas; 1) Subbagian pengelolaan Strategi Pengadaan Barang/ Jasa; 2) Subbagian Pelaksanaan pengadaaa Barang/Jasa; dan 3) Subbagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang/ Jasa. b) Bagian Pengelolaan Layanan pengadaan Secara Elektronik, terdiri atas: 1) Subbagian Pengelolaaa Sistem pengadaan Secara Elektronik; 2) Subbagian Pengembangan Sistem Informasi; dan 3) Subbagian Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang/Jasa. c) Bagian Pembinaan dan Advokasi pengadaan Barang/Jasa, terdiri atas: 1) Subbagian Pembinaan Sumber Daya Malusia Pengadaan Barang/ Jasa; 2) Subbagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang/ Jasa; dan 3) Subbagian Pendampingan, Konsultasi, dao/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang/Jasa.
d.Asisten Administrasi Umum, mengoordinasikan:
1. 1.Biro Organisasi, terdiri atas: a) Bagian Kelembagaan dan Analisis Jabatan, terdiri atas: l) Subbagian Keiembagaar Provinsi; 2) Subbagian Pembinaan dan pengendalian Kelembagaan Kabupaten/ Kota; dan 3) Subbagian Analisa Jabatan. bl Baglal Pengembangan kinerja. rerdiri aras: rj bubbagian Reforma si Birokrasi; 2) Subbagian Akuntabilitas Kinerja; dart 3) Subbagian Kepegawaian. c) Bagian Ketatalaksanaan, terdiri atas: tJ Subbagian Tata Usaha Biro; 2l Subbagian pelayanan pubiik; dar Jl subb'agtan Tata Laksana pemerintahan.
2. 2.Biro Umum, terdiri atas: a) Bagian perlengkapan, terdiri atas; 1) Subbagian Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Baranq; 2) Subbagian penerimaan, Disrribusi dan penatausahaan Barang; dan 3) Subbagran pengamanan dan yemeLlharaan BaJang., b) Bagian Administrasi Keuangan. terdiri atas: .rJ Jubba$an Verifikasi Keuangaa; 2) Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan 3) Subbagian pelaporan. c) Bagian Tata Usaha dat Rumah Tangga, terdiri atas: 1) Subbagian Tata Usaha dan Taagga Gubernur; 2) Subbagian Tata Usaha dan Tangga Wakil Gubernur; 3) Subbagian Tata Usaha dan Tangga Sekretaris Daerah dan dan Rumah Rumah Rumah Staf Ahli; 4) Subbagian Tata Usaha Biro.
3. 3.Biro Hubungan Masyarakat, protokol dan Kerjasama, terdirj aras. a) Bagian protokol, terdiri atas: 1) Subbagian Tata Usaha Biro; 2l Subbagian Acara; dan 3) Subbagian pelayanan Tamu. b) Bagian pengendalian Kerjasama, terdiri atas: l) Subbagian Kerjasama Dalam Negeri; 2) Subbagian Kerjasama Luar Negeri; dart 3) Subbaglan Kerjasama antar Lembaga dan pihak Ketiga. cl Bagian Hubungan Masyarakat, terdiri atas: 1) Subbagian publikasi; 2) Subbagian Hubungan pers, penerbitan, Dokulentasi dan Media; dalr 3) Subbagian penJrusunan Materi dan Naskah pidato Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah,

(2)SekretariaL Daerah dipimpjn o.leh Sekretaris Daerah. rirro dlprmpin oleh Kepala Biro, Bagian dipimpin oleh Kepala. Bagian, Subbagian dipimlpin "Lfr'f<"puf.Subbagian.
(3)Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran dan, mer-upakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Gubernur inil

2.Ketentuan pasal 16 berikut : diubah sehingga berbunyi sebagau pasal 16 l4epala Subbagian pe,aporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerin ta han mempunJai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian peiaporan dan hlvaluasi Penyelenggaraan pemerintahan;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subb'gian pelaporan dan Evatuasi eenyeleilgarian Pemerintahan ;
c.menyiapkan penyusunan tugas dan mengolah data lpo.ao Keterangan pertanggungjawabai Kepala Daerah dan Laporan penyelenggarian pemerintaian Daerah;
d.menyiapkan penyusunan dan pengevaluasian data Laporan Keterangan pertanggungiawaban Kepala Daerah dan Laporan penyelenggaraan pemerintaian Daerah;
e.melaksanakan koordinasi, asistensi, monitoring dan evaluasi penyusunan Laporan penyeleng{araan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; I penyiapan bahan penl,rrsunan kebijakan umum penerapan Standar pelayanan Minimal provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
g.melaJcsanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaiuasi Penerapan Standar pelayanan Minimal Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di provinsi Riau;
h.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pelaporan dan Evaluasi penyeienggaraan Pemerintahan; dan
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan alasan sesLa; tugas dan fungsinya.
1. 3.Ketentuan Pasal 36 sampai dengan pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : pasal 36 Kepala Subbagian Peraturan Daerah mempunyai tugas:
a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Peraturan Daerah; b, membagi tugas, membimbing, meme.iksa dan menilai Li:l^^l*I*r,.n lusas_ tawahan at ri,er.r"e.i suoDagtan peraf uran Daer.ah. Pent'1rsunan Prnoram Daerah di lingkungan
d.melakukan pengharmonisasial, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rantanga., peraturan oaeran . sesual program pembentukan ire.utu.an uaerah berdasarkan disposisi pimpinan;
e.merencalakan rapat pembahasan ranc€ulgan peraturan daerah berdasarkan petuniuk dan arafra., DlmDlnan: r :telrbuar nota dinas/surat yang difandarangani \ruoernUr dalam rangka penyampaian rancangan Herafuran Daerah kepada Dewan perwakilan Ral{,at Daerah:
g.mendampingi Kepala Bagian dalam rapat/hearing pembahasan rancangan peraturan Daerah di De*ai Perwakilan Ralryat Daerah:
h.melakukan _ pemantauan, evaluasi dan membuat Eporan petaksanaan Tugas dan kegiatan pada Subbagian Peraturan Daerah; dart
i.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesual tugas dal fungsinya. pasal 32 f3fd" Subbagian peraturan Kepala Daerah darl Keputusan Kepala Daerah mempunyai tugas:
a.merencanakan. program/ kegia {an dan penganggaran pada Subbagian peraLuran Kepala bae-rali- dan Keputusan Kepala Daerah;
b.membagi tugas; membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas tawahan di lingkunga; 9-ubb.agl3n Peraturan Kepala Daerah dal Ke-putulan Kepala Daeralu
c.melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur yang disampaikan Peratgkat Daerah;
d.merencalakan rapat pembahasan rancansan Peraturan Gubernur dan Keputusan Cuberiur berdasarkan petunjuk dal arahan pimpinan;
e.membuat nota dinas/surat dalam raneka pengharmonisasian peraluran Gubernur J.., Keputusan Gubernur;
f.melakukan koordinasi ke kementerian terkait dalam rangka proses Fasilitasi peraturan Gubemur;
g.melakukan _ pemantauan, evaluasi dan membual raporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada
c.mengkoordinasikan Pembentukan peraturan Pemerintah Daerah; Subbagian Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan aLasan sesuai Lugas dan fungsinya.

Pasal 38

Kepala Subbagian Naskah Hukum Lainnya mempunyai tugas:

a.merencalakan program/kegiatan dal pengalggaran pada subbagian Naskah Hukum Lainnya;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Naskah Hukum Lainnya;
c.menerima usulan rancangan Kesepakatan Bersarna/ Perjanjial Kerjasama daerah yang disampaikan oleh Perangkat Daerah melalui Tim Koordinasi Kelasama Daerah (TKKSD);
d.menerima dan melakukan telaahan awal terhadap rancangan Naskah Hukum Lainnya yang disampaikan oleh Perangkat Daerah;
e.melakukan koordinasi kepada pihak terkait terhadap rancangan Naskah Hukum Lainnya yang diajukart Perangkat Daerah;
f.menghimpun bahan/referensi terkait dengan rancangan naskah Naskah Hukum Lainnya;
g.melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi terhadap rancangan Naskah Hukum Lainnya;
h.memberikan masukan/ saral kepada pimpinan terhadap rancangan Naskah Hukum Lainnya yang akan dilakukan penandatanganan;
i.melakukal konsultasi, koordinasi ke Kementerian dan lembaga terkait;
j.melakukan pemantauar, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan Kegiatan pada Subbagian Naskah Hukum Lainnya; dart
k.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.
1. 4.Ketentuan Pasal 40 sampai dengan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Kepala Subbagial Litigasi mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Litigasi;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai h. i. j. 1. ,10 hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Litigasi;
c.menerima/ membuat gugatan perkara perdata d.an/ata.u tata usaha negara yang ditujukan iepada Pemerintah Daerah;
d.melakukan mediasi di pengadilan;
e.mewakili Pemerintah Daerah da-lam beracara di I pengadilan; mernpersiapkan eksepsi, jawaban perkara, duplik, bukti surat, menghadirkan saksi, membuat kesimpulan, menghadiri putusan di pengadilan, h. menghadiri sidang lapangan; menghadiri sidalg lapangan; mempersiapkan upaya banding, serta memori banding/kontra memori banding; melakukan upaya kasasi, menyiapkan memori kasasi/kontra memeori kasasi; melakukan upaya hukum peninjauan kembali; menginventarisasi perkara-perkara perdata dan tata usatra negara yang ditujukan kepada pemerintah Provinsi;
1. 1.melakukan konsultasi darl koordinasi ke Departemen/Lembaga Non Departemen yang terkait dengan perkara, bila diperlukan;
m.mengadakan rapat/koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas perkara yang sedang berjalan;
n.menyusun jawabal Judicial Reuiew dan uji materil;
o.membuat surat tentang persetujuan Gube.nur Riau atas pemanggilan penyidik dan meneliti kelengkapan administrasi Pengganti Antar Waktu terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
p.menyiapkan bahan-bahan dan data yang berhubungan dengan konsultasi, advokasi/nasehat dan pendampingan penyelesaian permasalahan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara;
q.memberikan konsultasi hukum, memberikan advokasi/ nasehat hukum, dan memberikan pendampingan hukum kepada Aparatur Sipil Negara;
r.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Litigasi; dan
s.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. Pasal 4l Kepala Subbagian Non Litigasi mempunyai tugas:
a.me.encanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Su bbagian Non Litigasi. b. membagi tugas. membimbing, memeriksa dan meniiai nasll petaksanaan rugas bawahan di lingkungan Subbagian Non Litigasi; memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap permasalahan hukum yang dihadapinya; melakukan mediasi di luar pengadilan; menginventarisasi permasalahan-permasalahan Non L_itigasi secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah: menlrusun rencana kei; Subbagian dengan cara mempedomani Kegiatan tahun lalu dan keteniuan yarlg ada sebagai pedoman pelaksanaan tugas; melakukan konsultasi dan d. e. f. c. koordinasi ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang terkait dengan permasalalan hukum yang diselesaikan di luar peradilal;
h.mengadakan rapat/koordinasi dengan instansi terkait untuk membahas pengaduan masyarakat;
i.melaksanakan inventarisasi dan pendataan pemasalahan hukum di luar kedinasan densan cara berkoordinasi dengan instansi Lerkait untuk rnendapat data yang akuraL dalam penyelesaian masalah hukum;
j.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat hporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Non Litigasi; dan k, melaksana-kan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya. pasal 42 Kepala Subbagian Hak Asasi Manusia mempunyai tugas:
a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Hak Asasi Manusia;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksalaan tugas bawahan di tingkungal Subbagian Hal Asasi Manusia;
c.memfasilitasi penyelesaian masalah Hak Asasi Manusia di tingkat Provinsi Riau dan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau;
d.melaksanakal rapat dalam rangka penyelesaian permasalahaJ] Hak Asasi Manusia;
e.melakukan konsultasi dan koordinasi ke Kementerian/Lembaga Non Kementerian yang terkait dengan permasalahan Hak Asasi Manusia;
f.melakukal koordinasi dengan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau dalam rangka pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia;
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Hak Asasi Manusia; dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain atasan sesuai tugas dan fungsinya. yang diberikan
1. 5.Ketentuan Pasal 45 sampai dengan pasal 46 diubah sentngga berbunln sebagai berikur : pasal 45 Kepala Subbagian Evaluasi dal Fasilitasi produk Hukum mempunyal tugas: a, merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Evaluasi 0"" pa"li"si fioiJ Hukum;
b.membagi tugas, rnembimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas -bawaian d ii;;k;;;;; subbagian Evaluasi dan Fasjlitasj produk Hukum;
c.melal<ukan fasilitasi dan evaluasi terhadap produk Hukum Kabupaten/Kota di provinsi Riau;
d.menlasilitasi kunjungan konsulrasi/koordinasi vanq dttakukan pemerinrai Kabupaten/KoLa di provins] Riau maupun Dewan perw;kilaa nakyat O.eiah KabupatenlKota di provinsi Riau;
e.melaksanakan penomoran register rancangan peraturan daerah KabupatenlKota di provinsi Riau; I mela-ksanakal koordinasi ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian lainnya dalam rangka fasilitasi dan. evaluasi produk hukum rabupaienTxota Ji Provinsi Riau:
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan Lugas dan keqiaLan Dada Subbagian Evaluasi dan Fasilitasi produk "Hukum;'dan
h.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuar tugas dan fungsinya. pasal 46 Kepala Subbagian Dokumentasi dan pen,,uluhan Hukum, mempunyal tugas:
a.merencalakaa program/kegiatan dan penganggararr p-ada Subbagian Dokumentasi dan ee-nyJiuhan Hukum;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dal menilai hasil pelatsanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Dokumentasi dan pen],uluhan Hukrim; -
c.memberikan penomoran pada produk hukum daerai dan naskah hukum daerah;
d.melakukan pendokumentasian produk hukum daerah sesua: peraturan perundang_undalgan; J. g. h. melal<ukan pengelolaan Jaringan Dokumentasi Tnformasi Hukum sesuai peraturan perundang_ undangan; meiakukan . koordinasi dengan anggota Jaringan uoKumentasr tntormasi Hukum Kabupaten/Kota di Provinsi Riau; melakukan pengelolaan dan penataan perpustakaan -hukum serta melakukan perawatan bahan pustal<a nuKum; menghimpun dan membuat inventarisasi peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Keputusan Gubernur sebagai bahan evaluasi; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat l3not".' Luql dan kegiatan pada Subbagiar Dokurnentasi Hukum; dan melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan dan fungsinya.
1. 6.Ketentuan Pasal 61 sampai dengaa pasal 73 diubah sehingga berbr.rnyi sebagai berikut : patagraf 2 Kepala Biro Administrasi pemballgu|lan pasal 6l

(1)Kepala Biro Administrasi pembangunan, mempunvai tugas membanLu Cubernur melalui Sekretaris Oaeiah dalam penl.usunar kebijakal dan pengoordinasiar administratif terhadap pelaksaraan fugai peraigkat Daerah serta pelayanan administratif pada ealial Administrasi dan perencanaan progrim, Bagian Administrasi Program Sektoral, dan Basian Administrasi Program provinsj.
(2)Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Biro Administrasi pembaigunan. menyelenggarakan fungsi perumusan kebla*an; pelaksanaal kebijakan, pelalsanaan evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan administrasi darl pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubeinur terkait dengan tugas dan fungsi pada Biro Administrasi Pembangunan.

Pasal 62

(1)Kepala Bagian Administrasi dan perencanaan prosram mempun5 ai Lugas melalu kan koordinasi, fasi I jtasidan evaluasi pada Subbagian Tara Usaha Biro, Subbagian Pen1rusunan Program dan Subbagian pengembaagan Program Pembangunan.
(2)Untuk melaksalakan tugas sebagaimana dimal<sud pada ayat (1) Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi: e.
1. a.penrusunan program kerja dan rencana b. operasional pada Bagian Adminisbasi dan Perencanaan Program; penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Administrasi dan perencanaan Program; penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksalaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan; dan peiaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai tugas dan fungsinya. d.

Pasal 63

Kepala Subbagian Tata Usaha Biro, mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Tata Usaha Biro;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Tata Usaha Biro;
c.mengagendakan dan mendistribusikan surat menjrurat;
d.melaksanakan pengelolaan kearsipan biro;
e.melaksanakan pengumpulan bahan rencana program dan kegiatan biro;
f.penyiapan bahan administrasi kepegawaian biro;
g.membuat laporalr perkembangan kepegawaian;
h.melaksanakan proses penegakan disiplin pegawai;
i.penyiapaa bahan administrasi keuangan dan aset biro;
j.mengelola keuarrgan dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
k.melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan rumah tangga biro;
1. 1.melaksanakan pengelolaan data, pelayanan informasi dan pengembangan sistem informasi biro;
m.melaksanakan koordinasi penlusunan aralisa jabatan, analisa beban kerja, peta jabatan, proyeksi kebutuhan pegawai, standar kompentensi, dan evaluasi jabatal;
n.melaksanakan koordinasi penlusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Publik Biro Administrasi Pembangunan;
o.melakukan pemarltauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagial Tata Usaha Biro; dan
p.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungslnya.

Pasal 64

Kepaia Subbagian Pen).usunan Program, mempunyai tugas: a, merencanakan program/kegiatan dan penganggarai pada Subbagian Penlr.rsunan Program;

b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaar tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pen]rusunan P.ogram;
c.menyiapkan bahan usulan program dan kegiatan pr'UruirriBurii4n unLuK penFlsunan rencana nemhanornan
d.melaksanakan pen1,.usunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Peianjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan;
e.menjrusun Laporan Tahunan Biro Administrasi Pembangunan;
f.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporal pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Peny-rsunan Program; dal
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan alasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 65

Kepala Subbagian Peagembangan Program Pembangunan, mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Pengembangan Program Pembangunan;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di Iingkungan Subbagian Pengembangan Program Pembangunan;
c.melakukan kooadinasi pelaksanaan tugas terkait perumusan kebijakat bidang pengembangan program pembargunan dengan instansi terkait;
d.melakukan inventarisasi hasil-hasil pembangunan di lingkungan Pemerinrah Provinsi:
e.melaksanakan penlrusunan indikatur utama dan renca na sr raregis lingkup Sekretariat Daerah I
f.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengembangan Program Pembangunan; dan
g.melaksanakan tugas kedinasal lain yang diberikan arasan sesuai rugas dan lungsinla.

(1)12)

Pasal 66

Kepala Bagian Administrasi Program Sektoral mempunyai tugas melakukan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagial Pengendaiian Dana Alokasi Khusus, Subbagian Pengendalian Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, dan Subbagian Pengendalian Program Khusus dan Stralegis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi:

a.pen)rusunan program ke{a dan rencana operasionai pada Bagian Administrasi Program Sektoral;
b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Administrasi Program Sektoral;
c.penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporal pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan; dan
d.pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai r ugas dan fungsinya.

Pasal 67

Kepala Subbagian Pengendalian memnrrnrrai tr roe c Dana Alokasi Khusus,

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Pengendalian Dana Alokasi Khusus;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagiar Pengendalian Dana Aiokasi Khusus;
c.menyiapkan bahan analisa dan menyajika! bahan/data untuk penyempurnaan dan penJrusunan kebijakan serta ketentuan pengendalian Dana Alokasi Khusus;
d.menyiapkan dan menghimpun bahan rapat evaluasi dan pelaporan pelalsanaan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
e.melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan kegiatan Dana Alokasi Khusus;
f.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengendalian Dana Alokasi Khusus; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan afasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 68

Kepala Subbagian Pengendalian program Dekonsenfasi daII Tugas Pembantuan, mempunyai tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dar penganggaran pada Subbagiaa Pengendalian Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengendalian program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
c.menyiapkan bahan analisa dan menyajikan bahan/data untuk penyempurnaan dan pen]msunan kebijakan serta ketentuan pengendalian program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
d.menyiapkan dan menghimpun bahan rapat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Program Dekonsentrasi dan T\tgas Pembantuan;
e.melaksanakan rapat kegiatan Pengendalian T\tgas Pembantuan;
f.mengiventarisasi Pengendalian Program Pembantuan. evaluasi dan pelaporan Program Dekonsentrasi dan pelaksanaan kegiatan Dekosentrasi, dan Tugas
g.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengendalian Program Dekonsentrasi dan Thgas Pembantuan, mempunyai tugas; dan
h.melaksanakal tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan lungsinya. pasal 69 Kepala Subbagian Pengendalian Program Khusus dan Strategis mempunyai tugas:
a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Pengendalian Program Khusus dan Strategisi :
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengendalian Program Khusus dan Strategis;
c.menyiapkan bahan analisa dan menyajikan bahan/data pen1rusunan kebijakal serta ketentuan pengendalian program khusus dan strategis;
d.menyiapkan dan menghimpun bahan .apat evaiuasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Program Khusus dan Strategis;

(1)(21
1. e.melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian Program Khusus dan Strategis;
2. f.melakukal pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengendalian Program Khusus dan Strategis; dan
3. g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan aLasan sesuai tugas dan fungsinya. pasal 70 Kepala Bagian Administrasi Program provinsi, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemrumusan kebijakan, bahan koordinasi, fasilitasi dan evaluasi pada Subbagian Pengendalian program Badan Daerah, Subbagian Pengendalian program Dinas Daerah dan Subbagian Eyaluasi dan pelaporan.. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (i) Kepala Bagian menyelenggarakan fungsi:
4. a.penyusunan program kerja dan rencana operasional pada Bagian Administrasi Program Provinsi;
5. b.penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi, lasilitasi dan memeriksa hasil pelaksanaan tugas di lingkungan Bagian Administrasi Program provinsi;
6. c.penyelenggaraar pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan; dan
7. d.pelaksanaaa tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai rugas dan [ungsinlanya.

Pasal 71

Kepala Subbagian Pengendalian Program Badan Daerah, mempunyai tugas:

a.merencanakan program/ kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Pengendalian Program Badan Daerah;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagian Pengendalian Program Badan Daerah;
c.menyiapkan bahan analisis dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan pen]rusunan kebijakan serta ketentuan Pengendalian Program Badan Daerah;
d.menyiapkan dan menghimpun bahan rapat eva-luasi dan pelaporal pelalsanaan kegiatan Pengendalian Program Badan Daerah; e. f. melaksanal<an rapat evaluasi dal pelaporal kegiatan Pengendalian Program Badan Daefah; melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengendalian Program Badan Daeratr; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan aLasan sesuai tugas dan fungsinya. Pas l 72 Kepala Subbagian Pengendalian Program Dinas Daerah, mempunyai tugas:
a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Pengendalian Program Dinas Daerah;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Subbagiaa Pengendalial Program Dinas Daerah;
c.menyiapkan bahan analisis dan penyajian bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan kebijakan serta ketentuan Pengendalian Program Dinas Daeiah;
d.menyiapkan dan menghimpun bahan rapat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Pengendalian Program Dinas Daerah;
e.melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan kegiatan Pengendalian Program Dinas Daerah;
f.melakukan pemantauan, evaluasi dan membuat laporan pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Subbagian Pengendalial Program Dinas Daerah; dan
g.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan alasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 73

Kepala Subbagian Evaluasi dan Pelaporan., mempunyar tugas:

a.merencanakan program/kegiatan dan penganggaran pada Subbagian Evaluasi dan pelaporan;
b.membagi tugas, membimbing, memeriksa dan menilai hasil pelaksanaan tugas bawahan di iingkungan Subbagiaa Evaluasi dan pelaporan;
c.memberi petunjuk kepada bawahan baik secara Iisan maupun tulisan;
d.memeriksa dan menilai kinerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karir;
e.menghimpun dan mempelajari peraturan J. h. perundang-undangan kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan pelaporan APBD/APBN rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan; menginventarisasi permasalahan-permasalaJran sesuai bidang tugas secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah; menyiapkan dan menghimpun bahan rapat evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan APBD/APBN; melaksanakan rapat evaluasi dan pelaporan kegiatan APBD/APBN sesuai ketentuan yang berlaku' mengevaluasi hasil kegiatan pertahun anggaran sub bagian evaluasi dan pelapora! pembangunal berdasarkan capaian pelaksanaan kegiatan sebagai bahan penyempurnaan; dan melaksanakat tugas kedinasan lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan lungsinya
1. 7.Diantara Paragral 2 dal Paragraf 3 disisipkan 1 (satu) Paragraf yakni Paragraf 2A sehingga berbunyr sebagai berikut :
2. 8.Diantara Pasai 73 dan Pasal 74 disispkan 13 (tiga belas) Pasal yarrg terdiri dari Pasal 73A, 73P, 73C,73D, 738,73F, 73G, 73H, 731, 73J, 73K, 73L, 73M sehingga berbunyi sebagai berikut I

Isi peraturan

Teks21PDFHirarki

Memuat teks peraturan…