DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2021

Nomor: 13
Tahun: 2021
Ditetapkan: 7 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 6 Bab dan 10 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas, pembayaran, pendanaan, dan ketentuan lain-lain.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau Tahun 2021; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA Mengingat: Menimbang: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2021 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYADAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARANPENDAPATAN DAN BELANJA DAEAAH PROVINSI RIAU TAHUN 2021 GUBERNUR RIAU

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIANTUNJANGANHARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANGBERSUMBERDARI ANGGARANPENDAPATAN DANBELANJADAERAHPROVINSIRIAUTAHUN2021. telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- . Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepa?a Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, clan Penerima Tunjangan Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6682);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); -2~ Menetapkan: pemerintahan.
7.Gaji Terusan adalah ga.i1 yang dibayarkan kepada ahli waris dari Pegawai NegeriSipil yang meninggal dunia.
8.Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri.
9.Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau Dokumen lain yang dipersamakan.
10.Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)berdasarkan SPM. tugasmelaksanakanrangkadalamtertentu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan,
3.Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah AnggotaDPRDProvinsi Riau.
4.Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5.Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Calon PNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %.
6.Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPKadalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu
2.Pejabat Negara adalah Gubernur Riau clan Wakil Gubernur Riau serta pejabat negara lainnya yang

Pasal 3

(1)Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan April Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya.

Pasal 2

(1)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:
1. a.Pejabat Negara;
2. b.Pimpinan dan AnggotaDPRDProvinsi;
3. c.PNS dan Calon PNS;
4. d.PPPK;
5. e.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah;dan
6. f.Pegawai Non-ASN yang bertugas pada Perangkat Daerah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah.
(2)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas tidak diberikan kepada PNS:
1. a.sedang cuti diluar tanggungan negara; atau
2. b.sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun diluar negeri yang gaJmya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

BAB II

ERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGABELAS ~4-

Pasal 4

(1)Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sampai huruf d yaitu sebesar penghasilan 1 (satu} bulan pada bulan Juni Tahun 2021.
(2)Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Juni Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Gaji KetigaBelas.
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPKmeliputi:
(3)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Pejabat Negara, PNS dan PPPKmeliputi:
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Pemberian Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Vang Representasi, Tunjangan Keluarga clan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNSmeliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(6)Pemberian Tunjangan Hari Raya kepada Pegawai Non- ASNsebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium.

Pasal 5

(1)Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal hari raya.
(2)Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dibayarkan setelah tanggal Hari Raya.
(3)Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2021.
(4)Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (3} belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2021.
1. a.gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. c.tunjangan jabatan atau tunjangan umum.
(4)Pemberian Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (l} diberikan bagi Anggota DPRD paling banyak sebesar akumulasi dari Uang Representasi, Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Jabatan Pimpinan dan Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
(5)Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi Calon PNS meliputi:
1. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok;
2. b.tunjangan keluarga;
3. c.tunjangan pangan; dan
4. d.tunjangan umum.
(6)Pemberian Gaji Ketiga Belas kepada Pegawai Non-ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e diberikan paling banyak 1 (satu) bulan honorarium. . -fi...

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 8

(1)Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
(2)Pendanaan pemberian tunjangan hari raya dan gaji ketiga belas untuk Pegawai Non ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat ( 1) huruf e bersumber dari pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (RBA-BLUD).

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 7

Proses penerbitan dan pengajuan Surat Perintah Pembayaran, SPM, dan SP2D Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

( 1) Pejabat Penandatangan SPM mengajukan SPM Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas kepada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau selaku Bendahara Umum Daerah dengan melampiran Surat Pernyataan Tanggung Jawab Pengguna Anggaran, Surat Pernyataan Verifikasi, Rekapitulasi Pembayaran.

(2)SPM .Tunjangan Hari Raya dan SPM Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara terpisah dari SPM gaji bulanan.
(3)Jenis SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk digunakan untuk pembayaran kekurangan atau susulan pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas. BERITA DAERAH PROVINS! RIAU TAHUN 2021 NOMOR : Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Pl 8E1\R-ETA SYAMSUA Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal Mei 2021 BERNUR RIAU,

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur 1n1 dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau . BABVI KETENTUANPENUTUP ' terusan pada bulan April Tahun 2021.

(2)Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK diberikan Gaji Ketiga Belas sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji terusan pada bulan Juni Tahun 2021.

Pasal 9

(1)Penerima gaji terusan dari Pejabat Negara, Anggota DPRD, PNS, Calon PNS, dan PPPK diberikan Tunjangan Hari Raya sebesar penghasilan 1 (satu) bulan gaji BABV KETENTUAN LAIN-LAIN 8~

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…