DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 13 Tahun 2024

Nomor: 13
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 39

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 5 (Lima) Bab dan 55 (Lima Puluh Lima) Pasal sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola; Renstra; SPM; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT LABAKON selain pcjabat yang telah ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

g.mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan B L U D UpT LABAKON yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menvampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT LAAKON kepada Gubernur; dan
h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya (2] Pemimpin BLUD UT LABAKON dalam melaksanakan ugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , mempunyai fungsi scbagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.

(3)Pemimpin BLUD UPT LABAKON bertindak selakn kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 9

I 11 Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (13, mempunyai tugas dan kewajiban

a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan kcuangan;
b.mengkoordinasikan penyusunan REA;
c.menyiapkan DPA;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
f.mclakukan pengelolaan utang, piutang dan investasr,
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannva; informasi manajemens1stemh. menyclcnggarakan kcuangan, menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan lporan kcuangan; dan ditetapkan oleh sesuai dengan
i.melaksanakan tugas lainnya yang Pemimpin BLUD UPT LAB3AKON kewenangannya 2) Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas dan kewajiban scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) , mempunyai lungsi scbagai pcnanggung jawab keuangan

(3)Pejabat Keuangan dalam mclaksanakan tugas dan kcwajiban scbagaimana dimaksud pada avat (1) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran
(4)Pejabat Kcuangan, Bcndahara Penerimaan dan cndahara Pengcluaran harus dijabat olch Pcgawai Negeri Sipil

Pasal 10

( I ) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (14) mempunya tugas

a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operosional dan pelavanan di BLUD UPT LABAKON;
b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dcngan RBA; c memimpin dan mcngendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UT LABAKON; dan ditetapkan oleh 0Sui dengan
d.melaksanakan tugas lainnya yang Pemimpin BLUD UPT LABAKON kewenangannya. [2] Pejabat Telenis dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1], mempunyai fungsi scbagal penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan ibidangnya. -10 (3] Pclaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dcngan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
a.Pembina teknis dan pembina euangan,
b.Satuan pengawas internal; dan
c.Dewan Pengawas

Pasal 12

(I) Pembina tcknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal I l huruf a yaitu Kepala Dinas.

(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal I hurufa vaitu PKD. Pas! 13 (I) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam asal I I huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UPT LAB3AKON untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Draktck bisnis yang schat.
(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (l], yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT LABAKON
(3)Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan.
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban,
2. b.ompleksitas manajemen, dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

I) Tugas Saruan Pengawas Internal scbagaimana dimaksud dalam Pasal 13, mcmbantu mnanajemen untuk pengamanan harta kckayaan,

b.penciptaan akurasi sistem informasi kcuangan, penciptaan efisiensi dan produktivitas; don
d.pendorong dipatuhinya kcbijakan manajemen dalam penerapan praktck bisnis yang sehat.

(2)UIntuk dapat dianglat sebagai Satuan Pengawas Internal harts memenuhi syarat: - I
1. a.schat jasmani dan rohani, Jur. untuk UT integritas, pengalaman, dan dedikasi yang tings mengembangkan BLUD h memiliki kcahlian, perilaku yang baik, memajukan dan LABAKON; c . memahami penyelenggaraan pererintahan daerah;
2. d.memahami tugas dan fungsi BLUD UPT LAAKON,
3. e.mer~liki pengalaman teknis pada BLUD UT LABAKON;
4. f.berijazah paling rendah D-3 [Diploma-3
5. g.pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun,
6. h.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
7. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang mcrugikan negara atau keuangan daerah,
8. j.tidak scdang menjalani sanksi pidana, dan
9. k.mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

( Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I H huruf cdapat dibcntuk oleh Cubernur.

(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 [tigal orang atau 5 (lima] orang (3 Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 [tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2] untuk BLUD UT LABAKON yang memiliki
1. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 [dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- [scratus milyar rupiah); atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhir sebesar RD.150.000.000.000, (seratus lima puuh milyar rupiah) sarpai dengan Rp. 500,000.000.000 [lima ratus milyar rupiah). ) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2 untuk BLUD UPT LAB3AON yang memiliki:
3. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 {dua) tahun terakhir lebih bcsar dari Rp.100.000.000.000, (seratus milyar rupiah), atau
4. b.Nilei ass«I I T u t neraa 2 sebesar RD.500.000.000.000, rupiah). [dua) tahun terakhir (lima ratus milya -12

Pasal 16

(l) Anggota Dewan Pengawas sebagairmana dimaksud dalam Pasal I5 avat (3) terdiri atas unsur;

a.I [satu) orang pcjabat Perangkat Dacrah yang membidangi kegiatan BLUD UPT LABAKON; b . I (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan I [satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT LABAKON. () Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam asal 15 ayat (4] terdiri atas unsur
a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UPT LABAKON; b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan kcuangan daerah;
c.I {satu] orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT LABAON. [3) Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT LABARON.

(4)Anggot Dewan Pengawas seagaimana dimaksud pada avat (l} dan ayat [) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UT 1LAAKON 5] Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat [6) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi a, shat jasrani dan rohani,
1. b.memiliki kcahlian, integrilas, kcpemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT LABAKON; c . memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah, d memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT LABAKON;
2. e.Ienyediakan waktu yang cukup untu melaksanakan tugasnya, f berijazah paling rendah S-1 (strata satu),
3. g.bcrusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur scbagaimana dimaksud dalam Pasal I6 ayat (lJ dan ayat (2)
4. h.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menehaban hadan usaha yang dipimpinnva dinyatakan pailit, dan -13 tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
5. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif
(1)Dewan Pengawas memiliki tugas:
1. a.memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT LABARON,
2. b.menilai kinerja kcuangan maupun - kincrja non keuangan BLUD UPT LABAKON dan memberikan rckomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT LABAKON; • memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kincrja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
3. d.memberikan naschat kepada Pejabat Pengelola LUD UPT LABAKON dalam melaksanakan gas dan kewajibannya; dan e, memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mcngcna; 1 RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola, 2 Permasalahan yang mcnjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT LAAON, dan
  1. 3.kinerja BLUD UPT LABAKON [2) Penilaian kinerja keuangan sebagairana imaksud pada avat (I) hurufb, diukur paling sedikit meliputi
4. a.IeIperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas];
5. b.memahami kewajiban jangkn pendeknya likuditas],
6. c.memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas; dam
7. d.kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran 3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l] hurufb, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan. (4] Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan 1ugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahum atau sewaktu-waktu jika dipcrlukan.

Pasal 18

(I) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5S (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali masa jabatan berikutnya pabila betum berusia paling tinggi 60 [enam puluh) tahun -14

(2)Dalam hal batas usin anggota Dewan engawas sudah berusia paling tinggi 60 (cnam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuak I (satu] kali masa jabatan bcrikutnya. [3) Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena
1. a.meninggal dunia;
2. b.masa jabatan berakhir; atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu [) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat [2) hurufe, karena:
4. a.tidak dapat melaksanakan gasnya dengan baik
5. b.tidak mclaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan,
6. c.terlibat dalam tindakan yang merugikan BLUD UT LABAKON; d dinyatakan bersalah dalam putusan pcngadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
7. e.mengundurkan diri, dan terlibat dalam tindakan mengakibatkan kerugian pada iegara, dan/atau daerah.

Pasal 19

(I) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mcndukung kclancaran tugas Dewan Pengawas. kecurangan yang BLUD UPT LABAKON 2l Sekretaris pada ayat Pengawas Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud l] bukan merupakan anggota Dewan

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebank:an pada Anggaran BLUD UPT LABAKON

Pasal 21

(1)Pemimpin LUD UTT LABAKON merencanakan, membangun, mcnvclenggarakan dan mereview sister pengendalian internal BLUD UT LABAKON s e a dengan peraturan perundang-undangan
(2)Sistem pengendalian internal BLUD UT LAPAKON sebagaimana dimaksud pada ayat (I) tercermin dalam pclaksanaan prosedur kerja. ( 1 J t2l - l 5-

Pasal 22

Pengendalian Internal BLUD UPT LABAKON scbagaimnana dimaksud dalam Pasal 21 ayat ( l ) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tcrcapainya cfektivitas dan efisiensi pencapaian e ujuan penyelenggaraan pemerintahian negara, keandalan pelaporan kcuangan, pengamnanan aset negara, dan ketetapan terhadap peraturan perundang undangan Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pad ayat (1 Pemimpin BLUD UPT LABAKON memban.gun struktur sistem pengendalian internal yang terdiri atas unsur

a.lingkungan pengendalian;
b.penilaian resiko;
c.kegiatan pengendalian,
d.informasi dan komunikasi, dan
e.pemantauan pengendalian intern

(3)Penerapan unsur sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat [22), dilaksanakan menyatu dan mcnjadi bagian integral dari kegiatan BLUD UT LAAON [, Pemimpin BLUD UPT LAB3AKON mengefcktifkan sistem pengendalian internal sebagaimana dimaksud pada ayat [2) dengan Sister Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP]

Isi peraturan

Teks39PDFHirarki

Memuat teks peraturan…