DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2020

Nomor: 14
Tahun: 2020
Ditetapkan: 26 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Kode Etik penyelenggara pengadaan barang/jasa yang dimaksudkan untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi penyelenggara pengadaan barang/jasa dan bertujuan sebagai pedoman profesional penyelenggara pengadaan barang/jasa yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa. Ruang lingkup Pergub ini meliputi: a. Kewajiban; b. Larangan; Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan d. Prosedur Penegakan Kode Etik.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimraksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalatr Gubernur Riau.
4.Sel<retaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Inspektorat Daerah adalah Inspe)ktorat Daerah Provinsi Riau.
6.Perangkat Daerah adalah Peranglat Daerah di linglmngan Pemerintah Provinsi Riau.
7.Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Provinsi Riau yang selanjutnya disebut UKPBJ adalah Biro Pengadaan Barcng/Jasa Sekretanat Daerah Provinsi Riau.
8.Kode Etik penyelenggara pengadaan barang/jasa adalah norrna perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa.
9.Pengadaan Barang/Jasa Pemerinitah yarrg selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Perangkat Daerah yang dibiayai oleh Anggaran Pendapata:n dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang prosesnya sejak identifrkasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
10.Layanan Pengadaan Secara Elektrronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Layanan Pengadaan Secara Elektronik Pemerintah Provinsi Riaur. 1 1. Penyedia Barang/Jasa adaJah ba<Lan usaha atau orarrg peror€mgan yang memiliki kualifrk:rsi untuk menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jarsa konsultansi/jasa lainnya.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk menegakkan integritas, kehormatan dan martabat profesi penyelenggara pengadaan barang/jasa.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan sebagai pedoman profesional penyelenggara pengadaan barang/jasa Jrarlg bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas dan kegiatan pengadaan barang/jasa yang meliputi perencananln, analisis, penilaian, evaluasi, pengambil keputusan, jasaL pendampingan, jasa konsultansi dan jasa lain yang terkait.

Pasal 4

Penyelenggara pengadaan barang/jasa di lingkungan UKPBJ Pemerintah Provinsi terdiri dari:

a.Struktural;
b.Pejabat pengelola; dan
c.Staf dan Tenaga Harian lepasf Tenaga Kontrak.

Pasal 5

Prinsip dasar penyelenggara pengadaan barang/jasa:

a.menggunakan pengetahuan dan keterampilan untuk mening!<atkan kemampuan dan profesicmalisme sumber daya manusia; b- bersikap jujur dan adil serta tidak miemihak dalam melayani pemberi tugas, kerabat keda/klien dan masyarakat secara taat asas; dan
c.berjuang untuk meningkatkan kornpetensi dan martabat profesi ahli pengadaan.

Pasal 6

Etika dasar penyelenggara pengadaan barang/ jasa: a,- menggunakan pengetahuan dan keterampilan serta prilaku dalam pelaksanaan tugas dan pengambilan keputusan secara terbuka, transparan, efisien, efektif, tidak diskriminatif, persaingan sehat, akuntabel dan kredibel untuk kepentingan dan kesejahteraarl masyarakat;

b.melakukan kegiatan pengadaan barangljasa sesuai peraturan, kaidah, kompetensi dan kewenangan;
c.memberi pendapat dan mengeluarkan pernyataan publik secara obyektif, jujur, akuntabel dan kredibel;
d.bekerja untuk pemerintatr secara profesional, pahrh dan taat asas serta menghindari konllik kepentingan; e- membangun reputasi profesional penyelen ggffia pengadaan barangljasa berdasarkan prestasi dan bersaing secara adil dan sehat; dan
f.menegakkan kehormatan, integritas dan martabat profesi penyelenggara pengadaan barang/jasa, tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menghindari penyalahgunaan narkoba.

Pasal 7

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Kewajiban;
b.l,arangan;
c.Majelis Pertimbangan Kode Etik; dan
d.Prosedur Penegakan Kode Etik.

BAB II

KEWA.'IBAN

Pasal 8

Setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, berkewajiban untuk:

a.melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, ketepatart serta tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
b.bekerja secara profesional dan mandiri, serta rnenjaga kerahasiaan dokumen pemilihan yang menurrrt sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah tedadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;
c.menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;
d.menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara;
e.menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untr"rk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara;
f.cermat;
g.mengambil langkah yang tepat untuk menghindari benturan kepentingan; dan
h.pro aktif, tanggap dan responsif. BAB In LARANGAN

Pasal 9

Setiap Penyelenggara Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilarang untuk:

a.sating mempengErruhi baik lalgsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
b.menerima, menawarkan dan/atau menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, rabat, dan berupa apapun dan/atau kepada siapapur y{Lg diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang /jasa;
c.membocorkan informasi atau dokumen yang wajib dirahasiakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
d.menyalahgunakan informasi, jabatan dan/atau kewenangan yang dimiliki; dan
e.menyimpang dari prosedur. (u (21 BAB TV MAJELIS PERTIMBANGAN KODE ETIK Bagien Kesatu Kedudukan

Pasal 10

Untuk menegakkan kode etik dibentuk Majelis Pertimbangan Kode Etik dengan Keputrrsan Gubernur. Majelis Pertimbangan Kode Etik merupakan Pengawas perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Begian Kedua Tugas

Pasal 11

Majelis Pertimbangan Kode Etik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas melaksanakan penegakan kode etik penyelenggara pengadaan barangljasa.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Majelis Pertimbangan Kode Etik berwenang :

a.melaksanakan pengawasan terhadap perilaku penyelenggara pengadaan barang/jasa;
b.menerima pengaduan/keluhan baik secara langsung maupun tidak langsung dari: 1). penyedia pengadaan barang/ jasa; 2). penyelenggara pengadaan barang/jasa; 3). Perangkat Daerah; danlatau 4). masyarakat
c.melaksanakan pembalrasan dalam rapat Majelis Pertimbangan Kode Etik atas pengaduan tertulis yang berkaitan terhadap penyelenggara pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- perundangan;
d.melaksanakan pemeriksaan atas pengaduan/keluhan yang diterirna;
e.menilai ada atau tidaknya pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pengadaan barang/ jasa; dan
f.mengusulkan pemberian sanksi atas pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara pengadaan barang/jasa untuk ditetapkan oleh Sekretaris Daerah.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…