DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2022

Nomor: 14
Tahun: 2022
Ditetapkan: 21 Maret 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 6

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Urnrnat Beragama (FKUB) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 28), diubah: 1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah; 2. Kerentuan Pasal 4 ditambah 1 {satu) ayat yakni ayat (5); 3. Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7); dan 4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa untuk tertib administrasi serta untuk memperlancar pelaksanaan tugas Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, maka Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau, perlu dilakukan perubahan;
b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, Mengingat: Menimbang: TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANTSASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINSI RIAU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR . TAHUN 2022

(1)FKUB dibentuk di Provinsi dan Kabupaten/Kota.
(2)Pembentukan FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dilakukan oleh masyarakat dan difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
(3)Pengukuhan FKUB Provinsi se bagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Gubernur Riau, sedangkan FKUB Kabupaten/Kota dilakukan oleh Bupati/Walikota.
(4)Periode kepengurusan FKUB Provinsi dan Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) adalah selama 5 (lima) Tahun dan dapat dipilih kembali un tuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(5)Apabila dipandang perlu, FKUB dapat dibentuk di Kecamatan dalam wilayah Provinsi oleh masyarakat, difasilitasi oleh Pemerintah Daerah seternpat dan dikukuhkan oleh Bupati/Walikota setempat.
(6)FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hubungan yang bersifat konsultatif.

Pasal 2

1.Ketentuan Pasal 2 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Forum Kerukunan Urnrnat Beragama (FKUB) Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 28), diubah sebagai berikut: Pasal I PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURA.. GUBERNUR NOMOR 28 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) PROVINS~ RIAU. MEMUTUSKAN :
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tah un 2015 ten tang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan

d.Anggota
c.Sekretaris Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau; Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provin si Riau; Pimpinan instansi terkait.
b.Wakil Ketua

(1)Dalam memberdayakan FKUB, dibentuk Dewan Penasihat FKUB Provinsi, Kabupaten/ Kota dan Kecamatan.
(2)Dewan Periasihat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.mernbantu Gubernur/Bupati/Walikota dalam merumuskan kebijakan pemeliharaan kerukunan umat beragama; dan
2. b.memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antar sesama instansi pernerintah di daerah dalam pemeliharaan kerukunan urnat beragama.
(3)Keanggotaan Dewan Penasehat FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat { 1) ditetapkan oleh Gubernur dengan susunan keanggotaan:
1. a.Ketua Wakil Gubernur Riau;

Pasal 5

(5)Anggota FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengundurkan diri dan/ a tau berhalangan tetap dilakukan pergantian antar waktu dan diusulkan kembali oleh organisasi pengusul.

3.Ketentuan Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) diubah, dan ditambah 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

(1)Keanggotaan FKUB terdiri atas pemuka-pemuka agama setempat.
(2)Jumlah anggota FKUB Provinsi paling banyak 21 orang, jumlah anggota FKUB Ka bu paten/ Kota paling banyak 17 orang dan jumlah anggota FKUB Kecamatan paling banyak 13 orang.
(3)Komposisi keanggotaan FKUB Provinsi, FKUB Kabupaten/Kota dan FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan perbandingan jumlah pemeluk agama setempat dengan keterwakilan minimal 1 (satu) orang dari setiap agama yang ada di Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
(4)FKUB dipimpin oleh 1 {satu) orang ketua, 2 (dua) orang wakil kerua, 1 (satu) orang sekretaris, 1 {satu) orang wakil sekretaris yang dipilih secara musyawarah oleh anggota.

Pasal 4

2.Kerentuan Pasal 4 ditambah 1 {satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

(1)Dalam meriunjang pelaksanaan tugas-tugas FKUB, dibentuk Sekretariat dan Bidang Kerja yang meliputi Bidang Mediasi dan Toleransi, Bidang Edukasi dan Kesetaraan serta Bidang Sosialisasi dan Kerjasama pada FKUB Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
(2)Sekretariat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
1. a.membantu kelancaran administrasi umum dan Keuangan FKUB; dan
2. b.memberikan pelayanan administrasi kepada setiap anggota Dewan Penasehat dan Pengurus FKUB yang berkaitan dengan tugas mereka dalam FKUB.
(3)Keanggotaan Sekretariat dan Bidang Kerja FKUB Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Provinsi.
(4)Keanggotaan Sekretariat dan Bidang Kerja FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Kabupaten/Kota.
(5)Keanggotaan Sekretariat dan Bidang Kerja FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh FKUB Kecamatan.

Pasal 6

4.Ketentuan Pasal 6 ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

(7)Keanggotaan Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dari Unsur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau yang terdiri dari 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan 4 (empat) orang anggota dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Riau.
1. c.Sekretaris
2. b.Wakil Ketua Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota; Kepala Sadan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten/ Kota;
3. d.Anggota Pimpinan instansi terkait.
(5)Dewan Penasehat FKUB Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
1. a.Ketua Camat;
2. b.Sekretaris Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan;
3. c.Anggota Pimpinan instansi terkait.
(6)Dalam menunjang pelaksanaan tugas Dewan Penasehat FKUB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibentuk Sekretariat Dewan Penasehat.
(4)Dewan Penasehat FKUB Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati/Walikota dengan susunan keanggotaan:
1. a.Ketua Wakil Bupati/Wakil Walikota; H PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: aru j-I PROVINS! RIAU , Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal uBERNUR RIAU, YAMSUAR Diundangkan di Peka pada tanggal sEKRETARIS D Peraturan Gubernur Riau ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Pera tu ran Gubernur ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Provinsi Riau. Pasal II

Isi peraturan

Teks6PDFHirarki

Memuat teks peraturan…

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2022

Lembaga terkait

Ringkasan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007

Isi peraturan

Isi peraturan

Menimbang

Menetapkan

Pasal 2

Pasal 5

Pasal 4

Pasal 6

Dasar hukum (1)

Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2007