DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024

Nomor: 14
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 41

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab Dan 58 (Lima Puluh Delapan) Pasal d Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis; Spm; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang selain pejabat yang telah ditetapkan dengan pcraturan pcrundang- undangan;

g.mengkoordinasikan pelaksanaan kebijaKan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang kepada Gubernur; dan
h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pemimpin BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( l ) , mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan.
(3)Pemimpin BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. -9

Pasal 9

( 1 ) Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (13) mempunyai tugas :

a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan:
b.mengkoordinasikan penyusunan RBA;
c.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
d.melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
e.menyelenggarakan pengelolaan kas;
f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya; sistem informasi manajemenh. menyelenggarakan keuangan;
1. 1.menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan t keuangan;dan J. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan kewenangannya.

(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungiawab keuangan.
(3)Pcjabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran.
(4)Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. Pasal JO
(1)Pejabat teknis sebagaiman yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) mempunyai tugas:
1. a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
2. b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pclayanan sesuai dengan RBA;
3. c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan ditetapkan oleh sesuai dengan lainnya yang pemmmpm
4. d.melaksanakan tugas Gubernur dan/atau kewenangannya.
(2)Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksucl clalam ayat ( I) mempunyai fungsi scbagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(3)-10 Pelaksanaan tugas Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan BLUD UPT Laboratorium Pengujian serta berkaitan dengan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya.
1. a.Pembina teknis dan pembina keuangan;
2. b.Satuan pengawas internal; dan
3. c.Dewan Pengawas.

Pasal 12

( 1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal l I huruf a yaitu Kepala Dinas.

(2)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 13

( l) Saluan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 1 1 huruf b dapat dibentuk oleh Pcmimpin BLUD UpT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) , yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(3)Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 14

{ 1) Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud clalam Pasal 13, membantu manajemen untuk:

a.pengamanan harta kekayaan;
b.penciptaan akurasi sistem informasi keuangan;
c.penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan - 1 1
d.pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat.

(2)Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi syarat:
1. a.sch at jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi memajukan dan mengembangkan BLUD Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah; '
4. d.memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
5. e.memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
6. f.berijazah paling rendah D-3 (Diploma-3);
7. g.pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
8. h.berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
9. i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah;
10. j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. k.mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 15

( 1 ) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l huruf c dapat dibentuk oleh Gubernur.

(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Ba.rang yang memiliki:
1. a.Realisasi pendapatan menurut lapran realisasi nggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp. 150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000.000, (lima ratus milyar rupiah).
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang memiliki: jujur, untuk UPT -12
1. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000.000.000,- (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

(1 Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud ctalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur:

a.I (satu) orang pejabat Perangkat Daerah membidangi kegiatan BLUD UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang;
b.1 (satu) orang pejabat Perangkat Daerah membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
c.1 \satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD. yang yang dan

(2)Anggota Dewan Pengawas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) terdiri atas unsur: a . 2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah membidangi kegiatan BLUD UPT Pengujian Sertifikasi Mutu Barang; yang dan
1. b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan claerah;
2. c.1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
(3)Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, a.tau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.
(4)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayadt ( 1 ) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
(5)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat
(6)Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi:
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengcmbangkan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
4. d.memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya; - 1 3
6. f.berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 ayat (2);
8. h.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit;
9. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
10. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

( 1 ) Dewan Pengawas memiliki tugas:

a.memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; '
b.menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Ba.rang;
c.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
d.memberikan nasehat kcpada Pejabat Pengelola BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang clalarn melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
e.memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengenai:
t.RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
1. 2.Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang; dan
2. 3.kinerja BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang.

(2)Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:
1. a.memperoleh hasil usaha a.tau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
2. b.memahami kewajiban jangka pendeknya (likuiditas;
3. c.memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
4. d.kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pcngcluaran.
(3)Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran dan pertumbuhan. -14
(4)Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 18

( 1 ) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk l (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

(2)Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk l (satu) kali masa jabatan berikutnya.
(3)Anggota Dewan pengawas diberhentikan oleh Gubernur karena:
1. a.meninggal dunia;
2. b.rnasa jabatan berakhir; atau
3. c.diberhentikan sewaktu-waktu.
(4)Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufc, karena:
1. a.tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. b.tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang undangan;
3. c.terlibat dalam tindakan yang rnerugikan BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang;.
4. d.dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai hukum tetap;
5. e.mengundurkan diri; dan
6. f.terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang, negara, dan/atau daerah.

Pasal 19

( 1 ) Gubernur dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.

(2)Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) bukan merupakan anggota Dewan Per\gawas.

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan Sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada Anggaran BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang. -15

Pasal 21

(1)Pemimpin BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang merencanakan, membangun, menyelenggarakan dan mereview sistem pengendalian internal BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2)Sistem pengendalian internal BLUD UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tercermin dalam pelaksanaan prosedur kerja.

Isi peraturan

Teks41PDFHirarki

Memuat teks peraturan…