Pergub ini mengatur tentang Penyelenggaraan Operasi Pasar yang meliputi operasi pasar dan pembiayaan. Adapun pembiayaan penyelenggaraan operasi pasar bersumber dari APBD.
Memuat teks peraturan…
menetapkan Peraturan Gubernur tentang b. d. Penyelenggaraan Operasi Pasar; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551 2), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 3. 5. 6. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 7, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN OPERASI PASAR.
BAB I
Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Riau. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota di Provinsi. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Perdagangan pada Pemerintah Daerah. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Dinas yang membidangi urusan Perdagangan pada Pemerintah Daerah. Operasi pasar adalah tindakan Pemerintah Daerah melaksanakan pasar murah dalam rangka menjaga stabilisasi harga atau penanganan lonjakan harga barang kebutuhan pokok yang terjadi di daerah tertentu selama jangka waktu tertentu. Barang kebutuhan pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan masyarakat. Biaya Distribusi Barang Kebutuhan Pokok adalah kebijakan dukungan biaya dari Pemerintah Daerah yang diberikan kepada penyelenggara operasi pasar untuk 5. 6. 7. 8. menurunkan harga jual barang kebutuhan pokok kepada masyarakat.
Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini, meliputi: a. b.
BAB II
Dalam rangka mengendalikan ketersediaan dan kestabilan harga barang kebutuhan pokok menjelang hari besar keagamaan nasional dan/atau terjadi lonjakan harga, Pemerintah Daerah menyelenggarakan Operasi Pasar. Penyelenggaraan Operasi Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memberikan Biaya Distribusi Barang Kebutuhan Pokok untuk mengurangi harga jual kepada masyarakat. Biaya Distribusi Barang Kebutuhan Pokok terdiri dari:
Penyelenggaraan operasi pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Dalam pelaksanaan operasi pasar, Dinas berkoordinasi dengan Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten/ Kota.
Dinas menyusun perencanaan penyelenggaraan operasi pasar, berdasarkan alokasi Anggaran pada tahun berkenaan. Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (I), meliputi: a.jenis barang kebutuhan pokok;
Dalam rangka penyelenggaraan operasi pasar, Dinas menentukan jenis dan harga jual barang kebutuhan pokok. Jenis barang kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan gejolak harga barang kebutuhan pokok yang berpotensi menyumbang (1 inflasi.
Dinas menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan operasi pasar. Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan rapat koordinasi. Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai rekomendasi pelaksanaan operasi pasar (1 berikutnya.
Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan operasi pasar kepada Gubernur secara berkala dan/atau sewaktu-waktu bila dibutuhkan. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi:
BAB III
Pembiyaan penyelenggaraan operasi pasar bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. GUBERNOR RIAU, Gl RANMAN HADI Diundangkan di P¢kanbaru pada tanggal Pj. SEKRETARISDAERAH PROVINSI RIAU, MUHAMMAD ‘YAUFIQ@ OESMAN HAMID BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : Salinan Sesuai Dengan Aslinya AS! BH PRR RPALA BIRO HUKUM, oP eZ /DHARMADI, SH. "MH. > Pembina (IV/a) <i RY'19840326 200903 1 003 ©
Membuka PDF…