DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2020

Nomor: 15
Tahun: 2020
Ditetapkan: 27 Maret 2020
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2, Roda 3, Roda 4, dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta Alat Berat/Alat Besar. Besaran Pengurangan BBN-KB II ditetapkan sebesar 50% dari pokok BBNKB II. Pembayaran pokok PKB dan BBN-KB II yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan dalam masa pelaksanaan penghapusan dan pengurangan.

Isi peraturan

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalatr Daerah Provinsi Riau;
2.Gubernur adalah Gubernur Riau; 3. 4. 5. Badan adalah Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau; Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau; Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan - darat dan iig"t.tl"tt bt"h -peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya V*g berfungsi untuk mengubah motor atau peralatan lainnya, yang t"tt g"i unlut mengubah iuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat beral dan atat-alat besar yang datam operasi menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara perrnanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air; Kendaraan Bermotor Angkutan umum adalah setiap kendaraan yang memiliki izin angkutan umum barang dan/atau yffiLg dimiliki oleh Badan Hukum Indonesia yang bergerak dibidang Angkutan Umrrm Orang atau Barang, memiliki izin-penyelenggaraan angkutan umum dan buku uji kendaraan yang masih berlaku serta dilengkapi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dengan warna dasar kuning tulisan hitam; pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan I atau penguasaan Kendaraan Bermotor; Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dal Seterusnya yang selanjutnya disingkat BBN-KB II adalah pajak atas penyerahan hak milit Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli pihak pertama dan Jeterusnya, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan tedalam badan usaha, akibat mutasi masuk dari luar Provinsi Riau, mutasi masuk antar Kabupaten/Kota datam wilayah Provinsi Riau, balik nama dan perubahan warna tanda nomor kendaraan bermotor; Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, diwajibkan untuk melakukan pembayaran pajak yang terutang, termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu; Sanksi Administrasi adalah sanksi yang dikenakan akibat keterlambatart' penyampaian Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor (SeeXe; berupa kenaikan sebesar 25o/o (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2Vo (dua persen) ""Uut"rr dihihrng dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan dihitung sejak saat terhutangnya pajak, dan/atau sanksi berupa bunga 2o/o (dwa persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang/lambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan akibat pembayaran pajak tidak dilakukan setelah 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkan; Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II adalah penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang timbul sebagai akibat dari pajak terutang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wajib pajak datam memenuhi kewajiban perpajakannya; Pengurangan BBN-KB II adalah pengurangan pokok pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penyerahan Kedua Dan Seterusnya yang timbul sebagai akibat dari pajak terrrtang tidak atau kurang dibayar dalam masa pajak atau tahun pajak atau akibat ketidakpatuhan wqiib pajak dalam memenuhi kew4jiban perpaj akannya. 6. 7. 8. 9. 10. 11. t2.

(1)(21
(3)(41

BAB II

RUANG LINGKI'P DAfl BESARAN PENGURAITGAN Bagtan Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Penguranga:r BBN-KB II diberikan kepada wajib pajak pemilik Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua), Roda 3 (tiga), Roda 4 (empat) dan seterusnya termasuk Kendaraan Bermotor milik Pemerintah dan Angkutan Umum, serta Alat Berat /f.lat Besar. Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :

a.Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dan Pengurangan BBN-KB II akibat mutasi masuk yaitu penghapusan sanksi administrasi yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan mutasi masuk (dari luar Provinsi Riau) maupun mutasi antar KabupatenlKota, dalam Wilayah Provinsi Riau dikecualikan mutasi keluar Provinsi Riau;
b.Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II akibat balik nama yaitu penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan BBN-KB II yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan Balik Nama Kendaraan Bermotor akibat perubahan kepemilikan dalam Wilayah Provinsi Riau; dan
c.Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengtrrangan BBN-KB II yaitu penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangal BBN-KB II yang diberikan kepada wajib pajak yang menunggak PKB dan /atau tidak melakukan pendaftaran batik nama kendaraan bermotor sampai dengan tanggal berakhirnya masa pelaksanaan Peraturan Gubernur ini. Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b tidak termasuk Penghapusan sanksi administrasi dan Pengurangan BBN-KB II terhadap perhitungan pengenaan ubah bentuk. Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku bagi wajib pajak vang melakukan pembayaran dalam masa pelaksanaan penghapusan dan pengurangan.

Pasal 3

Besaran Pengurangan BBN-KB II ditetapkan sebesar 5O% (lima puluh persen) dari pokok BBNKB II.

Pasal 4

(1)Pembayaran pokok PKB dan BBN-KB II yang telah mendapatkan Penghapusan Sanksi Administrasi serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), dilakukan dalam masa pelaksanaan Penghapus€ul dan pengurangan.
(2)Apabila pembayaran pokok pqiak melewati nrasa pelaksanaan, Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBN-KB II serta pengurangan BBN-KB II dinyatakan tidak berlaku dan dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PENGIIAPUSAN ATAU PENGI'RAilGA.N

Pasal 5

(1)Perhitungan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (21 berdasarkan perhitungan pada sistem/aplikasi Badan. (21 Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II diberikan kepada wajib padak setelah memenuhi persyaratan dan ketentuan administrasi berdasarkan hasil verifrkasi petugas pelayanan.
(3)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan jenis layanan pada Kantor Bersama SAMSAT (KBS), Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengelolaan Pendapatan, Unit Pelayanan (UP) Pengelolaan Pendapatan, SAMSAT Keliling dan Layanan SAMSAT Mal Pelayanan Pekanbam pada Badan.
(4)Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II sebagaimana dimaksud ayat (2) diberikan kepada Wajib Pajak dengan menyampaikan dan melampirkan:
1. a.Permohonan tertrrlis atau secara elektronik dengan sistem aplikasi ytrLgditujukan kepada Gubernur melalui Kepaila Badan;
2. b.Identitas diri/e-KTP Karhr Tanda Penduduk elektronik); dan
3. c.Persyaratan lainnya sebagaimana diatur daJam peraturan perundang- perundang perpajakan daerah. t5) Format surat permohonan sebagaimana dimaksud ayat (41 huruf a tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisatrkan dari Peraturan Gubernur ini. BAB W MASA PELIIIISANAAN Pasat 6 Masa Pelaksanaan Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Badan.

BAB V

PEI|GEilDALIAIT, PEL/IFORAI| DAIT EVALUASI

Pasal 7

(1)Pengendalian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan oleh Bidang Pajak Daerah, Bidang Pembukuan, Pengawasan dan Pembinaan serta Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan. (21 Pelaporan pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN- KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan oleh Bidang Pajak berkoordinasi dengan Bidang Pengolahan Data dan Pengembangan Pendapatan Daerah pada Badan. 5
(3)Evaluasi pelaksanaan Penghapusan Sanksi Administrasi PKB dan BBN-KB II serta Pengurangan BBN-KB II dilakukan oleh Bidang Pembukuan Dan Pengawasan pada Badan-

BAB VI

KBTTNTUAI{ I*AIN.I,AIT|

Pasal 8

Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi terhadap Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLIJ) mengikuti ketentuan sebagaimana diatur oleh PT. Jasa Raharja (Persero).

BAB VII

PEITUTUP

Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetatruinya, memerintahkan Pengundangan Peraflrran Glbernur ini dengan penempatannya dalarn Berita Daerah Provinsi Riau. kanbaru SYAMSUAR Diundanekan di pada t"ttlgd PROVTNST RIAU, A JAYA BERITA DAERAH VINSI RIAU TAHUN 2O2O NOMOR : Pekanbam A. Format surat permohonan BBN-KB II Tahun 2O2O. I.AMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR RTAU NOMOR TAHUN 2O2O TEIVTA PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK KENDAMAN BERMOTOR DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR SERTA PENGURANGAN BEA BAI,IK NAMA KENrteRryW BERMOTOR TAHUN 2020. Penghapusan Sanksi Administrasi pKB dan HaI : Permohonan penghapusan Sanksi Administrasi pI(B dan BBN-KB II Tahun 2O2O. Kepada Yth. Kepala Badan Daerah Provinsi Riau Cq. Kepala UPT/UP Pendapatan di- Pekanbaru Pendapatan Pengelolaan Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor ..... Pemberian Penghapusan sanksi Administrasi pKB Dan Fengurangan BBN-KB IJ Tahun 2WO, dengan ini saya : Tahun 2O2O tentang BBNN-KB II Serta Nama Wajib Pajak NIK Nomor Polisi AIamat Masa berlaku SKPD mengqiukan permohonan Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sesuai data tersebut diatas dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dimaksud. Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan. Pemohcn, B. Format surat permohonan Pengurangan BBN-KB II Tahun zoza. Hal : Permohonan Pengurangan Kepada BBN_KB II Tahun 2O2O. yth. Kepala Badan pendapatan Daerah Provinsi Riau Cq. Kepala UPT/UP Fengelolaan Pendapatan di- Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Gubernur Riau Nomor ..... Tahun 2O2O tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administrasi PKB Dan BBNN-KB II Serta Pengurangan BBN-IG II Tahun 2O2A, dengan ini saya : Nasra Wajib Pajak NIK Nomor Polisi AIamat Masa berlaku SKPD mengajukan permohonan Pengurangan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II sesuai data tersebut diatas dengan melampirkan dokumen persyaratan yang dimaksud. Demikian permohonan ini disampaikan sebagai bahan pertimbangan. (tanggal dan bulanl 2O2O Pemohon,

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…