DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2023

Nomor: 15
Tahun: 2023
Ditetapkan: 4 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 30

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 7 (tujuh) bab dan 31 (tiga puluh satu) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Pembina Dan Pengawas BLUD; Koordinator Pembina; Pembina Teknis Dan Pembina Keuangan; SPI; Dewan Pengawas; Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembinaan dan Pengawasan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Riau; 1. gl Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan. Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4355); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6.

7.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan. Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BADAN LAYANAN UMUM.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1.Daerah adalah Provinsi Riau. 2 Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. 4 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5.Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/ Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai_ fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7.Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyal 8. tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang. 9. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. Pemimpin BLUD adalah Pemimpin BLUD yang berasal dari ASN dan/atau Tenaga Profesional Non ASN. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka . memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pembinaan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk mewvujudkan tujuan_ tercapainya penyelenggaraan pola pengelolaan keuangan dan praktik bisnis yang sehat pada BLUD. Pengawasan adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang dituyyukan untuk menjamin penyelenggaraan pola pengelola keuangan dan praktek bisnis yang sehat pada BLUD secara efektif, efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Inspektorat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah organisasi Perangkat Daerah yang mempunyai tugas membantu Gubernur dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organisasi yang bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
20.Sekretaris Dewan Pengawas BLUD yang selanjutya disebut Sekretaris Dewan Pengawas, adalah orang perseorangan yang diangkat oleh Gubernur untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Pengawas. ec Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja BLUD dalam memberikan layanan umum secara lebih efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat sejalan dengan Praktek Bisnis Yang Sehat, untuk membantu pencapaian tujuan pemerintah daerah yang pengelolaannya dilakukan berdasarkan kewenangan yang didelegasikan oleh Gubernur.

BAB II

PEMBINA DAN PENGAWAS BLUD

Pasal 3

(1)Pembinaan dan pengawasan BLUD dilakukan oleh Gubernur melalui Sekretaris Daerah selaku Koordinator Pembina dan pengawas BLUD.
(2)Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri atas: a. b. Cc. d. Sosialisasi tata laksana, petunjuk teknis, petunjuk pelaksanaan, kebijakan dan regulasi; Supervisi terkait pelaksanaan dan capaian program BLUD; Bimbingan teknis berupa fasilitasi dan asistensi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD; dan Asistensi berupa konsultasi terkait kebutuhan BLUD akan informasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BLUD.
(3)Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang- kurangnya terdiri atas: a. b. Reviu yang dilaksanakan dalam rangka:

1.mengakurasi keandalan dan keabsahan data/informasi terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program lainnya;
2.ketaatan terhadap standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang- undangan;
3.dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan
4.akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnya. monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dalam rangka;
1.melihat pencapaian sementara, menganalisa, dan menentukan rencana tindak lanjut terkait capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan program lainnya;
2.ketaatan terhadap standar prosedur operasional, Standar. profesi serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
3.dampak penyelenggaraan BLUD pada Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah yang menerapkan BLUD; dan
4.akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber daya lainnva.

c.pemeriksaan yang dilaksanakan dalam rangka:
1. 1.memastikan tidak terjadi penyimpangan dan pelanggaran terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar prosedur operasional, standar profesi serta ketentuan peraturan perundang- undangan;
2. 2.penyelenggaraan BLUD; dan
3. 3.akuntabilitas dan kinerja pengelolaan anggaran dan sumber dava lainnva.

(4)Pembina dan pengawas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
1. a.Koordinator pembina;
2. b.pembina teknis dan pembina keuangan;
3. c.SPI; dan
4. d.Dewan Pengawas.

Pasal 4

(1)Kordinator pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf a yaitu sekretaris daerah.
(2)Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)huruf b= yaitu. kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
(3)Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) huruf b yaitu PPKD.
(4)SPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (4) huruf c dapat dibentuk oleh pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(5)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(4)huruf d dapat dibentuk oleh Gubernur atas usulan kepala Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD.

BAB III

KOORDINATOR PEMBINA

Pasal 5

(1)Koordinator Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), mempunvai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, fasilitasi pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan pembinaan umum, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan BLUD.
(2)Koordinator Pembina dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan a fungsi:
1. a.penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis evaluasi BLUD;
2. b.penyiapan bahan koordinasi kebijakan teknis evaluasi BLUD;
3. c.penyiapan bahan penyusunan petunjuk pelaksanaan kebijakan evaluasi BLUD; dan
4. d.penyiapan bahan dan melaksanakan pemantauan, evaluasi, analisis dan pelaporan kebijakan perencanaan, pengembangan dan kerjasama BLUD.
(1)}Dalam rangka melakukan pembinaan teknis, kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan, bertanggungjawab atas pelaksanaan kebiyakan penyelenggaraan pelavanan umum yang dilaksanakan BLUD
(2)Kepala Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan vang bersangkutan melakukan pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai regulator dan supervisor sesual bidang layanannya.

BAB IV

PEMBINA TEKNIS DAN PEMBINA KEUANGAN Pasal 6

Pasal 7

Dalam rangka pembinaan keuangan, PPKD berperan sebagai regulator dan supervisor di bidang keuangan dan tata kelola BLUD untuk peningkatan kinerja, akuntabilitas, dan transparans} pengelolaan keuangan BLUD.

BAB V

SPI

Pasal 8

(1)Pemimpin BLUD menetapkan SPI pada BLUD.
(2)SPI berkedudukan langsung dibawah pemimpin BLUD.
(3)Pembentukan SPI dengan mempertimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan.
(4)Tugas SPI, membantu manajemen untuk:
1. a.pengamanan harta kekayaan,
2. b.menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
3. c.menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan d.mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis Yang Sehat.

Pasal 9

(1)Keanggotaan SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern atau lebih dan dipimpin oleh kepala SPI.
(2)Jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan besaran dan tingkat kompleksitas kegiatan BLUD.
(3)Kebutuhan jumlah auditor intern sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihasilkan dari analisis beban kerja yang dilakukan oleh SPI dan/atau unit di BLUD yang membidangi sumber dava manusia.
(4)Dalam hal SPI terdiri atas 1 (satu) orang auditor intern, auditor intern dimaksud juga bertindak sebagai kepala SPI. a
(5)Auditor intern SPI dapat terdiri atas PNS dan/atau tenaga profesional non-PNS.

Pasal 10

Untuk dapat diangkat sebagai SPI yang bersangkutan harus memenuhi syarat:

a.sehat jasmani dan rohani;
b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD; memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; memahami tugas dan fungsi BLUD; memiliki pengalaman teknis pada BLUD; berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3); pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun; berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
i.tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
j.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
k.mempunyai sikap independen dan obyektif. mo 20

Pasal 11

(1)Kepala SPI dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
(2)Kepala SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Pemimpin BLUD.
(3)Anggota SPI bertanggung jawab secara langsung kepada kepala SPI. K

Pasal 12

SPI dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) memiliki kewenangan sebagai berikut:

a.mendapatkan akses terhadap seluruh dokumen, pencatatan, sumber daya manusia, dan fisik Aset BLUD pada seluruh bagian dan unit kerja lainnya;
b.melakukan komunikasi secara langsung dengan Pemimpin BLUD;
c.mengadakan rapat secara berkala dan insidental dengan Pemimpin BLUD; d.melakukan koordinasi dengan aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah; dan
e.mendampingi aparat pengawasan intern Pemerintah Daerah dan/atau aparat pemeriksaan ekstern Pemerintah dalam melakukan pengawasan.

Pasal 13

Anggota SPI dilarang merangkap tugas dan jabatan dari pelaksanaan kegiatan operasional BLUD, kecuali tugas dan jabatan pada fungsi kepatuhan dan fungsi manajemen risiko.

Isi peraturan

Teks30PDFHirarki

Memuat teks peraturan…