DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 15 Tahun 2024

Nomor: 15
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 44

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab Dan 56 (Lima Puluh Enam) Pasal sebagai berikut: Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola; Renstra; Spm; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTTKULTURA DINAS PANGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULT'URA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Pola Tata kelola, b, Rethstra; dan
c.$PM. Umum Pasal +

(1)Tata Kclola dalam pengelolaan BLUD UPT Perlindungan Vanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan prinsip:
1. a.transparans1,
2. b.~kuntabilitas;
3. c.responsibilitas; dan
4. d.indcpenden, dan
5. e.kewajaran [2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I] huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasaran pada kcocbasan mengalirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung mcncrimanya.
(3)Akuntabilitas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura agar pengelolaannya dapat dipcrtanggung jawabkan,
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat [l) hurufc merupakan kesesuaian atau keparuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang se.hat serta peraturan perundang-undangan.
(5)Independen sebagaimana dimaksud pada ayat [I) huruf d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi sccara professional tanpa benturan kcpcntingan dan pengaruh atat tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan pcraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat
(6)Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) huruf e merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

BAB II

POLA TATA KELOLA

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura memuat: a, kelembagaan;

b.Drdsedur kerja, c pengelompokan fungsi pelayanan;
d.pengelolaan sumber daya manusia,
e.pengelolaan kcuangan BLUD; dan pengelolaan limbah. Lagian edua Kelembagaan Paragraf l Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 6

( I ) Sumber Daya Manusia BLUD UpT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri atas

a.Pejabat Pengelola, dan .7
b.Pegawai [2) Pejbat Pengelola scbagaimana yang dimasud pada ayat (I huruf a bertanggungiawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan (3] Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf menyclcnggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja LUD [#) Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari
a.pegawai negeri sipil; dan/atau
b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan Pengelola dan Pegawa pada ayat (+) dari (5 BIUD dapat mcngangkat Pejabat sclain sebagaimana dimaksud profesional lainnya [6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat [5] sesuai ccngan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasaran prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.

(7)Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya scbagaimana dimaksud pada ayat [5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau ttap [8) Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal lainnya scbagaimana dimaksud ayat [5) diangkat unrk masa jabatan paling lama S {lima) tahun, an dapat diangkat kembali untuk I (satu) kali pcriode masa jabatan berikutnya [) Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 [enam puluh) tahun ( I 0 ) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya scbagaimana dimasksud pada avat [5, dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPD ( 1 I ) Pejabat Pengelola BLUD UPT perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura terdiri dari. a, Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan da Hortikultura,
1. b.Pejabat Keuangan;dan
2. c.Pejabat Teknis;
(2)Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaimana dimaksud padda avat ( 1 1 hurufa, adalah Kcpala UPT,
(13)Pjabat keuangan sebagaimana dimaskud pada ayat [ l 1 hurufb, adalah epla Tata Usaha (I4 Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l ] hurufc, terdiri darni Kcpala Seksi Perlindungan Tanaman dan epala Seksi Pengujian Pupuk, Pestisida dan Identifikasi OPT. -8 asal 7 (1J 2l
(3)• Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 l ) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur, Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 12\ bertanggung jawab kepada Gubernur, Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis scbagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14] bcrtanggngiawab pada Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura

Pasal 8

(1)Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (l2) mempunyai tugas
1. a.memimpin, mengarahkan, membina, mcngawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyclenggaraan kegiatan BLUD UT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura agar lebih efisien dan produktivitas;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura scrta kowajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menvusun Renstra;
4. d.menviapkan RBA, e mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan etentuan, •
5. f.menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan keburuhan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura selain pejabat yang telah ditctapkan dengan peraturan perundang- undangan,
6. g.mcngkoordinasikan pclaksanaan kebijakan 3IUD UT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dilakukan olch pcjabat kcuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulturan kepada Gubernur, dan h tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur scsuai dengan kewenangannya
(2)Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sebagaiana dimaksud pada ayat [I, mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum opcrasional dan keuangan
(3)Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura bertindak selaku kuasa pengguno anggaran/kuasa pengguna barang .9. asal 9 ( I ) Pejabat keuangan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat [13) mempunyai tugas
1. a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,
2. b.mengkoordinasikan pcnyusunan RBA,
3. c.menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran,
4. d.mclakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
5. e.menyelenggarakan pengelolaan kas,
6. f.melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi,
7. g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya,
8. h.menyelenggarakan keuancan c sistem informasi manajemen menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan; dan
9. j.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan kewenangannya. [2) ejabat keuangan dalam melaksanakan tugas scbagairnana diraksud pada ayat (l), mempunyai fungsi sebaga penanggungiawab keuangan (l) dalam Bendahara (3 ejabat keuangan sebagaimana pada ayat mclaksanakan tugasnya dibantu oleh Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran [(4) Pejabat keuangan, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 10

( 1 ) Pejabat tcknis scbagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6ayat [l] mempunyai tugas: • mnenyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;

b.mclaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA, qemimpin dan mengendalikan kegiatan tcknis operasional dan pelayanan BLUD UpT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura; dan
d.melaksanakan tugs Gubernur dan/atau lainnya yang pemmmpmn ditetapkan oleh sesuai dengan kewenangannya 2] Pejabat tcknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (l) mempunyai fungsi scbagai penanggungiawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidang BLLD) UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura - I 0- [.3) Pelaksanaan tugas Pejabat tcknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pclayanan pemeriksaan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura sorta berkaitan dengan mutu, standarisasi, pcningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya
a.Pembina teknis dan pembina keuangan,
b.Satuan pengawas internal; dan
c.Dewan Pengawas

Pasal 12

l) Pembina tcknis scbagaimana dimaksud dalam Pasal I I hurufa yaitu Kepala Dinas [2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam asal 11hurufa yaitu PPD

Pasal 13

(I) Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 huruf b dapat dibentuk oleh Pemimpin BLUD UT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang sehat.

(2)Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pada ayat l], yail pengawas internal yang berkcdudukan langsung di bawah Pemimpin BLUD UT Perlindungan fanaman Pangan dan Hortikultura
(3)• Pembentukan Satuan Pengawas Internal dapat mempertimbangkan.
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban;
2. b.kompleksitas manajemen; dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan

Pasal 14

(1)Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membantu manajcmen untuk
1. a.pengamanan harta kekayaan,
2. b.penciptaan akurasi sisrem informasi keuangan, - l I - c penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
3. d.pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. [2) Untuk dapat diangkat scbagai Satuan Pengawas Internal harus mermenuhi syarat a sehat jasmani dan rohani,
4. b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi memaiukan dan mcngembangkan BLUD Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura ;
5. c.memahami penyelenggaraan pemcrintahan dacrah;
6. d.memahami tugas dan fungsi BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
7. c.memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
8. f.berijazah paling rendah D-3 [Diploma-3);
9. g.pengalaman kerja paling sedikit 3 (tigaj tahun;
10. h.bcrusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 [lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali; 'tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan negara atau keuangan daerah; j tidak sedang menialani sanksi pidana; dan
11. k.mempunyai sikap independen dan obyektif

Pasal 15

( I ) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal l l huruf cdapat dibentuk olch Gubernur.

(2)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga orang atau 5 (imaj orang.
(3)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 {tigal orang sebagaimana dimaksud pada ayat [2) untuk BLUD valg memiliki
1. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah), atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhit sebesar Rp.150.000.000.000,- (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp. 500,000.000.000, (lima ratus milyar rupiah).
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk BLUD yang memiliki Juur, untuk UPT -12.
1. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dual) tahun terakhir lebih besar dari Rp.100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah); atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 [dua) tahun terakhir sebesar Rp.500.000,000.000,- [lima ratus milyar rupiah).

Pasal 16

(I) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3 terdiri atas unsur a . I (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD;

b.1 (satu) orang pcjabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keunngan daerah; dan
c.I (satu] orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD

(2)Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4ayat (4) terdiri atas unsur a.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD; b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah,
1. c.I (satuj orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD
(3)Tenaga Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat [2) huruf c dapat berasal dari tenaga professional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas dan fungsi, egiatan dan layanan BLUD ( ) Anggora Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada avat l] dan ayat (2) dapat diangkat menjadi an88ota Dewan Pengawas pada 3 (iga) BLUD. (5] Pegangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setclah Pejabat Pengelola diangat (6] Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, mcliputi
1. a.schat jasmani dan rohani,
2. b.memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mcngembangkan BLUD UPT Pcrlindungan Tanaman Pangan dan Hortikulturat
3. c.memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah,
4. d.memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UT Perlindungan Tanaman · Pangan dan lortikultura,
5. e.menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya, -13
6. f.berijazah paling rendah S-1 {strata satu;
7. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal I4 ayat (2),
8. h.Aidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menvebabkan badan usaha yang dipimpinnya dinyatakan pailit,
9. i.tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
10. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kcpala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 17

(I) Dewan Pengawas memiliki tugas

a.memantau perkembangan kegiatan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, ,,
b.menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura;
c.memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
d.memberikan naschat kcpada Pejabat Pengelola BLUD UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
c.memberikan pendapat dan saran kepada Gubernur mengena L. RBA yang diusulkan Pejabat Pengelola;
1. 2.Permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan UpT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura, dan
2. 3.kincrja BLUD UT Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura [2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (l] hurufb, diukur paling sedikit meliputi;
a.memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitasj;
b.memahami kewajiban jangka pendeknya (lkuiditas;
c.mememuhi seluruh kewajibannya (solvabilitasj; dan 'd. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksucd pada ayat (1) hurut b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembclajaran dan pertumbuhan

(3)-14
(4)Dewan Pengawas mclaporkan pclaksanaan tugasnya scbagaimana dimaksud pada ayat (l) kcpada Gubernur secara berkala paling sedikit 1 [satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan

Isi peraturan

Teks44PDFHirarki

Memuat teks peraturan…