DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2021

Nomor: 16
Tahun: 2021
Ditetapkan: 19 Mei 2021
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 14

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini terdiri dari 4 Bab dan 12 Pasal yang mengatur tentang: ketentuan umum, hubungan kerja, pelaporan, dan ketentuan penutup.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertirnbangan sebagaimana dimaksud dalam. huruf a, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Hubungan K)erja di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA TENTANG HUBUNGAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINS! RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN GUBERNUR RIAU

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubemur ini yang dimaksud dengan:

1.Provinsi adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3.Gubernur adalah Gubernur Riau.
4.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau. PERATURANGUBERNURTENTANGHUBUNGANKERJA DI LINGKUNGANPEMERINTAHPROVINS!RIAU. MEMUTUSKAN:
7.Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota {Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
5.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
4.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 2 Menetapkan

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.Hubungan Kerja antar Perangkat Daerah;
b.Hubungan Kerja dengan Instansi Vertikal.

BAB II

HUBUNGAN KERJA

Pasal 4

Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi mengandung prinsip sebagai berikut:

a.saling membantu dan mendukung untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik yang berkelanjutan;
b.saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta wewenang masing-masing Perangkat Daerah;

Pasal 2

(1)Maksud dari Peraturan Gubernur ini adalah untuk terciptanya sinkronisasi dan sinergi hubungan kerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi mulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban.
(2)Tujuan dari Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan hubungan kerja agar terarah dan terpadu serta berkelanjutan.

5.Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
6.Asisten Sekretaris Daerah adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, dan Asisten Adminstrasi Umum.
7.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
8.Instansi Vertikal adalah Perangkat Kementerian dan/atau lembaga pemerintah non Kementerian yang mengurus Urusan Pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka Dekonsentrasi.
9.Hubungan Kerja adalah rangkaian prosedur dan tata kerja antar perangkat daerah yang membentuk suatu ke bulatan pola kerja dalam rangka optimalisasi hasil kerja.

Pasal 8

(1)Sekretaris Daerah membantu Gubernur dalam mengkoordinasikan penyusunan kebijakan dan membina pelaksanaan koordinasi kerja dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Provinsi.

Pasal 7

(1)Hubungan kerja koordinatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dimaksudkan untuk pengembangan Hubungan Kerja yang sinergi dan terpadu dalam penanganan dan penyelesaian tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
(2)Hubungan Kerja Koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menghindari tumpang tindih atau duplikasi program dan kegiatan secara substansi dan menjamin keselarasan program dan kegiatan.

Pasal 6

(1)Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dimaksudkan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan kewenangan.
(2)Hubungan kerja konsultatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa terikat pada hubungan struktural secara berjenjang.

Pasal 5

(1)Pelaksanaan Hubungan Kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi melalui pola sebagai berikut:
1. a.konsultatif; dan
2. b.koordinatif.
(2)Pelaksanaan Hubungan Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) memperhatikan keterbukaan, akuntabilitas, profesionalitas dan keterpaduan.
1. c.saling memberikan manfaat; dan
2. d.saling mendorong kemandirian masing-masing Perangkat Daerah yang berpedoman pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas kepemerintahan. 4

BAB III

PELAPORAN

Pasal 11

(1)Di bawah koordinasi Sekretaris Daerah, Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di daerah menidaklanjuti basil koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangannya.
(2)Setiap Perangkat Daerah memberikan laporan tertulis secara berkala kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah untuk pengendalian pelaksanaan Hubungan Kerja. Paragraf2 Hubungan Kerja dengan Instansi Vertikal

Pasal 10

Hubungan Kerja yang dilaksanakan dengan Instansi Vertikal di Provinsi meliputi:

a.Instansi vertikal yang mempunyai tugas dan fungsi di Provinsi melaksanakan koordinasi kerja sesuai fungsi, tugas dan kewenangan; dan
b.Instansi vertikal melakukan koordinasi kerja yang konsultatif, dilakukan untuk menyamakan persepsi dalam melaksanakan tugas, fungsi sesuai dengan kewenangannya yang dilakukan melalui kegiatan- kegiatan perencanaan, perumusan, pemutakhiran dan penyelesaian tugas dan fungsi.

Isi peraturan

Teks14PDFHirarki

Memuat teks peraturan…