DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2024

Nomor: 16
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 56

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, yang meliputi: Bab I. Ketentuan Umum; Bab II. Pola Tata Kelola; Bab III. Renstra; Bab IV. SPM; Bab V. Pembinaan dan Pengawasan; Bab VI. Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; WINE

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid- 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134,Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516);
3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang. Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 9, 10. 11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambdahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Llembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808}; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5}; MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA, RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM VETERINER DAN KLINIK HEWAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN. np

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau. gl Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
6.Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau yang selanjutnya disebut UPT LVKH adalah Unit Pelaksana Teknis yang menunjang kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau di bidang Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan.
8.Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau.
9.Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai flesibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari keitentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10.Pemimpin BLUD UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Pejabat Pengelola yang bertugas memimpin BLUD.
11.Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 3. 4 12, 14. 1d, 16. 18. 19, 20. 21. 22. 23. 24. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing. Rencana Bisnis Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen perencanaan bisnis dan anggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD. lc Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan yang berhak diperoleh setiap pelanggan secara minimal. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar Pelanggan. Jenis Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh pelanggan secara minimal. 17 Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhan secara minimal dalam Pelayanan Dasar sesuai dengan standar teknis agar hidup secara layak. Pola Tata Kelola adalah uraian tentang tata kelola UPT Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang menerapkan BLUD. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan sebagai dasar penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh kepala daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan Penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. Dokumen Pelaksanaan Anggaran selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah. 29 Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD. 26 . Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa27 yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unit pelaksana Teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengelolaan dan penyusunan kebijakan pada BLUD UPT LVKH. (1 Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan laboratorium veteriner dan klinik hewan serta fleksibilitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh BLUD UPT LVKH. (2

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b. Cc.

(1)Pola Tata Kelola; Renstra; dan SPM.

BAB II

RENCANA PENGEMBANGAN LAYANAN Pembentukan UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau sebagai unsur pelaksana kegiatan teknis operasional yaitu melaksanakan kegiatan teknis yang secara_ langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat, dan/atau kegiatan teknis penunjang yaitu. melaksanakan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan. UPT Laboratorium Veteriner dan Klinik Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Riau dalam melaksanakan tugas fungsinya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT LVKH berdasarkan prinsip:

a.transparansi;
b.akuntabilitas;
c.responsibilitas;
d.independen; dan
e.kewajaran.

(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pada kebebasan mengalirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.
(3)Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT LVKH agar pengelolaannya dapat dipertanggung jawabkan.
(4)Responsibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat serta peraturan perundang-undangan.
(5)Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan-dan pengaruh atau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.
(6)Kewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT LVKH memuat:

a.kelembagaan;
b.prosedur kerja; pengelompokan fungsi; pengelolaan sumber daya manusia; pengelolaan keuangan BLUD; dan pengelolaan limbah. d. €. f.

Pasal 6

(1)Sumber Daya Manusia BLUD UPT LVKH terdiri atas:
1. a.Pejabat Pengelola; dan
2. b.Pegawai.
(2)Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1)huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan.
(3)
(10)
(14)
(12)
(13)
(14)
(1)Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD. Pejabat Pengelola dan Pegawai BLUD berasal dari:
1. a.pegawai negeri sipil; dan/atau
(4)
1. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan Pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya. rc (5 Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan. (6 Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.
(7)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesioanal lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya. (8 Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
(9)Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD. Pejabat Pengelola BLUD UPT LVKH terdiri dari:
1. a.Pemimpin BLUD UPT LVKH;
2. b.Pejabat Keuangan; dan
3. c.Pejabat Teknis. Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud pada ayat (11) hurufa, adalah Kepala UPT. Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf b, adalah Kepala Subbagian Tata Usaha. Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (11) huruf c, terdiri dari Kepala Seksi Laboratorium Veteriner dan Kepala Seksi Klinik Hewan. °

Pasal 7

Pejabat pengelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 avat (11) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur. Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur.

(2)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (13) dan ayat (14) bertanggungjawab pada Pemimpin BLUD UPT LVKH.
(3)
(1)

Pasal 8

Pemimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) mempunyai tugas: a. o g. P memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD UPT LVKH agar lebih efisien dan produktivitas; .tmerumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD UPT LVKH serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Gubernur; menyusun Renstra; . menyiapkan RBA; .mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Gubernur sesuai dengan ketentuan, mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD UPT LVKH yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT LVKH kepada Gubernur; dan f. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan kewenangannya. emimpin BLUD UPT LVKH sebagaimana dimaksud pada(2) ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab u P p P mum operasional dan keuangan. emimpin BLUD UPT LVKH bertindak selaku kuasa engguna anggaran/kuasa pengguna barang. (3

Pasal 9

ejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 1) ayat (13) mempunyai tugas :

a.merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan, . mengkoordinasikan penyusunan RBA;b. . menyiapkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran, .melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja; menyelenggarakan pengelolaan kas; d. e. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;f. . menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah g. yang berada di bawah penguasaannya; .menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan; menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan; dan i . melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh J. Pemimpin BLUD UPT LVKH sesuai_ dengan kewenangannya.

(2)Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan. Pejabat keuangan sebagaimana pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu. oleh Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran. (3 Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil. (4

Pasal 10

Pejabat teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (14) mempunyai tugas: 1} a.menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPT LVKH,

b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA; c.memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan BLUD UPT LVKH; dan
d.melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Gubernur dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya. Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional di bidang laboratorium veteriner dan klinik hewan. (2 Pelaksanaan tugas Pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan pelayanan laboratorium veteriner dan pelayanan klinik hewan dengan memperhatikan mutu, standarisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya. (3

Pasal 11

Pembina dan pengawas BLUD UPT LVKH terdiri atas :

(2)Pembina Teknis dan Pembina Keuangan; Satuan Pengawas Internal; dan a. Dewan Pengawas.

Isi peraturan

Teks56PDFHirarki

Memuat teks peraturan…