DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 16 Tahun 2025

Nomor: 16
Tahun: 2025
Ditetapkan: 18 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 31

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini merupakan pedoman untuk pemberian tugas belajar dan keterangan belajar bagi pegawai. Pergub ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian yang profesional sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan karir.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tugas Belajar dan Keterangan Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil; c. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 2. 10. 11. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340); 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lbembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155); Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN KETERANGAN BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3. 4 10. 11. 12. Provinsi adalah Provinsi Riau. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Perangkat Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi. 5. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau. 6. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi. 7, Tugas belajar adalah penugasan atau penunjukan atau izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil dengan ketentuan meninggalkan tugas jabatan atau tidak meninggalkan tugas jabatan untuk mengikuti pendidikan tinggi atau yang setara pada Perguruan Tinggi didalam maupun diluar negeri dengan sumber pendanaan atau mandiri. 8. Keterangan belajar adalah keterangan tertulis yang dapat diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada pegawai disebabkan keadaan tertentu yang berfungsi sebagai izin atau persetujuan atas pendidikan yang telah diperoleh atau sedang dijalankan. Perguruan Tinggi adalah suatu lembaga pendidikan dalam dan/atau luar negeri yang menyelenggarakan pendidikan tinggi; Double Degree adalah penyelenggaraan kegiatan antar peguruan tinggi untuk melaksanakan suatu program studi secara bersama serta saling mengakui kelulusan. Pegawai tugas belajar adalah Pegawai Negeri Sipil yang sedang menjalani tugas belajar.

13.Program pendidikan adalah jenjang pendidikan dan disiplin ilmu yang dapat diikuti oleh pegawai tugas belajar.
14.Jangka waktu tugas belajar adalah jangka waktu tertentu sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing Perguruan Tinggi.
15.Seleksi adalah proses penyaringan calon pegawai tugas belajar dari pegawai yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti program pendidikan.
16.Seleksi internal adalah proses penyaringan calon pegawai tugas Belajar dalam lingkup Pemerintah Provinsi oleh BKD atau pihak lain yang berkompeten dikoordinasikan oleh BKD.
17.Seleksi eksternal adalah proses penyaringan calon peserta didik atau mahasiswa yang dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi dan/atau sumber pendanaan.
18.Tim seleksi adalah Tim yang melakukan proses seleksi calon pegawai tugas belajar.
19.Beasiswa tugas belajar adalah anggaran yang dialokasikan untuk membiayai pegawai tugas belajar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan sumber lain yang sah tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang- undangan.
20.Monitoring adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk menghimpun data dan informasi tentang kondisi peserta tugas belajar yang mencakup aspek akademis dan non akademis yang akan digunakan sebagai masukan penilian pegawai tugas belajar yang dikoordinasikan oleh BKD.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman untuk pemberian Tugas belajar dan Keterangan belajar bagi Pegawai.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi Pegawai yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, peningkatan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap dan kepribadian yang profesional sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam pengembangan karir.

BAB II

PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

(1)Pemberian tugas belajar kepada pegawai berdasarkan rencana kebutuhan tugas belajar Perangkat Daerah.
(2)Tugas belajar diberikan secara selektif kepada pegawai yang memiliki kriteria rekam jejak, prestasi kerja, loyalitas, moralitas dan dedikasi yang baik.
(3)Perencanaan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 5

(1)Tugas belajar terdiri dari:
1. a.Tugas belajar beasiswa
2. b.Tugas belajar mandiri
(2)Tugas belajar beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat yang didukung dengan beasiswa tugas belajar dengan ketentuan dapat meninggalkan tugas jabatan atau tidak meninggalkan tugas jabatan.
(3)Tugas belajar mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan kepada pegawai yang memenuhi syarat tanpa dukungan beasiswa tugas belajar yaitu biaya mandiri dengan ketentuan dapat meninggalkan tugas jabatan atau tidak meninggalkan tugas jabatan.
(4)Tugas belajar diselenggarakan pada Perguruan Tinggi dalam negeri dan/atau perguruan tinggi luar negeri.
(5)Penyelenggaraan Tugas belajar pada Perguruan Tinggi dalam negeri terdiri atas:
1. a.Perguruan Tinggi negeri;
2. b.Perguruan Tinggi kedinasan; dan/atau
3. c.Perguruan Tinggi swasta.
(6)Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh, kelas malam dan/atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
(7)Penyelenggaraan tugas belajar pada Perguruan Tinggi luar negeri yaitu Perguruan Tinggi yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.

Pasal 6

Program pendidikan meliputi jenjang pendidikan sebagai berikut: a. o

(1)Diploma III; Diploma IV; Program sarjana (S1); Program Magister (S2); Bidang profesi; Program doktor (S3); dan Non Degree.

Pasal 7

Pegawai tugas belajar wajib menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu yang telah ditentukan.

(2)Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
1. a.Program Diploma III bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat diberikan waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma II;
2. b.Program Diploma IV paling lama 4 (empat) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah SLTA sederajat dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III;
3. c.Program Sarjana (S1) paling lama 2 (dua) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma III dan paling lama 1 (satu) tahun bagi pegawai yang memiliki ijazah Diploma IV;
4. d.Program Magister (S2) paling lama 2 (dua) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi;
5. e.Program pendidikan bidang profesi diselesaikan dalam jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi dan/atau lembaga lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
(3)
(4)(S)
(1)
(3)
(4)f, Program Doktor (S3) diselesaikan paling lama dalam jangka waktu 4 (empat) tahun atau diberikan waktu sesuai dengan jangka waktu normal masa pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi.
1. g.Program Non Degree diberikan jangka waktu sesuai dengan waktu normal masa_pendidikan yang dinyatakan secara tertulis oleh Perguruan Tinggi. Jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan, diberikan sesuai dengan waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi. Perhitungan jangka waktu tugas belajar tidak berlaku apabila terjadi bencana dan/atau keadaan kahar (force majeure) yang mengakibatkan berhentinya proses perkuliahan, dihitung dari awal berhenti sampai dengan aktifnya kembali proses perkuliahan dibuktikan dengan adanya surat pemberitahuan dari Perguruan Tinggi. Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja pegawai.

Pasal 8

Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau selama 1 (satu) tahun, berdasarkan kriteria sebagai berikut:

a.perubahan kondisi sistem studi/perkuliahan;
b.keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
c.penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi diluar kemampuan pegawai yang sedang menjalani tugas belajar. Permohonan perpanjangan jangka waktu tugas belajar diajukan kepada Gubernur melalui Kepala BKD sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugas belajar berakhir.

(2)3 Perpanjangan waktu tugas. belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala BKD dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar. Perpanjangan waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan. Seluruh biaya yang dikeluarkan sebagai akibat perpanjangan jangka waktu tugas belajar sepenuhnya menjadi tanggung jawab pegawai tugas belajar yang bersangkutan kecuali disebabkan oleh perubahan kalender akademik dari perguruan tinggi tetap diberikan beasiswa tugas belajar. (S)
(6)Dalam hal pegawai tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu tugas belajar, maka Gubernur mencabut status tugas belajar pegawai bersangkutan.

Pasal 9

Pegawai Tugas Belajar yang telah menyelesaikan tugas belajarnya sebelum jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Ayat (2), maka pegawai tugas belajar dimaksud wajib melapor kepada Kepala BKD paling lama 15 (lima belas) hari dengan menyertakan surat keterangan lulus atau sejenisnya dari Perguruan Tinggi.

Pasal 10

Pegawai yang diusulkan sebagai calon pegawai tugas belajar harus memenuhi:

a.persyaratan umum; dan
b.persyaratan khusus.

Pasal 11

Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

a.Pegawai yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 (satu) tahun terhitung sejak diangkat sebagai Pegawal;
b.memiliki masa kerja paling kurang 2 (dua) tahun tanggal mulai terhitung (TMT) yang bersangkutan melaksanakan tugas pada Pemerintah Provinsi bagi pegawai mutasi dari luar lingkungan Pemerintah Provinsi dikecualikan bagi Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan;
c.sehat jasmani dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter dikecualikan bagi Tugas belajar mandiri tidak meninggalkan tugas jabatan;
d.tidak pernah:
1. 1.dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
2. 2.diatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
3. 3.dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.

(1)memiliki penilaian kinerja dalam 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik; dan e. gelar pendidikan sebelumnya sudah tercantum secara administrasi kepegawaian sebelum melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi. f.

Isi peraturan

Teks31PDFHirarki

Memuat teks peraturan…