DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2023

Nomor: 17
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Mei 2023
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) diubah.

Isi peraturan

Menimbang

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu.

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024; Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); Menetapkan :

3.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6.Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 4);
7.Peraturan Gubernur Riau Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 42 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2022 Nomor 30); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU, PROGRAM DAN INDIKATOR PROGRAM PEMBANGUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI RIAU DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU TAHUN 2019- 2024.

Pasal 1

1.Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran I] dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
2.Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2020 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi Riau, Program dan Indikator Program Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pekaubaru pada tanggal SEKRETARIS DAHRAH PROVINSI RIAU, a Sesuai Dengan Aslinya 2 la SETDA LLY/WARDHANI. SH. MH S.£,, MAARIYANTO zina Utama Muda 650823 199203 2 003 BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: TUJUAN

(2)Meningkatkankualitas SDM yang berdaya saing | MeningkatnyaDerajatPendidikanMasyarakatMeningkatnyaDerajat Kesehatan Masyarakat.MningkatnyaKesetaraanGender | Indeks LAMPIRAN I NOMORTANGGAL PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH PROVINSI RIAU INDIKATOR Pembangunan _Manusia Rata-Rata Lama SekolahPenduduk Umur 225 Tahun HarapanSekolah Lama “Angka = -H arapan KhidupIndeksPembangunanGenderKINERJA UTAMA 3 = ‘ivesenatan x Inendidikan x Inengetuaran x 100 Ie = RLS ~— RLS yin RLS RLS mas ~ RLS ain _ HLS — HLS nin HLS HLSmaks ~ HLS min AHH — AHH nin AH ars — AHH nin leesehatan = I Mperempu an IPG= IPMyaki—taki -t SUMBER DATA Badan' Statistik , Badan ' Statistik | BadanStatistikBadanStatistikStatistikBadan > PERATURAN GUBERNUR RIAU PusatPusat SASARAN FORMULASI PERHITUNGAN
(4)
(5)
(6)I} Pusat | it Pusat H, i A Pusat 7 OT Ne TUJUAN | SASARAN 1.2 | Mewujudkan i. Sumber Daya | Manusia yang | | Beriman | Meningkatnya 7 KerukunanBeragama 2.1. | MeningkatkanKualitas | Infrastruktur | Meningkatnya _ PelayananTransportasi | MeningkatnyaKualitas Kawasan | Permukiman Umat Pertahun . | INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama PelayananInfrastuktur Dasar PersentasePeningkatanPergerakanOrang/Barangmelalui Terminal/ Dermaga/ Bandara Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sumber Air Minum Layak | FORMULASI PERHITUNGAN Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan indikator toleransi, kesetaraan ‘dan kerjasama SUMBER DATA Kementcrian Agama Laporan hasil survei Indeks kerukunan umat beragama oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan indikator toleransi, kesetaraan dan kerjasama Rata-rata capaian pelayanan infrastruktur dasar (%) (peningkatan pergerakan orang/barang melalui terminal/dermaga/bandara pertahun, Rumah tangga yang memiliki akses terhadap lavanan | sumber air minum dan Rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak) Pergerakan orang/barangqy — Pergerakan orang/barang
(1)100 x Pergerakan orang/barang,,-1) Kementerian Agama Pekerjaan Penataan Perumahan, ‘Dinas Umum,Ruang,KawasanPermukimanPertanahan dan i Dinas Perhubungan Jumlah Rumah tangga yang memiliki air minum layak x100 Jumlah Rumah tangga se Provinsi Riau DinasUmum,Ruang,Kawasan | Permukiman , Pertanahan Pekerjaan | Penataan Perumahan, dan Rata-rat ipaian a a No.2.2 MewujudkanPembangunanyang Berwawasan Lingkungan MeningkatnyaCakupan Layanan | Listrik bagi Rumah Tangga MeningkatnyaInfrastrukturPengelolaanSumber Daya Air INDIKATOR KINERJA UTAMA Persentase Rumah Tangga yang memiliki Akses terhadap Layanan Sanitasi Layak Persentase Lahan Pertanian yang Teririgasi dengan BaikIndeks — Kualitas Lingkungan Hidup Luas lahan pertanian yang teririgasi dengan baik FORMULASI PERHITUNGAN ~ Jumlah Rumah tangga yang memiliki sanitasi layak 100 x Jumlah Rumah tangga se Provinsi Riau ~‘-Jumlah KK pelanggan PLN dan non PLN x100 Jumlah KK x100% Luas lahan pertanian | IKLH Provinsi = (0,340 x IKA) + (0,428 x IKU) + (0,133 x IKL) + (0,099 x IKAL) Dimana : IKLH Provinsi = Indeks Kualitas Lingkungan Hidup tingkat provinsi | Dinas | ~ Pekerjaan’ Umum, Penataan Ruang, Perumahan, KawasanPermukiman dan Pertanahan | Dinas inergi dan Sumber Daya Mincral | Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, KawasanPermukiman dan IKA = Indeks Kualitas Air IKU = Indeks Kualitas Udara IKL = Indeks Kualitas Lahan | IKAL = Indeks Kualitas Air SUMBER DATA Pertanahan TUJUAN SASARAN n ho R Rasio Elektrifikasi n d n n - KementerianLingkungan Ilidup— dan Kehutanan. - Dinas” Lingkungan Hidup dan Kehutanan —4 A SASARAN . Meningkatnya _ KualitasLingkungan Hidup INDIKATOR KINERJA UTAMA ‘Indeks — ualitas Air ‘Indeks — Kualitas | Air Laut Dimana: FORMULASI PERHITUNGAN 2 (Ci/Lis)y + (Gi/bis) 2 Li = Konsentrasi baku 7 peruntukan air (j) Ci = Konsentrasi sampe parameter kualitas () IP; = Pencemaran bagi | peruntukan (j) | IP; = (C/Liy, CalLgj, (C/Lij) Maksimum = Nilai maksimum dat CiLi | Nilai rata-rata dari (C/Lij) Rata-rata = Ci/Lij IKAL = », QiWi i=l Q; = Sub indeks untuk parameter kualitas air ke i W, = Bobot parameter kualitas air ke i SUMBER DATA KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. | TUJUAN a R Dimana No. TUJUAN INDIKATOR Indeks Kualitas | UdaraKINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah parameter kualias air SUMBER DATA ee | IKU = 100 —
(55)xtlew — 0,1) Indeks NO2 + Indeks S02 IEU = 2 Rata — rata NO2 ~ O = Indeks NO2 Baku Mutu Eu Rata — rata SO2 Indeks SO2 = ndeks s Baku Mutu Eu Rata-rata NO»2 = Rerata hasil pengukuran NOz2 dari kabupaten/kota Rata-rata SO2 = Rerata hasil pengukuran SO2 dari kabupaten/kota Indeks Kualitas Lahan ' Dimana : IKL = 100 84,3 (= DKK) 100 50 LW 643 DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran - KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan. - Dinas” Lingkungan : Hidup dan Kehutanan - KementerianLingkungan Hidup dan Kehutanan. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan SASARAN ( ) MewujudkanPerekonomianyang Mandiri dan Berdaya Saing MenurunnyaIemisi Gas Rumah KacaMeningkatnyaKemandirianiekonomiMenurunkanKesenjanganPendapatan dan INDIKATOR KINERJA UTAMA Emisi Gas Rumah KacaLaju Pertumbuhan ekonomiNilai PDRB ADHB FORMULASI PERHITUNGAN di Kesatuan Ekosistem Gambu LTL Luas Tutupan Lahan LW Luas Wilayah kabupaten/kota atau provinsi “Data Aktivitas Emisi Gas Rumah Kaca (satuan berat C02 ekivalen) = ——--—-——Faktor Emisi ~(PDRB HK (DM/TM) tahun - (PDRB HK (DM/TM) tahun t 4 Badan. t (PDRB HK(DM/TM) tahun t — 1) ‘PDRB- atas. dasar harga berlaku (nominal) Badan menggambarkan nillai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku setiap tahun (tahun berjalan). Harga berlaku digunakan untuk melihat pergeseran dan kontribusi/struktur ekonomi 1. Pendekatan Produksi n PDRB = . Qit Keterangan: t= tahun ke Q = output (produksi) i= 1,...nsektor | SUMBER DATA Lingkungan dan DinasHidupKehutanan Pusat. Statistik No. | TUJUAN SASARAN Pusat | Statistik p TUJUAN MeningkatnyaInvesasi Daerah Kocfisien Gini NilaiPembentukan INDIKATOR KINERJA UTAMA | Modal Tetap Bruto_ t FORMULASI PERHITUNGAN | ~2. Pendckatan Pengeluaran | PDRB = C+1+G+(X—M) |i} Keterangan: | C > konsumsi, pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa | -» menengah dan akhir I investasi, peageluaran untuk peralatan modal, inventaris, dan struktur | -» bukan obligasi dan saham |'| G -= pengeluaran pemerintah, pengeiuaran untuk barang dan jasa oleh lokal, negara bagian, dan federal X - M = ekspor bersih, ekspor dikurangi impor k Badan >. Pi (0; + Qi-1) Statistik i=] dimana:Pi: persentase rumahtangga atau penduduk pada kelas ke-i Qi : persentase kumulatif total pendapatan atau pengeluaran sampai kelas ke-i Nilai gini ratio berkisar antara 0 dan 1, jika: qT a7 Ps G < 0,3 = kctimpangan rendah 0,3<G IA 0,5 = ketimpangan sedang . G> 0,5 = ketimpangan tinggi ~Nilai Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) pada "Badan | konsumsi dalam 1 (satu) tahun Statistik PusatPusat TUJUAN Meningkatnva SASARAN Ketahanan Pangan DacrahMenurunnyaAngka Kemiskinan danPengangguran INDIKATOR KINERJA UTAMA Indeks Ketahanan PanganPersentasePenduduk Miskin TingkatPengangguran‘Terbuka FORMULASI PERHITUNGAN 100 -(1(G+G-@)P + 0,5Q(1— H(G + (1 —G)IP))) 100 Dimana:Il: rasio penduduk yang mengalami kekurangan | pangan terhadap jumlah penduduk G: proporsi angka kekurangan angka rata-rata kebutuhan energi Ir : ketimpangan dalam distribusi yang diukur dengan koecfisien GINI dari distribusi konsumsi chergiQ: koefisien variasi DI&S ketersediaan enecrgi untuk konsumsi energi/ protein . . q . hy => Na f=1 energi terhadap Dimana:a=0z = Garis kemiskinan yi = Rata-rata pengeluaran per kapita’ sebulan penduduk yang berada dibawah garis kemiskinan (iz 1, 2, 3, ..., q), Vi< z q = Banyaknva penduduk yang berada di bawah | garis kemiskinan = Jumlah penduduk | DinasTanamandan Hortikultura SUMBER DATA Pangan, Pangan Pp Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja 1009 Jumlah penduduk angkatan kerja * % Badan Pusat | Statistik | Badan Pusat | Statistik ir TUJUAN MeningkatkanPemajuan Budaya MelayuMeningkatkanNilai Tambah Pariwisata INDIKATOR KINERJA UTAMA Pemajuan Budaya PersentaseBudaya Melayu Riau yang dilindungiPersentaseBudaya Melavu Riau yang PersentaseBudaya Mclayvu Riau yang Mancanegara _Lama tinggal Wisatawan SASARAN Persentase — Melayu Riau MeningkatnyakeberlanjutanBudaya Melayu RiauMeningkatnyaPengembanganBudaya Melayu Riau dikenbangkan MenigkatnyaPemanfaatanBudaya Melayu Riau dimanfaatkanJumlahPengeluaranWisatawan Meningkatnya Jumlah Kunjungan Kunjungan Wisatawan Wisatawan Mancanegara Mancanegara Meningkatnya Rata-rata KenvamananWisatawan Mancanegara ‘| Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi ‘| Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan FORMULASI PERHITUNGAN ~ Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimajukan ~—— 1009 11 Objek Pemajuan Kebudayaan x % x 100% Jumtah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan x 100% Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan ~ Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan 7 - x 100% Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan | Jumlah pengeluaran wisatawan mancanegara dalam satu tahun ‘Data diperoleh dari Pintu Masuk dan MPD Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan dalam satu tahun SUMBER DATA Dinas Kebudayaan ‘Dinas Kebudayaan Dinas Kebudayaan Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Pariwisata Dinas Kebudayaan No 0 0 4.2 J d M Pp aL No.5.1 TUJUAN MeningkatkanPenyelenggaraanPemerintahanDaerahBersih,Transparan,Akuntabel yang dan SASARAN MancanegaraMeningkatyaKualitasPelayanan Publik MeningkatnyaKinerjaPenyelenggaraanPemerintah “INDIKATOR | KINERJA UTAMA FORMULASI PERHITUNGAN Indeks Reformasi | Laporan Hasil Evaluasi (LHF) penyelenggaraan Birokrasi Reformasi Birokrasi olch Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi | Birokrasi dengan mengukur 8 (delapan) areca | perubahan yaitu: mental aparatur, pengawasan, |akuntabilitas, kelembagaan, tatalaksana, SDM aparatur, peraturan perundang-undangan dan | ' pelayanan publik 1 { | Indeks Kepuasan | Hasil survey penilaian dari masyarakat berupa | Masyarakat | kuisioner dengan pedoman berdasarkan Peraturan | Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara’ dan ! Reformasi Lirokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik ; Laporan predikat hasil audit kcuangan dari BPK RI Perwakilan Riau | Laporan Hasil FEvaluasi (LH) penyelenggaraan SAKIP oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur | Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 4 ‘komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, , pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi ‘akuntabilitas kinerja internal | Opini BPK ; Nilai SAKIP Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Dari Kemendagri yang memuat_ hasil _| penilaian_terhadap capaian Indikator Kinerja Kunci. SUMBER DATA KementerianPendavagunaanAparatur Negara dan Retormasi | Birokrasi - Sekretariat Daerah Biro Organisasi - Inspektorat aD P Sekretariat Daerah - Biro Oragnisasi - Perangkat Dacrah di Lingkungan Provinsi Riau | terkait Pelayanan | BPK RI Perwakilin’ Riau _ - KementerianPendayagunaanAparatur Negara dan Reformasi Birokrasi - Inspektorat - Sekretariat Daerah - Biro Organisasi_ | - Kementerian Dalam | Negeri + Sekretariat Daerah Nilar LPPD No. TUJUAN SASARAN |\ BerbasisMlektronik INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKK) Pemerintah Provinsi Riau — FORMULASI PERHITUNGAN Indeks SPBE = ». ND; x BD; j=) dimana: Indeks Domaini adalah nilai indeks domain ke-i; BL, adalah nilai bobot domain ke-i; NA, adalah nilai indeks aspek ke-j pada domain ke-i; BA, adalah nilai bobot aspek ke-j pada domain ke-L GUBERNUR RIAU SYAMSUAR ‘| SUMBER DATA - Biro Tata | Pemerintahan dan ' _Otonomi Daerah | - Sekretariat Daerah - Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Sistem Pemerin ah eee h ip LAMPIRAN II PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TANGGAL : Perangkat Daerah/Program ine ()) {2) (3) | __, Dinas Pendidikan | 1 . Progra Pnunjang Urusan Perentasc Pemenuhan Kebutuhan Pclayanan 'Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan 2 _Angka Partisipasi SekolahProgram Pengelolaan Penidikan | Persentase Anak Berkebutuhan Khusus vang ° | mendapatkan Akse Pendidikan "Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan ' Pendidikan Khusus yang terakreditasi Minimal B 3 ' Program Pengembangan Kurikulum ; Persentase Sekolah yang menerapkan _ 7 ; i Kurikulum Muatan Lokal 7 4 . Program Pendidik dan Tenaga Rasio Kebutuhan Pendidik dan Tenaga Kependidikan : Kependidikan dengan Peserta Didik Pada -Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus 5 Program Pengendalian Perizinan Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan | Pendidikan ' Pendidikan Khusus yang mengajukan _ perizinan terlavani | |Dinas Kesehatan | 1 Program Penunjang Urusan .Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan Pemerintahan Daerah Provinsi ;Administrasi Perkantoran Bidang Kesehatan |Persentase Pencapaian Pelayanan BLUD 2 Program Pemenuhan Upava |Persentase Capaian SPM Kabupaten/Kota Se Kesehatan Perorangan dan Upaya |ProvinsiRiau_ _Keschatan Masyarakat Program Jumlah Penduduk yang menjadi Peserta | JSD Peningkatan Kapasitas Sumber Dava | Manusia Kesehatan Penerima Bantuan luran (PBI) yang dibtayai _melalui Budget Sharing Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan 3 | Program Peningkatan Kapasitas , Persentase Fasilitas Kesehatan Pemerintah _ Sumber Daya Manusia Kesehatan ' memiliki Tenaga Kesehatan Sesuai Standar 4 > Program Sediaan Farmasi, Alat! Persentase Sarana Produksi dan Distribusi . Kesehatan dan Makanan Minuman ' Sediaan Farmasi, Alkes dan Makan Minuman | yang memenuhi Standar 5 Program Pemberdayaan Masyarakat; Persentase Kab/kKota vang menerapkan Bidang Kesehatan |Kebijakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat _(GERMAS) | ' Persentase Upava Kesehatan Berbasis ' Masyarakat (UKBM) Aktif ‘Dinas Pekerjaan Umum, Penataan! Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan | 1 Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi |Administrasi Perkantoran Bidang Pekerjaan _ | Umum dan Penataan Ruang 2 Program Pengelolaan Sumber Daya Air' Luas Kawasan yang terlindungi Dava Rusak (SDA) Air Luas Daerah Irigasi Fungsional 3 Program Pengelolaan dan . kKapasitas Produksi SPAM Regional . Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum 4+ . Program Pengembangan Sistem dan: Persentase Daya Tampung TPA Pengelolaan Persampahan Regional 5 | Program Pengelolaan dan |Persentase Ketersediaan ~ Dokumen , Pengembangan Sistem Air Limbah |Perencanaan SPALD 6 Program Pengembangan Permukiman | Jumlah Permukiman di Kawasan Strategis a L 7 Program Penataan Bangunan Gedung Provinsi Riau Infrastruktur Persentase Bangunan Strategis yang dibangun yang dibangun/ditingkatkan dan dipelihara No Perangkt Daerah/ Program Indikator Kinerja Program
(2)8 Program Penataan Bangunan dan Persentase Kawasan Strategis yang ditata Lingkungannya 9 Program Penyelenggaraan Jalan |Persentase Jalan Provinsi dalam kondisi mantap 10 Program Pengembangan Jasa: Persentase Tenaga Ahli Konstruksi yang _kKonstruksi Bersertifikasi 11 Program Penyelenggaraan Penataan ! Persentase Ketersediaan Dokumen Regulasi © ' Penataan Ruang 12 Program Pengembangan Perumahan

13.Program Kawasan Permukiman |Bencana dan Relokasi Program Pemerintah ‘ Luas Kawasan Kumuh yang Sudah Ditangani Persentase Pemenuhan RLH_ Bagi Korban| Ruang 14 Program Peningkatan Prasarana, Jumiah Kawasan Permukiman vang Ditangani Sarana dan Utilitas Umum (PSU} 15 Program Pengadaan Tanah Untuk |Persentase Urusan Pertanahan vang Kepentingan Umum | Terfasilitasi - “16 Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan | Satuan Polisi Pamong Praja Lintas Kabupaten/kKota vang Termediasi | | 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pclayanan Administrasi Perkantoran Bidang Ketentraman dan kKetertiban Umum Persentase Kasus Sengkcta Tanah Garapan 2 |Program Peningkatan Ketenteraman Persentase Ketentraman dan ketertiban dan ketertiban Umum ‘ Umum yang dilaksanakan ‘Persentase Perda dan Perkada yang ' ditegakkan . |Badan Penanggnlangan Bencana | | : Daerah 1, Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pemerintahan Dacrah Provinsi | Administrasi Perkantoran Bidang | ,Penanggulangan Bencana 2 Program Penanggulangan Bencana Persentase Pelaksanaan Prioritas Ketahanan - Daerah di Provinsi Riau 3 Program Pencegahan, Persentase Pencegahan, Penanggulangan. Penanggulangan, Penyelamatan ' Penyelamatan kKebakaran dan Penyclamatan _Kebakaran dan Penyelamatan Non |Non kebakaran _Kebakaran | Dinas Sosial | 1 Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan _ Pemerintahan Daerah Provinsi _ , Administrasi Perkantoran Bidang Sosial 2 Program Pemberdayaan Sosial r Persentase Sumber Kesejahteraan Sosial | PSKS yang di tingkatkan_hapasitasnya Persentase PSKS Perorangan vang Berperan | Aktif Dalam Penyelenggaraan kesejahteraan , : Sosial Persentasc PSKS Kelembagaan yang Berperan |Aktif Dalam Penvelenggaraan kesejahteraan |Sosial _ 3 Program Penanganan Warga Negara: Persentase Penanganan Pemulangan Warga Migran kKorban Tindak Kekerasan . Negara Imigran, Orang Terlantar, Korban . . Tindak Kekerasan 4 Program Rehabilitasi Sosial 'Persentase PPKS vang Pulih dan Berkembang |_ keberfungsian Sosialnva ' Persentase Panti Sosial yang menyediakan ' Sarana Prasarana Pelayanan Sosial 5 Program Perlindungan dan Jaminan _Persentase PPkS yang tertangani Sosial i Persentase Kabupaten/Kota yang Aktif “melakukan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial _ 6 Program Penanganan Bencana |Persentase Korban Bencana yang mencrima |Bantuan Sosial selama Masa Tanggap Darurat 7 Program Pengelolaan Taman Makam Persentase Kondisi Taman Makam Pahlawan . Pahlawan vang terpelihara "Dinas Tenaga Kerja dan ' |__| Transmigrasi _ _ 1 Program Penunjang _Urusan_ Persentase_ Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan| P Indikator Kinerja Prog

(3)Pemerintahan Daerah Provinsi | Program Perencanaan Tenaga Kerja , Administrasi Perkantoran Bidang Tenaga kerja dan Transmigrasi _Persentase Akurasi Proyeksi Indikator dalam | 3 Program Pelatihan Kerja dan Persentase Tenaga Kerja yang mendapatkan . Produktivitas Tenaga Kerja Pelatihan Klaster Berbasis Kompctensi. Persentse Tenaga kerja yang mendapatkan | Pelatihan Berbasis Masyarakat "4 | Program1PenempatanTenaga kerja _ Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan 3 Program Hubungan Industrial Persentase Penurunan Kasus Perselisihan | 7 7 | Hubungan Industrial 1 6 ! Program Pengawasan Ketenagakerjaan , Persentase Perusahaan yang menerapkan | | Peraturan Perundangan Ketenagakerjaan 7 | Program Perencanaan Kawasan | Jumlah Kawasan yang direncanakan |__| Transmigrasi 8 Program Pembangunan kawasan |Jumlah Kawasan yang dikembangkan Transmigrasi | 9 Program Pengembangan Kawasan ; Jumlah Kawasan vang diberdayakan | Transmigrasi |‘Dinas Pemberdayaan Perempuan, | | Penduduk dan Keluarga Berencana Perlindungan Anak, Pengendalian | 1 Program Penunjang Urusan , Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan , Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Perkantoran Bidang ' Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan _ | Anak 2 Program Pengarusutamaan Gender | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) | | dan Pemberdayaan Perempuan _ 7 3 Program Perlindungan Perempuan | Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan | TPPO yang mendapatkan layanan ; Komprehensif 4 Program Peningkatan Kualitas |Persentase kKabupaten/Kota vang ° Keluarga | mendapatkan Pembinaan Peningkatan | Kualitas Keluarga 5 Program Pengelolaan Sistem Data! Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak di | _Gender dan Anak _Provinsi Riau 6 | Program Pemenuhan Hak Anak (PHA) . Persentase Kabupaten/Kota Dengan Peringkat 7 | Kabupaten Layak Anak {KLA) _ 7 . Program Perlindungan Khusus Anak Persentasce Anak yang memerlukan | | Perlindungan Khusus yang mendapatkan , ; |Lavanan Komprehensif 8 | Program Pengendalian Penduduk | Persentase Kabupaten/Kota yang menvusun | {Grand Design Pembangunan kKependudukan) |5 Pilar 9 Program Pembinaan Keluarga ' Jumlah Peserta KB Aktif Berencana (KB)_ 7 10 . Program Pemberdayaan dan |Indeks Pembangunan keluarga Peningkatan keluarga Sejahtera (KS) | 'Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan | Hortikultura 1 Program Peningkatan Diversifikasi dan ketahanan Pangan Masyarakat |Skor PPH Konsumsi 2 Program Penanganan Kerawanan . Penurunan Wilayah Rawan Pangan , Pangan 3 Program Pengawasan Keamanan |Persentase Pengawasan dan Keamanan _ , Pangan | Pangan Segar_ 4 Program Penunjang Urusan | PersentasePemenuhan Kebutuhan Pelayanan | Pemerintahan Daerah Provinsi ‘Administrasi Perkantoran Bidang Pangan, | Tanaman Pangan dan Hortikultura 35 Program Penyediaan dan |Persentase Peningkatan Produktivitas Pengembangan Sarana Pertanian | Tanaman Pangan dan Hortikultura 6 | Program Penyediaan dan Persentase Peningkatan Luas Tanam Tanaman , ; Pengembangan Prasarana Pertanian |Pangan dan Hortikultura 7 | Program Pengendalian dan Bersentase Peningkatan Luas Panen Tanaman| _Penanggulangan Bencana Pertanian Pangan dan Hortikultura |Rencana Tenaga kerja n GDPK Perangkat Daerah /Progrz Indikator Kinerja Propra
(4)(2) (3) 8 Program Penyuluhan Pertanian .Persentase Penyuluh yang ditingkatkan —-_-; . Kompetcnsinva “Dinas Lingkungan Hidup dan || Kehutanan 1 Program Penunjang Urusan |Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pemerintahan Daerah rovinsi : Administrasi Perkantoran Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2 Program Perencanaan Lingkungan 'Persentase Penvediaa Dokumen Perencaaan Hidup Lingkungan

3.Program Pengendalian Pencemaran Persentase Peningkatan Indeks kualitas Air -dan/atau Kerusakan Lingkungan ' _.Hidup _ | 4 Program Pengelolaan | Persentase Peningkatan I[ndeks Kualitas ; Keanekaragaman Hayati (KEHAT]) |Lahan 5 Program Pengendalian Bahan Persentase Peningkatan Limbah B3 yang _Berbahaya dan Beracun (B3) dan , dikelola Limbah Bahan Berbahaya dan, Beracun (Limbah B3)) | 6 Program Pembinaan dan Pengawasan Persentase Peningkatan Pengawasan Usaha Terhadap Izin Lingkungan dan Izin . dan/atau kegiatan Perlindungan dan Pengelolaan , _ Lingkungan Hidup (PPLH) ; 7 Program Pengakuan kKeberadaan ' Persentase Peningkatan ' Masyarakat Hukum Adat (MHA), |Masvarakat/Kelompok Masyarakat dalam ' Kearifan Lokal dan Hak MHA yang , Pengelolaan LH Terkait Dengan PPLH 8 Program Peningkatan Pendidikan, Persentase Pelaksanaan hegiatan Acara Pelatihan dan Penvuluhan Penyuluhan/Peringatan Hari LH/ Pameran LH ‘ Lingkungan Hidup untuk Masvarakat_- _ 7 9 Program Penghargaan Lingkungan Persentase Peningkatan Kualitas Udara . Hidupuntuk Masyarakat 7 10 Program Penanganan Pengaduan Persentase Penanganan Sengketa Lingkungan _Lingkungan Hidup Hidup dan Kehutanan Sampah ~ Rumah11 Program Pengcelolaan Persampahan Persentase Pengurangan ' Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah _ Tangga 12 Program Penunjang Urusan 'Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelay anan Pemerintahan_Dacrah Provinsi _ Administrasi Perkantoran Bidang kehutanan __ 13 Program Pengelolaan Hutan Persentase Penambahan LUuas Tutupan |Hutan| 14 Program Konservasi Sumber Dava ; Persentase Peningkatan Pengelolaan Kawasan n alam Hayati dan Ekosistemnva Hutan_t 15 Program Pendidikan dan Pelatihan, | Persentase Peningkatan Pelaksanaan ' Penvuluhan dan Pemberdayaan Pelatinan Masyarakat di Bidang Kehutanan ‘ masvarakat di Bidang Kehutanan — 16 Program Pengelolaan Daerah Aliran Persentase Penurunan Luasan Lahan kritis Sungai (DAS) _ ‘Dinas Pemberdayaan Masyarakat, ; Desa, Kependudukan dan | . Pencatatan Sipil 1 Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan kebutuhan Pclavanan Pemerintahan Daerah Provinsi | Adminstrasi Perkantoran Bidang Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil 2 Program Pendaftaran Penduduk Persentase IKM kabupaten/kKota Sangat Baik terkait Pendaftaran Penduduk 3 Program Pencatatan Sipil Persentase IKM Kabupaten/ kota Sangat Baik terkait Catatan Sipil 4 Program Pengelolaan Informasi Pcrsentase Perangkat Daerah Pengguna Administrasi Kependudukan _, Database Kependudukan 5 Program Pengelolaan Profil |Jumlah Dokumen Profil Kependudukan yang Kependudukan ___ disusun 6 Program Penunjang Urusan . Persentasec Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan | ’ Pemerintahan Daerah Provinsi Adminstrasi Perkantoran Bidang Pemberdavaan Masyarakat dan Desa Program Penataan Desa Persentase Penataan Desa dan Desa Adat yang difasilitasi

(2){3) 8 ' Program Peningkatan Kerjasama Desa: Jumlah Kawasan Pedesaan kewenangan ; |Provinsi vang terbangun 9 Program Administrasi Pemerintahan | Persentase Desa Cepat Berkembang Desa | 10 Program Pemberdayvaan Lembaga Perscntase Lembaga Kemasyarakatan Desa , a cop Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan . Masyarakat Hukum Adat [ Dinas Perhubungan _(RT,RW,PKK, Posyandu, |Taruna) Aktif |Persentase BUDES Maju LPM dan karang| ] Program Penunjang Pemerintahan Dacrah Provinsi Urusan ,ersentase Pemenuhan kKebutuhan Pelayanan - Adminstrasi Perkantoran Bidang Perhubungan 2 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas _Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan dan Angkutan Jalan (LLAJ) _Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 3 Program Pengelolaan Pelayaran 'Persentase Pemenuhan Layanan Sarana dan Prasarana Pelavaran : Dinas Komunikasi, Informatika dan | | Statistik : 1 brogram Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayvanan Pemerintahan Daerah Provinsi ' Administrasi Perkantoran Bidang Komunikasi, | _ __ |informatika dan Statistik 2 Program Pengelolaan Informasi dan : Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Komunikasi Publik Terhadap Akses dan kKualitas Konten : ' Informasi Publik Pemerintah Dacrah 3 Infeemat Pengelolaan Aplikasi | Persentase Pemenuhan Indikator SPBE Informatika | 4 Program Penyvelenggaraan Statistik |Persentase ketersediaan Data Sektoral . Sektoral |_ 5 Program Penvelenggaraan Persandian | Persentase Penerapan Sistem Manajemen Untuk Pengamanan Informasi Keamanan Informasi ‘Dinas Perindustrian, Perdagangan, | |Koperasi, Usaha Kecil dan . .Menengah 7 1 Program Pelayanan Izin Usaha Persentase FasilitasiPenerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam . Simpan Pinjam 2 Program Pengawasan dan Persentase Koperasi yang Sehat, Mandiri, Pemcriksaan koperasi __ . Tangguh, Serta Akuntabel

3.Program Penilaian Kesehatan Persentase Peningkatan Rata-rata hasil KSP/USP koperasi _ Penilaian Koperasi _ 4 Program Pendidikan dan Latihan | Persentase Peningkatan kualitas SDM Perkoperasian Perkoperasian 5 Program Pemberdayaan dan ; Persentase Pemberdayaan dan Perlindungan _ Perlindungan koperasi - Koperasi ; 6 Program Pemberdavaan Usaha | Persentase Usaha Menengah, Usaha kecil dan Menengah, Usaha Kecil, Mikro (UMKM} yang diberdayakan Py ______ Mikro (UMKM) dan Usaha . 1 Program Pengembangan UMKM _ _Persentase Peningkatan Skala Usaha 8 Program Perizinan dan Pendaftaran Persentase Peningkatan Tertib Usaha Perusahaan _ ; 9 Program Peningkatan Sarana Persentase Peningkatan Sarana Distribusi Distribusi Perdagangan _ Perdagangan 10 Program Stabilisasi Harga Barang Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting _KebutuhanPokok dan Barang Penting _ Program Pengembangan Ekspor Pertumbuhan }Nilat Ekspor_ 12 Program Standardisasi dan! Jumlah Lembaga Pe rlindungan ‘Konsumen _ Perlindungan kKonsumen ,Vang tcerakreditasi
13.Program Penggunaan dan Pemasaran;Jumlah Kerjasama UMKM Produk Dalam Negeri 14 Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Bidang ____: Perindustrian, Perdagangan dan UKM 15 Program Perencanaan dan Persentase Pencapaian Target Pembangunan _.Pembangunan Industri _ Industri Pada Dokumen Perencanaan Industri . _(RIPIN)
16.Program Pengendalian Izin Usaha; Perscntase Jumlah Hasil Pemantauan Izin Industri |Usaha Industri (IUI), Ivin Perluasan Usaha_ Perangkat Daerah/ Program _Q :

(2)Indikator Kinerja Progra
(3)‘Industri (IPUI}, Izin Usaha Kawasan Industri ° ‘(URI dan Izin Perluasan Kawasan Industri |(IPKI) Kewenangan Provinsi 17 ” Program Pengelolaa Sistem Informasi _ Industri Nasional Jumlah Informasi Industri Secara BerkalaP |"Dnas Penanaman Modal dan / 1 Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan Pemerintahan Daerah Provinsi ; Administrasi Perkantoran Bidang Penanaman _. Modl 2 Program Pengembangan Iklim 'Jumlah Peta dan Peluang Usaha Investasi— _Penanaman Modal ‘ yang siap ditingkatkan menjadi RTO 3 _ Program Promosi Penanaman Modal | Jumilah Event yang dilaksanakan 4+ Program Pelayanan Penanaman Modal _ Peningkatan Pertumbuhan IKM 5 . Program Pengendalian Pelaksanaan_ Nilai Realisasi Investasi PMA/PMDN Penanaman Modal berdasarkan izin Prinsip vang diterbitkan 6 Program Pengelolaan Data dan Sistem |Persentase Perusahaan yang menyampaikan Informasi Penanaman Modal 1 Program Penunjang Urusan > Pemerintahan Daerah Provinsi Dinas Kepemudaan dan Olah Raga__ KPM Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan ! Administrasi Perkantoran Bidang kKepemudaan dan Olahraga_ 2 |Program Pengembangan Kapasitas ,Jumlah Pemuda vang dibina ' Daya Saing Kepemudaan 3 ' Program Pengembangan Daya Saing Jumlah Atlet Potensial yang dibina Keolahragaan | 4 Program Pengembangan Kapasitas Jumlah Pemuda yang dibina menjadi Kader . Kepramukaan Pramuka | |Dinas Kebudayaan | 1 Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi PerkantoranBidang Kebudayaan 2 Program Pengembangan kebudavyaan 'Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan | (OPK) vangdilindungidan dikembangkan 3 Program Pengembangan kesenian , Persentase Kesenian Tradisional yang Tradisional__ _dikembangkan 4 Program Pembinaan Sejarah Jumlah Sejarah yang dibina 5 Program Pelestarian dan Pengelolaan } Jumlah Cagar Budaya yang dilindungi Cagar Budaya | 6 Program Pengelolaan | Permuseuman 'Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Muscum [|_| Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan 2 Program Pembinaan Perpustakaan 3 Program Pengelolaan Arsip ‘ Administrasi Perkantoran Bidang , Perpustakaan dan kearsipan iJumlah Perpustakaan yang “memperoleh Akreditasi Persentase opp yang sudah_ melaksanakan | Dinas Kelautan dan Perikanan | 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Perkantoran Bidang kelautan | | Administrasi |dan Perikanan Luas Kawasan Kelautan,. Pesisir dan Pulau-2 Program Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pulau-PulauKecil _ , Pulau _Kecil _ 3 Program Pengelolaan Perikanan . Jumiah Produksi Perikanan Tangkap Tangkap oo ; 7 4 Program Pengelolaan Perikanan | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya _ Budidaya_ 5 Program Pengawasan Sumberdaya Persentase Pelanggaran yang ditangani Kelautan dan Perikanan 6 Program Pengolahan dan Pemasaran _ Jumiah Produksi Hasil Olahan Perikanan Hasil Perikanan | DinasPariwisata ; po Program Penunjang Urusan__Persentase Pemenuhan kKebutuhan Pelayanan _Pelayanan Terpadu Satu Pintu n p an Perangkat Daerah/ Program
(2){3)es Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Bidang Pariwisata 2 | Program Peningkatan Daya Tarik | Jumlah Daya Tarik Wisata Unggulan yang Destinasi Pariwisata |dikembangkan 3 | Program Pemasaran Pariwisata Jumlah Produk Pariwisata yang Berhasil | dipasarkan 4 Program Pengembanga Ekonomi |Jumlah Pelaku Ekonomi kreatif Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Ha kKekvaan Intelektual | 5 Program Pengembangan Sumber Daya |Jumlah SDM kKepariwisataan dan Ekonomi "Dinas Peternakandan Kesehatan | Pariwisata dan Ekonomi kreatif iKreatif yang ditingkatkan Kuantitasnva Kualitas dan | | Hewan i 1 Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan — Pemerintahan Daerah Provinsi Administras! Perkantoran Bidang Peternakan __ . dan Kesehatan Hewan 2 ° Program Penyediaan dan | ' Persentase Peningkatan Populasi Pengembangan Sarana Pertanian , 3 | Program Penyediaan dan Persentase Sentra Komoditas Peternakan yang . Pengembangan Prasarana Pertanian _dikembangkan 4 | Program Pengendalian kesehatan “Persentase Angkakematian Ternak |Hewan dan Kesehatan Masyarakat | Persentase Peningkatan Unit Usaha Penvedia |Veteriner ' Produk Hewan vang menerapkan Penjaminan | _ HygieneSanitasi, Mutudan Keamanan Produk_ 5 ! Program Penyuluhan Pertanian Persentase ~ Kelompok vang membentuk | Korporasi |_| Dinas Perkebunan | 1 | Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan kKebutuhan Pelavanan |Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Bidang Perkebunan 2 | Program Penyediaan dan Jumiah Produksi Komoditas Utama Pengembangan Sarana Pertanian | Perkebunan

3.Program Penycdiaan dan 'Jumlah Produktivitas Komoditas Utama Pengembangan Prasarana Pertanian Perkebunan | 4+. Program Pengendalian dan | Persentase Luas Penanganan Lahan | Penangegulangan Bencana Pertanian _,Perkebunan yang terdampak Bencana | 5 Program Perizinan Usaha Pertanian iPersentase Usaha Perkebunan yang memiliki - |Izin 6 Program Penyuluhan Pertanian | Persentase SDM yang ditingkatkan Kompetensinva. [ Dinas Energi dan Sumber Daya| |Mineral ] Program Penunjang Urusan . Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan |Pernerintahan Dacrah Provinsi Administrasi Perkantoran Bidang Energi dan __|Sumberdava Mineral an Program | Pengelolaan Aspek | | Persentase Pengelolaan Kegeologian Kegeologian 3 Program Pengelolaan Mineral dan | ' Persentase Pelaku Usaha yang dibina Batubara 4 Program Pengelolaan Energi; Bauran Energi Terbarukan | > Program Pengelolaan |Rasio Desa Berlistrik ____ketenagalistrikan | |__| Sekretariat Daerah | | 1 Program Penunjang Urusan ; , Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi |Administrasi Perkantoran Sekretariat Daerah 2 Program Penataan Organisasi | Persentase Perangkat Dacrah yang _ mempunyai Nilai RB Baik 3 |Program Pemerintahan dan Otonomi| Persentase terfasilitasinya Penataan | Daerah ,Pemerintahan dan Otonomi Daerah 4 Program Kesejahteraan Rakyat | Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan | | un a n an n Rakyat di |dikendalikan Bidang Pelayanan Dasar yang | Persentase Rumusan Kebijakan Kesejahteraan— Rakyat di Bidang Non Pelayanan Dasar yang| Perangkat Daerah/ Program i) (2) (3)_ 5 Program Fasilitasi dan Koordinasi | | dikendalikan Persentase Rumusan Kebijakan kesejahteraan Rakyat di Bidang Bina Mental Spiritual yang d n | dikendalikan Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum Hukum yang Dilaksanakan |6 |Program Perekonomian dan Perscntase Rumusan kebijakan di Bidang' Pembangunan | Perekonomian| yang Dikendalikan |'Persentase BLUD yang Berkinerj Baik_ . | Persentase BUMD vang Berkinerja Baik ' Persentase Rumusan kebijakan di Bidang : Pemanfaatan Potensi SDA yang dikendalikan 1 ' Program Kebijakan dan Pelayanan | Persentase Pelayanan Pengadaan Barang dan . Pengadaan Barang dan Jasa =JasaPemerintah 8 Program Kebijakan AdministrasiPersentase Rumusan Kebyjakan Pembangunan Pembangunan _ 7 , Daerah yang dikendalikan_ _| Sekretariat DPRD _ | _ Program Penunjang Urusan |Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan : Pp a ' Pemerintahan Daerah Provinsi 2 Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Administrasi Perkantoran Sekretariat DPRD Persentase Capaian Dukungan Pelaksanaan | Tugas dan Fungsi DPRD ‘Badan Perencanaan Pembangunan | ' Daerah, Penelitian dan | | Pengembangan 1» Program Penunjang Urusan ,Persentase Pemenuhan RKebutuhan Pelavanan | Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Bidang Perencanaan |Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan _2 | Program Perencanaan, Pengendalian Persentase Keselarasan Program OPD di dan Evaluasi Pembangunan Daerah Dokumen Perencanaan Daerah 3 Program Koordinasi dan Sinkronisasi |!Persentase Keselarasan Antar Dokumen | | Perencanaan Pembangunan Daerah _; Perencanaan 4 Program Penelitian dan |Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Pengembangan Daerah| | |_| Badan Pendapatan Daerah | | Program Penunjang Urusan | Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi_ | Administrasi Perkantoran PendapatanDaerah 2 | Program Pengelolaan Keuangan 'Persentase Tingkat Kepatuhan Laporan Daerah Keuangan 3 Program Pengelolaan Barang Milik Persentase Barang Milik Dacrah yang Dikelola Daerah | 4 | Program Pengelolaan Pendapatan , Pendapatan Asli Daerah _ _ Daerah Persentase Tingkat Pelayanan Publik Pengelolaan Pendapatanyang terpenuhi | Badan Pengelolaan Keuangan dan |! | |Aset Daerah 1 Program Penunjang Urusan ,Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelayanan Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Pengelola Keuangan _| dan Aset Daerah ___ “2 | Program Pengelolaan Keuangan | Persentase kKeuangan ‘Dacrah vang dikelola ' Daerah Program | Pengcelolaan Barang Milik .Persentase Barang Milik Daerah yang dikelola Daerah | | |Badan Kepegawaian Daerah il D n an 1 , Program Penunjang Pemerintahan Daerah Provinsi Kepegawaian Urusan Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan Administrasi Perkantoran Bidang Program Kenegawaian Daerah Persentase Pelavanan ASN vang tersclesaikan | |: Manusia ; 1 Program Penunjang 'Pemerintahan Daerah Provinsi Urusan to Manusia ' Badan Pengembangan Sumber Daya |:ja :Persentasease Pemenuhan ‘Kebutuhan Pelayanan 'Administrasi Perkantoran Bidang Pendidikan - Program-Pengembangan Sumber Daya Persentase Kelulusan ASN yang _| Pelatihan dan Pelatihan mengikutl Indikator Kinerja Program Pengembangan Ketahanan Ekonomi, . Sosial, dan Budaya 6 Program Peningkatan Kewaspadaan _Nasional dan Peningkatan kualitas dan Fasilitasi Pennganan Kkonflik Sosial _(Q) (2) {3) |_| Badan Penghubung | _| 1 | Program Penunjang Urusan Persentase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan | Pemerintahan Daerah Provinsi Administrasi Perkantoran Badan Penghubung 2 Program Pelayanan Penghubung _Presentase Layanan Terhadap Stakeholder [ | Inspektorat | 1 Program Penunjang Urusan Perscntase Pemenuhan kebutuhan Pelayanan _Pemerintahan Daerah Provinsi _Administrasi Perkantoran Inspektorat 2 |Program Penyelenggaraan Pengawasan ' Persentase Laporan Hasil |Pemeriksaan /Pengawasan yang tersclesaikan Program Perumusan Kebijakan, | Persentase Laporan Hasil Evaluasi Pendampingan dan Asistensi Persentase OPD vang difasilitasi |Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 1 Program Penunjang Urusan , Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pelavanan Pemerintahan Daerah Provinsi | Administrasi Perkantoran Badan Kesatuan __ | Bangsa dan Politik 2 Program Penguatan Ideologi Pancasila ; Indeks Ketahanan Nasional Gatra Ideologi ___.., dan Karakter kebangsaan , 3 Program Peningkatan Peran Partai Indeks kKetahanan Nasional Gatra Politik |Politik dan Lembaga Pendidikan Persentase Partisipasi Masyarakat dalam |Melalui Pendidikan Politik dan! Pemilukada dan Pemilu Pengembangan Etika Serta Budaya | Politik 4 Program Pemberdayaan dan |Persentase ORMAS yang berfungsi sesuai _ Pengawasan Organisasi Regulasi Kemasyarakatan _ 5 Program Pembinaan dan Indcks Ketahanan Nasional Gatra Ekonomi A Indeks Ketahanan Nasional Gatra Sosial Budaya Persentase Fasilitasi Penanganan konflik Sosial GUBERNUR RIAU SYAMSUAR Perangkat Daerah Dinas Pendidikan INDIKATOR KIERJA UTAMA PERUBAHAN PERANGKAT DAERAH PROVINSI RIAU Indikator Kinerja Utama -APK SM Sederajat | APM SM Sederajat “Persentase Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus yang Terakreditasi ‘Dinas Kesehatan Persentase Penurunan Kematian IbuPersentase Penurunan Kematian Persentase Penurunan Kematian Balita LAMPIRAN III: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMORTANGGAL: H ii P FORMULASI PERHITUNGAN ~ APKSM = #2 x 100% No Ket:a3: fumlah Murid SM/Sederajat Jumlah Murid SM Sederajat usia 16 — 18 tahun Jumlah Penduduk usia 16 — 18 tahun x 100% Jumlah peserta didik putus sekolah jenjang SMA/SMK APTS = x 100 % Jumlah selurub peserta didik jenjang SMA/SMK Jumlah Satuan pendidikan Menengah dan Khusus terakreditasi x 100% Seluruh Satuan Pendidikan Menengah dan Khusus jumlah Kematian [bu pada tahun sebelumnya — Jumlah kematian ibu tahun berjalan 100% x 0 Jumlah kematian ibu tahun sebelumnya Jumlah Kematian Bayi pada tahun sebelumnya — Jumlah kematian bayi tahun berjalan x 100% Jumlah kematian bayi tahun sebelumnya Jumlah Kematian Balita pada tahun sebelumnya — Jumlah kematian Balita tahun berjalan x 100% Jumlah kematian Balita tahun sebelumnya . b3 ft duk usia Angka Putus Sekolah SM Sederajat Perangkat Daerah Indikator Kinerj ja Utama | FORMULAS! PERHITUNGAN Prevsi Stunting Jumlah Balta pendek dan sangat pendek berdaskan indik. itor (tinggi badan dibagi umur) «100% Jumlah Balita yang ddiukur linggi badannya Persentase Orag Dengan HIV AIDS Jumlah ODHA (Orang dengan HIV AIDS) yang menjalan terapi ARV yang menjalani terapi ARV (ODHA | 100% Jumlah ODHA hasil estimasi On AR’ T) Success R; ite TB Jumlah Pasien baru TB BTA Positif sembuh pengobatan lengkap) . ——— x 100% ___ Jumlah Pasien baru TB BTA Positif yang diobati Persentase Kab/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 Persentase Kabupaten/Kota dengan IR DBD kurang dari 49/100.000 penduduk x 100% pendudukPersentase Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jumlah penduduk usta 15 sd 59 tahun yang dilakukan screening/ deteksi: din faktor resiko penyakit udak menular 100% yang disebabkan oleh Penyakit Jumlah penduduk usia 15 sd 59 tahun x Tidak Menular Persentase Pelayanan Kesehatan Jumlah orang yang terdampak dan beresiko pada situest KLB yang mendapatkan pelayanan kesehatan standar bagi Penduduk terdampak dan x 100% Jumlah orang yang terdampax dan beresiko pada situasi KLB berisiko pada situasi KLB Provinsi Persentase Pencapaian Univer. sal jumlah penduduk yang mempunyai jaminan kesehatan x 100% | Health Coverage _ Jumlahpenduduk Persentase Pelayanan Kesehatan , bagi Penduduk berdampak_ Krisis umlah penduduk terdampak krisis kesehatan akibat hencana dun /atau berpotensi bencana yang mendapatkan pelayanan kesehatan dalam I i 5 pelay Auran wakta sate tabua Kesehatan akitab dan/atau “Jumlah pe enduduk terd ampak krisis kesehatan akibal bencana dan fatau berp erpotensi pencana dalam satutahun x 100% |berpotensiBencana Persentase Fasilitas- Pelayanan Jumlah. fasilitas pelayanan kesehatan (RS dan Puskesmas) yang terakreditasi x 100% Kesehatan yang Terakreditasi 7 Jumlah semua RS dan Puskesmas Indeks Kepuasan Masyarakat Jumlah nilai per unsur Terhadap Pelayanan Kesehatan (RS x Nilai tertimbang per unsur (0,111) “Kuesioner yang terisi _Arifin Achmad) | Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Kesehatan (RS Jiwa) Jumlah nilai per unsur — x Nilai tertimbang per unsur (0,111) Kuesioner yang terisi No h nf da No Perangkat Daerah ‘Dinas Pekerjaan Umum, PenataanPerumahan,PermukimanPeranahan Ruang, Kawasan dan BLUD _tenaga ahli konstruksi Indikator Kinerja Utama Indeks Kepuasan Terhadap Pelayanan Kesehatan (RS PetalaBumi) _ 7 Persentase Pencapaian Pelayanan Persentase ~ penyelenggaraan bangunan dan kawasan_ strategis ProvinsiRasio Luas kawasan yang terlindungi dari daya rusak air Rasio luas daerah ir igasi kewenangan provinsi yang dilayani oleh jaringan irigasi Persentase jalan provinsi dalam _kondisi mantap Persentase layanan air minum curahlintas Kab/Kota Persentase perencanaan SPALD Regional _ Persentase luas lahan TPA yang terbangun | Rasio pemenuhan kebutuhan Persentase Iuasan kawasan kumuh yang ditangani Persentase lingkungan- yang sehat dan aman yang didukung dengan PSUPersentase kinerja penyelenggaraan penataan ruang daerah _Provinsi Masyarakat FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah nilai per unsur —— x Nilai tertimb: er unsur (0,111 Kuesioner yang terisi * r P ms ) x 100% Jumlah SPM layanan yang tercapai Total layanan SPM _ > Bangunan dan kawasan yang diselenggarakan per tahun x 1009 > Bangunan dan kawasan yang diselenggarakan sd tahun 2024 Rata-rata persentase luas kawasan yang ter lindungi dari daya rusak air >» Luas lahan pertanian fungsiona! - x 100% >» Luas Lahan baku pertanian » Panjang ruas jalan dalam kondisi mantap x 100% x 100% 2 Total panjang ruas jalan Provinsi__ DSR tersambung _2 Total target SR pada wilayah layanan Persentase penyediaan dokumen perencanaan SPALD Regional Persentase luas lahan TPA yang terbangun x 100% > Jumlah tenaga ahli yang telah disertifikasi 2 Jumlah kebutuhan tenaga ahli konstruksi Provinsi Riau ~ Luasan permukiman kumuh yang tertangani sampai denga tahun penanganan _ 2. Luas pemukiman kumuh kewenangan provinsi » Jumlah lingkungan yang didukung PSU pada kurun waktu tertentu > Jumlah lingkungan permukiman pada kurun waktu tertentu x 100% 2 Nilai Aspek turbinlak Nilai Aspek turbinlak Kabupaten/kota n al % x 100% n No | Per angkat Daerah 4 | Satuan Polisi Pamong || Praja - — —— — 5 | Badan Penanggulangan | Bencana aerah_ 6 | Dinas Sosial 7 | Dinas” Tenaga Kerja dan Transmigrasi 8 | Dinas Pember dayaa n Perempuan,Perlindungan Anak, Pengenalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Persentase Kelembagaan PUG yang Indikator Kinerja Utama Riau 7 Persentase -pelayanan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakanPersentase Pelaksanaan Persentase PPKS yang tertangani dan berhasil berfungsi secara sosial Persentase PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKSPersentase -Tingkat Kesempatan KerjaPersentase Perusahaan yang Menerapkan Tata Kelola Kerja yang Layak _Aktif Indeks Per lindungan Anak (IPA) Rasio Kekerasan | Perempuan termasuk TPPO | Angka Prevalensi Kontrasepsi “Prioritas _Ketahanan Daerah di Provinsi Riau |1|| - ~ Terhadap Contraceptive_ FORMULASI PERHITUNGAN | Jumlah pemeliharaan ketentraman dan ketertiban yang dilaksanakan Jumlah pemeliharaan ketentraman dan ketertiban yang harus dilaksanakan x 100% Jumlah pelaksanaan | pr ioritas ketahanan daerah pada tahun n 00% Q Prioritas Ketahanan Daerah __ ~ Jumlah PPKS yang tertangani dan berhasil ber fungsi secara sosial pada tahun n x 100% _Jumlah PPKS keseluruhan pada tahun n Jumlah PSKS yang berpartisipasi dalam penanganan PPKS pada tahun n we x 100% Jumlah PSKS keseluruhan pada tahun n x 100% ~ Jumlah Penduduk yang Bekerja Jumlah Angkatan Kerja _ Jumlah Perusahaan yang menerapkan Peraturan Ketenagakerjaan pada tahun (n) | Jumlah Perusahaan yang terdaftar melalui mekanisme Wajib Lapor Ketenagakerjaan pada Tahun (n) 1 Jumlah Kelembagaan PUG yang aktif- x 100% Jumlah seluruh Kelembagaan PUG di Provinsi Riau_ Nilai Klaster x Bobot Ket:Indeks Perlindungan Anak (IPA) merupakan suatu ukuran yang menggambarkan perlindungan terhadap anak yang dihitung berdasarkan 5 klaster yaitu : 1. Hak sipil dan kebebasan kondisi 2. Lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif 3. Kesehatan dasar dan kesejahteraan 4. Pendidikan, pemanfaatan waktu Juang dan kegiatan budaya 5. Perlindungan khusus x 100.000 Jumlah perempuan yang mengalami kekerasan Jumlah penduduk perempuan Jumlah Pasangan usia subur (PUS) yg sedang menggunakan KB modern Jumlah seluruh PUS 100 n at xX n i x 100% | n IPA Modern Modern x No 9 |||| Perangkat Daerah Pangan dan Hortikultura ‘Dinas Lingkungan ‘Hidup dan Kehutanan Dinas. Pangan, Tanaman Indikator Kinerja Utama “(mC PR) Skor PPH Keter sediaan- Persentase wilayah rentan pangan | Pesentase peningkatan keamanan pangan segar_ | Jumlah angka yang dicapai ‘dalam kera agaman ketersediaan kelompok pa: igan (% AKE xbobot masing- masing { kelompok pangan) | FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah Kecamatan yang rentan pangan dibagi jumlah kecamatan di Provinsi Riau dikali 100 Selisih persentase keamanan segar tahun berkenaan dengan tahun sebelumnya dibagi persentase keamanan segar tahun sebelumnya dikali 100 Jumlah Produksi Tanaman Pangan | dan Hortikultura (Durian) — _ Jumlah Produksi Tanaman Pangan | dan Hortikultura(Cabe) Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Jagung) Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura (Padi)_ Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Air laut [P;= i Dimana : Li = Konsentrasi baku peruntukan air (j) Ci = Konsentrasi sampel parameter kualitas air (i) IP; = Pencemaran bagi peruntukan (j) IP; = (Ci/Ly, C2/L2), ww) (Ci/Li}) Maksimum = ‘Nilai maksimum dari Ci/Li (Ci/Li,) Rata-rata = Nilai rata-rata dari Ci/Li h IKAL= », Qiwi i=i Dimana: Qi = Sub indeks untuk parameter kualitas air kei Jumlah ttanaman yang menghasilkan pada tahun berkenaan dikali produktivitas tahun ber kenaan (Angka Tetap dari BPS Provinsi Riau) Jumlah luas panen cabe tahun berkenaan dikali produktivitas tahun ber kenaan (Angka Tetap dari BPS Provinsi Riau) Jumlah luas panen jjagung tahun ber kenaan dikali produktivitas tahun ber kenaan (Angka olahan Dinas Pr PH Provinsi Riau) ~Jumlah luas panen padi tahun berkenaan dik ali produktivitas tahun ber kenaan (Angka tetap dari BPS Provinsi Riau ho n n 2 [liad + (C/Lise 10 No Peragkat Daerah Indikator Kinerja Utama | ‘Indeks Kualitas Udara Persentase Penurunan Emisi GRK Sektor Limbah |-Indeks Kualitas Lahan | FORMULASI PERHITUNGAN W. = Bobot parameter kualitas air ke i n = Jumlah parameter kualitas air50 IKU = 100 -

(55)(leu ~ 0,1) _ Indeks NO2 + Indeks S02 2 Rata — rata NO2 Baku Mutu Fu Indeks NO2 = Rata — rata S02 Baku Mutu Eu Indeks SO2 = Rata-rata NOz = Rerata hasil pengukuran NO dari kabupaten/kota Rata-rata SO, = Rerata hasil pengukuran SOz dari kabupaten/kota Besaran Emisi GRK tahun i — Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya- x 100 __i= Tahun yang ingin diketahui IKL = 100 84,3 (| DKK) 100) )x—2 = LW *543 | Dimana: DKK = Dampak Kanal dan Kebakaran di Kesatuan Ekosistem Gambut LTL = Luas Tutupan Lahan LW = Luas Wilayah kabupaten/xota atau provinsi ( ) — : 11No | Perangkat Daerah ‘Dinas Per hubungan DinasInformatika Dan StatistikDinas ~ Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan MenengahDinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Indikator Kinerja Utama Sektor Kehutanan " Indeks Kepuasan Masyarakat | In deks Desa Persentase Tata | . 'Pemerintahan Desa Yang Baik Dan Komunikasi, Persentase _ Akuntabel 'Indeks Kinerja Layanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Pelayaran Nilai Keterbukaan Informasi Publik Indeks Domain Kebijakan Internal SPBEPersentase Pemantaatan Data Sektoral | Koperasi Aktif bersertifikat “NilaiBahan Meningkatnya Ekspor dan Ketersediaan Kebutuhan Pokok Masyarakat Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Industri PengolahanPersentase Penurunan Emisi GRK Membangun | (Persentase Desa Mandiri) — Kelola FORMULAS! PERHITUNGAN ~ Besaran Emisi GRK tahun i — Besaran Emisi GRK tahun n sebelumnya Besaran Emisi GRK tahun sebelumnya | i= Tahun yang ingin diketahui x 100 Respon masyarakat ter hadap pelayanan yang diper oleh dari penyelenggar a administrasi kependudukai in dan yumlah Desa Mandiri x 100% _ Jumlah Desa_ Jumlah Desa Cepat berkembang Jumlah Desa se Provinsi Riau x 100% Rata-rata persentase pemenuhan layanan Lalu lintas dan angkutan jalan (LL AN) dan 1 Pelayaran SKM = Total dari Nilai per sepsi per unsur Total unsur yang terisi *Nilai penimbang Hasil Penjumlahan dari : Jumlah dari nilai tingkat kematangan dibagi Jumlah Indikator Jumlah permintaan data sektoral tahun N Jumlah ketersediaan data sektoral tahun N *Data terkumpul berlambah 100 per tahun Jumlah Koperasi aktif bersertifikat dalam 1 tahun x 100% Ket: __Jumlah seluruh koperasi aktif x 100% Y= C+G+1(X-M) Y = Pendapatan Nasional = Konsumsi Rumah Tangga I = Investasi G ya aL Ut ki ch p 12 d 13 / 14 b si Cc No | Per angkat arah Indikatr Kinerja Utama | FORMULASI PERHITUNGAN ! | G = Pengeuaran | Pemrintah X = Ekspor 'M=Impor_ _ 15 | Dinas Penanaman Modal | Jumlah_ Pelayana Publik yang Indeks KeKepuasan Masyarakat (dari ‘OPD) | dan Pelayanan Terpadu | berbasis Inovasi Satu Pintu (RPJMD) Total dari Nilai dari persepsi per unsur x nilai penimbang | Total Unsur yang terisi _| Realisasi Investasi Jumlah, Proyek Investasi -PMA/PMDN yang terealisasi 16 | Dinas Kepemudaan dan Jumlah Atlet Yang Mengikuti Event | Atlet dihitung dari Single Event dan Multi Event ditingkat wilayah dan nasional yang diikuti Olahraga Wilayah dan Nasional | (POPNAS, POSPENAS, PRA POPNAS, PEPARPENAS, PON, Kejurnas antar PPLP) | | Persentase Partisipasi Pemuda Jumlah Pemuda yang aktif berorganisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan Dalam Organisasi Kepemudaan dan 0% Jumlah Pemuda yang ada Organisasi Sosial kemasyarakatan — Persentase Partisipasi_ + Pemuda dO Jumlah Pemuda yang berwirausala, 100% dalam ekonomi mandiri ! Jumiah Pemuda yang ada 9 17 | Dinas Kebudayaan_ Persentase Budaya Melayu Riau Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dilindungi voy J 7 0 yang Dilindungi Jumiah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Budaya Melayu Riau Jumlah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan 100% j g x ‘0 yang Dikembangkan Jumlah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan Persentase Budaya Melayu Riau Jumtah Data Objek Pemajuan Kebudayaan yang dimanfaatkan 100% ae x ) yang Dimanfaatkan Jumilah Total Data Objek Pemajuan Kebudayaan 18 Dinas Perpustakaan dan Persentase ‘Per pustakaan yang jumiath perpustakaan yang memiliki standart nasional perpustakaan 190% Kearsipan Sesuai SNP Jumlah perpustakaan yang menjadi kewenangan provinsi (SMA, SMK, Khusus, OPD dan perpustakaan Soeman [IS * ° Persentase ‘Masyarakat _ . . . menggunakan Akses Layanan Jumlah kunjungan masyarakat menggunakan layanan kearsipan data penduduk usia 15 sd 69 tahun X 100% Kearsipan n G ay 10 x x A x No | Perangkat Daerah 19 Dinas Kelautan dan Perikanan 20 | Dinas 22 | Din 23 ‘Dinas Dinas Pariwisata Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan Energi dan indikator Kinerja Utama Jumlah Produksi Perikanan Persentase | Kepatuhan Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan terhadap —_ketentuan ——Perturan Perundang-undanganPersentase pengelolaan sumberdaya kelautan dan |perikanan Jumlah kunjungan wisatawan mancanegaraJumlah kunjungan wisatawan nusantaraRata-rata lama tinggal wisatawan mancanegaraProduksi Daging Persentase Status Kesehatan Hewan Persentase Produk Hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUI) Jumlah produksi komoditas utama perkebunan _ Jumlah rumah tangga yang teraliri | Sumber Daya Mineral _| ‘listrik (KK) X= | t N Jumlah Pemotongan ternak (Sapi, Kerbau, Kambing, Domba, Ayam ras pedaging dan ayam buras X 100 FORMULASI PERHITUNGAN | 3 Hasil Produksi perikanan Tangkap + Perikanan Budidaya + Perikanan Pengolahan Dengan Penjelasan Sebagai berikut : Ci: fumlah Pelaku Usaha yang patuh Si: Jumlah Sampel pelaku usaha yang diperiksa :Jumlah Komponen Pelaku Usaha Rata-rata lama tinggal kunjungan wisatawan dalam satu tahun dikali berat karkas) _ Jumlah Produk pangan asal hewan dari unit usaha ber NKV (Nomor Kontrol Veteriner) -Populasi Hewan — Jumlah Hewan Sakit —x 100% _ PopulasiHewan aan 4 Jumlah produksi = Luas Tanaman menghasilkan (TM )x Produktivitas (Kg/Ha) / 1000 Jumlah Produk pangan asal hewan yang beredar Jumlah rumah tangga yang teraliri listrik x 100% ( N PSDKI Jun SDK yang dimanfaatkan (Ha) 100% x h al nl ul Da diperoleh du Pintu masuk dan MPD Data deroleh dari ku yur Destin isi d lay abupaten/Kota p ti li n n nj In al 21 No Perangkat Daerah ‘Sekretariat Daerah Indikator Kinerja Utama Rupiah) _ Persentase pemegang IUP yang mlaksanakan usaha pertambanga yang tertib Persentase pemakaian dan pengusahaan air tanah yang | melakukan upaya konservasi Prsentase rumusan kebijakan kesejahteraan rakyat di bidang bina mental spiritual yang dikendalikan Persentase rumusan kebijakan | kesejahteraan rakyat di bidang _ pelayanan dasar yang dikendalikan— Persentase rumusan kebijakan , kesejahteraan rakyat di bidang non _pelayanan dasar yang dikendalikan. Persentase BLUD yang berkinerja baik | Persentase BUMD yang berkinerja | baikPersentase rumusan bidang pemanfaatan _yang dikendalikan Persentase rumusan kebijakan di bidang Perekonomian dikendalikan | Nilai SAKIP- ; kebija kan di potensi SDA yang Intensitas Energi _ (TOE/Milyar | |4| _PDRB Jumlah Izin usaha pertambangan yang tertib administrasi, teknis, lingkungan dan keuangan x 100% jumlah izin Usaha pertambangan keseluruhan ° umlah pengguna air tanah yang mematuhi batas maksimal pengambilan air tanah Jumlah pengeuna air tanah yang berizin Jumlah kebijakan yang dilaksanakan oo 0 Jumlah kebijakan yang dirumuskan Jumlah kebijakan yang dilaksanakan 100% x ‘0 Jumlah kebijakan yang dirumuskan Jumlah kebijakan yang dilaksanakan x 100% Jumlah kebijakan yang dirumuskan Jumlah BLUD berkinerja baik —x 100% — JumlahSeluruh BLUD eee Jumlah BUMD berkinerja baik - x 100% —JumlahSeluruh BUMDO Jumlah Kebijakan yang dilaksanakan : x 100% Jumlah Kebijakan yang dirumuskan Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dilaksanakan ~ - x 100% Jumlah Kebijakan Perekonomian yang dirumuskan Laporan Hasil Fvaluasi (LHF) penyelenggaraan SAKIP oleh Kementerian FORMULASI PERHITUNGAN Jumlah Konsumsi Energi Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan mengukur 4 komponen SAKIP terdiri dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan x 100% 24 N x No | Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama FORMULASI PERHITUNGAN a _kinerja, dan evaluasi akuntabilits kinerj A ‘internal Persentase tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan Jumlah Dokumen yang disusun evaluasi kinerja Sekretariat daerah Jumlah Dokumen yang harus diusun x 100% Persentase Rancangan Produk umlah rancangan produk hukum daerah yang sesuai peraturan perundang — undangan 8 yang Hukum Daerah yang sesuai dengan X 100% Peraturan Perundang Undangan Jumlah rancangan produk hukum yang ada a « « a c ra Persentase Fasilitasi Penyelesaian. Jumlah fasilitasi penyelesaian masalah hukum Masalah tlukum di Provinsi Riau _ _Jumlah masalah hukum yang ada * 100% Indeks Tata Kelola Pengadan Nilai | Barang dan Jasa ; Indeks Pemerintah Daerah Persentase rumusan kebijakan_ Jumlah kebijakan yang di laksanakan Pembangunan Daerah yang | = x 100% : dikendalikan Jumlah kebijakan yang dirumuskan 25 | Sekretariat Dewan | Persentase Capaian Pelayanan ~ Jumlah realisasi layanan pelaksanaan tugas lembaga DPRD x 100% Perwakilan Rakyat | Pelaksanaan Tugas Lembaga DPRD | Jumlah target layanan pelaksanaan tugas lembaga DPRD _ 0 _ Daerah Persentase Capaian Pelayanan jumlah realisasi layanan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPRD Pelaksanaan Fungsi Legislasi x 100% Jumiah target layanan pelaksanaan fungsi legislasi lembaga DPRD Persentase Capaian Pelayanan Jumlah realisasi layanan pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPRD Pelaksanaan Fungsi ave x 100% Lembaga DPRD NB Anggaran Jumlah target layanan pelaksanaan fungsi anggaran lembaga DPRD ° Persentase Capaian Pelayanan jumlah realisasi layanan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPRD Pelaksanaan Fungsi Pengawasan — x 100% Lembaga DPRD Jumlah target layanan pelaksanaan fungsi pengawasan lembaga DPRD c © 26 | Badan Perencanaan : Indeks Perencanaan 30% sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah + 30% sinergi Pembangunan Daerah, | perencanaan pembangunan pusat dan dacrah + 40% integrasi perencanaan pembangunan daerah Jumlah Program Pemb: inpunan Daereh pada Perangkat Daer ah yang mencapar target kinerja Ting dan Sangat Tinggi Penelitian dan Per sentase > Program yang Mencapai X 100% _ Total Jumtah Program Pembangunan daerah dikalikan Pi nD n RD D 28 ; Perangkat Daerah BadanDaerahBadanKeuanganDaerah Indikator Kinerj ja Utama Target Kinerja a | Persentase Arah Kebijakan RPJMD | yang Didukung Hasil Kelitbangan ~ Pendapatan | | Rasio Efektivitas Pendapatan Asli ~ Pengelolaan Ketepatan Aset | RAPBD Provinsi Riau (beda dengan yang dan | APBD_ Daerah Rasio —_ Efektivitas Pendapaan | TransferRasio Efektivitas Lain -_ lain | Pendapatan Daerah yang Sah _ Indeks Kepuasan Masyarakat _ waktu | disampaikan)Ketepatan waktu penetapan APBD Provinsi Riau Rata-rata waktu pemprosesan surat perintah membayar (SPM) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)Persentase aset tanah, gedung serta bangunan yang telah diinventarisasi menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD Persentase Kabupaten/Kota yang menindaklajuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban penyusunan ! Persentase Kabupaten/Kota yang FORMULAS! PERHITUNGAN ~Jumlah hasil kelitbangan tahun n — 1 yang diimplementasikan _ x 100% x 100% __Jumlah hasil kelitbangan tahun n — 1 Realisasi Penerimaan PAD Target Penerimaan PAD Realisasi Penerimaan Dana Transfer x 100% Target Penerimaan Dana Transfer Realisasi Penerimaan Lain — lain Pendapatan Daerah yang sah —x 100%
(0)__ Target Penerimaan Lain — lain Pendapatan Daerah yang sah__ Hasil survey kepuasan Masyarakat Waktu Penyampaian RAPBD - Penyampaian Rancangan KUA PPAS ke DPRD ' Waktu Penetapan APBD Provinsi Riau sesuai Ketentuan || Paling lama 2 (dua) hari sejak tanggal diterimanya SPM Kriteria yang harus dipenuhi dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Riau: 1. Kesesuaian dengan standar Akuntansi Pemerintahan 2. Kecukupan sistem pengendalian [nternal 3. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan _ 4, Kecukupan pengungkapan pada catatan atas Laporan keuangan _ Jumlah Aset Tanah, gedung dan bangunan yang telah diinventarisasi x 100% Jumlah Aset Tanah, gedung dan bangunan Jumlah Kabupaten Kota yang menyampaikan Ranperda APBD ; x 100% Jumlah Kabupaten Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda APBD | Jumlah Kabupaten Kota yang menyampaikan Ranperda Pertanggungjawaban APBD Jumlah Kabupaten Kota yang menindaklanjuti hasil evaluasi Ranperda Pertanggungjawaban APBD © x 100% No Pen embangar n 27 n n P n 1g Badan Kesatuan Bangsa Perangkat Daerah Bdan Kepegawaian DaerahBadan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Penghubung Inspektora Daerah dan Politik _Indeks Toleransi Umat Beragama Indikator Kinerja Utama Indeks Sistem Merit Indeks Profesionalitas ASN Dimensi Kompetensi _ Nilai Kepuasan Layanan Pelatihan Indeks Kepuasan Pelayanan Badan Penghubung terhadap Stakeholder Jumlah OPD = yang — mendapat Predikat WBK/WBBM Indeks Maturitas SPIP _ Level Kapabilitas APIP, Indeks Kerjasama Umat Beragama | Tingkat Level Maturitas SPIP yang hendak di capai setelah di Quality Asurance oleh BPKP FORMULASI PERHITUNGAN Indeks Komposit atas 8 Aspek Sistem Merit dengan bobot tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tatacara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di lingkungan Instansi Pemerintah Form Pengukuran [P ASN Dimensi Kompetensi (Lampiran fl Perka BKN Nomor 8 tahun 2019) Nilai Pengukuran Terhadap Kualitas Tenaga Pengajar, Penyelenggara dan Sarana Pelatihan (Permenpan tentang pelayanan Publik) Total NilaiPersepsiperUnsur x Nilai Penimbang Total Unsur yang terisi ~ Jumlah OPD ya ng d iterima usula nnya oleh Menpan RB Untuk Penilaia n WBK/ WBBM x 100% Jumlah OPD yang ditetapkan Tingkat Level Kapabilitas APIP Inspektorat yang hendak di capai yang di Quality Asurance oleh BPKP rG oF - ERURUNAN UY ERIA INDEKS | E AN UMAT KOMPOSIT POIN VARIABEL BERAGAMA | Toletansi 10 » indup bertetangga dengan penganut agama lain 10 > penpanut agama lain membeangun rumah tbadat dt | desa/kelurahan tempat tinggal Anda setelah mendapat :zin dar pemerintah setempat "100 10 7 penganut agama lain melakukan perayaan keagamaan di desa/kelurahan tempat tinggal Anda 10 ~7 anak-anak Anda bermain/berteman dengan anak-anak _penganut agama Jain No2c303132 v D 33 KA RI KE XERUKUNAN UMAT BERAGAMA YANG RUKUN No Perangkat Daerah ! Indikator Kinerja Utama .Persentase Fasilitasi Konflik Sosial Penanganan Indeks Kebebasan Indeks Kapasitas Lembaga IDI FORMULASI PERHITUNGAN ~ POIN INTERVAL 80 - 100 ¥ Konflik Sosial yang terfasilitasi tahun (n) KATEGORI | PERSEPSI“RUKUN ; 10 y berpartisipas: dalam komunitas/arganisast profes: yang inchbatkan penganut agama tain 10 terlibat usaha yang dixelola bersam teman/sahabat berbeda agama | 10 » berpartisipast dalam kegiatan lingki ngan/sosial yang melibatkan penganut agama lain | 10 > yualbeh (transaksi) dengan tetangg: /teman/kerabat /penjual berbeda apama | 10 > berkunjang ke rumah penganut aga na lain (atau rumah Anda dikunjungi penganut agama jain) 10 oy membantu teman atau letangga per panut agama lain yang ASPEK KERUKUNAN UMAT BERAGAMA ry Toleransi | » Kerpasama ¥ Jumlah Konflik Sosial tahun (n) x 100 IDE Provinsi Riau =¥*i=iP,l (Aj) IDI : Indek Demokrasi [Indonesia Pi : Nilai Penimbang dari Aspek ke i I (Ai): Indeks Aspek ke i ] : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan I (Ay) =X"=1 Pf (Yj) [(Ai) : Indeks Aspek ke i Pij : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i 1(Aij) :Indeks Variabel ke J dari aspek ke i AHP(DT Provinsi Riau =y7*i=iP\l (A,) : Indek Demokrasi Indonesia : Analytical Hierarchy Procedur ke n Perangkat Daerah Indikator Kinerja Utama Persentase Masyarakat yang Paham terhadap nilai - nilai Wawasan Kebangsaan_ I (Ai) | BijL{Aij) : AHP FORMULASI PERHITUNGAN Pi: Nilai Penimbang dari Aspek ke : { (Ai) : Indeks Aspek ke i { : 1 = Aspek Kebebasan, 2 = Aspek Kapasitas Lembaga Demokrasi, 3 = Aspek Kesetaraan 1(A) =d"=1 : Indeks Aspek ke i : Nilai Penimbang dari AHP untuk Variabel ke j dari aspek ke i Indeks Variabel ke J dari aspek ke i : Analytical Hierarchy Procedur Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan pembinaan nilai ~ nilai wawasan kebangsaan = Jumlah kelompok masyarakat GUBERNUR RIAU SYAMSUAR No Demoki is) 100 x

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…