DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2024

Nomor: 17
Tahun: 2024
Ditetapkan: 30 April 2024
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 43

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 6 (Enam) Bab dan 58 (Lima Puluh Delapan) Pasal Ketentuan Umum; Pola Tata Kelola; Rencana Strategis; Spm; Pembinaan Dan Pengawasan; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pola Tata Kelola, Rencana Strategis dan Standar Pelayanan Minimal Unit Pclaksana Tcknis Pengclolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan Permukmman dan Pertanahan. • Pasal 18 ayat [6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355] sebagaimana tclah diubah dcngan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemcrintah Pengganti Undang-Undang Nomor I Tahun 2020 tentang ebijakan Kcuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pedanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 [Covitd 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahavakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang [Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 22020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6516],

3.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana tclah diubah bebcrapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NOmor 6801),
4.Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5587, sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentaig Penctapan Pe'aturan Pererintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang Undang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor +1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856],
5.Undang Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesian Nomor 6808],
6.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum [(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005; NOmor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502 scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan emerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan euangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340], 7 Peraturan emerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan roduk Hukum Daerah [Derita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 NomOr 2036l scbagaimana tclah diubah dengan eraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tcntang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Perbentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
9.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Norr 1213 Io. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis engelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomo 1781; I. Peraturan Dacrah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Rian (Lembaran Dacrah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor +) scbagaimana telah diubah bcbcrapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Rian Nomo 5 Tahun 2024 tcntang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dacrah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau [Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5), MEMUTUSKAN PERATURAN GUBERNUR TENTANG POLA TATA KELOLA. RENCANA STRATEGIS DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL UNIT PELASANA TEKNIS PENGELOLAAN AIR MINUM DINAS PFKERJAAN UMUM. PENATAAN RUANG. PERUMAHAN, AWASAN ERMUKIMAN DAN PERTANAHAN

BAB I

PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Pemberian fleksibilitas keuangan pada BLU dituangkan daam UU Nomnor l Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemeritah Nomor 79 Tahun 2018 entang Pola Penelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Saat ini pemikiran tentang tata kelola Baden Layanan Umum telah tumbuh dan diimplementasikan secara masif pata instans pemycdia lavanan Pemerintah Sebagai turunan dari peraturar Badan Layaan mum, didaerahpun terjadi pertumbuhan pada mnsransi penyedia layanan pada Pemerintah Daera Berdasarkan Peraturan Pemerintah no b8 tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Badan uayanan U m u m Daerah adaah atuan herja Perangkat Dacrah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja erangkat Daerah di ingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk uruk memberikan peiayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari prinsipeffisiensi dan produktifias.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagad pedoman dalam pengelolaan dan ponyusunan kebijakan pada BLUD UPT PAM. Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menciptakan peningkatan pelayanan dan [lcksibilitas pengeolaan kcuangan yang dilakukan oleh BLUD UT PAM.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Gubernur ini mcliput a Pola Tata kelola, b Renstra. dan

c.SFM. BA II POLA TATA KELOLA Umum Psal 4 (I) Tata Kelola dalam pengelolaan BLUD UPT PAM berdasarkan prins1p:
a.transparans1,
b.akuntabilitas. c responsibilitas;
d.independen, dan
e.kewajaran.

(2)Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf a merupakan asas keterbukaan yang didasarkan pad kebebasan nenaglirnya informasi sehingga pihak yang membutuhkan informasi dapat langsung menerimanya.
(3)Akntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat ( I ) huruf b adalah kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada BLUD UPT PAM agar pengelolaannya dapat dipcrtanggung jawabkan ( 1 ) Responsibilitas scbagaimana dimaksud pada ayat [lJ hurul c merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehat scrta pcraturan perundang undangan [5) Independen scbagaimana dimaksud pada ayat (1) hurul d merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh tau tekanan dari pihak mana pun yang tidak sesuai dcngan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat. [6) ewajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (l) hurut c merupakan keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak dan kewajiban stakeholders yang timbul bcrdasarkan perjanjian dan peraturan perundang undangan.

Pasal 5

Ruang lingkup Pola Tata Kelola BLUD UPT PAM memuat

a.kelembagaan,
b.prosedur kerja,
c.pengelompokan fungsi pelayanan,
d.pengelolaan sumber daya manus1a,
e.pcaglolaan keuangan BLUD; dan
f.pengeiolaan limbah.

Pasal 6

( I Sumber Daya Manusia BLUD UT PAM terdiri atas:

a.Pejabat Pengelola;dan
b.Pegawai. -7 ) Pejabat Pengelola sebagaimana yang dimaksud pada ayat (I) huruf a bertanggungiawab terhadap kinerja u u n operasional, pclaksanaan kebijakan Fleksibilitas dan keuangan LUD dalam pcmbcrian layanan (3] Pegawai scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD

(1)Pejabat Pengclola dan Pegawai berasal dari.
1. a.pegawai negeri sipil; dan/atau
2. b.pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketcntuan peraturan perundang-undangan [5) BIUD UPT PAM dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan egawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya. (6] Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat [5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan kcuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan (7 Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenago prolesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5] apat dipekerjakan secara kontrak atau tetap
(8)Pejabat Pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat 5l diangkat ntuk masa jabatan paling lama 5 [lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk l [satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
(9)Pengangkatan kembali untuk masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluhj tahun 10) Pcngadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimasksud pada ayat (5 dilaksanakan sesuai dengan jumah dan komposisi yang telah disctujui PPKD ( 1 1 ) Pejabat pengclola BLUD UPT PAM trdiri dari
1. a.Pemimpin B L U D UPT PAM,
2. b.Pejabat Keuangan, dan
3. c.Pejabat Teknis (121 Pemimpin BLUD UPT PAMsebagaimana dimaksud pad ayat [( 1 H J hurufa, adalah Kepala UPT PAM (13 Pcjabat keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat ( l l ) hurufb, adalah Kepala Tata Usaha (14] Pcjabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 1 J huruf c, terdiri dari Kcpala Seksi Penyedian dan Pemeliaraan Air ersih dan Kepala Seksi Monitoring da Evaluasi asal 7 (1 Pejabat pengelola scbagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat ( 1 1 ) diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur - [2) Pemimpin BLUD UT PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12) bertanggung jawab kepada Gubernur.
(3)Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis scbagaimana dimaksud asal 6 ayat (13) dan ayat 1l) bertanggungiawab pada Pemimpin BLUD UPT PAM (I) Pemimpin BLUD UPT PAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (12), mempunyai tugas
1. a.memimpin, mcngarahkan, membina, mengawasi, engendalikan dan mengevaluasi penyclenggaraan kcgiatan BLUD UPT PAM agar lobih cfisien dan produktif;
2. b.merumuskan penetapan kebijakan tcknis BLUD UPT PAM serta kewajiban lainnya sesuai dcngan kebijakan yang tclah ditetapkan oleh Gubernur;
3. c.menvusun Renstra;
4. d.qenyiapkan RBA;
5. e.mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Gubernur scsuai dengan ketentuan peraturan perundang-unangan, monetapkan pejabat lainnya scsuai dengan kebutuhan BLUDy UPT PAM sclain pejabat yang telah ditetapkan dcngan ketentuan peraturan perundang undangan,
6. g.mengoordinasikan pclaksanaan kebijakan BLUD UT PAM yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat tcknis, mengendalikan tugas pengwasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungiawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD UPT PAM kepada Gubernur;
7. h.tugas lainnya yang ditetapkan oleh Guibernur sesual dengan kewenangannya (21 Pemimpin BLUD UPT DAM dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagairana dimaksud pada ayat ( l ] , mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan; (3 Pemimpin BLUD UPT PAM bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang

Pasal 9

(1 Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam asal 6 ayat (13), mempunya tugas: a, merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan,

b.mcngkoordinasikan penyusunan R3A;
c.menyiapkan DPA.LUD;
d.mclakukan pengelolaan pendapatan dan belanya,
c.menyelenggarakan pengelolaan kas; .9.
f.melakukan pengclolaan utang, piutang dan invest1asi,
g.menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada di bawah penguasaannya manaemeninformasis1stemh menyclenggarakan keuangan
i.menyelenggarakan akuntasi dan penyusunan laporan keuangan, an tugas fungsi dengan ditetapkan olehlainnya yang UT PAM melaksanakan tugs Pemimpin BLUD kewenangannya Pejabat Keuangan dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat [(I), mempunya sebagai penanggung jawab keuangan. J

(2)(3] Pejabat Keuangan dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (I) dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran,
(4)Pejabat Keuangan, Bendahara Penerimaan dam Benda hara Pengeluaran harus dijabat oleh Pegawai Negeri Sipil

Pasal 10

( 1 ) ejabat Teknis scbagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1+l mempunya tugas

a.menyusun pcrcncanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di BLUD UPT PAM;
b.melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dcngan RBA;
c.qemimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pclayanan BLUD UPT PAM; dan ditetapkan oleh sesuai dengan d melaksanakan tugas lainnya yang Gubernur dan/atau pem1mp kewenangannya.

(2)Pejabat Teknis dalam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat [l), mempunyai fungsi sebagal penaggungiawab teknis di bidang masing-masing. [3] elaksanaan tugas Pejabat teknis scbagammana dimaksud pada ayat (l), berkaitan dcngan pelayanan BLUD UPT PAM serta manajemen pengendalian mutu standarisasi pclayanan, standarisasi operasional prosedur, administrasi pengujian, peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dan peningkatan sumber daya lainnya
1. a.Pehlina tcknis dan pembina keuangant
2. b.Satuan pengawas internal, dan
3. c.Dewan Pengawas

Pasal 12

( I ) Pembina tcknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal I hurufa yaitu epala Dinas. [2) Pembina keuangan scbagaimana dimaksud dalam asal I hurufa vaitu p p 1 12)

Pasal 13

Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam l Pasal 1 1 huruf b dapat dibentuk olch Pemimpin BLUD UJPT PAM untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktek bisnis yang schat Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud pata avat [l), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung di bawah emimpin BLUD UPT PAM.

(3)Pembcntukan Satuan Pengawas Internal dapat mempcrtimbangkan:
1. a.keseimbangan antara manfaat dan beban,
2. b.kopleksitas manajemen, dan
3. c.volume dan/atau jangkauan pelayanan '

Pasal 14

(1)Tugas Satuan Pengawas Internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, membantu manajemen untuk:
1. a.pcngamanan harta kekayaan,
2. b.penciptaan akurasi sistem informasi keuangan, c . penciptaan efisiensi dan produktivitas; dan
3. d.pendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dala pencrapan praktek bisnis yang sehat [2) Untuk dapat diangkat sebagai Satuan Pengawas Internal harus memenuhi svarat
4. a.sehat jasrani dan rohani,
5. b.memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD UPT PAM;
6. c.memahami penyclenggaraan pemerintahan daerah,
7. d.memahami tugas dan fungsi BLUD UPT PAM;
8. c.memiliki pengalaman teknis pada BLUD UPT PAM,
9. f.berijazah paling rendah D-3 [Diploma -3); - I L g Dengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
10. h.berusia paling rendah 30 /tiga puluhj tahun dan paling tinggi 55 [lima puluh Lima) tahun pada saat mendafta pertama kali; tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidona yang mergikan negara atau keuangan dacrah, tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
11. k.mempunyai sikap independen dan obyektif

Pasal 15

(1)Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal I l huruf c dapat dibentuk olch Gubernur 2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tigal orang atau 5 (lima) orang. [] Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tigal orang sebagaimana diraksud pada ayat [2) untuk BLUD yang merilikt:
1. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp.30.000.000.000,- {tiga puluh milyar rupiah) sampa dcngan Rp. 100.000.000.000,- [scratus milyar rupiah}; atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir . - sebesar Rp. 150.000.000.000,- (scratus lima puluh milyar rupiah] sampai dengnn Rp. 500,000.000.000, lira ratus milyar rupiah).
(4)Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk 3LUD yang memiliki
1. a.Realisasi pendapatan menurut laporan realisasi naran 2 (dua) tahun terakhir lebih besar dari RD. 100.000.000.000, [seratus milyar rupiah), atau
2. b.Nilai asset menurut neraca 2 sebesar RD.500,000.000.000, rupiah).

Pasal 16

(dua) tahun terakhi [lima ratus milyar (l) Anggota Dewan engawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) terdiri atas unsur

a.1I (satu) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD UT PAM,
b.I [satu) orang pcjabat Perangkat Daerah yang mnembidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
c.I(satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD UPT PAM 2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam asad I4 ayat (4) terdiri atas unsut -12
a.2 (dua) orang pcjabat Perangkat Dacrah yang membidangi kegiatan BLUD UPT PAM;
b.2 (dua) orang pejabat Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan daerah,
c.I [satu) orang tcnaga ahli yang sesuai dengan kegiatan LUD UPT PAM (3] Tenaga Ahli sebagairana dimaksud pada aya (1 huruf c dan ayat [2) huruf c dapat bcrasal dari tenaga prdfessional, atau perguruan tinggi yang memahami ugas dan fungsi, kegiatan dan layanan BLUD UPT AM ) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pauda ayat (1) dan ayat [2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD UT PAM.

(5)Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pcjabat Pengelola diangkat (6] Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan, meliputi;
1. a.sehat jasmani dan rohani;
2. b.memiliki keahlian, integritas, kcpemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi Yang tinggi untuk memajukan dan m~ngembangkan LUD UT PAM; c memahami penyelenggaraan pcmerintahan daerah,
3. d.memiliki pengetahuan yang memadai tugas dan fungsi BLUD UPT PAM,
4. e.menvcdiakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tu@asnya;
5. f.berijazah paling rendah S-I (strata satu),
6. g.berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1 1 ayat [,
7. h.tidak pernah menjadi anggota direksi, dewan pengawas, atau komisaris yang dinyatakan borsalah menycbabkan badan usaha yang· dipimpinnya dinyatakan pailit; tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
8. j.tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon cpala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Isi peraturan

Teks43PDFHirarki

Memuat teks peraturan…