DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 17 Tahun 2025

Nomor: 17
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 8

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang biaya penunjang operasional yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur. Pergub ini merupakan pedoman yang meliputi: a. penganggaran; b. penggunaan; dan c. penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 8 hurufh Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan untuk pelaksanaan tugas-tugas, kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya penunjang ooperasional yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa untuk akuntabel dan tertib administrasi dalam pelaksanaan biaya penunjang operasional diperlukan suatu Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur dan Wakil Gubernur; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Biaya Penunjang Operasional Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736); 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 8. Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028); Menetapkan :

9.Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 10.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041); 11.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN_ BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL GUBERNUR RIAU DAN WAKIL GUBERNUR RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Daerah adalah Provinsi Riau.
2.Gubernur adalah Gubernur Riau.
3.Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Riau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 4. Biaya Penunjang Operasional yang selanjutnya disingkat BPO adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur. 5. Penganggaran adalah rencana keuangan tahunan yang dipergunakan untuk mendanai kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan pada prinsip pencapaian efisiensi dan efektifitas alokasi data. 6. Pertanggungjawaban adalah laporan yang memuat pengelolaan sumber dana yang digunakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan tujuan yang ditetapkan secara periodik. 7.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi: a. b. Cc.

(1)
(2)
(3)Penganggaran,; penggunaan; dan penatausahaan dan Pertanggungjawaban.

BAB III

PENGANGGARAN

Pasal 3

BPO dianggarkan dalam APBD pada Kelompok Belanja Operasional, Jenis Belanja Pegawai, Obyek Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta Gubernur /Wakil Gubernur, Rincian Obyek Belanja Dana Operasional Gubernur /Wakil Gubernur dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penganggaran BPO sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang umum. Besarnya BPO Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan berdasarkan klasifikasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut:

a.sampai dengan Rp 15 milyar paling rendah Rp 150 juta dan paling tinggi sebesar 1,75%;
b.di atas Rp 15 milyar s/d Rp 50 milyar paling rendah Rp 262.5 juta dan paling tinggi sebesar 1%;
c.di atas Rp 50 milyar s/d Rp 100 milyar paling rendah Rp 500 juta dan paling tinggi sebesar 0,75%;
d.di atas Rp 100 milyar s/d Rp 250 milyar paling rendah Rp 750 juta dan paling tinggi sebesar 0,40%;
e.di atas Rp 250 milyar s/d Rp 500 milyar paling rendah Rp 1 milyar dan paling tinggi sebesar 0,25%;
f.di atas Rp 500 milyar paling rendah Rp 1,25 milyar dan paling tinggi sebesar 0,15%.

BAB IV

PENGGUNAAN

Pasal 4

(1)Komposisi BPO untuk Gubernur sebesar 60% (enam puluh persen) dan untuk Wakil Gubernur sebesar 40% (empat puluh persen).
(2)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur menjalani masa tahanan (status tersangka) maka tidak diberikan BPO.
(3)Dalam hal Gubernur berhalangan sementara, Gubernur tidak diberikan BPO, sedangkan Wakil Gubernur melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur, maka diberikan BPO sebesar BPO Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu sebesar 60% (enam puluh persen).
(4)Dalam hal Gubernur atau Wakil Gubernur diberhentikan sementara dan/ atau tetap berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan maka tidak diberikan BPO, sedangkan Gubernur atau Wakil Gubernur yang melaksanakan tugas dan kewenangan Gubernur, maka diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).
(5)Dalam hal Gubernur diberhentikan sementara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak ada Wakil Gubernur, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (Pj) Gubenur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).
(6)Dalam hal Gubernur dan Wakil Gubernur berakhir masa jabatannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan, Pejabat yang ditunjuk sebagai Penjabat (P}) Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan diberikan BPO sebesar 80% (delapan puluh persen).

BAB V

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 5

(1)Penatausahaan penggunaan BPO menggunakan mekanisme Pembayaran Langsung secara tunai.
(2)Kelengkapan pengajuan Pembayaran Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.surat pengantar surat permintaan pembayaran langsung;
1. b.ringkasan surat permintaan pembayaran langsung; dan
2. c.rincian surat permintaan pembayaran langsung.
(3)Pertanggungjawaban pembayaran BPO dalam bentuk kuitansi/bukti tanda terima yang ditandatangani Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai_berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal Pj, GUBHRNURRIAU RAHMAN HADI Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. SEKRETARIS-BAERAH PROVINSI RIAU, MUHAMMAD TYUFIQ OESMAN HAMID BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR Salinan Sesuai Dengan adeTAH p PALA BIRO HUKI| HARMADI, SH Pembina (IV/a) 19840326 200903 1 003

Isi peraturan

Teks8PDFHirarki

Memuat teks peraturan…