DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2019

Nomor: 18
Tahun: 2019
Ditetapkan: 5 April 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

- Dalam Peraturan ini berisi 10 (Sepuluh) bab dan 27 ( dua puluh tujuh) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Ruang Lingkup; Destinasi Pariwisata Halal; Pemasaran dan Promosi Pariwisaata Halal; Industri Pariwisata; Kelembagaan; Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan; Sanksi Administratif; Pembiayaan; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

MEMUTUSKAN: Menetapkan : pERATURAN GUBERNUR TENTANG PARIWISATA IIALAI. Peraturat Daerah provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2OO4 Tentarg Rencana Induk pengembalgun e..i_i".J b.liin Riau (Lembaran Daerah provinii Riau iahun 2OO4 No;;4i, Peraturan Daerah provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2Ol4 tenrang Rencana pembangunan .langta ir.tenengatr--oaiiih qiPJMD) provinsi Riau Tahun 1or+_zO to" 1i"*t"r." Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor ? *;A;;;;; telah. diubah dengan peraturan Daerah provinsi Ri"; N;;;; I Tahun 2OIB tentang perubahan Afas peraiuran Daerah rrovtnsl R{au Nomor 7 Tahun 20-i4 tentang Rencana Pembangunan J-angka Menengah Oaerah 1RelV5; erovinsl Krau 'tahun 2Ol4-2O19 {Lembaran Daerah provinsi Riau Tahun 2018 Nomo. |: Peraturar Daerah provinsi Riau Nomor Z Ta:nrl.r 2016 Tentang Pengembangan Kepariwisafaan dan Tujuan Wisata {Lembaran Daerah prorinsi Riau Tahun 2016 Nomor 7\: 9.

BAB I

KETENTUAN UMUM pasal L Dalain Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengal:

Pasal 2

Maksud Peraturan Gubernur ini yakni untuk memberikan keamanal dan kenyamanan pelayanan kepada wisatawan agar dapat menikmati kunjungal wisata dengaa aman, halal dan juga dapat rrremperoleh kemudahan baei wisatawal dan pengelola d ala-rn kegiatan kepariwisataan pasal o Peraturarr Gubermrr ini bertujuan sebagai pedoman bagi pengelola pariwisata data-m memberikal pelavaian Pariwisata H a1a1 kepada wisatawan. AAB II RUANG LINGKUP pasal 4 Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

a.destinasi Pariwisata Halal; b.pemasaral dal promosi Padwisata HaIaI;
c.industri pafiwisata;
d.kelembagaan;
e.pembinaan darl pengawasan; dan
f.pembiayaan.

BAB III

DESTINASI PARI TISATA HALAL

Pasal 5

Destinasi Pariwisata Halal meliputi atraksi wisata alam, wisata budaya dan buatan, Pengelola Destinasi Pariwisata Halaf sebagaimara dimaksud pada ayat (1) harus membangun fasilitas uIrIuIn untuk mendukr-rng kenyarnanairr aktivitas kep ariwisataan hala1. Fasilitas umum sebagairnana dimaksud pada ayat (2) meliputi: a.tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim; dan b.fasilitas bersuci yang memenuhi standar syari'ah.

Pasal 6

Pemberdayaal masyarakat melalui Pariwisata Halal rneliprrti:

(1)(21 (s)
(1)
1. a.penguatan kesadaran rnasyarakat; b.peningkatan kapasitas dan peran masyar.akat dalam pengelolaal usaha; dan
2. c.peningkata-n pendapatan masyarakat,
(2)Penguatan kesadaran masyarakat sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaluka; dalarn bentuk sosialisasi tentang penyelenggaraan pariwisata Hafal.
(3)Peningkatan kapasitas dan peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b m;hputi: a.meningkatkan pemahana!, dukungal dan partisipasi masyarakat da1am mlwujudkan pengelolaan Pariwisata Halal; b.meningkatkan motivasi dan kemampua! masyarakat alam pengelolaar pariwisata Halal; dan
1. c.melibatka! masyarakat dalam perumusar-r kebijakal yang terkait dengan pariw.isata Ha-1a1.
(4)Peningkatan pendapataJr masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
1. a.menciptakan kesempatal; dan b.memberikan insentif.
(1)
(2){3}

Pasal 7

Kebijakan pengembangan investasi pariwisata Halal meliputi:

a.peningkatarr insentif investasi sesuai dengan peraturan pemndang-undangan;
b.pemberial kemudahan investasi; dan
c.peningkatan promosi. Peningkatan insentif investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a. meliputi:
a.meningkatkan pemberian keringa:tan pajat secara gradual untuk investasi penanarna1l modal asing di sektor Pa:-iwisata Ha1a1; dan
b.meningkatkar perbaikan jasa pelayanan pajak untuk investasi penanarnan modal asing di sektor Pariwisata Halal. Pemberian kermrdahan investasi sebagaimala dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
a.mengembangkal debirokratisasi investasi di bidang pariwisata; dan
b.mengembangkan deregulasi peraturan yang menghambat peljzit;.anf,. {4) Peningkatan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
a.menyediakan in formas: di kawasan pariw.isata; peluang investasi
b.meningkatkan promosi investasi bidang padwisata di dalam negeri dal luar negeri; dan
c.meningkatkan sinergi promosi penanamar modaJ pariw"isata dengan sektor terkait.

BAB IV

PEMASARAN DAN PROMOSI PARIIVISATA HALAL

Pasal 8

Pemerintah Daerah dan pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakal pemasaran dan pro_o*i penyelenggaraare pariwisata Halal Strategi dalam pemasaran dan promosi pariwjsata Ha1a,l sebagaimana dimaksud pada ayat 1f) aapat dilal<ukan dalam bentuk kegiatan:

a.pemetaan dan analisis peluang pasar. dal peiintisan pemasaran ke pasar potensial;
b.pengembangan dan pemanrapan cltra Daerah sebagai destinasi pariwisata HaJaI;
c.pengembangan citra kepar.iw.isataan Daerah sebagai destinasi pariwisata Halal yang aman, nyamar dan berdaya saing;
d.peningkatan peran media komunikasi pemasarajl dalam memasarkan dan mempromosikan Padwisata Hala1; dan
e.pengembangan kemitraan pemasaran yang terpadu, sinergis, berkesinarnbunqan - d; berkelanjutan.

Pasal 9

Pelaksanaan pemasararl dan promosi pariwisata Hala,l sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 dapat melibatkan BPPD, DSN-MUI, BPJPH, ASITA, ASPI, APJI, FKD, PHRI dan HPL Industd pariwisata konvensiona-l sebaqaimala dimaksud pada ayar (1) wajib menyediakan: (r) (21

(1)
(2)-B-
1. a.arah kiblat di kamar hotel;
2. b.informasi masjid terdekat;
3. c.tempat ibadah bagi wisatawan dan kar5zawan muslim;
4. d.keterangan tentang produk ha,lal/tidak halal;
5. e.tempat berwudhu ya:rrg terpisah antara laki_lakr dan perempual;
6. f.saraita pendukrrng rrntuk rnelaksanakal sholat. dan
7. g.tempat urinoir yang terpisah artara laki_laki darr perempuan dan memudahkan untuk bersuci.

BAB V

INDUSTRI PARIWISATA

Pasal 12

(1)Industri Pariwisata Halal sebagaimana dimaksud dalam Pasai 1l terdiri atas:
1. a.akomodasi;
2. b.biro perjalanan;
3. c.restoran; dan
4. d.SPA;
(2)Pengelolaan industri Pariwisata Halal mempedomani ketentuan yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Paragtaf 2 Akomodasi

Pasal 13

(1)Pariwisata Ha,la1 harus memiliki akomodasi sesuai standai syariah.
(2)Standar syari'ah sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)setelah memperoleh sertifikasi dari DSN-MUI.
(3)Standar syari'ah sebagairnala dirnaksud pada ayat (2) meliputi aspek:
1. a.produk;
2. b.pelayanal; dan
3. c.pengelolaan. 14) Dala,rn haj,.sjandar syariah sebagaimana dimaksud pao.a.ayat (2) beium terpenuhi, maj<a al<omodasi paline seorkrL memenuhi hal_hal sebagai berikut:
4. a.tersedia fasilitas yang layak untuk bersuci;
5. b.rersedia. fasilitas yarlg memudahkan untuk oert oadatl;
6. c.tersedia mal<anar dal minuman halal;
7. d.fasilitas ^darr suasana yartg arnan. nyamar dan kondustl untuk keluarga dan bisnis; dan
8. e.ter1aga kebersihal sanitasi dan lingkungan. paragraf g Penyedia Makanarr dan Minuman pasal 14 Penyedia makanan dan minumarl dalam pariwisata Ha-lal meliputi restoran, bar (kedai), f.af., aan;as. boga. Penyedia makanan dal minumal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki sertifik? h;J yang menjamin kehalalarr makalan/minuman vang disajikan. mulai dari penyediaarl banan baku sampal proses penyajian yang dibuktikan dengan serrifikar halal- Dalam hal sertifikat halal belum terpenuhi, setiap penyedia maf<anan dan rninurrran naru! mencantumkat tulisal hatal/nonhalal pada setiap jenis makanan/minumar dan terjaga lingkungan yang sehat dan bersih.
(4)Makanarr da:r minumal halal sebagaima:ta dimaksud pada ayat (2) sesuai staaldar yang ditetapkan oleh DSN-MUI.
1. a.ruangatl perawatan untuk pria darl warlita yang terpisah;
2. b.terapi pikiran (mind therapgJ darl terapi olah fisik tidak mengarah pada pelanggaral syari,ah;
3. c.terapis pria khusr-rs untuk pria dan terapis wanita khlrsus untuk wanita; dan
4. d.sarana yang rnernudahkan untuk sholat.
(1)
(2)
(3)_10_ pasal 16
(1)Setiap pengusalea SpA, Sauna dan criya pijat Halal wa,jib menggunatan produk berlogo halai resriri.
(2)Produk berlogo halal resmi sebagaimaaa dimaksud pada ayat (1) antara lain:
1. a.bahan rempa1l;
2. b.lulur;
3. c.masker;
4. d.aroma terapi; dan
5. e.bahan-baha:t perawatarr wajah, rarnbut, tangan dal kuku. paragraf s Biro Perjalanan Wisata Halal

Pasal 17

Setiap Pengelola Biro Perjalanan pariwisata Hala-l wajib:

a.rnemaharni pengelolaan destinasi pariw.isata Halal;
b.menyediakan informasi tentang paket pa_riwisata Halal darr perilaku wisatawan (code of conduci) pada destinasi Pariwisata Halal; dan
c.rnenyelenggajal<all paket perjalanan wisata ya]1g sesuai dengalr kriteria Pariwisata Hala.l berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOp) yang mempedomari ketentuan DSN-MUI. pasal 18 Setiap pialnuwisata pada Biro Perjataral Pariwisata Halal wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
a.memaharni dan mampu melaksanaka:e nilai-nilai syariah dalam menja_lankan tugas;
b.berakhlak baik, komunikatif, ramah, jujur dal bertanggung jawab;
c.berpenampilan sopan sesuai dengan nilai dan etika Islami; dan
d.rnemberikan nilai-nilai Islami selama dalam pe{alanan wlsata.

BAB VI

KELDMBAGAAN

Pasal 19

(1)Kelembagaan dalam penyelenggaraan Pariwisata HaIaI terdiri atas:
1. a.kelembagaal Pemerintah Daerah; dal h h^. nFnFrihtal.
(2)
(3)_11_ Kelernbagaan pemerintah Daerah sebagaima:ra *,:1_"" O pada ayat (.1) huruf . *.ripuii -e.-ringf.l uaeran yang terkair dengan penyelenggar:aan kepariwisataan yalg dikoordinaiikan ;lehDin;: Kelembagaal nonpemeriotah sebagaimana dimaksud pada ayar { iJ huruf b meliputi orgalrisasi yang terkaii oe-ngan kegtatan kepariwisaraan l ang meliputi DSN . MUI, BPJPH, BPPD, ASITA, ASP], AFJI, T O, PTTNi, ICA, IKABOGA, dal HpL pasal 20 Pengembalgan kelembagaar pariwisata Halal harus ouan<ukar me.lalui: ".5:_?i9l:i"l anrar Perangkat Daera}l rerkair dan dengan remerrntatr kabupat en/ kora;
1. b.optimalisasi perarr organisasi pariwisata non pemerintah di Daeratr; dan
2. c.optlmalisasi kemitraan usaha pariwisata Halal antara Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat
(2)
(1)BAB \rII PEMBINAAN, PENGAIVASAN DAN PELAPORAN pasal 22 Pembinaal sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 1 ayat (1) harus melibatkan DSN-MUI, BpJpH. Selain melibatkal DSN-MUI sebagaimara dimaksud pada ayat (1), pembinaan dapat melibatkan BppD, PHRI, ASITA, ASPPI, APJI, FKD, dart HPI. Pembinaan sebagaimala dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
1. a.sosialisasi;
2. b.stimulasi; dan
3. c.bimbingan darr pelatihai.
(2)(U
(3)
(1)
(2)
(3)_12- l::fi::.,"" sebagaimana dim.aksud pada ayar (lJ olraxsanakan oleh Dinas dan dapat melibatkan OSirll M-UI, BPJPH, BPJPH, BPPD, Prrru, ASriA, ESFFI'ii;i FKD, dan HPI. l::fl::_"",.- sebagaimana dimaksud pada ayal (2) clual<sanakarr dalaln bentuk:
1. a.monitoring; dan
2. b.evaluasi.

Pasal 24

Hasil pembinaal dar: dimaksud dalam pasal kepada Gubernur. pengelola yang melanggar kelentuan seDagarmana d.imaksud dalam pasa,l i O aval l2)- Pasal t6. pasal j7 ayaL (IJ. dan p;'"J 'iA dikenakal sanksi administrasi.

(2)Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat benjrpa:
1. a.teguran lisarr;
2. b.teguran tertulis; c- penghentian sementara kegiatan;
3. d.penghentian tetap kegiatan;
4. e.pencabutan semenl a_ra izin;
5. f.pencabuta:r tetap izin: dan/atau
6. g.denda administratif; [3) Tala . cara pengenaan sanksi adminisrrasi febfSamlna dimaksud pada ayat (2) diatur jebih ranJut o.leh Kepala Dinas.
(1)pengawasan sebagaimana 22 dan Pasal 23 diliporkarr ,, s:ffiH5ili-.;#le,i:mLt (":;t)iritT "t? - l2 -
1. a.anggaran Pendapatan dal Belanja Daerah;
2. b.sumber lain yarg sah dan tidat mengikat. Halal oleh dan/atau Agar setiap pengundangan penempatannya orang mengetahuinya, memerintahkan Peraturan Gubernur ini dengan dalam Berita Daerai provinsi Riau. berlaku pada tanggai Ditetapkan di pada tanggal GUBERNUR RIAU SYAMSUAR RIAU, BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN NOMOR I Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal EKRErARrs

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…