DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2023

Nomor: 18
Tahun: 2023
Ditetapkan: 5 Mei 2023
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 12

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan Ini Berisi 4 (empat) bab dan 13 (tiga belas) pasal di antaranya Ketentuan Umum; Pergeseran Anggaran Yang Tidak Menyebabkan Perubahan APBD; Pergeseran Anggaran Yang Menyebabkan Perubahan APBD; Ketentuan Penutup.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran;

1.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3.Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan kKeuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peratuan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63}; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 4. 6. 7. 8. 1781); Menetapkan: MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR RIAU TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN. BAB! KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. 10. Daerah adalah Provinsi Riau. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau. Gubernur adalah Gubernur Riau. Dewan Perwakilan Rakvat Daerah vang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau selaku Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah dan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Inspektur Daerah adalah Inspektur Daerah Provinsi Riau. Satuan Kerja Perangkat Daerah vang_ selanjutnva disingkat SKPD adalah satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD. 2. 3. 4, 5. 6. 7. 8. 11. 12. 13. 14. 16. 17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnva disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah vang. digunakan- sebagai dasar Pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah Tim yang bertugas menyiapkan dan melaksanakan kKebijakan Kepala Daerah dalam rangka penyusunan APBD. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah vang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai BEndahara Umum Daerah. Unit SKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program. Unit organisasi vang bersifat khusus yang selanjutnya disingkat unit khusus adalah unit organisasi bersifat khusus yang memberikan layanan secara professional sesual dengan ketentuan peraturan perundang- undangan. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya. Kuasa PA yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberikan kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas - 15 dan fungsi SKPD.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini yaitu :

a.Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD. Pergeseran anggaran vang menvebabkan perubahan APBD.

BAB II

PERGESERAN ANGGARAN YANG TIDAK MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 3

Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD vaitu :

a.pergeseran antar objek dalam jenis vang sama;
b.pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama;
c.pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama; dan d.perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek. Pergesaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)dapat dilakukan pergeseran anggaran sepanjang : tidak mengubah hasil (outcome) program;
(2)a.
1. b.tidak mengubah keluaran (output) kegiatan; . tidak mengubah keluaran (output) sub kegiatan; dan .memedomani dokumen Rencana kerja Pemerintah Daerah pada tahun anggaran berkenaan. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf d yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD dilaksanakan melalui mekanime perubahan Penjabaran Perubahan APBD tahun berkenaan dan/atau ditampung dalam !aporan realisasi anggaran. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)dan ayat (4) dilaksanakan melalui perubahan DPA- SKPD. d
(4)
(5)
(1)
(3)
(4)
(1)

Pasal 4

Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dapat dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah. Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 avat (1) huruf b, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dapat dilakukan atas persetujuan PPKD. Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

(2)hurufd, dapat dilakukan atas persetujuan PA. a.Surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran yang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan/atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran,;
1. b.Rancangan RKA-SKPD dan/atau Rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan,
2. c.Laporan realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran; dan/atau
(2)
(3)
(4)
(6)
(7)
(1)
(2)d.Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang. di tandatangani oleh PA, KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran belum terdapat realisasi atas Rekening belanja yang di usulkan dan bebas dari unsur’ korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil. PPKD melakukan penelaahan terhadap usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Hasil Telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan Kepada Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persetujuan/penolakan usulan pergeseran. Persetujuan/penolakan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada avat (3) dilakukan dalam pembahasan TAPD yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi dasar untuk melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD. Perubahan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar penetapan perubahan DPA- SKPD. Format dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak (S) terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

TAPD mengidentifikasi perubahan Peraturan Daerah tentang APBD yang diperlukan jika pergeseran anggaran merubah Peraturan Daerah tentang APBD. Sekretaris Daerah, PPKD dan PA-SKPD terkait memberikan persetujuan jika pergeseran anggaran tidak merubah Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 7

PA menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) untuk disahkan PPKD. Perubahan DPA-SKPD vang disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah dan Inspektur Daerah. Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Peraturan Gubernur tentang perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran —_d (5 kas.

BAB III

PERGESERAN ANGGARAN YANG MENYEBABKAN PERUBAHAN APBD

Pasal 8

Pergeseran anggaran vang menvebabkan perubahan APBD yaitu:

a.pergeseran antar organisasi;
b.pergeseran antar unit organisasi;
c.pergeseran antar program;
d.pergeseran antar kegiatan;

(2)
(4)
(3)
1. e.pergeseran antar sub kegiatan;
2. f.pergeseran antar kelompok; dan
3. g.pergeseran antar jenis. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran perubahan anggaran ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD. ir
(3)

Pasal 9

Dalam kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD dan/atau setelah perubahan APBD. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dilaksanakan melalui penetapan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Kondisi tertentu. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa keadaan darurat vang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial dan atau kejadian luar biasa. Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dengan kondisi tertentu juga untuk keperluan mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik (2 (4 di tingkat nasional atau daerah.

Pasal 10

Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), meliputi: a.Kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

(2)
(3)
(4)
(6)
1. b.Belanja daerah vang bersifat mengikat dan belanja vang bersifat wajib;
2. c.Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan; dan atau d.Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian vang lebih besar bagi pemerintah daerah dan atau masyarakat. Kebutuhan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antar lain seperti pemenuhan kebutuhan pendanaan dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal yang terkait pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus’~ dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan dalam tahun anggaran berkenaan. Belanja vang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) seperti belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan serta belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telephone, air, listrik dan internet. Belanja vang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat. Belanja yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (5) antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7)
(10)
(11)Pengeluaran daerah yang berada diluar’ kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang- undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufc antara lain amanat peraturan perundang-undangan yang ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan. Pengeluaran daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurufd, antara lain :
1. a.Kebijakan Pemerintah Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesual amanat peraturan perundang-undangan;
2. b.Kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila_ tidak dilaksanakan akan mengganggu pelavanan masyarakat dan atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah; dan/atau
3. c.Putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat. Dalam hal anggaran belum_ tersedia, pendanaan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)dapat menggunakan belanja tidak terduga. Penggunaan belanja_ tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (9) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pergeseran anggaran kategori belanja darurat dan/atau keperluan mendesak harus dilengkapi dengan keputusan Gubernur tentang penetapan keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak dalam rangka pemenuhan
(8)
(9)kebutuhan belanja pada pergeseran anggaran terkait.

Pasal 11

PA untuk SKPD atau KPA untuk Rumah Sakit mengajukan usulan pergeseran anggaran akibat kondisi tertentu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah serta ditembuskan kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah, Inspektorat Daerah dengan mempedomani format sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (7).

(2)
(3)
(4)Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dokumen, paling sedikit meliputi:
1. a.Pertimbangan penjelasan dilakukan pergeseran anggaran vang mengalami perubahan baik yang berupa penambahan dan atau pengurangan akibat dari kondisi tertentu;
2. b.Usulan perubahan RKA-SKPD dan atau DPA-SKPD sesuai kebutuhan;
3. c.Laporan realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran
4. d.Surat Pernyataan Pakta Integritas vang ditandatangani oleh PA, KPA dan Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan bahwa usulan pergeseran bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil, dan
5. e.Kondisi tertentu persyaratan memperhatikan Peraturan Gubernur tentang Belanja Tidak Terduga. Usulan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) di telaah oleh PPKD, Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah dan di reviu_ oleh Inspektorat Daerah. Hasil telaah dan reviu sebagaimana dimaksud pada ayat
(3)disampaikan kepada TAPD sebagai bahan pertimbangan dalam memberi persctujuan penolakan usulan pergeseran. Persetujuan/penolakan usulan pergeseran sebagaimana dimaksud pada avat (4) dilakukan dalam pembahasan TAPD yang selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar untuk melakukan penetapan RKA SKPD = (5 (6 dan atau perubahan DPA SkKPD.
(7)
(8)RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
(1)
(2)
(3)
(4)Yang Menyebabkan Perubahan APBD Pasa] 12 PA-SKPD terkait menandatangani perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (7) untuk disahkan PPKD. Perubahan DPA-SKPD vang disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada SKPD terkait dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan Daerah dan Inspektur Daerah. Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD. Peraturan Gubernur tentang Perubahan Penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditampung dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD pada tahun berkenaan. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran(5 Kas. 14

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.a Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, SYAMSUAR Diundangkan di Pekarfwaru pada tanggal SEKRETARIS DABHMAH PROVINSI RIAU, S..F. HARIYANTO BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2023 NOMOR: 20 Sesuai Dengan Aslinya a fy 3} la Biro Huku SETDA LLY/WARDHANI. SH. MH zina Utama Muda 650823 199203 2 003 LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHLN 2023 TENTANG TATA CARA PERGESERAN ANGGARAN 1}. CONTOH FORMAT MINIMAL SURAT USULAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT SATLAN KERJA PERANGKATL DAFRAH BADAN LAYANAN UMUM DAERAH TERHIADAP PERGESERAN ANGGARAN, KOP SURAT SKPD Nomor : Kepada Yth. : Sifat : Penting (Sesuai Kewenangan) Perihal : Usulan Pergeseran Anggaran di - APBD Tahun Anggaran 20 Dengan memperhatikan ketentuan pergeseran anggaran yang tercantum pada Peraturan Gubernur Riau Nomor .... Tahun 20 .... Tentang Tata Cara Pergeseran Anggaran. dengan ini kami mengajukan usulan pergeseran anggaran sebagal berikut : l, 2.

3.Dan seterusnva Berdasarkan hal tersebut di atas. kami mohon agar persetujuan pergeseran anggaran dimaksud diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Dokumen pendukung sebagaimana terlampir. Demikian untuk dimaklumi dan atas persetujuannya diucapkan terimakasih. KEPALA SKPD Tembusan disampaikan kepada Yuh:
1.Sekretaris Daerah Provinsi Riau di Pekanbaru
2.Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Riau di Pekanbaru
3.Dan seterusnya 96 URIBTEUY UNYR NERP ISUTAOIG YRIULDUD yRiorq jeysursog elroy uemes ~ unpersay qng eluepag Uvasadiog ueiury ISESTURBIC) WEE) NS ~ASBSHUBTIG) HUY) uesndy) HVUIVG LVMONVYAd NVOLLYS VINW THE NVIONEY NVUVOONV VNVSNV Tlid NAA ONOd _ LVINOA HVIVG LV YONV ad NVOLLVS VINV EL NVIONID NVAVOONV NVVNVSNYV Held NGA THO NVONVONVA LVAROA HOLNOD °c -Y|- V V) 0 tT|“dy ‘dy ‘dy ‘dy | dy ‘dy ‘dy ‘dy ‘dy ‘dy, “hy ‘dy ‘dy (Buenysrgy) yequendg — %*OOL ‘dIN VINVN “NVAVOONY VNIIOONG “VEINV Ald dy “dy‘dy‘dy‘dy‘dy dyqepumy UBINSITIDG YLJNIS une | UaIstJaoy 7 2 yRIOp pursy 0 Ay | \ . I t Ndd | eeaepy | uenes YO UBIOULYy uP IBAY qns eluEpg “dN VINVN HVIVG NVONVAEN VIO EVEL td HATO NVNHVSIC“OUVENV Mild “dy 0 “dy ‘dy‘dy“dy“Ay‘dy wee Tye, unye |, | | pues i XXXXvlurpog [ NVIONRE GOS) ANANS Bluepog OGIO NVIONRD XXXX eluepy (MAO) XXX Blurpag —ASINAD XX eBluepg (MOdINO' TID X VINV HE XNNNNXOXX NN XX XN XN XX XN XXUXX*XX XX'X'X xX ‘dy yequing (NOV) HVAC VENY TEE _ Ndd | vaIVy | UERS | WdISTjIO Y UBsUN dg ULIOULY URLdSITIdG WUNYAQIS uviessuy uvsasadiog UbIoULy uvIRA(} xX Tuudyay aspoy -L\- \= | i uvsuriajay uBwIdoy qng UBENy ISVYO’ | - uPPUEpuag Jaquing qns ‘ubseses yoduopy USP
3.CONTOH DAFTAR LAMPIRAN PENGAJUAN USULAN PERGESERAN ANGGARAN. SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROGRAM KEGIATAN KEGIATAN SUB KEGIATAN KODE SUB KEGIATAN

a.Surat usulan pergeseran anggaran yang berisi pertimbangan penjelasan dilakukannya pergeseran anggaran vang mengalami perubahan baik vang berupa penambahan dan atau pengurangan akibat dari pergeseran anggaran;
b.Rancangan RKA-SKPD Rancangan perubahan DPA-SKPD yang menggambarkan pergeseran anggaran antar objek belanja, antar rincian objek belanja dan atau perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dalam sub kegiatan pada kegiatan berkenaan:
c.Laporan realisasi pengeluaran per sub rincian objek dalam sub kegiatan berkenaan yang mengalami pergeseran: dan atau
d.Surat Pertanggung Jawaban Mutlak yang di tandatangani oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan bahwa usulan pergeseran belum terdapat realisasi atas Rekening belanja yang di usulkan dan bebas dari unsur korupsi dan bertanggungjawab secara formal dan materil. KEPALA SUBBIDANG EVALUASI DAN PENGENDALIAN ANGGARAN, -|9-
1. 4.CONTOH FORMAT MINIMAL BERITA ACARA ASIL PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 20... PROVINSI RIAU. BERITA ACARA PEMBAHASAN PERGESERAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 20... PEMERINTAH PROVINSI RIAU Pada Hari ini ....... tanggal ........ Bulan ...... Tahun 20... dilaksanakan rapat_ pembahasan pelaksanaan pergeseran anggaran Tahun Anggaran 20.... terhadap surat usulan pergeseran anggaran dari Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) memberi pertimbangan kepada Gubernur Riau sebelum melakukan pengesahan Rancangan Peraturan Gubernur Riau tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 20.... sebagat berikut: l (Dasar Hukum. data-data dan atau penjelasan pergeseran angyaran terkait) 2 (Dasar Hukum. data-data dan/atau penjelasan pergeseran anggaran terkait) 3 (Dasar Hukum, data-data dan/atau penjelasan pergeseran anggaran terkait) Hasil verifikasi usulan pergeseran anggaran telah dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau bersama Organisasi Perangkat Daerah terkait sebagaimana terlampir. dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini serta telah dibahas dan ditindaklanjuti oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah Provinsi Riau. TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD) PROVINS! RIAU
2. 1.Sekretaris Daerah > Ketua ( ) Kepala BadanPerencanaan Pembangunan : Wakil Ketua | ( ) Daerah, Penelitian dan Pengembangan 3, Asisten Administrasi Umum > Wakil Ketua II ( )
3. 4.Asisten Perekonomian dan Pembangunan) : Wakil Ketua Il ( ) 3, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan : Wakil Ketua lV ( ) Masyarakat
4. 6.Kepala Badan Pengelola Keuangan dan : Sekretaris ( Aset Daerah )
5. 7.Kepala Badan Pendapatan Daerah >:Anggota {
6. 8.Kepala Biro Hukum >Anggota {
7. 9.Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa so:Anggota (
8. 10.Kepala Biro Administrasi Pembangunan =:Anggota (
9. 11.Kepala Biro Organisasi Tata Laksana >Anggota ( ) ) GUBERNUR RIAL, SYAMSUAR
10. 5.CONTOH FORMAT MINIMAL SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK (SPTJIM) USULAN KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH UNIT SATUAN KERJA PERANGKAT DAFRAH. BERSIFAT KHUESUS TERHADAP PERGESERAN ANGGARAN. K KOP SURAT SKPD SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK Yang bertanda tangan dibawah int: Nama NIP Pangkat’Gol. Jabatan Unit Kerja Menvatakan bertanggung jawab atas usulan pergeseran anggaran sesuat dengan peraturan dan perundang-undangan vang berlaku. bebas dart unsur korupsi dan siap dipertanggungjawabkan secara formal dan materil. Pergeseran anggaran yang diusulkan pada kode rekening berkenaan belum terdapat realisasi belanja sehingga masih dapat digeser ke kode rekening‘uraian belanja lainnya sesuai peratuan perundang-undangan. Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari manapun untuk dapat dipergunakan seperlunya. Pekanbaru 70 Yang membuat pernyataan KEPALA SKPD Materai Rp. 10.000 Pembina NIP

Isi peraturan

Teks12PDFHirarki

Memuat teks peraturan…