DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Dicabut

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 18 Tahun 2025

Nomor: 18
Tahun: 2025
Ditetapkan: 19 Februari 2025
Status: Dicabut
Pasal terindeks: 3

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai berikut: 1. Mengubah Pasal 11 ayat (1); 2. Menghapus Pasal 11 ayat (2); 3. Mengubah Pasal 19 ayat (2); 4. Menghapus Pasal 19 ayat (3); 5. Mengubah Lampiran II.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana Menetapkan: telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6.Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144); MEMUTUSKAN: PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 52 TAHUN 2023 TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH. Pasal I Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Gubenur Riau Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagai berikut :
1.Ketentuan ayat (1) diubah dan ayat (2) Pasal 11 dihapus sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1)Biaya Perjalanan Dinas untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
(2)a.uang harian dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi;
1. b.biaya transport dibayarkan sesuai dengan Biaya Riil berdasarkan fasilitas transport sebagaimana tercantum Lampiran 1.G dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur inl;
2. c.biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil dan dapat menggunakan kwitansi biro perjalanan/voucher;
3. d.uang representasi dibayarkan secara lumpsum,
4. e.sewa kendaraan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dihapus.
  1. 2.Ketentuan ayat (2) diubah dan ayat (3) Pasal 19 dihapus sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :
(1)
(2)

Pasal 19

Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi tugas dan biaya Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung setelah perjalanan_ dinas dilaksanakan. Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Gubernur, Wakil Gubernur, Pimpinan dan Anggota DPRD, PNS, PPPK dan Tenaga Kontrak dengan melampirkan dokumen berupa :

a.Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Dalam Kota. 1.SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya Perjalanan Dinas; 2.SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II);
1. 3.Bukti pembayaran transportasi laut/darat dan/atau biaya sewa kendaraan; 4.Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya;
2. 5.Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah;
3. 6.Laporan Hasil Perjalanan Dinas kepada Pengguna Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; .Bukti pembayaran uang harian dan uang7. representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/ KPA; . Daftar pengeluaran riil;8. .Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai 9. format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur inl.
b.Perjalanan Dinas Luar Daerah. 1. 10. SPT yang sah dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dan rencana biaya Perjalanan Dinas; .SPPD yang telah ditandatangani oleh Pengguna2. Anggaran/KPA (lembar I) dan pejabat pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas (lembar II); . Tiket pesawat, boarding pass, dan bukti pembavaran3. transportasi lainnya; .Bukti pembayaran hotel atau tempat menginap4. lainnya; . Bagi pelaksana SPPD yang menginap di hotel dengan5. menggunakan voucher melampirkan fotocopy voucher yang sah; .Laporan Hasil Perjalanan.Dinas kepada Pengguna6. Anggaran/KPA dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan; .Bukti pembayaran uang harian dan uang7. representasi berupa kwitansi penerimaan uang harian dan/atau uang representasi yang diketahui oleh Pengguna Anggaran/ KPA; . Daftar pengeluaran riil;8. .Pernyataan Pertanggungjawaban Mutlak sesuai9, format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I.L dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pakta integritas sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Perjalanan Dinas sesuai surat perintah tugas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1.0 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini

(3)Dihapus . Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Gubenur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52) diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 3.

4.Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Lampiran II Peraturan Gubenur Nomor 52 Tahun 2023 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. GUBERNR RIAU, RAHMAN HADI Diundangkan di Pekanbaru pada tanggal Pj. SEKRETARIG-DAERAH PROVINSI RIAU, MUHAMMAD WAUFIO OHSMAN HAMID BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR : inan Sesuai Dengan Aslinya TAH p PALA BIRO HUKUM HARMADI, SH Pembina (IV/a) 19840326 200903 1 003 LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TANGGAL
1.SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH Halaman 1 NO URAIAN SATUAN LUAR DAERAH DIKLAT 1 j|Aceh OH 360,000 110,000 2 |Sumatera Utara OH 370,000 110,000 3 {Riau OH 370,000 110,000 4 |Kepulauan Riau OH 370,000 110,000 5 |Jambi OH 370,000 110,000 6 |Sumatera Barat OH 380,000 110,000 7 |Sumatera Selatan OH 380,000 110,000 8 |Lampung OH 380,000 110,000 9 |[Bengkulu OH 380,000 110,000 10 |Bangka Belitung OH 410,000 120,000 11 |Banten OH 370,000 110,000 12 |Jawa Barat OH 430,000 130,000 13 DK1 Jakarta OH 530,000 160,000 14 |Jawa Tengah OH 370,000 110,000 15 D1 Yogyakarta OH 420,000 130,000 16 |Jawa Timur OH 410,000 120,000 17 |Bali OH 480,000 140,000 18 |Nusa Tenggara Barat OH 440,000 130,000 19 |Nusa Tenggara Timur OH 430,000 130,000 20 |Kalimantan Barat OH 380,000 110,000 21 |kalimantan Tengah OH 360,000 110,000 22 |Kalimantan Selatan OH 380,000 110,000 23 |Kalimantan Timur OH 430,000 130,000 24 |Kalimantan Utara OH 430,000 130,000 25 {Sulawesi Utara OH 370,000 110,000 26 |Gorontalo OH 370,000 110,000 27 |Sulawesi Barat OH 410,000 120,000 28 |Sulawesi Selatan OH 430,000 130,000 29 |Sulawesi Tengah OH 370,000 110,000 30 |Sulawesi Tenggara OH 380,000 110,000 31 {Maluku OH 380,000 110,000 32 |Maluku Utara OH 430,000 130,000 33 |Papua OH 580,000 170,000 34 |Papua Barat OH 480,000 140,000 LAMPIRAN II: PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TANGGAL
2.SATUAN BIAYA PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH TARIF HOTEL KEPALA ANGGOTA PEJABAT reiasat | No. PROVINSI SATUAN DAERAH / PEJABAT DPRD/ ESELON III/ neal PIMPINAN DPRD ESELON I PEJABAT JFU & JFT GOLONGAN vil ESELON II GOLONGAN IV it 1 |ACEH OH 4.420,600 3,888,889 3,526,000 1.295000 556,000 556.000 2 |SUMATERA UTARA OH 4,960,000 2.907 407 1,518,000 1,200,600 530,000 530,000 3 {RIAU Ou 3.820.000 3,520,000 3.119,000 1,650,000 852,000 $52,000 4 [KEPULAUAN RIAU or 4,275,000) 3.569.500 1,854,000 1,037,000 | 742.000 792,000 5 |JAMBL OH 4,000,000 3,549,378 3.337.000 1,232,000 5R0.000 580.000 6 [SUMATERA BARAT OH 236,000 3,530,000 3,332,000 1,353,000 650,000 656,000 7 |SUMATERA SELATAN OH 5.850.000 3.453.712 3,043,000 1,571,000 801,000 861,000 8 [LAMPUNG OH 4,491,000 3,075,407 2,067,000 1.190.000 580,000 580.000 9 TBENGKULU OH 2.07 2,000 1,800,834 1,628,000 1,546,000 630.000) 630,000 10 |BANGKA BELITUNG OH 3,827,000 | 3,030,000 2,838,000 1.957000 622.000 622,000 H BA N OH 3,458 ARG 2,373,100 7,060,000 7ls.ao0 718,000 12 |JAWA BARAT OH 2.755.000 1,006,000 570,000 370,000 13 [DRL JAKARTA OH 1.490.000 992,000 730,000 730,000 14 [JAWA TENGAH OH 1.420,000 954.000 600,000 600,000 15 |D.L YOGYARARTA if OH 5.0.7 G00 3,543,200 2,695,000 1,384,000 45,000 845,000 to JJAWA TIMUR OH 4.400,000 2.906904 1.605,000 1,076,000 664.000 664,000 17 |BALL OH 4,890,000 3,122,969 1,936,000 990,000 910,000 910,000 18 [NUS. IGARA BARAT OH 3,500,000 3.349,819 2,648,000 1.418.000 580.000 580.000 19 TENGGARA TIMUR OH 3,000,000 2.200.000 1.493,000 1.355.000 550,000 550,000 20 [KALIMANTAN BARAT OH 2.055 G00 1,042,222 1,538,000 $125,000 33%.000 538,000 2) [KALIMANTAN TENGAH OH 3,901,000 3,760,000 3,341,000 1.100.000 659,000 | 659,000 77 |RALIMANTAN SELATAN OH 4.797 G00 3.333.333 3,316,000 1,500,000 540,000 540.000 23 |KALIMANTAN TIMUR Olt 4,000,600 3,190,786 2,188,000 1,507,000 804,000 804,000 24 KALIMANTAN UTARA OH 4,006,000 2.7.26,093 2.188.000 1,507,000 805.000 BO OOO 25 OH 4,919,000 27 9 2.290,000 924,000 7$2.000 782,000 2b OH 4,168,000 3,137,778 2,549,000 1,435,000 764,000 704.000 27 OH 8.076.000 3,000,000 2.587.000 1.075.000 704,100 704,000 28 |s OH 4,520,000 , 2.680.121 1,350,000 1,020,000 732,000 732,000 24 oH 2,300,000 2.160 000 2.027.000 7.567.000 951,000 951,000 30) [SULAWBES! TENGGARA OH 2,475,000 2. 2,059,000 1,297,000 785,000 786.000 3t |MALGKU OH 3,407 000 3 3,240,000 1,048,000 667.000 607 OOO 32 [MALUKU UTARA OH 34.40,000 3,140,000 3.175.000 1.073.000 600,000 600.000 33 [PAPUA OH L 3,859,000 3,313,000 2,521,000 a20,000 | 829,000 34 )PAPUA BARAT oH i 3.87 2,600 3.628.444 3,212,000 2,056,000 718.000 | 718,000
3.SATUAN BIAYA UANG HARIAN DAN BIAYA PENGINAPAN PERIALANAN DINAS DALAM DAERAH
4.SATUAN BIAYA UANG REPRESENTASI PERJALANAN DINAS 5, SATUAN BIAYA UANG HARIAN PERJALANAN DALAM KOTA PADA OPD BADAN PENGHUBUNG PEMERINTAH PROVINSI RIAU Halaman TARIF HOTEL | PEJABAT | KEPALA ANGGOTA PEJABAT NO. URAIAN SATUAN DAERAH / DPRD/ ESELON It/ ESELON IV/ | JFU & JFT PEJABAT JFU&JFT GOLONGAN PIMPINAN DPRD ESELON I PEJABAT JFU & JFT GOLONGAN ESELON II GOLONGAN IV itl 1 JUANG HARIAN OH 370.000 370.000 } 370,000 376,000 370,000 370,000 2 |BIAYA PENGINAPAN OH 3.000, 000 2.500 000{ 2,000,000 750,000 600,000. 500,000 UANG REPRESENTASI No URALAN SATUAN LUAR DAERAH | DALAM DAERAH , (Gubernur/ Waki Gubernur/ a8 |Pimpinan DPRD/Anggota DPRD OF 250,000 125,000 2 [Eselon 1 On 200,000 100,000
3.[Eselon I OH 150,000 75.000 No URAIAN SATUAN SATUAN TARIF Esclon Ill. Escton IV, Non Eselon dan Tenags Kontrak/Tenaga Tekris UH OH 400,000
6.TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE KABUPATEN/KOTA
7.TARIF UANG TRANSPORTASI DARAT (PP) KE IBUKOTA PROVINSI WILAYAH SUMATRA
8.TARIF UANG TRANSPORTASI UDARA (PP) Halaman 3 TARIF DARI NO KABUPATEN/KOTA TUJUAN SATUAN PEKANBARU 1 Indragiri Hilir OK 450.000 2 Indragiri Hulu OK 375.000 3 Kampar OK 250.000 4 Kuantan Singingi OK 400.000 5 Pelalawan OK 250.000 6 Rokan Hilir OK 475.000 7 Rokan Hulu OK 400.000 8 Siak OK 375.000 9 Dumai OK 450.000 10 | Kepulauan Meranti OK 600.000 11 Bengkalis OK 600.000 12 | Pekanbaru OK 175.000 TARIF DARI NO IBUKOTA PROVINSI TUJUAN SATUAN PEKANBARU 1 Banda Aceh OK 1,200.000 2 Medan OK 800.000 3 Padang OK 600.000 4 Jambi OK 600.000 5 Palembang OK 900.000 6 Bengkulu OK 900.000 7 Bandar Lampung OK 1.100.000 KOTA TUJUAN SATUAN TARIF BISNIS EKONOMI 1 Ambon OK 18.868.000 10.097.000 2 Balikpapan OK 10.996.000 5.423.000 3 Banda Aceh OK 13.102.000 7.508.000 4 Bandar Lampung OK 6.482.000 3.433.000 5 Bandung _ OK 6.525.000 3.701.000 6 Banjarmasin OK 9.049.000 4.696.000 7 Batam OK 8.707.000 4.599.000 8 Bengkulu OK 9.947.000 5.637.000 9 Biak OK 16.985.000 8.781.000 10 | Denpasar OK 9.092.000 4.942.000 li Gorontalo OK 12.814.000 7.840.000 12 | Jakarta OK 5.583.000 3.016.000 13 | Jambi OK 9.648.000 5.476.000 14 | Jayapura OK 17.435.000 9.380.000 15 | Yogyakarta OK 8.022.000 4.054.000 16 Kendari OK 11.220.000 5.776.000 17 Kupang OK 14.996.000 8.097.000 18 Makassar OK 13.027.000 6.845.000 19 Malang OK 8.461.000 4.439.000 20 | Mamuju OK 12.878.000 7.883.000 21 | Manado OK 14.055.000 6.599.000 22 | Manokwari OK 21.809.000 13.840.000 23 | Mataram OK 9.102.000 4.909.000 24 | Medan OK 12.835.000 6.824.000 25 Padang OK 11.113.000 5.968.000 26 | Palangkaraya OK 8.803.000 4.696.000 27 | Palembang OK 9.444.000 5.284.000 28 | Palu OK 14.931.000 8.129.000 29 Pangkal Pinang OK 7.391.000 3.936.000 30 Pontianak OK 8.247.000 4.514.000 31 Semarang OK 7.797.000 3.979.000 32 | Solo OK 7.797.000 4.118.000 33 Surabaya OK 9.241.000 4.407.000 34 Ternate OK 15.584.000 9.680.000 35 Timika OK 16.771.000 8.739.000 NO
9.SATUAN BIAYA TAKSI PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI
10.SATUAN BIAYA TRANSPORTASI BADAN PENGHUBUNG PROVINSI RIAU (PP) Halaman & TARIF SEKALI NO PROVINSI TUJUAN SATUAN JALAN 1 Acch OK 123.000 2 Sumatera Utara OK 232.000 3 Riau OK 94.000 4 Kepulauan Riau OK 137.000 5 Jambi OK 147.000 6 Sumatera Barat OK 190.000 7 Sumatera Selatan OK 128.000 8 Lampung OK 167.000 9 Bengkulu OK 109.000 10 | Bangka Belitung OK 90.000 1 Banten OK 446.000 12 Jawa Barat OK 166.000 13 D.KA. Jakarta OK 256.000 14 Jawa Tengah OK 75.000 15 Yogyakarta OK 118.000 16 {| Jawa Timur OK 194.000 17 Bah OK 159.000 18 Nusa Tenggara Barat OK 231.000 19 | Nusa Tenggara Timur OK 108.000 20 Kalimantan Barat OK 135.000 21 Kalimantan Tengah OK 111.000 22 Kalimantan Selatan OK 150.000 23 Kalimantan Timur OK 450.000 24 Kalimantan Utara OK 102.000 25 Sulawesi Utara OK 138.000 26 Gorontalo OK 240.000 27 Sulawesi Barat OK 313.000 28 Sulawesi Selatan OK 145.000 29 | Sulawesi Tengah OK 165.000 30 Sulawesi Tenggara OK 171.000 31 Maluku OK 240.000 32 Maluku Utara OK 215.000 33 | Papua Ok 431.000 34 Papua Barat OK 182.000 NO KOTA TUJUAN SATUAN TARIF KETERANGAN 1 |Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke OK 795.000 | Jakarta - kab.Kep Senbu Kabupaten Kepulauan Seribu Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke 2 |Kota Depok OK 400.000 Jakarta - Kota Depok Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke = 3 |Kota Bogor OK 545.000 Jakarta - Kota Bogor Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke . 4 |Kabupaten Bogor OK 600.000 Jakarta - Kab, Bogor Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke . 5 |Kota Bekasi OK 410.000 Jakarta - Kota Bekasi Uang Transportasi NDarat dari Jakarta ke 6 |Kabupaten Bekasi OK 486.000 Jakarta - Kab. Bekasi Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke . 7 |Kota Tangerang OK 420.000 | Jakarta - Kota Tangerang Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke OK 460.000 Jakarta - Kota Tangerang 8 {Kota Tangerang Selatan . Selatan Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke 9 |Kabupaten Tangerang OK 550.000 | Jakarta - Kab. Tangerang Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Jawa Barat dan Banten diluar wilayah OK 700.000 Jakarta - Bandung 10 jaglomerasi Uang Transportasi Darat dari Jakarta ke Jawa Barat dan Banten diluar wilayah OK 800.000 Jakarta - Serang li aglomerasi
11.SATUAN BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN COVID-19 Pj. GUBERNUR RIAU, REHMAN HADI Halaman 5 Lampiran I NO JENIS PEMERIKSAAN SATUAN TARIF Biaya Pemeriksaan Kesehatan COVID-19 OK 900.000 REGl

Isi peraturan

Teks3PDFHirarki

Memuat teks peraturan…