DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2022

Nomor: 19
Tahun: 2022
Ditetapkan: 28 April 2022
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 4

Lembaga terkait

Ringkasan

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 54), diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2a) Pasal 7 diubah; 2. Ketentuan ayat (6) Pasal lOA diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10); 3. Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2);

Isi peraturan

Menimbang

a.bahwa ketentuan persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan yang diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau perlu dilakukan penyesuaian agar terlaksana secara optimal, efektif dan efisien;
b.bahwa untuk mengantisipasi kekosongan masa Jabatan Dewan Pendidikan, perlu diatur ketentuan perpanjangan masa Jabatan Dewan Pendidikan;
c.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gu bern ur ten tang Peru bahan Ked ua A tas Pera turan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau; GUBERNUR RIAU, DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Mengingat Menimbang TENT ANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINSI RIAU PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR TAHUN 2022 GTJBER!itJR RlAu· ( 1) Anggota Dewan Pendidikan se bagaimana dimaksud pada pasal 2 berjumlah gasal/ganjil paling banyak 13 (tiga belas) orang.

(2)Anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur:
1. a.pakar pendidikan;
2. b.penyelenggara pendidikan;
3. c.pengusaha;

Pasal 7

1.Ketentuan ayat (1) dan ayat (2a) Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut: Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Riau Nomor 54 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2021 Nomor 54), diubah sebagai berikut: PasalI PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 3 TAHUN 2020 TENTANG DEWAN PENDIDIKAN PROVINS! RIAU. MEMUTUSKAN : Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 7 Tahun 2010 ten tang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ten tang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); Menetapkan

(1)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dibentuk 5 (lima) bulan sebelum masa jabatan Dewan Pendidikan berakhir.
(2)Masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir sampai dengan tahapan penetapan anggota Dewan Pendidikan.
(3)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), berjumlah gasal (ganjil) dan paling banyak berjumlah 9 (sembilan) orang, dan terdiri atas unsur:
1. a.organisasi profesi pendidikan;
2. b.organisasi profesi lain; atau
3. c.organisasi kemasyarakatan. Pasal lOA
  1. 2.Ketentuan ayat (6) Pasal lOA diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (10), sehingga Pasal lOA berbunyi sebagai berikut:
4. d.organisasi profesi;
5. e.pendidikan berbasis kekhasan agama atau sosial- budaya;
6. f.pendidikan bertaraf internasional;
7. g.pendidikan berbasis keunggulan lokal dan/ a tau;
8. h.organisasi sosial kemasyarakatan.
(2a)Persyaratan calon anggota Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
1. a.memiliki Integritas, Jiwa Sosial dan Peduli pada Pendidikan;
2. b.warga Negara Indonesia yang berdomisili di Wilayah Provinsi Riau;
3. c.memiliki Tingkat Jenjang Pendidikan Minimal Diploma IV/ Sarjana (Sl);
4. d.mendapat rekomendasi/keterangan usulan sebagai perwakilan dari Organisasi Prof esi Pendidik, Organisasi Profesi Lainnya dan Organisasi Kemasyaraka tan;
5. e.tidak sedang dan/ a tau menjalani hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba, atau pidana umum lainnya;
6. f.tidak sedang dalam status tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi, narkoba atau pidana umum lainnya.
(3)Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
(1)Dewan Pendidikan yang telah di tetapkan Gubernur sebelum Peraturan Gubernur mi berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawab sampai dengan masa jabatannya berakhir.
(2)Apabila masa jabatan Dewan Pendidikan sudah berakhir dan belum ditetapkannya Dewan Pendidikan untuk masa jabatan selanjutnya, maka Gubernur dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan Dewan Pendidikan selama 6 (enam) bulan dan/ atau sampai ditetapkannya Dewan Pendidikan masa jabatan selanjutnya.

Pasal 12

3.Ketentuan Pasal 12 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (2), sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

(4)Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), sekurang-kurangnya terdiri dari:
1. a.Ketua merangkap anggota;
2. b.Sekretaris merangkap anggota;
3. c.Anggota.
(5)Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat
(3), mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan proses pemilihan dan mengusulkan calon anggota Dewan Pendidikan kepada Gubernur.
(6)Panitia Pemilihan menentukan jadwal, tahapan dan formulasi penilaian untuk menyeleksi calon anggota Dewan Pendidikan.
(7)Untuk membantu pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat dibentuk sekretariat panita pemilihan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
(8)Susunan sekretariat panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), sebagai berikut:
1. a.Ketua;
2. b.Sekretaris;
3. c.Anggota.
(9)Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berkedudukan di Dinas. ( 10) Pemilihan calon Anggota Dewan Pendidikan diumumkan melalui media cetak, elektronik dan laman. BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2022 NOMOR: Diundangkan di Pek pada tanggal SEKRETARIS }I PROVINSI RIAU, Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU, Peraturan Gubernur mi mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Pasal II

Isi peraturan

Teks4PDFHirarki

Memuat teks peraturan…