DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Riau Nomor 19 Tahun 2025

Nomor: 19
Tahun: 2025
Ditetapkan: 17 Maret 2025
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 11

Lembaga terkait

Ringkasan

Pergub ini mengatur tentang teknis pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada: a. PNS dan Calon PNS; b. Gubernur dan Wakil Gubernur; c. Pimpinan dan Anggota DPRD; d. Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; e. Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Ketua, Wakil Ketua, Anggota pada Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau; dan f. PPPK.

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Teknis Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025; Mengingat:

1.Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3.Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2022 tentang Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6808); Menetapkan: Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2025 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya Dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7099); Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 4. MEMUTUSKAN : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 2025.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1.Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas- luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Gubernur dan Wakil Gubernur adalah Gubernur Riau dan Wakil Gubernur Riau. Ji 3. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah adalah Anggota DPRD Provinsi Riau. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban untuk memenuhi Syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100 %. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Hari Raya adalah hari raya Idul Fitri. 5. 6. 7.

BAB II

PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS

Pasal 2

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas diberikan kepada:

a.PNS dan Calon PNS; . Gubernur dan Wakil Gubernur; . Pimpinan dan Anggota DPRD; . Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; . Pegawai Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah yang menerapkan pola pengelolaan b. d. e. keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Ketua, Wakil Ketua, Anggota pada Komisi Informasi Daerah Provinsi Riau; dan
f.PPPK; PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi PNS dalam jabatan: a.pimpinan tinggi atau dalam jabatan setara jabatan pimpinan tinggi;
b.administrator atau dalam jabatan yang setara jabatan | administrator;

(3)
(1)
(2)c. pengawas atau dalam jabatan yang setara jabatan pengawas; d. fungsional utama; e. fungsional ahli madya; f. fungsional ahli muda;
1. g.fungsional ahli pertama; h. fungsional penyelia; i, fungsional mahir:
2. j.fungsional terampil; k, fungsional pemula; dan
3. l.pelaksana. Tunjangan Hari Raya tidak diberikan kepada PNS: a. sedang cuti di luar tanggungan negara; atau b, sedang ditugaskan di luar instansi pemerintah baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang gajinya dibayar oleh instansi tempat penugasan.

Pasal 3

Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:

a.gaji pokok; . tunjangan keluarga; . tunjangan pangan; . tunjangan jabatan atau tunjangan umum: dan b. c. d. .tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. sesuai pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya. Dalam hal guru yang gaji pokoknya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah tidak menerima tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat

(1)huruf e, dapat diberikan paling banyak sebesar tunjangan profesi guru atau paling banyak sebesar tambahan penghasilan guru Aparatur Sipil Negara yang diterima dalam 1 (satu) bulan. e. 1 1
(3)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi
(4)Pimpinan dan Anggota DPRD, paling banyak sebesar akumulasi dari uang representasi, tunjangan keluarga, dan tunjangan jabatan pimpinan dan anggota DPRD Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang mengatur hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi:
1. a.Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah; dan
2. b.Pegawai non-Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertugas pada instansi pemerintah yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah. paling banyak sebesar tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah tersebut yang pangkat, jabatan, peringkat jabatan, atau kelas jabatannya setara.
(5)Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas bagi PPPK
(6)
(7)berlaku ketentuan:
1. a.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun diberikan tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas secara proporsional sesuai bulan bekerja yang mengacu pada besaran penghasilan 1 (satu) bulan yang diterima;
2. b.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum Hari Raya Tahun 2025, tidak diberikan tunjangan Hari Raya; dan
3. c.PPPK dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni Tahun 2025, tidak diberikan gaji ketiga belas. Dalam hal penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih kekurangan Tunjangan Hari Raya. Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi:
4. a.80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS;
5. b.tunjangan keluarga;
6. c.tunjangan pangan; d. tunjangan umum; dan e.tambahan penghasilan paling banyak sebesar yang diterima dalam 1 (satu) bulan bagi instansi pemerintah daerah yang memberikan tambahan penghasilan dengan memperhatikan kemampuan kapasitas fiskal daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 1

Pasal 4

Besaran Pemberian Gaji Ketiga Belas berlaku secara Mutatis Mutandis terhadap besaran pemberian Tunjangan Hari Raya.

BAB III

PEMBAYARAN

Pasal 5

Tunjangan Hari Raya untuk Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun dan Penerima Tunjangan dibayarkan paling cepat 15 (lima belas) hari kerja sebelum tanggal Hari Raya. Dalam hal Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Tunjangan Hari Raya dapat dibayarkan setelah tanggal Hari Raya. Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada besaran komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Februari Tahun 2025. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat pada bulan Juni Tahun 2025. Dalam hal Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas dapat dibayarkan setelah bulan Juni Tahun 2025. Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarannya yaitu sebesar penghasilan 1 (satu) bulan pada bulan Mei Tahun 2025.

Pasal 6

Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ditanggung pemerintah.

Pasal 7

Proses pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PENDANAAN

Pasal 8

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas dapat bersumber dari :

a.anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
b.sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Riau Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas kepada Aparatur Negara, Pensiunan, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan Tahun 2024 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada _tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau. Ditetapkan di Pekanbaru pada tanggal GUBERNUR RIAU. ABDUL WAHID Diundangkan di Pekanbaru alinan Sesuai Dengan Aslinya pada tanggal AH ©38EPALA BIRO HUKUM, Poa at Pj. SEKREFARISIPAERAH PROVINSI RIAU, DHARMADI, SH.’MH. >< iy} Pembina (IV/a) is 719840326 200903 1 003 MUHAMMAL TAUUFIQJOESMAN HAMID BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2025 NOMOR :

Isi peraturan

Teks11PDFHirarki

Memuat teks peraturan…