DokumenPeraturan Gubernur (Pergub)Berlaku

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 2 Tahun 2019

Nomor: 2
Tahun: 2019
Ditetapkan: 2 Januari 2019
Status: Berlaku
Pasal terindeks: 18

Lembaga terkait

Ringkasan

Dalam Peraturan ini berisi 7 (Tujuh) bab dan 21 (dua puluh satu) pasal, diantaranya membahas tentang; Ketentuan Umum; Prinsip Penetapan Tarif; Pelayanan yang Dikenakan Tarif; Komponen dan Perhitungan Tarif; Penetapan Tarif; Pemanfaatan Tarif; Ketentuan Penutup;

Isi peraturan

Menetapkan

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Pelayanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau; Undang-undang Nomor 6l Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra fingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (IrmbaJan Negara Republik lndonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan l€mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646); Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2oO9 tentang Rumah Sakit (I€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OO9 Nomor 153, Tambahan l,embaran Negara Republik lndonesia Nomor 5O72); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tamba-han Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tallun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); b. Mengingat c. : 1. 3. 2. ,2- 4. 5. 6. 7. 9. 8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2005 Nomof 48, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171); Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4578), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor B0 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Repubiik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indoensia Tahun 2016 Nomor 9), Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembarar- Daerah Provinsi Riau Tahun 2016 Nomor 6l; MEMUTUSKAN: MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF PELAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI RIAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 2

Ruang lingkup Peratu.an Gubernur ini meliputi:

a.prinsip penetapan tarif;
b.pelayanan yang dikenakan tarif;
c.komponen dar] perhitungan tarif;
d.penetapan tarif; dan
e.pemanfaatan tariL

BAB II

PRINSIP PENETAPAN TARIF

Pasal 3

(1)Penetapan tarif BLUD Rumah Sakit harus memperhatikan azas gotong royong, adil dengan mengutamakan kepentingan masyarakat berpenghasilan rendah, dan tidak mengutamakan untuk mencari keuntungan.
(2)Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan atas dasar unit cost, dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan pelayanan, kemampuan ekonomi masyarakat, asas keadilan dan kepatutan serta kompetisi yang sehat.
(3)Unit Cost sebagaimana dimaksud pada ayat {2) merupakan harga satuan di setiap unit pelayanan yang diberikan BLTID Rumah Sakit dengan memperhitungkan selurrrh komponen biaya operasional dan non operasionai serta memperhitungkan volume layanan.

Pasal 4

Tarif BLUD Rumah Sakit bagi masyarakat yang dijamin oleh program jaminan kesehatan nasional mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

BAB III

PELAYANAN YANG DIKENAXAN TARIF

Pasal 5

Jenis pelayanan pada BLUD Rumah Sakit yang dikenakan tarif meliputi:

a.Pelayanan kesehatan;
b.Pelayanan pendidikan dan penelitian; dan
c.Pelayanan lainnya.

Pasal 6

(l ) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri dari:

a.pelayanan medis;
b.pelayanan penunjang medis; dan/atau
c.asuhan keperawatan.

(2)Jenis pelayanan medis sebagaimana dimaksud pada ayat {1) huruf a meliputi:
1. a.pemeriksaan dan pelayanan konsultasl;
2. b.visite dan pelayanan konsultasi;
3. c.tindakan medis operatif;
4. d.tindakan medis non operatif;
5. e.tindakan invasif;
6. f.persalinan;
7. g.pelayanan home care; dan
8. h.pelayanan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K).
(3)Pemeriksaan dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan pelayanan yang dilakukan di rawat jalan dan rawat darurat.
(4)Visite dan pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan pelayanan medis yang dilakukan di rawat inap.
(5)Tindakan medis operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2J huruf c rnerupakan tindakan pembedahan yang dilakukan di kamar operasi pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas:
1. a.tindakan operatif sederhana;
2. b.tindakan operatif kecil;
3. c.tindakan operatif sedang,
4. d.tindakan operatif besar; dan <. tjndaka n operaiifkhust s.
(6)Tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan tindakan tanpa pembedahan yang dilakukan pada pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan rawat darurat, yang dikategorikan atas: a, Tindakan non operatif sederhana;
1. b.Tindakan non oPeratif kecil; c, Tindakan non oPeratif sedang;
2. d.Tindakan non operatif besar; dal
3. e.Tindakan non operasi khusus. (7\ Tindakan invasif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dikategorikan atas : a, Tinda-kal invasif kecil;
4. b.Tindakan invasif sedang;
5. c.Tindalan invasif besar; dan
6. d.Tindalan invasif khusus. {8) Untuk tindaftan sebagaimana dimal<sud pada ayat 5,6, dan 7 RSUD Arfin Achmad tidak mengkategorisasikan tindakan dengan pengklasifrkasian sederhana, kecil, sedarg, besaJ da-Il khusus. {9) Persalinal sebagaimana dimaksud pada ayat {2) huruf f merupakan pelayanan medis yang dilakukal di rawat inap dan rawat darurat yang dikategorikan atas : a, Persalinal normal;
7. b.Persalinan dengan tindakan pervaginan; dan
8. c.Pelayanan bayi baru lahir.
(10)Pelayanan home care sebagaimaaa dimaksud pada ayat (2) huruf g merupakan pelayaran medis dan asuhan keperawatan secara bersama serta melibatkan keluarga, meliputi :
1. a.Pelayanan dokter
2. b.Pelayanan perawat
3. c.Pelayanan lisioterapis
4. d.Pelayanan terapi wicara {1U Pelayaran Pertolongan Pertama pada Kecelakaan (P3K) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h untuk keperluan upacara hari-hari besai yang dilakukan oleh lnstansi Pemedntah tidak dikenakan ta:rif, sedangkan untuk kegiatal yang dilaksanakan Oleh BadanlLe1J'bag;a/ Institusi lainnya dikenakar bfi 5oo/o, meliputi:
5. a.Pelayanan Dokter
6. b.Pelayanan Perawat; dan
7. c.Pelayanan Sopir Ambulance.

Pasal 7

(1)Pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan untuk menunjang Pelayanan Medis. (2J Jenis pelayanan penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a, pelayananlaboratorium;
1. b.pelayarian rehabilitasi medis;
2. c.pelayanan farmasi;
3. d.pemulasaraan jenazah;
4. e.pelayanan diagnostik elektromedis;
5. f.peiayanan diagnostik khusus;
6. g.pelayanan darah;
7. h.pelayanan gizi;
8. i.pelayanan radiodiagnostik dan radioterapi; dan
9. j.pelayanan penunjang medis lainnya.
(3)Jenis pelayanan laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huml a terdiri atas:
1. a.pemeriksaan patoiogi klinik;
2. b.pemeriksaan patologi anatomi; dan
3. c.pemeriksaan mikrobiologi klinik.
(4)Jenis pelayanan rehabiiitasi medis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b terdiri atas:
1. a.pelayanan rehabilitasi medis;
2. b.pelayanan rehabilitasi psikososial; dan
3. c.pelayanan ortotik/ prostetik.
(5)Jenis pelayanan farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri atas:
1. a.pelayanan larmasi klinis; dan
2. b.pelayanan larmasi non klinis.
(6)Jenis pemulasaraan jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat /cl hrrnrf .i terrliri rleri '
1. a.perawatan jenazah dan penyimpanan jenazah;
2. b.konservasi jenazah;
3. c.bedah mayat; dan
4. d.pelayanan lainnya.
(7)Pelayanar.r penunjang medis sebagaimana dimaksud pada ayat
(2)humf a, huruf b, huruf c, huruf d, dikeiompokkan dalam tingkatan :
1. a.pelayanan sederhana;
2. b.pelayanan kecil;
3. c.pelayanan sedang;
4. d.pelayanan besar; dan
5. e.pelayanan khusus.

Pasal 8

Asuhan keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat {1) huruf c merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan pada praktek keperawatan yang langsung diberikan kepada pasien pada berbagai tatanan pelayanan kesehatan, yang dikategorikan atas :

a.Critical Care; -9
b.Total Carei
c.Partial Care; dan
d.Minimal Care. Paragt^f 2 Kebijakan Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 9

(l) Tarif pelayanan kesehatan pada BLUD Rumah Sakit untuk kelas III, kelas II, kelas I, Utama, VIP, VIP A, VIP B, WIP, dan Super WIP menjadi tanggung jawab pasien/penjamin pasien/ penanggung jawab Pasien. {2) Tarif pelayanan kesehatan untuk pasien peserta asuransi kesehatan dan/atau lembaga penjamin lainnya sesuar ketentuan peraturan perundang undangan.

(3)Penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan orang atau badan hukum sebagai penanggung jawab biaya pelayanan kesehatan dari pasien yang mendapatkan pelayanan BLUD Rumah Sakit. (,1) Tarif pelayanan kesehatan yang dilaksanakan dengan cara Kerja Sama (KS) antara Direktur dengan pihak ketiga berdasarkan pada kesepakatan bersama antara Direktur dengan pihak ketiga berpedoman pada harga umum setempat dan dituangkan dalam perjanjian/kontrak.

Pasal 10

(1)Kelas perawatan pada BLUD Rumah Sakit Arifin Achmad meliputi:
1. a.Kelas perawatan Non VIP terdiri dari kelas Il dan kelas I; dan
2. b.Kelas perawatan VIP terdiri dari kelas utama, VIP B, VIP A, WIP, dan super WIP.
(2)Kelas perawatan pada BLUD Rumah Sakit Jiwa Tampan dan Petala Bumi meliputi:
1. a.Kelas perawatan Non VIP terdiri dari kelas III, kelas II, dan kelas I; dan
2. b.Kelas perawatan VIP.
(3)Standar fasilitas masing-masing kelas perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 11

Pelayanan pendidikan dan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b menjadi tanggung jawab :

a.Orang perorangan selain karyawan internal BLUD Rumah Sakit; atau
b.Badan/Lembaga/lnstitusi lainnya.

Pasal 12

(1)Tarif pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikelompokkan menjadi pelayanan:
1. a.pelatihan;
2. b.bimbingan teknis;
3. c.praktik;
4. d.magang/orientasi/peningkatan ketrampilan;
5. e.kunjungan/ studi banding;
6. f.seminar/ symposium;
7. g.workshop/lokakarya;
8. h.pendampingan; dan
9. i.presentasi produk.
(2)Tarif pelayanan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ldikelompokkan menjadi pelayanan:
1. a.Penelitian / survey / research / studi pendahuluan kesehatan; dan
2. b.Penelitian / survey / research / studi pendahuluan non kesehatan. Pasal Lg Tingkat penggunaan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dihitung berdasarkan:
3. a.frekuensi pelayanan Pendidikan dan Penelitian; dan
4. b.jenis pelayanan Pendidikan dan Penelitian.

Isi peraturan

Teks18PDFHirarki

Memuat teks peraturan…